Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Muhammad Firza Akbar dan Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kelurahan Maluhu terus berperan aktif dalam menggerakkan sektor pertanian dan peternakan di wilayahnya. Sekretaris Gapoktan Kelurahan Maluhu sekaligus Sekretaris Gapoktan Tri Rukun Kelurahan Maluhu yang juga sebagai Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur Wiwit Subagyo memaparkan berbagai kegiatan, tantangan, serta harapan yang tengah dihadapi oleh para petani setempat.

Dijelaskannya bahwa Gapoktan Tri Rukun Kelurahan Maluhu membawahi 14 kelompok tani yang tersebar dari RT 1 hingga RT 24. Di dalamnya termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Petani Muda (Taruna Tani), hingga kelompok Budidaya Ternak (Pokdakan). Masing-masing kelompok memiliki anggota sebanyak 25 hingga 30 orang, dengan total petani aktif diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang. 

Baca juga : Dorong Produktivitas Pertanian Kukar, Bupati Edi Damansyah Resmikan Embung Maluhu

Kegiatan utama para petani meliputi budidaya padi, sayuran, jagung, hingga tanaman buah seperti pepaya dan pisang. Selain pertanian, beberapa kelompok juga mengembangkan sektor peternakan, seperti penggemukan kambing dan sapi, serta budidaya ikan air tawar.

Wiwit menyampaikan, “Luas lahan pertanian di wilayah ini awalnya sekitar 135 hektare. Namun seiring perkembangan pemukiman dan alih fungsi lahan saat ini hanya tersisa sekitar 110 hektare yang masih produktif, khususnya untuk sawah. Lahan lainnya digunakan untuk pertanian non-padi dan masih banyak yang belum terdata secara resmi.”

Petani di Kelurahan Maluhu menghadapi berbagai tantangan mulai dari musim penghujan dan banjir kerap merendam lahan pertanian sehingga menyulitkan proses tanam. Sementara itu pada musim kemarau, petani harus berjuang dengan kekurangan air karena sebagian besar sawah di kawasan ini merupakan sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan alami. Selain itu minimnya ketersediaan alat dan teknologi pertanian juga menjadi kendala besar yang membatasi produktivitas petani.

Di tengah berbagai keterbatasan, Wiwit mengungkapkan semangat para petani di Kelurahan Maluhu tetap tinggi. Dukungan dari pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, telah mendorong para petani untuk mulai mengembangkan komoditas pertanian alternatif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Wiwit berharap agar para petani, khususnya dari kalangan generasi muda, tidak meninggalkan sektor pertanian. “Saya berharap seluruh petani untuk tetap semangat, karena hasil pertanian adalah kebutuhan dasar yang akan selalu dicari masyarakat. Untuk Pemda, saya berharap Pemda dapat memberikan perhatian lebih melalui pembinaan yang berkelanjutan dan penyediaan alat serta teknologi pertanian modern,” ujarnya.

Baca juga : Diskominfo Kukar Bahas Proses Bisnis Statistik dan Pembinaan Desa Cantik

Sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan, Gapoktan Tri Rukun Kelurahan Maluhu tengah merintis program agrowisata yang akan mulai diluncurkan pada awal Mei 2025 mendatang. “Program ini tidak hanya akan menampilkan hasil pertanian dan peternakan warga, tetapi juga akan menghadirkan kuliner khas kampung serta potensi wisata edukatif di tengah area pertanian. Kehadiran program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkenalkan potensi lokal kepada masyarakat luas,” pungkasnya. 

#gapoktanmaluhu

#petanitenggarong

#pertanianberkelanjutan

#kemandirianpangan

#petanimudabangkit

#agrowisatamaluhu

#banggajadipetani

#ketahananpanganlokal

#petaniinovatif

#tanimodernmaluhu

#daridesauntukindonesia

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Embung Maluhu, sarana pengairan pertanian baru yang terletak di Jalan Semeru RT 18, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong pada hari Rabu 23 April 2025. Peresmian dihadiri Camat Tenggarong Sukono, Lurah Maluhu Tri Joko Kuncoro, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta kelompok tani setempat.

Bupati Edi Damansyah dalam sambutannya menjelaskan bahwa embung ini akan mengairi persawahan di 5 RT, yaitu RT 17 hingga RT 21. Dengan kapasitas tampung 3.000 meter kubik dan luas genangan lebih dari setengah hektare, embung ini dapat menyediakan air untuk sekitar 15 hektare lahan sawah. “Meskipun tidak terlalu luas, harapannya bisa dikembangkan ke depannya,” ujarnya.

Proyek pembangunan embung tersebut merupakan usulan langsung dari para petani Gapoktan Maluhu, khususnya RT 19. Bupati Edi Damansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Ditegaskannya bahwa pengelolaan embung akan diserahkan kepada Kelompok Pengguna Air (P3A), dengan koordinasi tingkat kabupaten di bawah Dinas Pekerjaan Umum. "Saya harap Embung ini bisa dijaga dan dikelola dengan baik karena memang infrastruktur pengairan pertanian ini sangat penting dan yang paling utama," ucapnya.

Baca Juga : Diskominfo Kukar Bahas Proses Bisnis Statistik dan Pembinaan Desa Cantik

Bupati Edi Damansyah menambahkan, selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kodim 0906 Kukar dan Kodim 0908 Bontang melalui Program Karya Bakti TNI yang didanai APBD. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan jalan usaha tani, embung, saluran irigasi, dan sumur. 

Keberadaan embung ini diharapkan mampu meningkatkan frekuensi tanam dari 2 kali menjadi 3 kali setahun di wilayah tersebut. Bupati Edi Damansyah mendorong petani untuk mengubah kebiasaan menunggu 1 hingga 2 bulan antara musim tanam, menjadi penanaman segera setelah panen. “Dengan air yang tersedia, produktivitas diharapkan akan lebih optimal,” harapnya.

Untuk mendukung optimalisasi lahan, Pemkab Kukar melalui Dinas Pertanian dan OPD ketahanan pangan terus menyalurkan bantuan bibit, pupuk, dan peralatan secara bertahap kepada kelompok tani. Bupati Edi Damansyah optimis, dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi lahan pertanian di Kukar dapat dimaksimalkan.

Selain itu, Bupati Edi Damansyah juga  menegaskan pentingnya pemutakhiran data kelembagaan dan luas lahan oleh para Ketua Gapoktan. Menurutnya data akurat ini akan menjadi dasar kebijakan bantuan dan pembinaan ke depannya agar realisasinua dalat tepat sasaran. 

Baca Juga : Perkuat Sinergi Menuju IKN, Kukar Bahas Evaluasi Tahap II Program Smart City 2024

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan diharapkan rutin berdiskusi dengan para petani untuk memantau kebutuhan lapangan. "Mudah-mudahan dengan pola kerja bersama yang sudah terbangun dan sudah kita laksanakan selama jni dapat terus berjalan dengan baik, terus kita kuatkan, dan kita jaga secara bersama-sama," tutupnya.

#kutaikartanegara

#embungmaluhu

#pengairanpertanian

#bupatikukar

#edidamansyah

#pertaniankukar

#karyabaktiTNI

#optimalisasilahan

#infrastrukturpertanian

#ketahanpangan

Penulis: Sephia Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi membahas proses bisnis statistik sektoral dan sejumlah agenda penting lainnya. Rakor berlangsung pada Kamis, 24 April 2025 di Ruang Rapat Lantai 3 Diskominfo Kukar.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Sofyan Agus, dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar, staf bidang Statistik dan Persandian, tenaga ahli dan teknis dari OPD, serta tim dari bidang IKP.

Baca Juga : NFA Fokus Diversifikasi dan Keamanan Pangan untuk Capai Swasembada

Anang Subhan Efendi dari BPS Kukar dalam paparannya menekankan pentingnya pendampingan dari BPS dalam pelaksanaan survei di lingkungan Pemda. Proses bisnis statistik yang dijalankan harus mengikuti standar Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), yang mencakup 8 tahap, yaitu specify needs, design, build, collect, process, analyse, disseminate, dan evaluate.

Sementara itu, Muhammad Rafi Ramadhan dari BPS Kukar menjelaskan bahwa setiap survei wajib dilandasi dengan surat resmi berupa arahan dari Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah.

Diskusi juga membahas rencana kerja Pembinaan Statistik Sektoral yang akan dilaksanakan dari Februari hingga Oktober 2025. Pembinaan ini menjadi bagian penting dalam persiapan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2026, di mana setiap kegiatan minimal harus mengikuti 5 kali pembinaan.

Pada kesempatan tersebut disampaikan penunjukan 2 Duta Desa Cantik, masing-masing satu dari BPS Kukar dan Diskominfo Kukar. Program Desa Cantik kali ini mengangkat tema "Transformasi Desa Menuju Masyarakat Madani Berdasarkan Kearifan Lokal."

Baca Juga : Indonesia Dorong ASEAN Jadi Pemimpin Ekosistem Digital Global

Rencananya pembinaan Desa Cantik akan dilaksanakan dalam 7 tahap, mulai dari koordinasi dan sosialisasi, identifikasi potensi desa, hingga monitoring dan evaluasi. Selain meningkatkan literasi statistik, program ini juga akan mendorong penggunaan data dalam penyusunan strategi pembangunan desa. Muhammad Rafi Ramadhan menekankan pentingnya kehadiran Bupati Kukar dalam acara pencanangan Desa Cantik, sebagai langkah strategis untuk mendongkrak penilaian di tingkat nasional.

Rapat ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data sektoral melalui kolaborasi lintas instansi dan pendekatan berbasis data.

#pemdakukar

#diskominfokukar

#bpskukar

#statistikdiskominfokukar

#statistiksektoral

#gsbpm

Penulis/Fotografer: Sephia Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar Ahyani Fadianur Diani memimpin Rapat Koordinasi membahas Laporan Hasil Evaluasi Tahap II Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2024. Rakor berlangsung pada hari Kamis, 24 April 2025 di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gedung C Sekretariat Kabupaten Kukar di Tenggarong. 

Rakor tersebut dihadiri Plt. Kepala BAPPEDA, BRIDA, Diskominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DLHK, serta Bagian Hukum, Kerja Sama, Pembangunan, dan Perekonomian. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan telaah lebih lanjut terhadap hasil evaluasi implementasi Smart City di Kukar, khususnya dalam konteks kawasan KPPN dan IKN.

Baca Juga : Percepat Penurunan Stunting, Kemendagri RI Laksanakan Sosialisasi Aksi Konvergensi 2025

Evaluasi Tahap II tersebut mencakup berbagai indikator strategis, seperti keselarasan program dengan RPJMD, keberadaan peta jalan pembangunan Smart City, komitmen anggaran, hingga pelaksanaan 6 dimensi Smart City yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Selain itu, evaluasi juga menyoroti capaian output, outcome, hingga dampak terhadap pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.

Proses evaluasi dilakukan secara mandiri melalui pengisian form self-assessment oleh perangkat daerah, yang kemudian divalidasi melalui wawancara oleh tim evaluator dari kalangan akademisi dan praktisi. Evaluasi ini tidak hanya bersifat penilaian administratif, tetapi juga berperan sebagai sarana refleksi dan pemetaan tantangan di lapangan dalam mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar Ahyani Fadianur Diani berharap dengan evaluasi ini, sinergi antar perangkat daerah dapat diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program Smart City. "Hal ini merupakan bagian dari persiapan Kukar menjadi daerah penyangga strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya ini juga sejalan dengan arahan nasional dalam mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya. 

#smartcitykukar

#evaluasismartcity2024

#sinergismartcity

#pemkabkukar

#transformasidigital

#kukardigital

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyelenggarakan Sosialisasi Aksi Konvergensi 2025 secara daring pada hari Kamis, 17 April 2025. Sosialisasi tersebut melibatkan perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, DP2KB, Dinas PMD, dan OPD Kecamatan terkait dari seluruh Indonesia. 

Acara ini bertujuan memperkenalkan dan melakukan simulasi terhadap aplikasi web Aksi Bangda sebagai platform terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi program pencegahan stunting berbasis data akurat.

Simulasi aplikasi dipandu Tim Investing in Nutrition and Early (INEY) Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Anas yang menunjukkan fitur utama seperti analisis situasi berbasis data EPGBM Kemenkes, identifikasi kendala anggaran, hingga penandaan APBD secara real-time. 

Dijelaskannya bahwa Kabupaten/Kota kini wajib menginput target RPJMD dan RKPD sesuai baseline daerah, sementara kecamatan bertugas melaporkan data sasaran (ibu hamil, baduta, balita) melalui verifikasi camat.

Doni dari Perwakilan Kemendagri RI menekankan bahwa Aplikasi web Aksi Bangda  akan dirancang terintegrasi dengan SIPD dan Dukcapil guna meminimalisir duplikasi data. Dijelaskan bahwa penandaan anggaran stunting harus berfokus pada belanja langsung ke sasaran, bukan sekadar label subkegiatan. 

“Setiap rupiah dana APBD yang dialokasikan untuk stunting harus transparan dan akuntabel. Prioritas utama adalah memastikan belanja langsung menyentuh sasaran, seperti peningkatan gizi ibu hamil dan balita, bukan sekadar label kegiatan di atas kertas,” lanjutnya.

Beberapa tantangan mengemuka dalam forum, seperti kesenjangan data di wilayah terpencil. Mudin, Perwakilan dari Bappeda Kepulauan Yapen di Papua, mengungkapkan kendala jaringan internet dan keterbatasan SDM di tingkat kecamatan. Menanggapi hal ini narasumber dari Kemendagri Imam menyatakan akan dilakukan pendampingan khusus oleh tenaga ahli regional untuk memastikan kesiapan daerah.

Baca Juga: NFA Fokus Diversifikasi dan Keamanan Pangan untuk Capai Swasembada

Perwakilan dari Tim Kerja Stunting Dirjen Bina Bangda Inin Apriani menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 18,8% pada 2025. "Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari angka prevalensi saja, tetapi dari dampaknya bagi kesehatan dan kesejahteraan generasi masa depan. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sejalan dengan visi Asta Cita dan tujuan pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat revisi Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, disertai pelatihan berjenjang bagi OPD dan operator kecamatan. Dukungan video tutorial dan petunjuk teknis (juknis) telah disebarkan melalui platform digital untuk memastikan konsistensi implementasi di seluruh daerah.

#aksikonvergensi2025

#penurunanstunting

#transformasidigital

#kemendagriberkarya

#apbdtransparan

#dataakuratuntukgenerasi

#kesehatanibudananak

#danatepatsasaran

#indonesiabebasstunting

#generasiemas2045

#kolaborasidaerah

#teknologiuntukpublik

#kesehatanmasyarakat

#aksibangda

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Badan Pangan Nasional (NFA) melalui Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengambil peran strategis dalam mewujudkan swasembada. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto dalam Rapat Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang digelar di Bekasi pada Hari  Senin, 22 April 2025 menyampaikan bahwa target skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 94,0. Untuk mencapainya, NFA menggulirkan program-program seperti B2SA Goes to School dan Rumah Pangan B2SA, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana nonfisik dan potensi pangan lokal berbasis daerah.

Upaya ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diukur melalui dua indikator utama, Skor PPH dan Indeks Keamanan Pangan Segar. Kedua indikator ini menekankan pentingnya ketersediaan, kualitas, dan keamanan pangan untuk masyarakat. 

Penguatan ini dilakukan melalui pengembangan Desa B2SA di 809 titik yang tersebar di 50 kabupaten pada 17 provinsi, serta dukungan terhadap Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) dan pelatihan teknis PPH, terutama di wilayah tertinggal dan rentan seperti kawasan Indonesia Timur.

“Implementasi program ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024, yang menekankan percepatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Tujuannya bukan hanya memberi makanan, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa pangan lokal kita Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) memiliki kualitas yang tidak kalah dari makanan ultra-olahan,” jelasnya.

Aspek keamanan pangan segar juga menjadi perhatian utama. NFA secara konsisten melakukan sertifikasi dan registrasi pangan segar, serta penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Ini merupakan bagian dari kontribusi NFA terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin kedua yaitu mengakhiri kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan.

#swasembadapangan

#diversifikasipangan

#b2sa

#pangansehat

#keamananpangan

#panganuntuknegeri

#nfa2025

#panganlokalberkualitas

#ketahananpangan

Penulis: Sephia Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli)

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem digital kawasan melalui forum The 1st ASEAN Digital Senior Officials Meeting (ADGSOM) – ASEAN Telecommunication Regulators Council (ATRC) Leaders Retreat 2025 yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Selasa, 22 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Indonesia mendukung peran aktif ASEAN dalam membentuk ekosistem digital global yang kolaboratif dan inklusif.

“Dengan hampir rampungnya ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM 2025) dan rencana perumusan masterplan baru, saya yakin bahwa ASEAN dapat memposisikan dirinya sebagai pemimpin digital global, yang mendorong kerja sama regional dan pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya. 

Baca Juga : Asisten I Kukar: “Sempurnakan Ibadah Haji dengan Tulus, Khusyuk, dan Kerendahan Hati”

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyoroti tantangan yang muncul seiring kemajuan teknologi, terutama terkait keamanan digital. “Kemajuan digitalisasi yang pesat menghadirkan peluang dan tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah masalah penipuan online yang berpotensi mengikis kepercayaan dan merugikan finansial yang signifikan,” jelasnya.

Untuk itu, Indonesia mendorong langkah nyata melalui penguatan ketahanan digital dan kelanjutan inisiatif dari ADM 2025. “Indonesia mendorong inklusivitas digital, memperkuat ketahanan digital, dan melanjutkan inisiatif yang bermanfaat dari ADM 2025,” tambahnya.

Baca Juga : Wamendagri RI Ribka Haluk Ajak Perempuan Indonesia Bangkit dan Bertransformasi

Dirjen Edwin juga menekankan pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi ancaman digital lintas negara. “Saya yakin ADGSOM telah menekankan pentingnya memperkuat kerja sama untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk pencegahan, pendeteksian, dan penegakan hukum, guna memastikan lingkungan daring yang aman di kawasan kita,” tuturnya. Disampaikannya apresiasi peran Thailand sebagai Ketua ADGSOM 2025 yang memimpin Kelompok Kerja Anti Penipuan Daring (Working Group on Anti Online Scams).

Disampaikannya bahwa Indonesia tengah mengembangkan proyek pemetaan e-autentikasi yang akan diimplementasikan di tingkat ASEAN. Proyek ini diharapkan mampu memperkuat integritas sistem identifikasi digital. “Implementasi proyek pemetaan e-autentikasi Indonesia di ASEAN akan berkontribusi untuk memastikan integritas identifikasi digital,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. “Indonesia berkomitmen memanfaatkan teknologi digital guna mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana yang digariskan Visi Indonesia Digital 2045. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan ASEAN untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan menekankan infrastruktur digital, literasi, dan teknologi baru seperti AI,” tuturnya. 

Sebelum mengakhiri sambutannya, Dirjen Edwin menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Myanmar dan Thailand yang baru saja terdampak musibah gempa bumi. “Indonesia berdiri dalam solidaritas dengan kedua negara, menyampaikan doa dan kesediaan Indonesia untuk memberikan dukungan di saat pemulihan,” ucapnya.

Forum ini dihadiri delegasi dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Ketua ADGSOM 2025, Wisit Wisitsora-At dari Thailand, dan Ketua ATRC, Syahrilazli Mahammad dari Malaysia.

#digitalasean

#indonesiadigital

#asean2025

#ekosistemdigital

#kolaborasidigital

#transformasidigital

#adm2025

#adgsom2025

#atrc2025

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Sephia Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dalam semangat kebersamaan pasca Hari Raya Idulfitri 1446 H, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Marangkayu menggelar kegiatan Halal Bihalal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Marangkayu pada Selasa, 22 April 2025 pukul 09.00 WITA. Acara ini dihadiri Perwakilan Kecamatan Marangkayu, Kasi Pemerintahan Saharudin, Ketua PGRI Kecamatan Marangkayu Togar Tamba, para kepala sekolah, guru, serta murid dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam sambutannya Kasi Pemerintahan Saharudin menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini merupakan momentum yang sangat berharga untuk mempererat tali silaturahmi di antara pendidik dan seluruh unsur pendidikan di Kecamatan Marangkayu. Ditegaskannya tentang pentingnya kebersamaan dan sinergi dalam membangun pendidikan yang bermartabat.

‘’Sebagai bagian dari keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), kita memiliki peran besar dalam membentuk generasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, kebersamaan, kekompakan, dan sinergi di antara kita menjadi hal yang sangat penting," ujarnya. Diajaknya seluruh hadirin untuk saling memaafkan dan memperkuat ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, maupun ukhuwah insaniyah. Diakhir sambutannya, disampaikan harapan agar kegiatan tersebut membawa berkah dan mempererat semangat kebersamaan untuk kemajuan dunia pendidikan di Marangkayu.

Baca Juga : Revitalisasi Jembatan Besi di Tenggarong, Jembatan Pendamping Segera Dibangun

Acara Halal Bihalal berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Para guru dan siswa terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi dengan sesi saling bermaafan, tausiah singkat, dan ramah tamah. PGRI Kecamatan Marangkayu berharap dapat menjadi wadah pemersatu para pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan misi mencerdaskan anak bangsa, khususnya di wilayah Marangkayu.

#halalbihalalpgri

#pgri2025

#pgriamarangkayu

#silaturahmipendidikan

#gurumarangkayu

#pendidikbermartabat

#pgriuntuknegeri

#halalbihalalpendidikan

#marangkayubersatu

#pgrihebat

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat membuka Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten Tahun 1446 H/2025 M. Kegiatan yang mengusung tema “Haji Ramah Lansia dan Disabilitas” tersebut berlangsung di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu, 23 April 2025.

Hadir dalam event tersebut jajaran Forkopimda Kukar, beberapa OPD Kukar, Pejabat dan Staf Kantor Kementerian Agama Kukar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kukar Abdul Hanan, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar M. Bisyron, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), para calon jemaah haji Kukar 2025, dan tamu undangan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kukar H. Nasrun dalam laporannya menyampaikan  bahwa jumlah calon jemaah haji Kukar tahun 2025 mencapai 524 orang yang terbagi dalam 3 kelompok terbang (kloter). Kloter 3 berangkat 8 Mei (357 orang), Kloter 12 berangkat 23 Mei (149 orang), dan Kloter 15 berangkat 27 Mei (18 orang). Selain itu, ada pula 9 orang petugas PPIH yang terdiri dari pembimbing ibadah, ketua kloter, tenaga kesehatan, dan petugas haji daerah.

Baca Juga : Wamendagri RI Bima Dorong Kepala Daerah Aktif Wujudkan Kopdes Merah Putih

Asisten I Kukar Ahmad Taufik Hidayat dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para calon jemaah haji Kukar yang mendapatkan kesempatan mulia menunaikan ibadah haji tahun ini. Diingatkannya tentang pentingnya rasa syukur karena masih banyak masyarakat yang harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.

“Perjalanan ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang penuh ujian dan cobaan. Hadapi semuanya dengan tabah, sabar, ikhlas, dan berserah diri kepada Allah SWT. Ini adalah ibadah yang massal dan memiliki waktu yang terbatas,” ujarnya.

Baca Juga : Wamendagri RI Ribka Haluk Ajak Perempuan Indonesia Bangkit dan Bertransformasi

Bimbingan manasik yang berlangsung selama 2 hari ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan penting sebelum keberangkatan. Tujuannya adalah untuk membekali para calon jemaah secara mental, spiritual, dan teknis agar ibadah haji bisa dilakukan sesuai tuntunan dan rukun-rukunnya. 

“Dengan mengikuti manasik ini, diharapkan jemaah bisa memahami seluruh tahapan ibadah haji, menjaga sikap selama di Tanah Suci, serta memperkuat rasa kebersamaan antar jemaah. Dengan bimbingan Manasik Haji 1446 H/2025 M ini diharapkan menjadi bekal penting dalam memperkuat kebersamaan, pemahaman, dan kesiapan seluruh jemaah haji di Kukar menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah,”  tambahnya.

Asisten I Kukar juga berpesan kepada seluruh calon jemaah haji agar mengikuti bimbingan ini dengan sungguh-sungguh. “Sebentar lagi, Bapak dan Ibu akan menjadi tamu-tamu Allah, jadilah tamu yang terhormat, jaga nama baik diri, bangsa, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sempurnakan ibadah haji dengan ketulusan, kekhusyukan, dan kerendahan hati,” pungkasnya.

#manasikhaji

#jemaahhajikukar

#bimbinganmanasikhaji

#makkahalmukarramah

#hajiindonesia

#manasikhajikukar

#masjidagungamsultansulaiman

#diskominfokukar

#kukarkab_official

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer: Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Dalam Peringatan Hari Kartini ke-146, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk bangkit dan terus bertransformasi demi kemajuan bangsa. Seruan ini disampaikan Wamendagri RI Ribka di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta pada hari Senin, 21 April 2025.

Menurut Wamendagri RI Ribka, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan daerah. Diharapkannya melalui momentum peringatan hari Kartini kali ini, perempuan Indonesia dapat lebih berani untuk mengambil peran lebih luas dan tidak hanya terbatas pada ranah domestik saja.

“Saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Melalui momentum hari Kartini ini, saya berharap perempuan di seluruh penjuru Tanah Air mampu berkiprah tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di tingkat global"  ujarnya.

Baca juga : Wamendagri RI Bima Dorong Kepala Daerah Aktif Wujudkan Kopdes Merah Putih

Kecintaan Wamendagri Ribka kepada semangat juang perempuan rupanya telah tumbuh sedari kecil. Bermula pada kekagumannya pada sosok sang Ibu yang berperan aktif dalam mendidik dan menginspirasinya hingga mampu berdiri sebagai sosok pemimpin perempuan di era ini. 

"Perempuan hebat adalah mereka yang mampu menghadapi persoalan dan mentransformasi diri untuk terus bertumbuh. Saya percaya bahwa kemampuan beradaptasi dan semangat perubahan adalah kekuatan utama yang harus dimiliki perempuan masa kini," tegasnya. 

Wamendagri RI Ribka mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk tidak ragu mengejar cita-cita dan berani untuk terjun ke berbagai lini kehidupan, termasuk yang selama ini dianggap maskulin seperti dunia penerbangan atau politik. "Saya percaya dengan semangat dan tekad yang kuat, perempuan Indonesia akan mampu bersaing dan memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan bangsa," ungkapnya. 

"Perempuan harus bangkit, perempuan harus mentransformasi diri, berubah dari sisi mindset sampai semuanya. Perempuan Indonesia jangan mengatakan "saya tidak bisa," tetapi katakan "saya mampu, saya siap, dan saya tetap maju!” tegasnya.

#kememdagri

#wamendagri

#harikartini2025

#perempuanberdaya

#kartinimodern

#ribkahaluk

#perempuanindonesia

#bangkitbersamakartini

#perempuanpemimpin

#transformasiperempuan

Penulis: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto mengajak para Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali  Kota, untuk terlibat secara aktif dalam mendukung terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di daerah. Dukungan tersebut di antaranya berupa fasilitasi pembentukan Kopdes Merah Putih di wilayah masing-masing di lingkup desa atau kelurahan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Wamendagri RI dalam event Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan RI di Jakarta pada hari Selasa, 22 April 2025.

“Jadi seluruh Kepala Daerah tidak bisa lepas tangan. Kami pastikan, kami monitor secara intensif dan rutin,” ujar Wamendagri RI Bima. Disampaikannya bahwa Kementerian Dalam Negeri RI  akan mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Desa secara intensif. 

Baca juga :  Bupati Edi Damansyah Resmikan Gedung PKK Kukar

Ditegaskannya bahwa pendirian Kopdes Merah Putih harus sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan perangkat daerah, serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait mekanisme pendirian Kopdes Merah Putih, Wamendagri Bima menyebut sedikitnya terdapat 3 model yang dapat diterapkan. Pertama, membentuk koperasi baru. Kedua, dengan mengembangkan koperasi yang sudah ada. Ketiga, merevitalisasi koperasi yang tidak aktif di desa. “Setelah terbentuk, kami akan terus melakukan pengawasan secara berkala. 

Disampaikannya bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih dapat diputuskan oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa Khusus. "Ke depan, Kemendagri akan menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur pengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Aturan tersebut nantinya akan memuat panduan teknis mengenai ruang lingkup serta kewenangan Pemda dalam proses pendirian Kopdes," jelasnya. 

“Jadi BTT atau Belanja Tidak Terduga ini selain digunakan untuk kebencanaan, juga dimungkinkan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan program prioritas dari Pemerintah Pusat termasuk pembentukan Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

Baca juga : Bupati Kukar : "Musrenbang RKPD Forum Strategis Tentukan Arah Pembangunan Kukar"

Kegiatan sosislisasi tersebut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Sekretaris Negara RI  Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Pertanian RI  Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Didit Herdiawan. Turut hadir para pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga, Pemda, serta Pemerintah Desa secara virtual.

#kopdesmerahputih

#bimaarayasugiarto

#wamendagri

#kemendagri

#koperasidesa

#desaunggul

#pembangunandesa

#musyawarahdesa

#belanjatakterduga

#inpres92025

#pemdaaktif

#kemandirianekonomi

#koperasimodern

#kerjasamadesa

#gotongroyongekonomi

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dan berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada Selasa, 22 April 2025. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan pejabat OPD dan para camat se-Kukar, serta berbagai lembaga masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

Musrenbang RKPD Tahun 2026 mengusung tema “Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan.”Kegiatan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat tata kelola kelembagaan serta memastikan pembangunan merata dan berwawasan lingkungan di seluruh wilayah Kukar.

Bupati Kukar Edi Damsyah yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antar elemen pemerintahan dan masyarakat dalam merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan 5 tahun ke depan. “Musrenbang ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kukar. Dengan mengedepankan prinsip inklusif dan partisipatif, kita berharap program-program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga : Bupati Edi Damansyah Resmikan Gedung PKK Kukar

Disampaikannya bahwa kehadiran unsur Forkopimda, OPD, organisasi dan para tokoh masyarakat, serta pihak lain yang terkait menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Kukar tidak dapat berjalan tanpa koordinasi lintas sektor, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi jalannya pembangunan. 

Para Camat sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di kecamatan, turut memberikan masukan terkait kondisi faktual dan kebutuhan prioritas di masing-masing wilayahnya. Keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat, seperti organisasi pemuda, LSM, tokoh adat dan tokoh agama, semakin memperkaya perspektif perencanaan pembangunan agar tidak semata top-down, melainkan juga bottom-up, mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna memaparkan arah kebijakan pembangunan 2026 yang berfokus pada 8 prioritas. Prioritas tersebut meliputi peningkatan pemenuh dan pemerataan kualitas layanan kesehatan, kualitas layanan pendidikan, pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegritas dan keberlanjutan, penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif, penguatan insfrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik, penguatan nilai – nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini, penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas, pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah.

Baca Juga : Revitalisasi Jembatan Besi di Tenggarong, Jembatan Pendamping Segera Dibangun

Musrenbang RKPD 2026 akan menjadi fondasi dalam menyusun dokumen perencanaan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Seluruh masukan yang telah dihimpun dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten akan dikompilasi dan dianalisis untuk disesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Kukar optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

#musrembangrkpd2026

#musrembangkukar2026

#bappedakukar

#forkopimda

#kukaridaman