Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Rilis Pers Kemendagri RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi pada hari Rabu, 21 Mei 2025.

Dalam sambutannya Wamendagri RI Bima Arya menyampaikan pentingnya kontribusi yang kuat dari Pemdadalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam 5 tahun ke depan. "Jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka Pemerintah Daerah juga harus memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi," ujarnya.

Ditambahkannya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Ditekankannya pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu tujuan utama kebijakan otonomi daerah. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah yang kuat mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan PAD yang lebih besar dibandingkan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sebaliknya, jika PAD masih lebih kecil dari dana transfer, berarti kapasitas fiskalnya masih perlu diperkuat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pentingnya efisiensi anggaran dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah. Diingatkannya agar Pemda melakukan realokasi anggaran dari kegiatan yang tidak substantif menuju program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Efisiensi anggaran adalah memindahkan belanja dari hal-hal yang tidak produktif ke arah yang memberikan manfaat nyata,” tuturnya.

Wamendagri RI Bima Arya mengimbau agar proses efisiensi dilakukan secara terkoordinasi, baik secara internal maupun dengan Pemerintah Pusat. Ditegaskannya bahwa seluruh penyesuaian anggaran perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, terutama RPJMD, agar program yang dirancang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Tentu perlu komunikasi dan koordinasi yang baik. Setiap penyesuaian anggaran sebaiknya dilakukan setelah menyelaraskan dengan RPJMD agar tidak terjadi ketidaksinambungan dalam pelaksanaan program,” tegasnya.

Menutup arahannya, Wamendagri RI mengingatkan pentingnya Pemda dalam menerjemahkan arahan Presiden RI, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menekankan bahwa substansi pembangunan yang utama adalah memastikan masyarakat dapat hidup layak. “Arahan Presiden RI sangat sederhana namun filosofis, rakyat harus bisa makan, sehat, sekolah, dan bekerja,” pungkasnya.

#wamendagri #ekonomidaerah #rpjmd2025 #pembangunannasional #indonesia2045 #efisiensianggaran #sinergipusatdaerah #kemendagri

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menjalin kerja sama strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kerjasama tersebut bertujuan untuk penguatan data statistik pembangunan daerah. 

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada hari Rabu, 21 Mei 2025.

Proses penandatanganan ini turut disaksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian/Lembaga, serta pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kemendagri RI. 

Kerja sama tersebut mencakup tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam mewujudkan integrasi data tunggal nasional yang selama ini menjadi fokus pemerintah pusat.

Dalam sambutannya Mendagri RI Tito Karnavian mengapresiasi langkah Menteri PPN/Bappenas yang secara konsisten mendorong integrasi data lintas sektor. Menurutnya, kebijakan berbasis data yang akurat merupakan kunci untuk memastikan program Pemerintah tepat sasaran sekaligus menghindari potensi masalah hukum. "Maka insya Allah keputusannya akan tepat. Tidak saja tepat sasaran, tapi juga untuk menghindari masalah hukum. Karena banyak problem yang muncul karena datanya tidak akurat,” ujarnya.

Baca Juga : Harga dan Pasokan Pangan Terkendali, NFA Optimistis Hadapi 2025

Selain itu Mendagri RI Tito Karnavian juga menyoroti peran penting BPS yang selama ini mendukung peningkatan layanan administrasi kependudukan. Menurutnya, pembaruan data dukcapil sangat terbantu oleh proses verifikasi yang dilakukan oleh BPS melalui jaringan yang tersebar di daerah.

Mendagri juga menyampaikan bahwa Kemendagri RI terus memperluas layanan perekaman KTP elektronik melalui pendekatan jemput bola yang menjangkau wilayah pedalaman bahkan luar negeri. "Respons positif masyarakat terhadap layanan ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung pelayanan publik," ujarnya. 

Mendagri RI berharap kedepannya kerja sama ini juga akan melibatkan berbagai sektor lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), penyuluh pertanian, dan pendamping keagamaan. "Saya berharap kerja sama di bidang data yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Data yang akurat merupakan dasar kuat dalam penyusunan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, meskipun tiap instansi memiliki cara sendiri dalam pengumpulan data," tuturnya. 

“Kita ingin memastikan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan memiliki akses ke data yang benar dan seragam. Dengan begitu, arah kebijakan yang diambil akan lebih tepat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

#kemendagri #bps #bappenas #datastatistik #pembangunandaerah #integrasidata #pemerintahdaerah #sinergiantarlembaga #transformasidigital #datapembangunan

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Badan Pangan/NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa ketersediaan dan harga bahan pangan pokok nasional dipastikan dalam kondisi aman dan stabil hingga akhir 2025. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Senin, 19 Mei 2025.

Kepala NFA Arief menyampaikan bahwa proyeksi ketersediaan pangan nasional berada pada level yang mencukupi. “Distribusi berbagai komoditas strategis berjalan lancar, menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas pangan. Selain itu ketersediaan pangan nasional sampai 2025 dalam kondisi aman dan cukup. Harga pangan pun secara umum stabil,”ujarnya.

Disampaikannya beberapa komoditas utama yang menjadi fokus pengendalian harga, diantaranya jagung pipil kering, ayam hidup (livebird), beras medium, dan minyak goreng rakyat Minyakita. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani bahkan telah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Ditegaskannya bahwa harga gabah sudah di atas HPP, maka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu segera digulirkan,” jelasnya.

Dijelaskannya bahwa penyerapan jagung oleh Bulog masih tergolong rendah, baru mencapai 30,24 ribu ton atau sekitar 3 persen dari target. “Untuk itu diperlukan percepatan serapan untuk menjamin ketersediaan pakan ternak dan menjaga kestabilan harga ayam hidup, guna mencegah turunnya populasi ayam di pasar,” jelasnya. 

Untuk menjaga stabilitas pangan, NFA juga telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di lebih dari 3.000 titik wilayah Indonesia dengan bekerja sama dengan Dinas Pangan Daerah dan para Kepala Daerah. ”Realisasi penyerapan gabah setara beras telah mencapai 2,183 juta ton, ditopang oleh panen raya di berbagai daerah. Sedangkan stok beras di Bulog tercatat sebesar 2,1 juta ton, ditambah 19,8 ribu ton cadangan komersial dan SPHP sebesar 181.173 ton,” jabarnya. 

Berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi pangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan mengapresiasi peran aktif Pemerintah. Disampaikannya upaya dari Pemerintah tersebut menghasilkan tren penurunan harga sejumlah komoditas, termasuk bawang putih dan cabai rawit.

“Sebanyak 65 persen daerah mengalami penurunan harga cabai rawit. Meski masih di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), trennya terus membaik. Harga telur ayam ras juga dilaporkan mulai membaik, sedangkan harga bawang merah telah turun meski sedikit di atas HAP,” tuturnya.  

“Dengan langkah-langkah intervensi yang terkoordinasi dan aktif, Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan nasional hingga akhir tahun,” pungkasnya. 

#stabilitaspangan

#ketahananpangan

#panganaman2025

#inflasiterkendali

#hargapanganstabil

#gerakanpanganmurah

#bulog

#nfa

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Kemkomdigi RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan kepemimpinan digital di tubuh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) melalui Program Digital Leadership Academy (DLA). Program dengan tema “Smart Digital Broadcaster: Optimalisasi Ekosistem Penyiaran Multiplatform LPP RRI” tersebut resmi dibuka pada hari Senin, 19 Mei 2025 di RRI Multiplatform Broadcast Center, Depok, Jawa Barat. 

Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat transformasi penyiaran nasional dengan membekali para pemimpin RRI dari seluruh Indonesia dengan keterampilan strategis di era digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria menekankan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan digital di lingkungan RRI. Menurutnya, program DLA dapat menjadi bekal yang kuat bagi RRI untuk terus beradaptasi dan menjaga relevansinya sebagai media publik. 

"Kami berharap pelatihan ini bisa jadi momen penting untuk peningkatan keterampilan dan kesiapan para pemimpin RRI dalam menghadapi tantangan digital," harapnya. Wamen Nezar menilai bahwa penguasaan teknologi digital oleh RRI akan membuka peluang inovasi yang lebih luas, sehingga mampu menjangkau audiens secara lebih efektif. "RRI sudah menunjukkan langkah maju dalam transformasi digital. Untuk bersaing di lanskap media yang semakin kompleks, kreativitas dan inovasi perlu terus ditingkatkan," tambahnya.

Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menyampaikan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan sangat penting untuk menghadapi perubahan besar yang melanda industri penyiaran. Ditegaskannya bahwa RRI merupakan bagian dari ekosistem digital nasional dan harus siap menghadapi transformasi tersebut. "Program ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga perubahan cara berpikir agar RRI bisa bertahan dan unggul di era disrupsi. Saya berharap program DLA mampu memperkuat posisi RRI sebagai media publik yang inovatif, inklusif, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman," harapnya.  

#digitalleadership #rri2025 #transformasidigital #dla2025 #penyiarandigital #smartbroadcaster #kemkomdigiri #rridankemkomdigiri #kepemimpinandigital #programdigitalleadershipacademy #dla #rriungguleieradisrupsi #rrimediapublik #rriinovatifinklusifadaptif #rrimultiplatformbroadcastcenter #lembagapenyiaranpublik #lpprri

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) RI mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menyusul peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia, seperti Singapura, Thailand, dan Hong Kong. Kenaikan kasus tersebut terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat, termasuk warga Indonesia yang berencana bepergian ke luar negeri dalam waktu dekat. Imbauan ini disampaikan oleh Kemenkes RI dalam keterangan pers di Jakarta pada hari Senin, 19 Mei 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan hingga pekan ke-19 tahun 2025, situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia masih berada dalam kategori aman. “Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveilans penyakit menular termasuk COVID-19, terus kami perkuat, baik melalui sistem sentinel maupun pemantauan di pintu masuk negara,” ujarnya.

Baca juga : Kemendagri RI Dorong Pemda Sukseskan Program Sekolah Rakyat

Dijelaskannya bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Singapura masih mengikuti pola musiman yang lazim terjadi setiap tahun. Varian virus yang beredar merupakan turunan dari subvarian JN1 yang berdasarkan data terkini, tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan gejala. “Kami sampaikan kepada masyarakat tidak perlu panik, namun pentingnya agar tetap waspada. Kami memastikan agar langkah-langkah deteksi dini, pelaporan, dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman,” tuturnya.

Hingga saat ini Kemenkes RI belum memberlakukan pembatasan perjalanan internasional. Namun, pengawasan di pintu-pintu masuk negara diperketat melalui mekanisme SatuSehat Health Pass (SSHP). “Belum ada larangan bepergian ke luar negeri. Namun, kami mengimbau untuk lebih waspada, terutama jika bepergian ke negara yang sedang mengalami lonjakan kasus,” tegasnya.

Kepala biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan situasi di negara tujuan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Diharapkannya agar masyarakat menunda perjalanan jika tidak mendesak atau dalam kondisi kurang sehat. Selain itu diingatkannya agar masyarakat untuk tetap melengkapi vaksinasi booster COVID-19, terutama bagi lansia, penderita komorbid, dan mereka yang belum menerima dosis penguat.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan penerapan protokol kesehatan dasar, seperti mencuci tangan 6 langkah, menggunakan masker saat mengalami gejala batuk dan pilek. Bagi yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan,” pungkasnya. 

#waspadacovid19 #kemenkesri
#jagakesehatan #lindungidiridansesama
#boosterlagiyuk #covid19update
#waspadacovid19 #cegahcovid19
#sehatbersama #kasuscovid19

Penulis: Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kesiapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan program tersebut.

Hal itu disampaikan Mendagri RI usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta pada hari Selasa, 20 Mei 2025. "Salah satu tugas Kemendagri RI adalah menjembatani keterlibatan Pemda, mengingat pelaksanaan Sekolah Rakyat erat kaitannya dengan wilayah dan otoritas daerah," ucapnya.

Baca Juga : Sekda Kukar Sunggono Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-117 Tahun 2025

Mendagri Tito menjelaskan bentuk keterlibatan Pemda mencakup penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, perizinan, serta penyediaan akses jalan, air, listrik, dan sumber daya manusia (SDM). Namun untuk teknis pelaksanaan program ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden RI bahwa Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya akan digunakan skema bottom-up, di mana Pemda dapat mengajukan usulan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya. 

Selanjutnya usulan tersebut akan diverifikasi lebih lanjut oleh Kemendagri, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan pihak lain yang berkaitan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. “Misalnya tanahnya minimal 5 hektare dengan status clear and clean, tidak ada masalah, tidak dalam sengketa dan ada akses jalan, air, listrik,” rincinya. 

Disampaikannya bahwa Kemendagri RI akan mengadakan rapat teknis dan menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada seluruh Pemda. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan Surat Edaran sebagai instrumen resmi untuk mendorong dukungan daerah terhadap program tersebut.

Sementara itu Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI Juri Ardiantoro menyatakan optimisme terhadap keberhasilan program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan langkah Pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. “Program ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, agar dapat berjalan dengan sukses,” pungkasnya.

#presidenri #kemendagriri
#sukseskanprogramsekolahrakyat
#pembangunan200sekolahrakyat
#programnasional #wamensesnegri
#pendidikanberkualitas
#pendidikanuntukkeluargamiskinekstrem
#dukungsekolahrakyat

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu tidak boleh semata-mata digerakkan oleh kepentingan politik. Menurutnya revisi UU Pemilu harus dilandasi oleh kerangka akademis dan konstitusional demi memperkuat demokrasi Indonesia ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan Wamendagri RI dalam diskusi publik bertajuk "Revisi Paket RUU Pemilu" yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, pada hari Senin, 19 Mei 2025.

Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah tokoh penting seperti Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Titi Anggraini dari Perludem, dan Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia.

Baca juga:Sekda Kukar Sunggono Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-117 Tahun 2025

“Semakin besar ruang partisipasi publik, semakin berkualitas pula undang-undangnya. 

Sangat penting untuk melibatkan para pakar dan pegiat demokrasi dalam proses perumusan RUU agar penyusunan dilakukan berdasarkan data dan kajian konstitusional yang matang. Harus menggunakan orang-orang yang menekuni empirical studies, maka UU yang akan dihasilkan berdasarkan data-data perspektif konstitusi yang sangat penting,” ujarnya. 

Dijelaskannya bahwa sistem pemilu Indonesia merupakan salah satu yang paling kompleks di dunia, hasil adopsi dari berbagai model demokrasi global. “Kita harus mampu menjaga keseimbangan antara demokrasi, stabilitas pemerintahan, dan persatuan nasional,” tuturnya. 

Disampaikannya bahwa Indonesia punya track record 6 pemilu nasional yang damai. “Kini saatnya kita selaraskan demokrasi dengan governability dan unity,” tambahnya.

Ditekankannya bahwa arah sistem pemilu harus kompatibel dengan visi besar Indonesia Emas 2045 dan target masuk 5 besar ekonomi dunia. “Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu harus disiapkan secara serius dan menyeluruh,” tegasnya. 

Baca Juga: Rayakan Halaman ke-23, Menteri Ekraf RI Tekankan Literasi sebagai Fondasi Kreativitas Bangsa 

#demokrasiberkualitas #ruupemilu2025 #bimaarya #reformasipemilu #indonesiaemas2045 #partisipasipublik #pemiluadil #pemilubersih #konsolidasidemokrasi #wamendagribicara

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Video Editor/Tim Peliputan 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di kawasan Timbau Tenggarong pada hari Selasa, 20 Mei 2025. Peringatan dengan tema “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan” dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono. Hadir dalam upacara tersebut jajaran Forkopimda, serta seluruh pejabat dan staf dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga : Asisten III Kukar dalam Workshop Kearsipan: “Maksimalkan Arsip Digital dan Aplikasi Srikandi”

Dalam Peringatan Harkitnas tersebut, Sekda Kukar Sunggono membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Disampaikannya bahwa peringatan Harkitnas bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan menjawab tantangan zaman, mulai dari disrupsi teknologi hingga kedaulatan digital.

Baca Juga : Rayakan Halaman ke-23, Menteri Ekraf RI Tekankan Literasi sebagai Fondasi Kreativitas Bangsa

"Pada 117 tahun lalu, Budi Utomo menyalakan api perubahan. Kini, kebangkitan itu harus kita teruskan dengan keberanian menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," ujarnya. 

Disampaikannya pentingnya posisi Indonesia dalam kancah global, dengan tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. “Dalam situasi geopolitik dunia yang semakin dinamis, Indonesia berkomitmen menjadi mitra dialog yang dipercaya oleh berbagai negara,” tuturnya. 

Pada sektor kesejahteraan rakyat disampaikan bahwa dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program prioritas telah diluncurkan. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau lebih dari 3,5 juta anak, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dinikmati oleh lebih dari 777.000 masyarakat.

Baca Juga : Sekda Kukar Sunggono Himbau Masyarakat Gunakan Aplikasi Mobile JKN

Pemerintah juga mendorong transformasi digital melalui pembangunan pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital. Salah satu langkah konkret adalah pendirian AI Centre of Excellence di Papua. Di bidang perlindungan anak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS).

Baca Juga : Pemkab Kukar Gelar Rakor Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah

Menutup sambutan, Sekda Sunggono menyampaikan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari 8 misi besar (Asta Cita) yang menjadi arah baru kebangkitan nasional. “Tujuannya jelas, membangun masa depan yang adil, merata, dan berpihak pada rakyat. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari kita jaga semangat ini seperti akar pohon, tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan bangsa,” pungkasnya.

Upacara diakhiri dengan doa lintas agama dan refleksi kebangsaan yang menggugah semangat seluruh peserta untuk terus melangkah menuju Indonesia yang lebih kuat, adil, dan beradab.

#harkitnas117 #harikebangkitannasional

#kebangkitannasional2025 #indonesiabangkit

#kutaiterkini #kabupatenkutaikartanegara

#semangatkebangkitan #berpihakberkelanjutan

#pemkabkukar

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Kemenekraf/Bekraf RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya membuka Perayaan Hari Buku Nasional ke-23 yang mengusung tema "Kita Bertemu di Halaman 23." Perayaan berlangsung meriah di Aula H.B. Jassin, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta pada hari Sabtu, 17 Mei 2025. Menteri Ekraf RI dalam sambutannya menegaskan bahwa literasi bukan hanya fondasi pendidikan, melainkan modal utama dalam membangun kreativitas bangsa menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Baca Juga : Asisten III Kukar dalam Workshop Kearsipan: “Maksimalkan Arsip Digital dan Aplikasi Srikandi”

"Di setiap halaman buku terdapat daya cipta, imajinasi, dan dedikasi yang harus dihargai,"ujarnya. Menteri Ekraf RI menyoroti peran strategis penerbitan dan penulisan dalam menopang subsektor ekonomi kreatif lainnya seperti film, animasi, dan produk digital. Ditegaskannya bahwa buku bukan hanya sarana edukatif, tetapi juga sumber inspirasi lintas industri kreatif yang potensial menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. 

Disampaikannya bahwa melindungi karya adalah bentuk penghormatan terhadap kreativitas. “Ekonomi kreatif bertumbuh ketika ide-ide hebat dilindungi dan diberdayakan," tegasnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kemendikdasmen RI dan Kemenekraf RI. "Sinergi antarsektor ini akan memperkuat ekosistem pendidikan dan industri kreatif di tanah air. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan kreativitas dalam membangun bangsa,"tegasnya.

Baca Juga : Sekda Kukar Sunggono Himbau Masyarakat Gunakan Aplikasi Mobile JKN

Perayaan Hari Buku Nasional tahun ini diramaikan berbagai kegiatan seperti Baca Bareng, Diskusi Literasi, dan Book Signing bersama para penulis dan pelaku industri buku. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara dunia literasi dan sektor ekonomi kreatif.

#haribukunasional2025

#halaman23

#literasiuntukindonesia

#ekonomikreatif

#bukumembangunbangsa

#rayakanliterasi

#bukuadalahkekuatan

#sinergiliterasikreatif

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)  

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono mengikuti rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan para Pemangku Kepentingan. Rapat denganagenda penggunaan aplikasi Mobile JKN dan layanan kesehatan lainnya tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kukar, kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong pada hari Senin, 19 Mei 2025. 

Hadir dalam event tersebut Direktur RSUD AM. Parikesit Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD FINASIM M.Kes MARS, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Samarinda Citra Jaya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar Ika Irawati, beberapa perwakilan OPD Kabupaten Kukar, perwakilan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kukar, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan (PKFI) Kukar, Pejabat dan Staf Setkab Kukar, Pejabat dan Staf BPJS Kesehatan Kukar, beberapa perwakilan Puskesmas Tenggarong, dan tamu undangan.

Sekda Kukar Sunggono dalam sambutannya menyoroti pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk mengatasi tantangan dalam sektor kesehatan, khususnya terkait distribusi dokter spesialis dan gizi yang masih belum merata. "Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan,  dan Tabang masih membutuhkan dokter gizi dan masih mengandalkan kunjungan dari kecamatan lain. Kita harus bersama-sama memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama spesialis, agar bisa dikoordinasikan dengan Bupati," tegasnya.

Disampaikannya bahwa meskipun ada keterbatasan dalam cakupan layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan, Pemkab Kukar tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat cukup dengan KTP. "Beberapa jenis penyakit memang tidak ditanggung BPJS, dan ini harus kita sosialisasikan dengan baik. Namun, komitmen Bupati Kukar untuk menjamin pengobatan gratis dengan menggunakan KTP sudah terpenuhi," tambahnya.

Sekda Kukar juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital Mobile JKN, khususnya fitur antrian online yang dapat mengurangi waktu tunggu dan mempercepat pelayanan. Kami mengajak seluruh Masyarakat, khususnya ASN, PPPK, dan Non-ASN di lingkungan Pemkab Kukar agar mengoptimalkan penggunaan Mobile JKN.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Samarinda Citra Jaya, mengakui bahwa ketersediaan dokter menjadi tantangan tersendiri. "Tidak mudah menyiapkan dokter, apalagi dalam kondisi mendesak seperti sekarang. Tetapi kerja sama dengan Pemkab Kukar sangat membantu," ujarnya.

Sedangkan PPS Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Samarinda Desy Liana Siregar  dalam laporannya menyampaikan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kukar per Mei 2025 telah mencapai 102,18% atau 824.539 jiwa dari total penduduk 806.964 jiwa. Disampaikannya bahwa rasio dokter umum di Kabupaten Kukar masih rendah, yakni 1:4.659. Rasio tersebut di bawah standar ideal 1:5.000. Bahkan, di 13 kecamatan seperti Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, dan Tabang, 1 dokter umum bisa melayani lebih dari 5.000 peserta.

"Kondisi layanan di puskesmas pun turut menjadi perhatian, di antaranya layanan gigi non-spesialistik yang belum sepenuhnya tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Akibatnya, pasien harus dirujuk ke rumah sakit, yang seharusnya hanya melayani kasus spesialistik sesuai Permenkes Nomor 28 Tahun 2014," tuturnya. Dijelaskannya bahwa program Apotek Rujuk Balik telah berjalan, terutama untuk pasien penyakit kronis, dengan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan apotek.

Disampaikannya bahwa Aplikasi Mobile JKN telah menunjukkan hasil positif di beberapa puskesmas seperti Puskesmas Rapak Mahang dan Loa Ipuh, yang sudah memanfaatkan fitur antrian online. "Kami berharap estimasi waktu layanan di aplikasi ini dapat terus ditingkatkan dan meringankan beban antrean pasien. Anjungan antrian dan petugas informasi juga telah tersedia di rumah sakit. Dari 4 Rumah Sakit di Kukar, RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang tercatat telah berkontribusi besar dalam sistem layanan ini dengan signifikan," jelasnya.

Di akhir rapat tersebut, para peserta menyepakati pentingnya menyusun tim lintas sektor yang akan mengawal pengembangan layanan kesehatan di Kukar. Kedepannya akan dibahas perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak keliru dalam mengakses layanan.

#rsudamperikesit

#bpjskesehatansamarinda

#bpjskesehatankukar

#apotek

#mobilejkn

#stunting

#kuranggizi

#pemkabkukar

#diskominfokukar

#kukarkab_official

Penulis/Photografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah yang dinilai mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, serta iklim investasi dan dunia usaha. Rakor berlangsung di ruang Rapat Sekretaris Daerah di Kompleks Kantor Bupati Kukar di Tenggarong pada hari Senin, 19 Mei 2025.  

Baca Juga : Kemenkum Tetapkan 6 Bulan Batas Maksimal Pendaftaran Merek

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kukar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Kesbangpol, Satpol-PP, Diskominfo, Dinsos, dan Distransnaker, Forkopimcam di seluruh kecamatan se-Kukar, serta tamu undangan lainnya. 

Rakor yang juga berlangsung secara online tersebut bertujuan untuk menyelaraskan langkah koordinatif di tingkat wilayah.”Rakor ini bertujuan untuk membentuk sinergi lintas sektor dalam menghadapi gangguan dari kelompok preman maupun Ormas bermasalah. Satgas ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya. Kita ingin kondisi Kukar tetap aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Sekda Kukar Sunggono menyampaikan pentingnya koordinasi antarinstansi dari daerah ke tingkat kecamatan, serta ketegasan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas bermasalah agar perilaku yang merugikan masyarakat dapat diberantas hingga ke dasarnya. "Koordinasi yang erat antarinstansi sangat krusial untuk mengantisipasi potensi gangguan dan memastikan keberhasilan operasional Satgas ke depan," ucapnya.

Sedangkan Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Dalam Negeri mengenai pembentukan Satgas Pemberantasan Ormas yang berafiliasi pada paham ekstremisme.

Baca Juga : Kasi Pemerintahan Kecamatan Marangkayu Tutup Pelatihan Kelompok Tani dan Pemandu Desa

Dijelaskannya bahwa struktur Satgas terdiri dari Pembina, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, dan 4 bidang satgas yang meliputi pencegahan dan komunikasi publik, rehabilitasi, pendidikan, dan intelejen. "Struktur ini sudah ditentukan oleh Pusat untuk tingkat Provinsi, dan akan dibawahi oleh Kesbangpol sebagai pengarahnya," jelasnya.

Dijabarkannya bahwa langkah awal pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah ini akan dimulai dengan langkah persuasif berupa rakor lanjutan bersama Forkopimda dengan mengundang seluruh Ormas, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar . “Tujuannya untuk memberikan imbauan dan penegasan mengenai komitmen menjaga ketertiban. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi dan kesepahaman di antara semua pihak guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di wilayah Kukar. Diharapkan keberadaan Satgas ini dapat mendukung upaya Presiden RI dalam memberantas penghambat iklim investasi di daerah,” tutupnya.

#pemkabkukar #forkopimda #kesbangpol #satgasterpadu #penangananpremanisme #ormasbermasalah #investasidaerah #keamanankukar #pertumbuhanekonomi