Penulis: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah meresmikan kantor baru Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong. Hadir dalam peresmian tersebut Plt. Lurah Bukit Biru, Seri Herlinawati, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Ketua RT dan lembaga adat setempat. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Rabu, 7 Mei 2025. 

Baca Juga : Bupati Kukar Serahkan Alsintan pada Brigade Pangan 4 Kecamatan

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan pentingnya mengikuti perkembangan zaman dalam pembangunan gedung kantor baru dan budaya kerja. "Kantor baru ini harus diimbangi dengan budaya kerja yang baru pula. Saya berharap agar para Pelaksana Tugas Lurah Bukit Biru Tenggarong dan jajaran dapat bekerja dengan tepat waktu dan penuh dedikasi. Meskipun fasilitas kantor baru telah disediakan, namun budaya kerja yang profesional harus tetap dijaga. Saya berharap peresmian Kantor Lurah Bukit Biru ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Bukit Biru dan sekitarnya," ujarnya. 

Baca Juga : Kopdes Merah Putih, Strategi Pemerintah Salurkan Bantuan Tepat Sasaran di Desa

Bupati Edi Damansyah berharap agar Balai Pertemuan Umum (BPU) yang telah selesai dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik. Gedung BPU tidak hanya untuk kegiatan Pemerintahan, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. BPU ini harus dimanfaatkan secara maksimal, agar fungsinya benar-benar dapat berjalan dengan baik," tambahnya.

Bupati Edi Damansyah juga meyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan Bank Sampah Asri yang sudah mulai beroperasi di wilayah Kelurahan Bukit Biru yang dikelola oleh Parlin dan tim. "Saya sangat mengapresiasi inisiatif ini. Ini adalah upaya luar biasa yang tidak hanya melibatkan Pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Saya berharap agar kegiatan Bank Sampah ini terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan,” pesannya. 

Disampaikannya pentingnya edukasi kepada generasi muda terkait pengelolaan sampah. "Kita harus mengedukasi anak-anak sejak dini, agar mereka tahu bagaimana cara memilah sampah dan berperan dalam menjaga lingkungan," ujarnya.

Dalam event tersebut Bupati Edi Damansyah menyampaikan rencana pembangunan Pondok Tahfidz Al-Quran untuk mendukung perkembangan pendidikan dan kegiatan keagamaan di daerah tersebut. 

#peresmiankantorlurahbukitbiru

#bpubukitbirutenggarong

#bukitbirumaju

#bupatikutaiKartanegara

#bangunbersama

#kantorlurahbaru

#inovasilurahbukitbiru

#banksampahasri

#pedulilingkungan

#gerakanpengelolaansampah

#pendidikanberwawasanlingkungan

#bukitbirusejahtera

#pembangunanberkelanjutan

#masyarakatpartisipatif

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Muhammad Firza Akbar & Annisa Noni Fardiah  (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyerahkan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada Brigade Pangen 4 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Benih Induk Desa Rempanga pada hari Selasa, 5 Mei 2025. Tujuan penyerahan alsintan adalah untuk optimalisasi lahan pada musim tanam. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Kukar Muhammad Taufik, para pejabat dari Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Danramil, Babinsa, serta para Camat dan anggota Brigade Pangan dari kecamatan Tenggarong, Anggana, Marangkayu, dan Samboja.

Kadis Pertanian Kukar menyampaikan bahwa target tanam pada musim tanam III ini mencapai 2.392 hektare. “Pencapaian ini  jauh meningkat dibandingkan rata-rata tanam sebelumnya yang hanya ratusan hektare. Hingga saat ini, baru 82% dari target tersebut yang terealisasi.  Dengan bantuan alsintan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target, khususnya di kecamatan prioritas seperti Marangkayu, Samboja, Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Anggana,” ujarnya. 

Baca juga : Komdigi RI Gandeng Oracle Bangun Klaster GPU Terbesar di ASEAN

Alsintan yang diserahkan meliputi traktor roda 2, rice transplanter (alat penanam padi), pompa air, drone penyemprot, serta rotavator (mesin pengolah tanah putar untuk memotong, mencacah, dan membolak-balikkan tanah). Kadis Pertanian Kukar menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam pemanfaatan alsintan. 

“Beberapa traktor roda 4 tidak sesuai dengan karakteristik lahan di Kukar yang cenderung basah, dan lebih cocok digunakan di lahan kering. Selain itu, mesin tanam semi-manual yang diusulkan belum mendapatkan persetujuan dari pusat karena keterbatasan dalam petunjuk teknis (juknis),” jelasnya.

Kadis Pertanian Kukar juga mengungkapkan adanya ketidaktepatan jadwal pengiriman 5 unit rotavator. Selain itu disampaikan bahwa pengadaan kapur pertanian tidak dapat dialihkan untuk kebutuhan pupuk akibat aturan juknis.

Baca juga : Kopdes Merah Putih, Strategi Pemerintah Salurkan Bantuan Tepat Sasaran di Desa

Dijelaskannya karena keterbatasan lahan dan pencapaian target di wilayah Kecamatan Samboja, maka Pemkab Kukar memutuskan untuk mendistribusikan sebagian tugas dari Brigade Pangan (BP) Kecamatan Samboja ke BP Kecamatan Tenggarong. “Ke depan, Pemerintah Daerah menargetkan pembentukan 12 Brigade Pangan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan pemerataan pendampingan petani,” tuturnya. 

Diharapkannya koordinasi dengan Perum Bulog dapat terus diperkuat. “Saat ini lebih dari 12 kelompok tani di wilayah Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Marangkayu, dan Anggana telah menjalin kemitraan. Namun di wilayah Kecamatan Samboja masih belum memiliki mitra Bulog karena terbatasnya areal pertanian. Saat ini telah terbentuk kemitraan baru di kawasan Mangkurawang, Loa Kulu, dan Lapak Lambur melalui MoU dengan Bulog,” jelasnya. 

“Masih ditemukan pelaku kemitraan yang membeli gabah petani di bawah harga yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Untuk itu perlu pengawasan lebih ketat terhadap praktik tersebut untuk melindungi petani,” tegasnya.

Baca juga : Bupati Kukar Buka Binlat PKN STAN 2025, Dorong Peningkatan SDM Daerah

Di Provinsi Kalimantan Timur saat ini kinerja sektor pertanian menunjukkan hasil positif dengan realisasi tanam mencapai 80% dan berkontribusi terhadap surplus beras nasional hingga April 2025. “Dalam waktu dekat Menteri Pertanian RI dijadwalkan mengunjungi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk memantau langsung progres pertanian. Selain itu juga untuk meninjau program optimalisasi irigasi dengan pompa air permukaan, sebagaimana arahan Presiden RI,” pungkasnya.

#kukarbertani #ketahananpangan #pertaniankukar
#brigadepangan #alsintanuntukpetani #optimalisasilahan
#sinergitni #tniuntukpetani #petanibangkit
#bertaniuntuknegeri #musimtanam2025
#kaltimtangguhpangan #distankukar
#bulogkaltim

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Komdigi RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi RI) menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global Oracle untuk membangun klaster GPU terbesar di Asia Tenggara dan meluncurkan wilayah cloud publik pertama Oracle di Tanah Air. Pengumuman kerja sama ini dilakukan dalam pertemuan antara Menteri Komdigi RI Meutya Hafid dan Senior Vice President Oracle untuk Jepang dan Asia Pasifik (JAPAC) Chris Chelliah di Jakarta pada hari Senin, 5 Mei 2025.

Pembangunan infrastruktur tersebut dijadwalkan rampung dan akan mulai beroperasi pada kuartal ketiga tahun ini. Klaster GPU dan wilayah cloud publik ini akan dilengkapi teknologi mutakhir untuk menangani beban kerja AI skala besar, sekaligus memastikan keamanan dan keberlanjutan data nasional.

Menteri Komdigi RI menyampaikan bahwa melalui inisiatif ini tidak hanya memperkuat kedaulatan data dan memperluas akses terhadap teknologi mutakhir, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menciptakan ekosistem digital yang mendorong inovasi, investasi, dan pembangunan SDM unggul yang berkelanjutan.

“Kami ingin Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pusat pengembangan AI di Asia Tenggara. Klaster GPU yang dibangun Oracle akan menjadi fondasi penting bagi ekosistem AI nasional, memperkuat kapasitas digital, dan membuka peluang besar bagi inovasi,” harapnya.

Baca juga : Bupati Kukar Buka Binlat PKN STAN 2025, Dorong Peningkatan SDM Daerah

Disampaikannya kemitraan tersebut bukan hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mencakup program pengembangan sumber daya manusia. “Pemerintah bersama Oracle akan memberikan pelatihan teknologi AI kepada lebih dari 100.000 pelajar, pekerja, dan aparatur negara. Transformasi digital berkelanjutan hanya bisa tercapai dengan SDM yang tangguh. Kami menargetkan pembekalan dalam 3 tahun ke depan,” tambahnya.

Senior Vice President Oracle untuk Jepang dan Asia Pasifik (JAPAC) Chris Chelliah menegaskan komitmen Oracle dalam mendukung agenda transformasi digital Indonesia. Disampaikannya  bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pengembangan AI di kawasan ASEAN. Perusahaan teknologi asal Texas yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 30 tahun saat ini semakin memperkuat perannya dengan menghadirkan solusi cloud dan klaster GPU canggih yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, mulai dari layanan publik hingga industri kreatif.

“Kami melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan AI yang dinamis. Oracle tidak hanya membawa teknologi dan investasi, tetapi juga membangun infrastruktur yang siap menjawab kebutuhan lokal, mulai dari keamanan data hingga keberlanjutan ekosistem digital,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama ini, Kementerian Komunikasi dan Digital RI bersama Oracle akan membentuk tim kerja untuk menyusun peta jalan pengembangan AI nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

#indonesiaai #oracleindonesia #transformasidigital 
#kedaulatandigital #ekosistemai #gpucluster 
#oraclecloud #teknologiindonesia 
#kemitraanstrategis #aiindonesia #kolaborasidigital 
#infrastrukturdigital #ekosistemdigital 
#pusataiasiatenggara #cloudcomputing

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor :  Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah resmi membuka kegiatan Bimbingan dan Pelatihan (Binlat) seleksi masuk Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN tahun 2025. Binlat yang digelar di aula Serbaguna Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar berlangsung pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Keuangan dan Umum PKN STAN Jakarta, para pejabat OPD, Kepala Desa, dan peserta pelatihan dari berbagai wilayah di Kukar.

Baca Juga : Bupati Kukar Edi Damansyah Hadiri Penanda Tanganan Kerjasama Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Kawasan Gambut

Bupati Kukar dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen dalam meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama di tengah melimpahnya kekayaan alam daerah. “Kukar kaya dengan minyak, gas, dan batubara. Tapi semua itu akan habis. Karena itu, SDM adalah masa depan kita,” tegasnya.

Baca Juga : Pemkab Kukar Gelar Musrenbang Tematik Fokus Kemiskinan dan Stunting

Bupati Kukar menyampaikan bahwa program bimbingan dan latihan ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dengan PKN STAN. “Selain menyiapkan calon mahasiswa yang siap bersaing dalam seleksi nasional, kegiatan ini juga menjadi langkah konkret untuk mendorong anak-anak Kukar melanjutkan pendidikan tinggi berkualitas di lembaga kedinasan,” tuturnya.

Bupati berharap 50% peserta dapat lolos seleksi nasional dan melanjutkan studi di PKN STAN. “Kalau prosesnya diikuti dengan serius, Saya yakin hasilnya juga akan baik. Ikuti prosesnya, nikmati hasilnya,” ujarnya.

Pemkab Kukar telah merintis kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi lainnya, termasuk Sekolah Tinggi Perhubungan Darat. Bupati Edi Damansyah menginstruksikan Dispora Kukar untuk memperluas informasi dan pelatihan ke sekolah-sekolah lainnya agar peluang pendidikan terbuka semakin luas. Diharapkannya lulusan SLTA dari Kukar dan Kalimantan Timur perlu pembekalan lebih serius agar mampu bersaing dengan lulusan dari Pulau Jawa yang selama ini dinilai lebih unggul dalam seleksi nasional. Lebih dari 100 peserta tercatat mengikuti kegiatan ini dan akan menjalani pelatihan intensif selama 5 hari di asrama. 

#binlatpknstan2025

#kukarcerdas

#kukaridaman

#pknstan

#sdmunggul

#sdmunggulkukar

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengahadiri penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT. Tirta Carbon Indonesia. Penandatanganan tersebut terkait kerjasama perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut yang berada diluar kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Baca Juga : Pemkab Kukar Gelar Musrenbang Tematik Fokus Kemiskinan dan Stunting

Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Odah Etam Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Hadir dalam event tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono, beberapa OPD Kabupaten Kukar, Camat, Lurah, dan Kades se-Kukar, PT. Tirta Carbon Indonesia, serta tamu undangan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Alfian Noor dalam laporannya menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian akan segera dilakukan untuk mendukung keberlangsungan program ini. Ditegaskannya bahwa Pemkab Kukar telah berkomitmen tidak akan mengeluarkan izin baru yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayah kawasan perlindungan gambut yang telah disepakati sebagai area perdagangan karbon.

Baca Juga : DPRD Kukar Umumkan Calon Pengganti Ketua Definitif Masa Jabatan 2024-2029

“Koordinasi akan kami lakukan ke Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Ini demi pengamanan kawasan dari izin-izin baru yang bisa saja dikeluarkan oleh kewenangan pusat. Harapannya kedepan agar area yang telah disetujui tidak lagi disusupi perizinan eksploitasi,” ujarnya.

Penandatanganan kerjasama dengan PT. Tirta Carbon Indonesia tersebut juga melibatkan 10 Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 4 Camat yang wilayahnya masuk dalam area kerja atau masuk dalam kegiatan perdagangan karbon tersebut. Camat yang turut serta yakni Camat Kembang Janggut, Kenohan, Muara Kaman, dan Kota Bangun. Sedangkan 10 desa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Desa Muara Siran, Bukit Jering, Liang Ulu, Muhuran, Sebelimbingan, Teluk Muda, Tuana Tuha, Genting Tanah, Loa Sakoh, dan Kupang Baru.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Pemerintah Pusat maupun Peraturan Daerah. Disampaikannya  bahwa lahan seluas kurang lebih 55.000 hektar kawasan gambut telah ditetapkan sebagai area perdagangan karbon yang sebagian besar berada di kawasan areal penggunaan lain (APL) atau kawasan budidaya non-kehutanan.

Baca Juga : Bupati Kukar Edi Damansyah Lepas Jamaah Haji Kukar Kloter 3

“Ini adalah yang pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Tolong kegiatan ini betul-betul dikawal dengan baik. Akan ada Tim dari PT. Tirta Carbon Indonesia akan masuk ke desa-desa untuk bersilaturahmi dan bersosialisasi dengan masyarakat desa. Saya minta kepada para Camat, Kepala Desa, dan BPD agar dapat melakukan klasifikasi dan mendampingi masyarakat dalam proses ini,” tegasnya.

Diharapkannya dengan terjalinnya kerja sama ini, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi pelopor dalam perdagangan karbon berbasis perlindungan gambut yang berkelanjutan, serta memberi manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat desa yang terlibat.

#dpmptspkukar

#pttirtakarbonindonesia

#keanekaragamanhayati

#areaperdagangankarbon

#kawasanhutankukar

#55000hektarkawasangambut 

#arealpenggunaanlain

#apl

#kawasanbudidayanonkehutanan

#kecamatanmuarakaman

#kecamatankenohan

#kecamatankotabangun

#kecamatankembangjanggut

#pemkabkukar

#diskominfokukar

#lahangambutkutaikartanegara

#kukarkab_official

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Kementerian Kehutanan RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanda tangani Nota Kesepahaman pada awal Mei 2025 di Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi melalui platform digital. Kerja sama ini ditanda tangani oleh Sekjen KLHK Mahfudz dan Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto sebagai bagian dari upaya konservasi keanekaragaman hayati di era digital.

Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah poin penting, seperti peningkatan kapasitas SDM, pertukaran data dan informasi, serta pemantauan terhadap aktivitas ilegal seperti promosi dan pengiriman satwa dilindungi secara daring. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan pergeseran pola perdagangan satwa liar dari pasar tradisional ke sistem elektronik.

Sekjen KLHK RI Mahfudz menekankan bahwa keragaman hayati tak bisa tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. "Kemajuan teknologi seperti identifikasi DNA spesies memang menjanjikan, tapi tidak bisa menggantikan nilai kehidupan makhluk hidup. Perdagangan ilegal satwa ini sudah masuk kategori kejahatan terorganisir lintas negara, jadi butuh pendekatan lintas sektor yang serius," ujarnya.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Prof. Satyawan Pudyatmoko turut menyampaikan bahwa peralihan perdagangan ke ruang digital menciptakan pasar baru yang rawan disalahgunakan. "Tanpa disadari, platform daring menjadi tempat bebas bagi aktivitas ilegal yang membahayakan alam. Kolaborasi ini penting agar pengawasan bisa dilakukan bersama-sama," tuturnya.

Penandatanganan ini juga disertai Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh berbagai pihak termasuk Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik serta Ditjen Penegakan Hukum KLHK. PKS ini menjadi dasar untuk tindakan nyata, mulai dari pengumpulan data penjual ilegal, penindakan seperti pemblokiran dan proses hukum, hingga pembentukan satuan tugas lintas sektor yang melibatkan lembaga Pemerintah, aparat hukum, dan mitra konservasi.

Ketua Umum Asosiasi idEA Hilmi Adrianto menyambut positif kerja sama tersebut yang merupakan kelanjutan dari komitmen dunia e-commerce dalam menjaga etika perdagangan digital. "Sebelumnya kami juga telah bekerja sama dengan BPOM untuk memberantas penjualan obat ilegal. Harapannya, kerja sama ini bisa menjaga ekosistem digital tetap aman tanpa merugikan alam," ungkapnya.

Disampaikannya seluruh inisiatif ini akan dijalankan melalui satuan tugas khusus yang dibentuk untuk memantau peredaran satwa liar secara online. “Evaluasi dan monitoring akan dilakukan setiap tahun demi menjamin efektivitas program. Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan peredaran ilegal satwa dilindungi di ranah e-commerce Indonesia secara signifikan,” pungkasnya. 

#pengawasanperlindungantumbuhansatwaliar

#klhkri

#idea

#notakesepahaman

#sekjenklhk

#ketuaumumidea 

#dirjenkonservasisdaekosistem

#ketuaumumasosiasiidea

#konservasikeanekaragamanhayatieradigital

#pengawasanelektronikperdagangansatwaliar

# etikaperdagangandigital

# ecommerce

#bpom

Penulis/Photografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan fokus pada isu pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting. Kegiatan berlangsung di ruang rapat lantai 2 gedung Bappeda Kukar pada hari Selasa, 6 Mei 2025.

Baca Juga : DPRD Kukar Umumkan Calon Pengganti Ketua Definitif Masa Jabatan 2024-2029

Musrenbang dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setkab Kukar Dafip Haryanto, dan dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta unsur masyarakat seperti Persagi Kukar, IDI Kukar, dan para kader Posyandu.

Dalam sambutannya, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setkab Kukar Dafip Haryanto menyampaikan bahwa pemilihan tema kali ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan khususnya kepada para kelompok rentan. “Selama ini kelompok rentan masih banyak yang belum mendapat ruang yang cukup dalam proses perencanaan pembangunan. Maka dari itu, kita perlu memberikan perhatian lebih untuk mereka,"  ujarnya.

Baca Juga : Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru Sukses Gelar Festival Budaya Mecaq Undat 2025

"Forum Musrenbang Tematik menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi dan merumuskan program yang lebih tajam dan sesuai kebutuhan lapangan. Saya berharap melalui forum ini dapat terjadi sinergi antara perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan program yang konkret dan terintegrasi," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Asisten III Dafip Haryanto menyampaikan apresiasi capaian Kukar dalam menurunkan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Disampaikannya bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 1.857 jiwa dalam 1 tahun terakhir, dari 60.857 jiwa pada 2023 menjadi 59.000 jiwa di tahun 2024.

Asisten III juga menyoroti penurunan angka stunting secara signifikan di Kukar. Disampaikannya bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting turun dari 27,1 persen menjadi sekitar 14 persen di tahun 2024. "Ini adalah kerja keras dan pencapaian luar biasa yang harus terus dijaga dengan kolaborasi lintas sektor,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Asisten III Setkab Kukar Dafip Haryanto berharap Musrenbang Tematik ini dapar menjadi ruang sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam menciptakan program yang konkret, terintegrasi, inklusif dan berkeadilan khususnya kepada para kelompok rentan. “Semoga melalui forum ini dapat menghasilkan program yang konkret, terintegrasi, dan berdampak nyata,” pungkasnya.

#pemkabkukar

#rkpdkukar2026

#musrenbangtematikkukar

#pengentasankemiskinan

#cegahstunting

#pembangunaninklusif

#kukarberdaya

#kolaborasiuntukrakyat

#sinergipembangunan

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Fotografer: Kecamatan Tabang

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Desa Tukung Ritan dan Desa Ritan Baru menggelar event Festival Budaya Mecaq Undat Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin, 5 Mei 2025.

Baca Juga : Bupati Kukar Edi Damansyah Lepas Jamaah Haji Kukar Kloter 3

Mecaq Undat merupakan upacara adat khas Suku Dayak Kenyah untuk menyambut musim panen padi. Secara harfiah, "Mecaq Undat" berarti "menumbuk beras hingga menjadi tepung" dalam bahasa Dayak Kenyah. Ritual ini mencerminkan rasa syukur dan harapan atas hasil panen yang melimpah.

Hadir dalam event tersebut Perwakilan Dinas Pangan TPK Provinsi Kaltim, Perwakilan Dinas Pariwisata Kukar, Camat Tabang Rakhmadani Hidayat, Kepala Desa se-Kecamatan Tabang, BPD, Lembaga Desa se-Kecamatan Tabang, Lembaga Adat, para Perusahaan yang beroperasi wilayah Kecamatan Tabang, dan tamu undangan.

Dalam festival tersebut berbagai kegiatan budaya diselenggarakan, mulai dari pertunjukan seni tari tradisional, musik etnik, pameran kerajinan tangan, hingga upacara adat Mecaq Undat yang menjadi puncak acara. Warga setempat pun turut ambil bagian dengan mengenakan pakaian adat dan menyajikan kuliner khas daerah.

Camat Tabang Rakhmadani Hidayat dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan pelestarian budaya seperti Festival Mecaq Undat. “Semoga event budaya ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Dayak,” ujarnya.

Baca Juga : Gubernur Kaltim Harum dalam Musrenbang : “Fokus Utama Pembangunan Kaltim Pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur berkualitas, dan Ekonomi Inklusif”

Camat Tabang berharap Festival Budaya Mecaq Undat 2025 dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dan menjadi salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. “Semoga event ini dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat lokal untuk menunjukkan kekayaan budaya, serta meningkatkan potensi ekonomi kreatif desa melalui promosi hasil kerajinan dan kuliner tradisional,” pungkasnya. 

#mecaqundat

#tukungritan

#ritanbaru

#kecamatantabang

#dayakkenyah

#kekayaanbudaya

#potensiekonomikreatif

#promosiwisata

#kerajinankulinertradisional

#musiketnik

#pemkabkukar

#diskominfokukar

#kukarkab_official

Penulis: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Kemendagri RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI Sugeng Hariyono menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) daerah dalam menghadapi tuntutan reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif. "Pengembangan kompetensi ASN bukan hanya kewajiban administratif, tapi merupakan keharusan moral. ASN harus siap menjawab tantangan zaman," ujarnya saat menutup Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah dan Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Angkatan I Tahun 2025 di Jakarta pada hari Jumat 5 Mei 2025.

Baca Juga : DPRD Kukar Umumkan Calon Pengganti Ketua Definitif Masa Jabatan 2024-2029

Disampaikannya bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN menekankan pentingnya pembelajaran dan pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam penguasaan bidang perbendaharaan. Menurutnya bendahara daerah berperan strategis sebagai penjaga integritas keuangan yang harus memahami regulasi, melek teknologi, dan berani menolak perintah yang melanggar aturan.

Diingatkannya bahwa pengelolaan keuangan saat ini mengalami transformasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang efektif. Hal ini sejalan dengan sejumlah regulasi, termasuk UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal perencanaan pembangunan, ditekankannya tentang pentingnya visi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari komitmen Pemerintah terhadap e-government dan tata kelola modern. "Pembangunan bukan hanya soal data dan anggaran, tapi soal visi membawa daerah menjadi lebih kompetitif dan masyarakat lebih sejahtera," tuturnya.

Baca Juga : Bupati Kukar Edi Damansyah Lepas Jamaah Haji Kukar Kloter 3

Melalui diklat tersebut diharapkannya ASN tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan keuangan dan perencanaan, tetapi juga memiliki integritas, etika publik, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan diklat tersebut diikuti oleh ASN dari berbagai daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berbasis kinerja.

#asnberintegritas

#tatalolakesehatanpublik

#diklatasn2025

#bpsdmkemendagri

#reformasibirokrasi

#keuangandaerah

#perencanaandaerah

#egovernment

#asnprofesional

#pembangunandaerah

#transparansiakuntabilitas

#pelayananpublikefektif

#keuangandaerahberbasiskinerja

#integritas

#etikapublik

#tanggungjawabsosial

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara resmi mengumumkan usulan calon pengganti Ketua DPRD Kabupaten Kukar  untuk masa jabatan 2024–2029. Pengumuman yang disampaikan dalam rapat paripurna ke-3 digelar pada hari Senin, 5 Mei 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar di Tenggarong.

Baca Juga : Bupati Kukar Edi Damansyah Lepas Jamaah Haji Kukar Kloter 3

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Junadi dan Wakil Ketua Aini Faridah tersebut mengumumkan bahwa Ahmad Yani dari Fraksi PDI Perjuangan menggantikan almarhum Junaidi yang wafat pada tahun 2024 lalu. Penetapan ini diikuti dengan penyerahan surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan kepada Sekretariat DPRD Kukar, yang kemudian akan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) resmi pengangkatan Ketua DPRD.

Sekretaris DPRD Kukar Ridha Darmawan menjelaskan bahwa proses pengesahan ini memerlukan waktu sekitar 2 minggu. “Setelah SK selesai, akan kami serahkan ke Bupati Kukar untuk dilanjutkan ke Gubernur Kaltim. Setelah itu pelantikan baru dapat dilakukan,” jelasnya.

Baca Juga : Gubernur Kaltim Harum dalam Musrenbang : “Fokus Utama Pembangunan Kaltim Pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur berkualitas, dan Ekonomi Inklusif”

Anggota DPRD Kukar Ahmad Yani saat ini menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Kukar dari Dapil V. Disampaikan kesiapannya menjalankan amanah yang diberikan dan berkomitmen membangun sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan daerah. “Ini sebuah kepercayaan yang besar. Amanah ini harus saya jalankan sebaik-baiknya dengan semangat gotong royong dan kebersamaan,” ujarnya.

Ditegaskan komitmennya untuk menjalin sinergi dengan semua pihak tanpa membedakan latar belakang. “Semua harus dirangkul. Tidak boleh ada yang merasa tertinggal. Pembangunan harus merata,” ujarnya. Disampaikannya harapan agar seluruh anggota DPRD Kukar dapat bekerja maksimal dan tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tugasnya. “Jangan sampai ada anggota DPR yang malas, yang kehilangan semangat membangun. Kita semua sudah bersumpah dan harus bekerja sungguh-sungguh demi kemajuan daerah,” tegasnya.

“Saya berharap semangat kebersamaan dan gotong royong terus menjadi landasan kerja lembaga DPRD. Kalau kita bicara Kukar Idaman, intinya adalah menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu bisa dicapai jika kita semua bersatu dan bekerja dengan semangat yang sama,” tutupnya.

#dprdkukar

#kutaikartanegara

#ketuadprdkukar

#lembagalegislatif

#sinergilegislatifeksekutif

#pembangunandaerah

#pembangunanmerata

#semangatgotongroyong