Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)
Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)
Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dan berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada Selasa, 22 April 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan pejabat OPD dan para camat se-Kukar, serta berbagai lembaga masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 mengusung tema “Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan.”Kegiatan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat tata kelola kelembagaan serta memastikan pembangunan merata dan berwawasan lingkungan di seluruh wilayah Kukar.
Bupati Kukar Edi Damsyah yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antar elemen pemerintahan dan masyarakat dalam merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan 5 tahun ke depan. “Musrenbang ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kukar. Dengan mengedepankan prinsip inklusif dan partisipatif, kita berharap program-program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga : Bupati Edi Damansyah Resmikan Gedung PKK Kukar
Disampaikannya bahwa kehadiran unsur Forkopimda, OPD, organisasi dan para tokoh masyarakat, serta pihak lain yang terkait menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Kukar tidak dapat berjalan tanpa koordinasi lintas sektor, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi jalannya pembangunan.
Para Camat sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di kecamatan, turut memberikan masukan terkait kondisi faktual dan kebutuhan prioritas di masing-masing wilayahnya. Keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat, seperti organisasi pemuda, LSM, tokoh adat dan tokoh agama, semakin memperkaya perspektif perencanaan pembangunan agar tidak semata top-down, melainkan juga bottom-up, mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna memaparkan arah kebijakan pembangunan 2026 yang berfokus pada 8 prioritas. Prioritas tersebut meliputi peningkatan pemenuh dan pemerataan kualitas layanan kesehatan, kualitas layanan pendidikan, pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegritas dan keberlanjutan, penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif, penguatan insfrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik, penguatan nilai – nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini, penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas, pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah.
Baca Juga : Revitalisasi Jembatan Besi di Tenggarong, Jembatan Pendamping Segera Dibangun
Musrenbang RKPD 2026 akan menjadi fondasi dalam menyusun dokumen perencanaan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Seluruh masukan yang telah dihimpun dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten akan dikompilasi dan dianalisis untuk disesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.
Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Kukar optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
#musrembangrkpd2026
#musrembangkukar2026
#bappedakukar
#forkopimda
#kukaridaman