Penulis: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan platform marketplace digital sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan finansial. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pengurus Korpri Kemendagri RI Belly Isnaeni dalam kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Platform Marketplace Digital yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri RI di Jakarta pada Senin, 28 April 2025.

Baca Juga : Lakukan Pemeliharaan Pipa Distribusi, PDAM Loa Kulu Imbau Warga Tampung Air

Sekretaris Pengurus Korpri Kemendagri RI menyampaikan pelatihan tersebut telah dimulai sejak Januari 2025 secara daring dan diikuti oleh ASN di lingkungan Kemendagri RI. Disampaikannya bahwa berwirausaha kini semakin mudah dilakukan oleh ASN, seiring dengan penyederhanaan prosedur perizinan yang sebelumnya dinilai menyulitkan. “Dulu kalau ASN mau berusaha, harus lewat banyak perizinan. Sekarang tidak lagi. Ini bukan sekadar soal berbisnis, tapi juga bagaimana meningkatkan kondisi finansial,” ujarnya. 

Disorotinya rendahnya tingkat literasi digital di kalangan ASN, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menunjukkan bahwa hanya 22 persen ASN yang benar-benar memahami teknologi digital. Padahal teknologi saat ini bisa menjadi sarana untuk menciptakan pendapatan pasif yang menjanjikan.

Dalam kesempatan tersebut disampaikannya pengalaman seorang koleganya yang sukses menjalankan bisnis affiliate marketing secara daring. Meskipun sering bepergian, koleganya mampu meraih penghasilan hingga 4 kali lipat dari gaji ASN eselon tinggi, hanya dengan mengandalkan ponsel dan koneksi internet. “Dia bisa berlibur ke Jogja, Maluku, Papua dan tetap menghasilkan uang lewat HPnya. Bahkan penghasilannya bisa mencapai Rp1,5 juta per hari,” ungkapnya. 

Baca Juga : Pendaftaran Gratis Bagi Pedagang Barang Antik dan Barang Bekas

Diharapkannya pelatihan tersebut dapat membuka wawasan ASN tentang potensi ekonomi digital. Disampaikannya dokumentasi kegiatan dinas seperti foto saat kunjungan ke daerah bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang melalui platform digital. “Marketplace digital bukan hanya soal jual beli barang, tapi juga bisa jadi sarana produktivitas dan penghasilan tambahan. Mari manfaatkan peluang ini sebaik mungkin,” pungkasnya.

#asnmelekdigital

#korprikemendagri

#usahadigitalasn

#marketplacedigital

#pelatihanasn

#sejahteraasn

#kemendagri

#bisnisonlineasn

#affiliateasn

#produktivitasdigital

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Ajang pengahargaan bergengsi bagi para pelaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia Top BUMD Award kembali digelar. Sebanyak 2 BUMD di Kalimantan Timur (Kaltim) sukses meraih penghargaan Top BUMD Award 2025, yaitu PT Migas Aneka Usaha Pratama Kalimantan Timur dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara). 

Acara yang diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) serta beberapa asosiasi bisnis dan ekonomi, dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri RI ini mengusung tema “Tata Kelola dan Digital dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD”. Event tersebut berlangsung pada hari Senin, 28 April 2025 di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta.

Baca Juga : Pendaftaran Gratis Bagi Pedagang Barang Antik dan Barang Bekas

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 850-an orang diantaranya para petinggi BUMD, pakar/konsultan bisnis, media massa dan para Kepala Daerah penerima penghargaan termasuk Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum). BUMD dari Kaltim tersebut meraih penghargaan sebagai Top BUMD Awards 2025 BUMD Aneka Usaha Bintang 4. Gubernur Harum merasa bangga dan mengapresiasi capaian prestasi bintang 4 tersebut. Gubernur Kaltim Harum berharap pestasi itu dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang. 

"BUMD Kaltim ke depan harus tampil dalam nominasi- nominasi terbaik nasional. Harapan saya Kalimantan Timur harus jadi yang terbaik ke depan karena Kaltim memiliki potensi yang luar biasa. Kita akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan BUMD di Kaltim. Kita perlu belajar ke Jawa Tengah yang memiliki lebih dari 100 BUMD, sedangkan Kaltim hanya 8 BUMD,” tuturnya. 

Baca Juga : Diskominfo Kukar Terima Plakat Apresiasi APIP dari Inspektorat Daerah

Acara yang sudah digelar sejak tahun 2016 ini diikuti 234 BUMD yang dinilai sejak bulan Desember 2024 hingga April 2025 oleh Dewan Juri yang dipimpin Prof. Djohermansyah Djohan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dalam event tersebut Gubernur Harum juga menerima TOP Pembina BUMD 2025. 

#topbumdawards2025 

#bumdkaltim 

#kaltimberprestasi 

#gubernurharum 

#bankaltimtara 

#kaltimhebat

Penulis: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan 5)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Ayo datang dan ramaikan acara di pusat jual dan beli barang antik dan barang bekas. Temukan berbagai harta karun tersembunyi dengan harga miring dan jangan sampai kehabisan barang incaranmu. 

Jual beli barang antik dan barang bekas akan diadakan pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, mulai pukul 07.00 hingga 14.00 WIB di Jln Mayjen Sutoyo, tepatnya di parkiran samping Pondopo Bupati Kutai Kartanegara. 

Baca Juga : Sekda Kukar Pimpin Rakerda Seleksi Tahap II MTQ Tingkat Provinsi Kaltim

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 April hingga 2 Mei 2025. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, jangan lupa membawa lapak sendiri dan pastikan barang yang dijual adalah milik pribadi serta bukan barang ilegal dalam arti luas.

Untuk mendaftar, Anda dapat mengisi formulir pendaftaran online yang tersedia melalui tautan berikut: .

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi contact person melalui WhatsApp di nomor berikut: https://forms.gle/6LkQyA8QMbGYuug1A

• Aji Dicky: 08125 3249 293

• Janos: 08123 5307 7598

• Rocky Novemri: 0896 8459 6125

Acara ini diselenggarakan oleh Disperindag bekerja sama dengan BPBD, SATPOL PP, DISHUB, DISPORA, DLHK, BRIDA, dan DINAS KOPRASI DAN UMKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Jangan lewatkan kesempatan untuk berburu barang antik dan bekas dengan harga terjangkau.

#pendaftarangratis

#jualbelibarangantik

#barangbekasmurah

#kutaiadakan

#kutaiantik

#kutaiharta

#belibarangantik

#pemburubarangantik

#eventkutai

#disperindagkutai

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : Diskominfo Kukar

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan plakat Apresiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar. Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) melalui SPT Tahunan Tahun 2025. Penyerahan dilakukan pada Senin, tanggal 28 April 2025, bertempat di Kantor Diskominfo Kukar.

Baca Juga : Sekda Kukar Pimpin Rakerda Seleksi Tahap II MTQ Tingkat Provinsi Kaltim

Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kukar Amu, secara langsung menyerahkan plakat tersebut kepada Kasubag Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Diskominfo Kukar Maulida Savitri dari Diskominfo Kukar. Penyerahan plakat ini menjadi simbol apresiasi atas dedikasi dan akuntabilitas yang ditunjukkan Diskominfo Kukar dalam memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan.

Selain Diskominfo Kukar, sejumlah OPD dan unit kerja lainnya juga menerima penghargaan serupa. Di antaranya adalah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan. Beberapa kecamatan seperti Loa Janan dan Muara Kaman, serta UPT Layanan Kependidikan di Kecamatan Tenggarong Seberang, Muara Badak, dan Anggana. 

Sekretaris Daerah Kukar Sunggono menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD, kecamatan, dan UPT yang telah menyelesaikan pelaporan LHKAN. "Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat," ujarnya. Ditegaskannya bahwa laporan ini menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Sekda Kukar Sunggono berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah yang belum menuntaskan laporan kekayaannya. "Saya mengajak seluruh aparatur untuk terus berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme, karena inilah fondasi dari pemerintahan yang bersih dan melayani," katanya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Inspektorat Kukar dalam memperkuat pengawasan internal serta membangun budaya pelaporan yang konsisten di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#inspektoratkukar

#diskominfokukar

#apresiasiapip

#lhkan2025

#kutaitkartanegara

#transparansikeuangan

#akuntabilitaspublik

#pemdakukar

#pelaporanlhkan

#integritasaparatur

Penulis/ Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Sunggono selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kukar memimpin Rapat Kerja Daerah LPTQ Kukar tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana pada hari Sabtu, 26 April 2025.

Baca Juga : Apel Siaga HKBN 2025: BPBD Kukar Perkuat Komitmen Lindungi Masyarakat

Hadir dalam event tersebut  Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, Asisten III bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten Pemkab Kukar Dafip Haryanto, Kepala Kemenag Kukar Nasrun, jajaran pengurus LPTQ Kukar, dan tamu undangan.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembukaan Seleksi Pra Training Center (TC) Tahap II. Acara ditandai dengan penyerahan piala bergilir Bupati Kukar oleh Sekda Sunggono kepada Kecamatan Loa Janan yang berhasil menjadi Juara Umum MTQ ke-45 Tingkat Kabupaten Kukar di Kecamatan Samboja Barat tahun 2024 lalu.

Seleksi Pra TC Tahap II digelar pada Minggu 27 April 2025, mulai pukul 08.00 hingga 17.00 Wita bertempat di Gedung Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.

Sekda Kukar Sunggono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus LPTQ Kukar atas konsistensi dan dedikasi dalam melakukan pembinaan terhadap putra-putri asli Kukar. Mereka dipersiapkan untuk menjadi duta Kukar pada ajang MTQ ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur yang akan berlangsung pada Juli 2025 mendatang.

Seleksi Tahap II ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan di Asrama Haji Balikpapan, dimana telah terjaring 2 peserta dari setiap cabang lomba. Pada seleksi tahap ini, akan dipilih 1 peserta terbaik dari setiap cabang yang akan menjadi wakil resmi Kukar di ajang provinsi.

“Pemerintah Daerah Kukar memberikan apresiasi khusus atas keterlibatan Tim Seleksi dari Provinsi Kalimantan Timur dan PPTI Jakarta dalam proses seleksi ini. Dengan langkah strategis ini, diharapkan LPTQ Kukar mampu kembali mempertahankan gelar Juara Umum untuk ketujuh kalinya,” ujar Sekda Sunggono. 

Baca Juga : Sekda Kukar Hadiri Rapat Paripurna ke-5, Terkait Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati 2024

Diingatkannya agar para peserta dapat mengikuti seluruh tahapan dengan serius dan penuh semangat. “Bagi yang terpilih mewakili Kukar, saya ucapkan selamat, sedangkan yang belum, jangan berkecil hati, teruslah berlatih dan mengasah kemampuan. Kalian semua adalah pejuang Al-Qur'an yang membanggakan kami semua,” ujarnya.

Sekda Kukar Sunggono juga menekankan pentingnya setiap kecamatan di Kukar untuk menyelenggarakan MTQ tingkat kecamatan secara rutin setiap tahun, dengan dukungan anggaran yang memadai. ditegaskannya bahwa kecamatan yang tidak melaksanakan MTQ tingkat kecamatan tidak diperkenankan mengikuti MTQ tingkat kabupaten. “Kebijakan ini penting untuk memastikan pembinaan tilawatil Qur’an berjalan sistematis dan berkelanjutan di semua wilayah Kukar,” pungkasnya.

#lptqkukar

#seleksipratc2

#mtqprovinsi

#mtqkukar

#sekdakukar

#kabupatenkukar

#diskominfokukar

#kukarkab_official

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : Dok. BPBD Kukar

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Apel Siaga pada Senin, 28 April 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2025. Apel Siaga berlangsung di halaman kantor BPBD Kukar, di Kecamatan Tenggarong Seberang, dan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai BPBD Kukar.

Apel tersebut dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Kukar Setianto Aji Nugroho. Dalam amanatnya disampaikan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tugas rutin, melainkan tanggung jawab penting dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana. “Kita harus selalu waspada dan siap memberikan respons cepat terhadap segala potensi bencana,” ujarnya.

Selain itu, ditekankan tentang perlunya mempererat koordinasi antarunit serta memperdalam pengetahuan tentang langkah-langkah penanggulangan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

Disampaikannya peringatan yang mengusung tema “Siap Untuk Selamat”, HKBN 2025 menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa akan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. BPBD Kukar berupaya agar semangat ini tidak hanya tumbuh di kalangan internal, tetapi juga mengakar di masyarakat luas.

Kegiatan apel ini juga menjadi salah satu wujud nyata dari langkah berkelanjutan BPBD Kukar dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, sekaligus memperkokoh komitmen dalam menjaga keselamatan jiwa dan aset daerah dari ancaman bencana.

#hkbn2025

#bpbdkukar

#kesiapsiagaanbencana

#apelbpbd

#kutaikartanegara

#tanggapbencana

#mitigasibencana

#kesiapsiagaanmasyarakat

Penulis/ilustrasi: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menggelar Kick Off Meeting Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman pada Senin pagi, 28 April 2025. Agenda ini merupakan upaya memperkuat efektivitas pengawasan keamanan pangan di daerah serta memantau penerapan kebijakan keamanan pangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Acara ini dihadiri lebih dari 1000 peserta secara daring, terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, tim TKPPOM, serta para kepala Balai/Loka POM dari seluruh Indonesia. Turut hadir perwakilan dari Kementerian dan lembaga yang menjadi juri penilaian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bappenas RI, serta Badan Pangan Nasional RI.

Baca Juga : Sekda Kukar Hadiri Rapat Paripurna ke-5, Terkait Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati 2024

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM, Apoteker Herlina yang dalam arahannya menekankan pentingnya keamanan pangan sebagai hak dasar masyarakat. "Pangan yang aman merupakan pondasi kesehatan masyarakat, kunci pertumbuhan ekonomi, dan prasyarat kepercayaan konsumen," ujarnya.

Baca Juga : BI Suarakan Pentingnya 3 Point Hadapi Tantangan Global

Dalam kesempatan ini, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM Apoteker Ema Setiawati, memaparkan bahwa tools penilaian mandiri yang digunakan telah dikembangkan sejak 2021 bersama kementerian/lembaga terkait dan terus diperbarui. Penilaian ini akan mengukur penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) oleh Pemerintah Daerah, integrasi keamanan pangan dalam perencanaan daerah, serta pelaksanaan pengawasan pangan dari hulu hingga hilir.

Dijelaskannya bahwa kegiatan ini menjadi tonggak awal pelaksanaan penilaian mandiri yang berlangsung hingga akhir 2025. Penilaian dijadwalkan mulai 1 Juli hingga 30 September 2025 dan dilanjutkan verifikasi lapangan untuk menentukan kabupaten/kota terbaik dalam pengelolaan keamanan pangan.

Lebih lanjut disampaikan tentang pentingnya keamanan pangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Diingatkannya tentang tantangan yang masih ada seperti 48 kasus keracunan pangan luar biasa (KLB) yang tercatat tahun ini, dengan baru 8 kasus yang berhasil diidentifikasi penyebabnya.

“Pentingnya memperkuat langkah preventif dan promotif, terutama melalui edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Komunikasi, informasi, dan edukasi perlu digencarkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, agar prinsip-prinsip keamanan pangan dapat diterapkan dengan lebih baik. Seluruh upaya ini juga harus merujuk pada NSPK yang telah ditetapkan melalui berbagai regulasi pemerintah dan peraturan teknis terkait,” tuturnya.

Sesi tanggapan diisi oleh Direktur SUPD III Kemendagri TB. Khairul Dwi Sapta yang mengapresiasi inisiatif Badan POM. Ditegaskannya pentingnya sinergi pusat dan daerah, serta mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengintegrasikan pengawasan keamanan pangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. "Kami di Kemendagri RI mendukung penuh langkah ini. Penguatan pangan adalah bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tegasnya.

#panganaman

#penilaianpanganaman2025

#kickoffpanganaman

#badanpom

#keamananpangan

#pengawasanpangan

#panganuntukindonesia

#pangansehat

#kabupatenkotapanganaman

#panganamanstuntingturun

#panganamangenerasisehat

#panganamanuntuksemua

#edukasikeamananpangan

#panganaman2025

#panganbermutu

#sinergipusatdaerah

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Fotografer: Muhammad Farhan Maulana dan Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menghadiri Rapat Paripurna ke-5, terkait penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin, 28 April 2025.

Hadir dalam event tersebut Plt. Ketua DPRD Kukar Junadi didampingi unsur Pimpinan Abdul Rasid dan Aini Farida, para Anggota DPRD Kukar, Forkopimda Kukar, beberapa OPD Kukar, pihak media dan tamu undangan.

Baca Juga : Perkuat Sistem Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan, Inspektorat Kukar Bangun 2 Aplikasi Baru

Plt. Ketua DPRD Kukar Junadi menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disampaikannya bahwa rapat paripurna untuk membahas LKPJ ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.

LKPJ Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 telah disampaikan kepada DPRD pada Rapat Paripurna ke-4 masa sidang II pada tanggal 24 Maret 2025, dan dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.

Juru Bicara Pansus DPRD Kukar Fatlon Nisa dalam laporannya menyampaikan bahwa Pansus LKPJ telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 170/SK-3/DPRD/3/2025. Pansus tersebut telah melaksanakan serangkaian kegiatan, termasuk kunjungan kerja ke sejumlah proyek pembangunan di Kukar, konsultasi dan koordinasi dengan OPD terkait, Rapat Dengar Pendapat (RDP), serta pengumpulan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Baca Juga : Kartanegara Coffee Event 2025, Ajang Barista Lokal yang Menjadi Magnet Nasional

“Rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat mempercepat peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip good government,” ujarnya.

Sekda Kukar Sunggono, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja keras dan rekomendasi yang diberikan. Ditegaskannya bahwa seluruh rekomendasi, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan di Kecamatan Sebulu, peningkatan jalan penghubung Kecamatan Anggana ke Muara Badak, pembangunan jalan di Desa Sebelimbingan, jalan Santan Ulu ke Santan Ilir di Kecamatan Marang Kayu, pengoperasian Pasar Tangga Arung di Jalan Danau Aji Tenggarong, serta pengembangan RSUD AM. Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, dan RSUD Muara Badak, yang sudah masuk di dalam program 2025. 

“Insya Allah, seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD selaras dengan program pemerintah tahun ini, semuanya sudah on the track dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan kita,” tegasnya.

Baca Juga : Perkuat Sistem Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan, Inspektorat Kukar Bangun 2 Aplikasi Baru

Rapat Paripurna tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi LKPJ antara DPRD dan pihak eksekutif yang disaksikan langsung oleh Sekda Kukar.

#dprdkukar

#lkpjkukar

#rapatparipurnake5

#panitiaeksekutif

#panitiakhususlkpj

#sekdakukar

#kabupatenkukar

#diskominfokukar

#kukarkab_official

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Internasional Monetary Fund (IMF) dan Word Bank (WB) megadakan pertemuan musim semi guna membahas isu-isu global seperti oulook perekonomian global, penurunan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan tantangan global yang semakin tinggi didorong oleh perubahan kebijakan perdangangan Internasional yang dilaksanakan pada 22-26 April 2025 di Washington D.C. Amerika Serikat. 

Baca Juga : Dukung Pengembangan SDM, Kemdiktisaintek Permudah Proses Pengakuan Tugas Belajar

Dalam pertemuan tersebut hadir Gubernur Bank Sentral atau Menteri Keuangan dari negara-negara anggota IMF termasuk Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan RI yang memimpin delegasi Republik Indonesia sekaligus mewakili Internasional Southeast Asia Voting Group (SEAVG) pada tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan 3 hal penting dalam menghadapi tantangan global. Pertama perlunya peran aktif organisasi internasional terutama IMF agar secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana IMF sebagai Lembaga yang mewakili 191 suara kolektif itu memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespon ancaman stabilitas makroekonomi dan sitem keuangan global.

 Kedua, seperti yang telah disuaran pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan ASEAN  akan berkomitmen terhadap system perdangangan multilateral yang terbuka, inklusif dan rule-based. Kemudia BI menerima dengan baik guidance IMF dalam mendorong intraregeional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan pasar domestik.

Ketiga, BI menyambut dengan baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi secara spesifik di negara masing-masing. Pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, yang mana hal tersebut dapat melindungi dari peningkatan guncangan kebijakan global yang tidak terduga. BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaringan pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), dan reformasi kouta dalam memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai Lembaga berbasisi Kouta.

Merespon kondisi ekonomi global yang terjadi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara–negara G20 dalam kesempatan ini sepakat untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam menghadapi tantangan global. Negara-negara G20 juga menyampaikan isu dampak tarif Amerika Serikat  terhadap perekonomian dan respon kebijakan yang perlu dilakukan. Memperkuat struktur keuangan internasional melalui reformasi Multilateral Development Bank (MDB) dan peningkatan keberlanjutan tingkat utang serta mendorong pertumbuhan pertumbuhan dan produktivitas di negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika.

Hasil dari pertemuan tersebut para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) IMF yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ditengah ketidakpastian global. Untuk itu IMF merekomendasikan 3 kebijakan utama, yaitu menyelesaikan ketegangan perdagangan secepatnya melalui kesepakatan antara negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem stabil dan adil. Memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Terakhir mendorong pertumbuhan jangka Panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.

Pokok – pokok hasil pertemuan dirangkum dalam IMFC Chair’s Statement yang berisi kondisi perkembangan ekonomi global terkini, respons kebijakan yang diperlukan serta berbagai perkembangan isu terkini IMF yang dapat diunduh pada link berikut: https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/04/25/pr-123-imfc-chairs-statement-fifty-first-meeting-of-the-imfc .

#springmeetings2025

#internasionalsoutheastasiavotinggroup 

#seavg

#imfworldbank2025

#biforglobalresilience

#tantanganglobal2025

#indonesiaatspringmeetings

#g20finance2025

#strongertogether2025

#globalpolicyaction

#tradeforgrowth

#opentradeforall

#biatworldstage

#kebijakanglobal2025

#ekonomiglobal2025

#mendorongpertumbuhanglobal

#bankindonesia

#ipfforstability

#globalfinancialsafetynet

#imfreform2025

#kolaborasiglobal

#suaraindonesiadidunia

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI pada 17 April 2025 resmi menetapkan Keputusan Menteri tentang Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian tersebut. Kebijakan ini bertujuan mempercepat proses administratif pengakuan tugas belajar bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan namun belum memperoleh persetujuan formal sebelumnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud perhatian Pemerintah terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di internal Kemdiktisaintek. "Kami berkomitmen memberikan kepastian status dan pengakuan resmi bagi PNS yang telah menempuh pendidikan tinggi secara mandiri tanpa melalui mekanisme tugas belajar," ujarnya. 

Baca Juga : Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Harus Libatkan Kesepakatan Otonomi Daerah

Program akselerasi ini mencakup beberapa ketentuan utama, antara lain, berlaku untuk PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sampai 31 Desember 2024, pendidikan yang diakui harus berasal dari program studi terakreditasi atau berizin resmi, dan pengajuan permohonan dilakukan secara daring melalui laman resmi http://tubel.kemdiktisaintek.go.id/2025. Verifikasi dokumen akan berlangsung hingga akhir tahun 2025, dan surat keputusan akan diterbitkan secara bertahap setelah seluruh proses validasi selesai.

Disampaikannya dokumen yang harus dilengkapi meliputi ijazah terakhir, surat rekomendasi dari pimpinan unit utama atau LLDikti/Perguruan Tinggi Negeri, dokumen kepegawaian, surat penerimaan dari lembaga pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab bermeterai. Ketentuan ini diatur lebih rinci dalam Lampiran II Kepmen Nomor 100/M/KEP/2025.

Jika ditemukan pelanggaran disiplin oleh peserta program, proses akselerasi akan dihentikan sementara hingga proses penjatuhan hukuman disiplin selesai. Untuk menjaga kelancaran dan efektivitas program, Kemdiktisaintek RI akan melakukan monitoring bulanan serta evaluasi menyeluruh terhadap implementasinya.

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus didasari prinsip-prinsip fundamental, salah satunya adalah kesepakatan bersama mengenai otonomi daerah. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHT-HAN) Tahun 2025 di Denpasar, hari Jumat, 25 April 2025.

Baca Juga : Mendagri RI Dorong Daerah Perkuat Penggunaan Bahasa Indonesia

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Prama Sanur Bali itu mengangkat tema “Perubahan UU Pemilu Menuju Tata Kelola Pemilu yang Berkepastian dan Berkeadilan” tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting di bidang pemilu dan hukum tata negara. Mereka yang hadir diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitriani Ahlan Sjarif. Turut hadir pula Sekretaris Dewan Pembina APHT-HAN Suko Wiyono dan Sekjen APHT-HAN Bayu Dwi Anggono.

Dalam paparannya, Wamendagri RI Bima Arya menekankan bahwa revisi UU Pemilu tak bisa dilepaskan dari pembahasan soal kewenangan antara pusat dan daerah. Menurutnya, pembagian kewenangan merupakan kunci menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan daerah dan efektivitas pemerintahan. 

Diingatkannya agar isu sentralisasi tidak disederhanakan dalam konteks tersebut.

“Jangan disederhanakan bahwa ini hanya soal sentralisasi atau desentralisasi. Yang penting adalah bagaimana kewenangan ini digunakan untuk menciptakan efektivitas dan kesejahteraan,” tegasnya.

Baca Juga : Perkuat Sistem Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan, Inspektorat Kukar Bangun 2 Aplikasi Baru

Momentum Hari Otonomi Daerah yang diperingati pada 25 April turut menjadi pengingat bagi pentingnya evaluasi terhadap penerapan otonomi daerah. Wamendagri RI Bima Arya menekankan bahwa penguatan kapasitas daerah dan penerapan prinsip meritokrasi adalah hal yang mutlak dalam menjalankan otonomi yang efektif.

Lebih lanjut, Wamendagri RI Bima Arya juga menyinggung pentingnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu, baik di pusat maupun di daerah. "Bentuk sistem pemilu apa pun akan sulit berjalan baik tanpa kualitas sistem penegakan hukum yang memadai. Oleh karena itu seluruh pihak harus turut berperan serta dalam menciptakan Pemilu yang berkeadilan dan berkualitas," harapnya. 

#revisiundangundangpemilu

#otonomidaerah

#kemendagri

#wamendagribimaaryasugiarto

#pemilu2025

#tatakelolapemilu

#harikotadaerah

#penegakanhukum

#meritokrasi

#asosisihukum

#desentralisasi