TENGGARONG- Prestasi bergengsi kembali ditorehkan Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di kancah nasional.

Desa yang berada jauh di pedalaman Kalimantan Timur ini baru menyabet Juara 3 dalam Lomba Rayakan Kemerdekaan yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Atas prestasinya ini, Desa Muara Enggelam yang mengusung tema Semangat Cinta Indonesia dari Pedalaman Kalimantan ini dalam lomba tersebut berhak atas hadiah berupa uang tunai senilai Rp 75 juta.

Prestasi bergengsi ini mengulang keberhasilan Desa Muara Enggelam setahun silam. Tahun lalu, Desa Muara Enggelam berada di urutan 7 dari 10 pemenang Festival Gapura Cinta Negeri yang diundang Presiden Jokowi ke Jakarta untuk menerima hadiah uang tunai Rp 50 juta.

Ketua BUMDes Bersinar Desaku, Ramsyah mengatakan, pada lomba Rayakan Kemerdekaan ini pihaknya harus membuat video dan mengunggahnya di YouTube. “Waktu itu kami dapat informasi dari grup WA Gapura Cinta Negeri terkait adanya lomba Rayakan Kemerdekaan, lalu kami bincang-bincang dengan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Muara Enggelam, informasi ditangkap lalu kami bergegas ikut lomba dan saya mendaftar atas nama Bersinar Desaku dari Kukar,” kata Ramsyah.

Ia mengunggah video tentang antusiasme warga Muara Enggelam jelang menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75. Video diunggah ke media sosial sejak 15 Agustus 2020. Video memperlihatkan aksi gotong-royong menghias kampung untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. “Finishingnya pada 17 Agustus, ketika warga Muara Enggelam ikut upacara peringatan Hari Kemerdekaan di atas perahu,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Desa Muara Enggelam memiliki keunikan sendiri. Desa ini berada di tengah-tengah kawasan perairan. Kebanyakan warga tinggal di rumah-rumah rakit. Jadi, maklum kalau pada peringatan Hari Kemerdekaan RI kemarin, mereka melaksanakan upacara bendera di atas perahu. 

Untuk kegiatan mendekorasi kampung, pihak BUMDes Bersinar Desaku telah menggelontorkan dana sekitar lebih Rp 8 juta.

“Dana ini lebih dialokasikan untuk dana sosial,” tutur Ramsyah. Semua warga ikut terlibat dalam persiapan Lomba Rayakan Kemerdekaan, termasuk murid SD dan SMP. Aparatur desa diikutkan dan termasuk dalam panitia inti kelompok Bersinar Desaku. Hingga kemudian, pemenang lomba diundang panitia untuk ikut video conference dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama pada 15 September 2020.  

“Alhamdulillah kami menang juara 3 dalam Lomba Rayakan Kemerdekaan, dapat hadiah uang tunai Rp 75 juta dipotong pajak, piagam penghargaan dalam proses pengiriman,” kata Ramsyah, Jumat (2/10/2020).

Rencananya, ia akan menggelar syukuran atas kemenangan kali ini, sekaligus menggabungkan dengan kemenangan sebelumnya, yakni Festival Gapura Cinta Negeri dan masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Dalam syukuran ini, kami bakal mengundang pejabat tinggi daerah untuk hadir,” kata Ramsyah.

Target ke depan, ia mencanangkan Muara Enggelam sebagai desa maju dan mandiri. Untuk mewujudkan itu, semua indikator harus dipenuhi, salah satunya menyiapkan sarana prasarana demi kemajuan desa.

“BUMDes sebagai sumber inspiratif, memberikan arahan ke Pemerintah Desa, mudah-mudahan bisa sinergi dalam pemenuhan homestay atau penginapan, sarana transportasi sungai disiapkan,” ujarnya. Pihaknya juga menyiapkan sarana olahraga futsal yang akan dibangunkan Pemda di 2021. (*)

Daftar Pemenang Lomba Rayakan Kemerdekaan

Juara 1 dan Juara Favorit : Perjuangan dan Harapan Menuju Indonesia Maju oleh Tim Super Marines I (Kota Surabaya, Jawa Timur)

Juara 2 : Terbang Tinggi untuk Indonesia oleh Fikri Ashsiddiqi (Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

Juara 3 : Semangat Cinta Indonesia dari Pedalaman Kalimantan oleh Bersinar Desaku (Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur)

Juara Harapan 1 : Dari Perempuan Raja Ampat untuk Indonesia oleh MORA (Raja Ampat, Papua Barat)

Juara Harapan 2 : Semangat Agustusan Kampung Tinjon Yogyakarta oleh Kontjo Lawas Project (Sleman, DIY)

Juara Harapan 3 : Kami Cinta Indonesia oleh SMP IL Kapten Fatuabaa (Belu, NTT)

MUARA ENGGELAM- Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi luar biasa yang sudah diakui di level nasional.

Potensi ini ditangkap dan coba diusung kelompok kreatif East Borneo Film yang memiliki homebase di Tenggarong.

Kali ini East Borneo Film akan membuat film yang mengusung potensi Desa Muara Enggelam yang unik dan eksotis.

Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Kukar siap mendukung komunitas kreatif untuk berkarya.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo Kukar Ahmad Rianto.

Dia menjelaskan, salah satu komunitas yang telah bersedia untuk didampingi adalah East Borneo Film.

"Mereka ingin menggali lebih dalam potensi Desa Muara Enggelam untuk dijadikan inspirasi membuat film," kata Ahmad Rianto, Sabtu (5/9/2020).

Komunitas kreatif East Borneo Film bukan baru kali ini ingin berkarya, salah satu produksinya yang dirilis 2018 lalu, berhasil menembus beberapa festival nasional maupun internasional.

Salah satunya adalah JAFF (Jogja Asian Film Festival), ditayangkan perdana di CGV Yogjakarta.

Salah satu pendiri East Borneo Film David Richard menjelaskan, komunitas yang ia bentuk bersama rekan-rekannya pada 2017 lalu merupakan rumah film maker di Kaltim, yang berpusat di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Judul film yang telah mereka produksi berjudul Ranam - Looking For Land.

Film tersebut diproduksi dengan harapan mampu menjadi inspirasi bagi yang menontonnya.

"Filmnya mengisahkan tentang cita-cita seorang anak. Tinggal di desanya terapung, yang punya cita-cita sebagai pemain bola," ungkap David.

Bahkan, anak tersebut sempat tidak mendapat restu orangtuanya. Karena cita-citanya dianggap tidak mungkin untuk diwujudkan.

"Dengan semangat yang gigih sampai akhirnya dia membuktikan dan berhasil menjadi pemain Mitra Kukar," kata David.

Dengan pengalaman yang dimiliki dan dukungan Kominfo Kukar, David optimistis, dapat menghasilkan karya yang berkualitas saat memproduksi film tentang Desa Muara Enggelam. (*)

MUARA WIS- Kecamatan Muara Wis merupakan kecamatan yang berada di kawasan hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kecamatan ini dikelilingi oleh perairan tawar, berupa sungai dan danau. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di kecamatan Muara Wis mengalami perkembangan pesat, dimana infrastruktur jalan sudah terbangun sehingga akses jalur darat menuju Muara Wis bisa ditembus dengan mudah dan cepat.

Muara Wis merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu data Kukar Dalam Angka 2019, jumlah penduduknya kurang lebih 9.139 jiwa.

Jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kukar, merupakan kecamatan berpenduduk paling sedikit dengan kepadatan sekitar 8 orang per kilometer.

Secara definitif Muara Wis resmi berpisah dari Kecamatan Kota Bangun pada tahun 1996 silam.

Dan mulai saat itu kawasan yang terdiri dari 7 desa dengan katagori 2 desa berada di kawasan dengan kontur dataran tinggi.

Yakni desa Lebak Cilong dan Desa Lebak Mantan yang masing-masing memiliki potensi sektor perkebunan.

Sementara 5 desa lainnya berada di sepanjang aliran sungai dan danau yakni Muawa Wis, Sebemban, Melintang, Muara Enggelam dan Enggalam.

Masing-masing desa ini merupakan pengasil ikan sungai dan danau baik itu perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya.

Muara Wis yang dulunya hanya dapat dikunjungi menggunakan transportasi air, kini dengan mudah dapat dijangkau menggunakan transportasi darat menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua.

Meskipun masih harus menyeberang menggunakan kapal fery di kecamatan Kota Bangun.

Begitu pesat pembanguan jika dibandingkan 5 tahun silam dengan kondisi saat ini, terutama dalam hal infrastruktur jalan, demikian dijelaskan Arianto Camat Muara Wis.

Dulu semua desa di Muara Wis saling terhubung melalui satu-satunya alat tranportasi sungai ataupun danau.

"Namun kini enam desa sudah bisa kami lalui menggunakan transportasi darat meski masih ada yang tanah namun saat musim kering semuanya sudah bisa dilalui kendaraan roda dua, sebagian diantaranya sudah bisa dilalui kendaraan roda empat kecuali Desa Muara Enggelam yang memang sebuah desa unik berada di atas air," ujar Arianto.

Warga Muara Wis, kata Arianto, sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Bupati Edi Damansyah.

Karena beliau beserta jajarannya dengan menggunakan sepeda motor trail masuk ke pelosok desa melihat langsung kondisi jalanan yang ada.

"Dengan begitu kami bahkan tak sempat berucap atau membuat usulan kepada beliau untuk peningkatan badan jalan, akan tetapi beliau sendiri di lokasi yang dikunjungi itu secara langsung memerintahkan jajarannya yang terkait jalan untuk mencatat dan melakukan pembangunan apakah itu pembuatan badan jalan, peningkatan kualitas jalan bahkan pembangunan jembatan-jembatan untuk kelancaran sektor transportasi di daerah kami," kata dia.

"Alhamdulillah, berkah infrastruktur jalan yang terbangun, kini hasil dari bumi Muara Wis, terutama sektor perikanan dan perkebunan sangat mudah dipasarkan bahkan para pembeli atau pedagang langsung datang bertemu dengan nelayan di daerah kami tanpa perantara sebagai mana tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Kondisi ini juga mendongkrak harga jual komoditas hasil bumi mengingat pembeli berani membeli dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya.

"Hal ini terjadi sebab biaya yang mereka keluarkan tidak besar untuk tiba di lokasi untuk langsung membeli dari tangan pertama," lanjutnya.

Lebih jauh, Arianto menuturkan terkait covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia hanya berdampak saat awal-awal pandemi itu menyebar.

Itupun karena masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan pendatang ataupun penduduk kami sendiri harus melalui pemeriksaan ketat untuk keluar masuk kawasan ini.

Akibatnya komoditas yang seharusnya bisa dipanen jadi terhambat, yang seharusnya bisa dijual tertahan penjualannya.

Hingga kini Muara Wis termasuk dalam salah satu kecamatan zona hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kecamatan ini memiliki tips tersendiri dalam melakukan edukasi kepada masyarakatnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Camat Muara Wis Arianto kepada tim Diskominfo Kukar mengatakan, pihaknya bersama seluruh Kepala Desa hingga RT berkomitmen untuk mempertahankan wilayahnya tetap berwarna hijau.

Sinergitas para kepala desa ini menjadi poin utama sehingga program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa berjalan.

"Kini sejak adanya relaksasi ataupun new normal sebagaimana arahan Pemerintah agar kita ketat dalam penerapan protokol kesehatan namun juga kita tetap produktif. Saat ini secara umum dapat kami katakan bahwa perekonomian masyarakat kami, Alhamdulillah tidak berdampak sama sekali," tuturnya.

Mengakhiri diskusi panjang lebarnya terkait infrastruktur di daerahnya, Arianto berharap semoga ke depan pemerintah membangun jaringan telekomunikasi lebih luas di daerahnya agar desa yang saat ini signalnya kadang naik kadang turun atau dengan kata lain belum stabil, nantinya juga bisa ikut menikmati jaringan internet.

Sehingga Bumdes yang sudah ada disetiap Desa yang sekaligus menghimpun produk ibu-ibu PKK dan UKM juga bisa memasarkan produknya secara online.

Sebagai penutup, camat muda dan penuh semangat ini berharap ada perencanaan pembangunan jembatan di Kecamatan Kota Bangun ke Kota Bangun Seberang.

Sehingga semakin memperlancar siapapun yang berniat mengunjungi kecamatan Muara Wis dan desa di atas air “Muara Enggelam” yang sudah terkenal se-Nusantara. (*)

TABANG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bergerak cepat dalam penanganan Jembatan Long Penjalin di Desa Umaq Dian, Kecamatan Tabang, yang amblas.

Pasalnya, jembatan tersebut menjadi akses satu-satunya bagi warga Tabang. Perusahaan sekitar sudah membangunkan jembatan darurat di kanan-kiri jembatan yang amblas.

Sedangkan Pemkab Kukar telah merencanakan pembangunan jembatan lewat APBD Perubahan dan targetnya tahun depan mulai dibangun.

Seperti diketahui, Pemkab Kukar menindaklanjuti penanganan terkait ambruknya jembatan Long Penjalin di Desa Umaq Dian, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat (7/8/2020) lalu.

Bahkan, Bupati Kukar Edi Damansyah bersama jajarannya telah melakukan tinjauan lapangan sebagai identifikasi awal terhadap kondisi jembatan runtuh Desa Umaq Dian.

Ia juga melakukan rapat awal dengan pihak perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Tabang sebagai tindak lanjut untuk penanganan sementara sebagai akses jalan darat satu-satunya bagi masyarakat Tabang.

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengungkapkan, dalam hal penanganan jembatan Long Penjalin tersebut, nantinya Pemerintah Daerah Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan studi dan perencanaannya.

Bahkan, perencanaannya lewat APBD Perubahan dan ditargetkan tahun 2021 baru akan mulai dibangun.

“Di perubahan nanti kita akan lakukan perencanaannya, tahun depannya baru dibangun,” tuturnya.

Saat dia meninjau ke lokasi jembatan tersebut, perusahaan membangunkan jembatan alternatif yang sifatnya darurat.

Perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH)  membantu pembangunan jembatan kayu di kanan dan kiri jembatan.

“Jadi perusahaan bantu pembangunan jembatan darurat dari kayu di kiri dan kanan jembatan. Kalau bangun jembatannya itu pakai APBD nanti,” tuturnya.

Lakukan Penanganan DaruratDiberitakan sebelumnya, Jembatan Penjalin di Kilometer 11 Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mendadak runtuh pada Jumat (7/8/2020) malam sekitar pukul 18.00 Wita.

Kejadian ini membuat kaget warga, sekaligus waswas.

Pasalnya, jembatan itu merupakan satu-satunya akses penghubung bagi warga menuju ke Kecamatan Tabang.

Dengan putusnya jembatan tersebut, diperkirakan warga akan kembali menggunakan jalur sungai untuk menuju ke Tabang hingga jembatan tersebut benar-benar diperbaiki kembali.

Mengetahui hal ini, Bupati Kukar Edi Damansyah segera bertindak cepat dan mengutus Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar untuk mengecek dan melakukan penanganan terkait jembatan tersebut.

Bahkan, dia langsung memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kukar untuk turun langsung ke lapangan dan mengambil langkah penanganan darurat.

“Sejak tadi pagi Kadis PU beserta tim telah menuju ke lapangan,” ujarnya, Sabtu (8/8/2020).

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Kabupaten Kukar, Ismed menginformasikan, Bupati Kukar Edi Damansyah akan meninjau langsung lokasi jembatan Penjalin kilometer 11 pada Minggu (9/8/2020) besok.

“Besok Minggu rencananya Bupati akan turun langsung meninjau lokasi tersebut,” ucapnya. (*)

TENGGARONG- Lewat platform digital e-Commerce, para pelaku UMKM di Kukar bisa memajukan usaha mereka.

Apalagi di tengah masa pandemi covid-19 seperti sekarang, berbagai sektor usaha mengalami kemandekan.

Sehingga pelaku UMKM bisa memanfaatkan e-Commerce untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) kembali menggelar  Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Bimtek kali ini mengusung tema  "Citzen Journalism (konten video positif) dan anti hoaks, serta Manfaatkan Plaform Digital Majukan Usaha UMKM (e-Commerce) di Gedung Balai Pertemuan Umum Kantor Camat Samboja, Sabtu (17/10/2020).

Menghadirkan narasumber Bahteramsyah (Kadis Kominfo), Ardhika Hadisaputra (PT Icon), Wahyudi, seorang penggiat dan pelaku e-Commerce, serta Awaluddin Jalil dan Fairus pembuat konten video.

Tujuan bimtek ini untuk pengembangan bisnis dalam rangka memajukan UMKM di era industri 4.0. Kegiatan yang dihadiri Camat Samboja Ahmad Nurkhalis, Emiliani yang mewakili KIM Samboja, dan beberapa Kelompok KIM dan komunitas pelaku UMKM se-Kecamatan Samboja.

Kepala Dinas Kominfo Kukar Bahteramsyah dalam pemaparannya mengatakan, KIM memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan zaman karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia.

Dengan KIM, masyarakat yang sadar informasi diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top down) atau antara masyarakat dan pemerintah (bottom up).

"KIM sebagai mitra informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas mereka,” katanya.

Bahteramsyah berharap dan mengajak peserta bimtek KIM agar memahami aturan main informasi dan transaksi elektronik (ITE). “Hati-hati menggunakan jari kita. Mari kita bareng-bareng menjadi pelopor penggunaan medsos yang bijak,” katanya di depan anggota KIM dan komunitas se-Kecamatan Samboja.

Sementara Wahyudi yang merupakan penggiat dan pelaku pemasaran digital  mengatakan, tentang era industri 4.0 dan seputar pelaksanaan program Smart City di Kukar agar peserta Bimtek KIM lebih semangat untuk beralih ke dunia digital dalam menjalankan usaha mereka.

“Dengan adanya pelaksanaan program Smart City di Kukar ini diharapkan produk-produk lokal dapat dikenal luas ke seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Ardhika Hadisaputra, Manager Pemasaran dari PT Icon, salah satu perusahaan penyedia solusi infrastruktur teknologi informasi (TI), memaparkan bidang TI bagaimana cara mendorong investasi infrastruktur demi memaksimalkan perkembangan bisnis digital agar pelaku UMKM bisa memanfaatkan secara maksimal dalam menawarkan produknya secara online.

Camat Samboja Ahmad Nurkhalis mengimbau peserta Bimtek agar menggunakan media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten positif. Sayangnya, beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif.

“Jika hal tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda. Menyadari hal tersebut, sudah banyak kelompok yang secara proaktif mengajak masyarakat agar lebih cerdas menggunakan media sosial untuk mengurangi penyebaran hoax,” tuturnya.

Ahmad Rianto, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik yang bertindak sebagai moderator menambahkan, harus ada upaya lintas sektoral untuk membanjiri internet dan media sosial dengan konten-konten yang positif.

“Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk penangkalan terhadap maraknya penyebaran konten negatif. Artinya, KIM harus didorong untuk memproduksi dan membagikan konten positif di akun yang mereka miliki,” bebernya.

Pembicara selanjutnya, Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik, Hermawan, S.Hut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bimtek KIM mengatakan, pelaksanaan Bimtek KIM yang digelar di Kecamatan Samboja merupakan yang ke-4 kalinya dari target 7 Bimtek KIM di tahun 2020.

Dari 4 kecamatan yang sudah melaksanakan Bimtek KIM di antaranya, Kecamatan Tenggarong, Sangsanga, Anggana, dan Samboja, menyusul berikutnya Tenggarong Seberang, Muara Badak dan Muara Muntai. Hermawan berharap semoga pelaksanaan Bimtek KIM ini bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. (*)

TENGGARONG- Pasa masa relaksasi kebiasaan baru (New Normal), kasus positif covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Bahkan, kasus covid-19 juga menyasar pada Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dua orang ASN di lingkungan Pemkab Kukar diketahui terkonfirmasi positif covid-19.

Sehingga Bupatii Kukar Edi Damansyah mengeluarkan edaran yang ditujukan buat seluruh ASN dan non ASN.

Pada Selasa (4/8/2020) kemarin, Bupati Kukar Edi Damansyah langsung mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: P-2040/BKPSDM/065.11/08/2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dan non ASN dalam adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Virus Corona ( covid-19 ) di Kukar.

Dalam edaran yang ditandatangani langsung Bupati Kukar Edi Damansyah itu, sebagaimana diketahui dalam masa relaksasi pembatasan sosial, telah terjadi peningkatan kasus covid-19 yang cukup signifikan di Kutai Kartanegara.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara nomor B-1600/ BKPSDM/065.11/05/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam edarannya, Edi Damansyah menegaskan, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penularan covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka kepada seluruh penyelenggara pemerintahan sebagaimana tersebut di atas agar segera menyusun penyesuaian sistem kerja, di antaranya melakukan pengaturan ulang (rekayasa) tata letak ruang kerja dan ruang pertemuan sehingga terdapat jarak antar meja pegawai.

Kemudian mengupayakan terjadinya pertukaran udara alami dalam tempat kerja serta mengurangi penggunaan pendingin ruangan.

“Melakukan pembatasan jumlah pegawai yang beraktivitas, disesuaikan dengan luas dan kapasitas ruangan kerja,” ucapnya dalam edaran tersebut.

Selain itu, Edi juga meminta adanya pengaturan jadwal dan waktu kerja pegawai secara bergantian dengan sistem shift. Shift I masuk pagi mulai pukul 07.30–12.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dan siang mulai pukul 12.00–16.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH)

Sedangkan untuk shift dua, pada pagi hari mulai pukul 07.30–12.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH) dan siang hari mulai pukul 12.00 – 16.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO)

“Pengaturan pegawai sesuai dengan jadwal dan waktu kerja tersebut diatur secara berjenjang oleh atasan langsung,” tulisnya pada edaran itu.

Sementara itu, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/ WFO) dengan sistem pelaporan kehadiran dilakukan secara manual yang dilaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh petugas dari Sub Bagian Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.

Lalu, ia juga meminta sistem kerja lebih mengutamakan pertemuan atau rapat melalui media virtual dan sarana komunikasi lainnya.

Namun, jika harus dilakukan pertemuan atau rapat dengan tatap muka, maka wajib membatasi dan mengurangi lamanya waktu rapat dengan jumlah peserta maksimal 30 persen dari kapasitas ruangan dengan tetap menggunakan masker, face shield, dan memastikan diterapkannya physical distancing (jaga jarak).

Bahkan, ia juga meminta tidak melakukan aktivitas makan dan minum dalam proses pertemuan atau rapat. Walaupun menyediakan konsumsi pertemuan atau rapat, harus disediakan dalam kemasan dan dibagikan pada saat selesai rapat.

“Menghindari aktivitas bersama yang mengharuskan membuka masker seperti makan dan minum,” tuturnya.

Edi juga menambahkan, para ASN juga mencatat data interaksi kontak dengan rekan kerja setiap hari yang dimasukkan dalam Laporan Kerja Harian untuk memudahkan kegiatan tracing kontak apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif dan bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang pelayanan, penyesuaian sistem kerja diatur oleh masing- masing Pimpinan Unit Kerja.

“Surat Edaran ini berlaku sejak 5 Agustus 2020 dan akan dilakukan peninjauan ulang yang disesuaikan dengan perkembangan kasus covid-19,” ucapnya dalam edaran tersebut. (*)

Dalam rangka kebijakan tata kelola Satu Data Indonesia(SDI) di Pemkab Kukar, Dinas Komunikasi dan Informatika kukar,Melalui bidang Statistik, bersama Badan Pusat Statistik(BPS) Kukar Menggelar acara Rapat Rilis data statistik pembangunan bertempat di ruang rapat Lt. 3 gedung Diskominfo Kukar. Senin (7/12/2020).

Acara yang dibuka langsung oleh Kadis Kominfo Bahteramsyah diikuti oleh pejabat struktural Diskominfo kukar dan 15 OPD dilingkungan Pemkab kukar menghadirkan narasumber dari BPS Kukar Yuda Satia Isnanta,SST. Kasi Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik(IPDS) didampingi Sri Sis Sugianto yang mewakili Kepala BPS Kukar.

Bahteramsyah dalam sambutannya menyampaikan Tujuan kegiatan rapat ini adalah untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap data statistik sektoral di lingkungan Pemkab Kukar, kemudian tercapainya persepsi persepsi dalam pengolahan data statistik yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kukar, serta data tersedianya yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara itu, narasumber Yuda Satia Isnanta dari BPS Kabupaten Kukar menjelaskan tentang peningkatan kualitas data melalui prinsip Satu Data Indonesia(SDI) syarat data yang berkualitas konsisten, valid, akurat, terkini serta aspek lainnya. Selain itu terkait prinsip satu data berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), bahwa data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi standar data, dengan metadata, menggunakan kode referensi dan atau data induk, memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Disebutkan Yuda, regulasi terkait statistik selain Undang-Undang dan Perpres yaitu Peraturan BPS 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Keputusan Kepala BPS nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, Keputusan Kepala BPS nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar, Keputusan Kepala BPS nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral, Keputusan Kepala BPS nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara pemberitahuan Survei Statistik Khusus.

Dijelaskan Yuda, bahwa yang dimaksud Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Adapun tujuan SDI memberikan acuan pelaksanaan dan baru bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan , mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan diakses Serta Mudah Dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat Dan Daerah ,sebagai dasar dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Dan Pengendalian Pembangunan , mendorong Keterbukaan Data Transparansi Dan sehingga tercipta Perencanaan dan perumusan kebijakan Pembangunan Yang Berbasis Data. pungkasnya.

(tim-pkp)

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Melalui e- government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud.

Berangkat dari hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara, Melalui Bidang E-Government, melakukan kegiatan Penilaian dan Standarisasi E-Government Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Selasa(1/12/2020)

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua (2) hari dibuka secara langsung oleh Asisten III Administrasi Umum Setkab Kukar Mohammad Irfan Prananta yang mewakili Plt Bupati Kukar Chairil Anwar, acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Kukar Bahteramsyah beserta seluruh Pejabat struktural Diskominfo Kukar dan 15 OPD yang diundang pada hari pertama. Dari 58 Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada kesempatan ini ada 30 Perangkat Daerah yang diundang untuk pemetaan Standarisasi E-Government, dengan pertimbangan bahwa ke-30 Perangkat Daerah ini telah memiliki dan mengoperasikan aplikasi pendukung kinerja terutama yang berkaitan dengan layanan publik di lingkungan kerja masing-masing.

Mohammad Irfan Prananta juga menambahkan, Kegiatan ini ditujukan untuk menilai 5 ( lima ) dimensi/aspek implementasi unsur e-Government berupa Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Penilaian akan dilakukan oleh Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, Inspektorat Provinsi Kaltim dan Universitas Mulawarman tuturnya.

,"Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government disebutkan bahwa Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :
a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif
b. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. pungkasnya.

Diakhir sambutannya Mohammad Irfan Prananta berharap agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesegera mungkin dapat menerapkan E-Government terutama untuk bidang pelayanan yang berbasis teknologi sehingga layanan menjadi lebih cepat, transparan dan yang paling utama adalah dapat memutus mata rantai yang dapat merugikan negara, tutupnya.

Sementara itu Kadis Kominfo Kukar Bahteramsyah dalam sambutannya mengatakan, tujuan Pelaksanaan dari Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi performa pengembangan dan implementasi e-Government di tingkat Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimana pada hari pertama akan dilakukan penilaian kepada 15 OPD dan pada hari kedua untuk 15 OPD lainnya.

Selanjutnya berdasarkan , aturan e-Government yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang ,tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2009 tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Surat Edaran Bupati NomorB-795/DISKOMINFO/555/03/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan layanan publik dengan melakukan pembangunan infrastruktur TIK dan mengembangkan berbagai aplikasi dan inovasi.katanya
Dalam Kegiatan Penilaian dan Standarisasi E-Government Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sebagai tim Asesor diantaranya adalah : Edi Santoso, S.P dari Inspektorat Propinsi Kalimantan Timur, Nadia Paramitha Nazmah, S.T dari Diskominfo Propinsi Kalimantan Timur dan Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom dari Universitas Mulawarman.

Bahteramsyah berharap, target yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah hasil Penilaian dari Tim Asesor berupa Rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baik dalam menyusun kebijakan maupun dalam perencanaan dan penganggaran belanja TIK sehingga investasi dan implementasi TIK menjadi lebih efektif dan efisien harapnya.

Pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DMI berlangsung selama dua hari pada Sabtu(21/11/202) hingga Minggu(22/11/2020), bertempat di Hotel Grand Elti Singgasana Tenggarong.

Turut hadir dan memberikan kata sambutan Plt Bupati Kukar H.Chairil Anwar.dalam sambutannya, mengatakan bahwa penyelenggaraan Rakerda DMI bertujuan untuk membahas program kerja selama lima tahun ke depan, masa khidmat 2020-2025 “Khususnya peran DMI sebagai pusat pengembangan umat,” tuturnya

“Melalui Rakerda ini, kita mengoptimalkan peran DMI sehingga dapat memberdayakan masjid sebagai sentra pembinaan umat. Seperti yang telah dilakukan Rasulullah pada jamannya, yaitu berbagai kegiatan diselenggarakan di mesjid, termasuk kegiatan sosial lainnya,” papar Chairil

,"Menurutnya, saat ini masjid hanya berfungsi sekedar sebagai tempat ibadah saja. Namun dengan program-program yang disepakati dalam Rakerda ini, maka fungsi masjid menjadi lebih optimal sebagai pusat kegiatan umat Islam. “Misalnya masjid menjadi pusat kegiatan sosial.

“Harapannya, kesalehan ritual dan sosial jama’ah masjid dapat kita tingkatkan. Takmir masjid juga harus mengelola anggaran masjid dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat,” ujarnya.

Chairil berharap Dewan Mesjid bersama para takmir mesjid ini,ikut membantu program dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam hal peningkatan kesadaran serta turut berperan dalam membangun,termasuk dibidang kesehatan,pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi umat khususnya untuk masyarakat sekitar mesjid.Jadi anggaran masjid, harus benar-benar dikelola dengan baik sehingga bermanfaat untuk pemberdayaan umat. “ harapnya.

Chairil menambahkan,Dalam menyusun program, DMI harus senantiasa dapat mengairahkan umat, situasional dan kondisional.Takmir masjid hendaknya terus meningkatkan kemampuan, baik ilmu dan intelektualnya maupun perkembangan kemajuan teknologi,” jelasnya.

,"Menurutnya, DMI juga memiliki tugas penting untuk turut menjaga kerukunan umat di Kukar bersama elemen-elemen masyarakat lainnya. “Masjid adalah rumah ibadah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat,” pungkasnya.

Adapun Ketua DMI Kukar mengungkapkan ada sekitar 1500 mesjid dan mushola dikukar,yang harus di kelola dengan baik,jalin terus komunikasi internal dewan mesjid baik ketingkat daerah terutama ranting.Rakerda DMI yang berlangsung selama dua hari ini juga membahas program-program DMI masa khidmat 2020-2025,” jelasnya,

(tim-pkp)

Kukar – Pasca dilantik sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kukar periode 2020-2025, Ahmad Atau Daeng Lompo langsung tancap gas, warga Kecamatan Muara Badak ini kepada kaltimnews.co mengatakan jika dirinya dan pihaknya kini tengah men ysun sebuah strategi dalam memajukan sejumlah objek wisata di Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimanatan Timur (Kaltim).

“Kita mengetahui Kukar sebenarnya merupakan gudangnya distinasi wisata, namun selama ini kurang terjamah ataupun terperhatikan, oleh karena itu kehadiran Putri merupakan salah satu daya lecut dalam meningkatkan sektoril ini,” ujar pemilik Pantai Panrita Lopi ini kepada kaltimnews.co, Minggu (22/11/2020) malam.

Mengingat akan hal tersebut kata dia diperlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun warga Kukar.

“Sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah membangun komunitas yang di sebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kami melihat hal ini meruepakan peluang kolaborasi yang ideal dalam mewujudkan tujuan Putri kedepan,” sebut Daeng Lompo,

Kerjasama yang disebutkanannya itu lebih kepada kolaborasi kata dia, mengingat selama ini KIM yang di bentuk oleh Diskominfo bertujuan untuk memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat Kukar.

“Putri Sebagai  wadah perhimpunan, tentunya perlu kolaborasi dari KIM, yang sejatinya di bentuk dari dan oleh masyarakat, kami berharap nantinya kedepan KIM dan Putri dapat bergandengan tangan mewujudkan pembangunan ekonomi di Kukar, baik dari sisi pariwisata maupun mutiplyer efek dari dampak Wisata yang telah berkembang, hal ini penting karena satu dengan lainnya akan saling berhubungan mengingat ekonomi warga sekitar tempat wisata otomatis akan terdongkrak dengan peningkatan pengujung wisata,” jelasnya.

Oleh karenanya dirinya berencana akan membuat MoU dengan Diskominfo Kukar terkait hal tersebut.

“Kami berencana untuk itu, membuat MoU dengan Diskominfo Agar bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan KIM, semoga semuanya berjalan dengan baik, mengingat keberadaan KIM yang notabene memilik peran yang kuat karena di dalamnya terdapat Sumber Daya Manusia ( yang memiliki daya saing yang cukup handal,” tutupnya (*)  

Kukar – Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Staf ahli pembangunan dan perekonomian Kukar, Kaltim, Wicaksono Soebagio, memberikan apresiasi dan penghargaan dan ucapan selamat atas terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kukar periode 2020-2025.

Menurutnya kehadiran Putri di Kukar akan dapat mengembangkan segala potensi taman rekreasi yang terdapat di 18 kecamatan di Kukar.

“Kita mengetahui Kaltim akan ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru. Oleh karena itu sebagai calon IKN Kukar tentunya harus siap khususnya di sektor wisata, mengingat akan banyak orang yang datang dan membutuhkan tempat liburan,” kata Wicaksono kepada kaltimnews.co Minggu (22/11/2020).

“Oleh karena itu saya atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar mengucapkan apresiasi kepada Putri semoga apa yang di cita citakan dapat bejalan baik dan terlaksana hingga mewujudkan kukar sebagai surga wisata di dunia,” tambahnya.

Seperti diketahui besama pada Selasa, (17/11/2020) kamarin, DPC Putri Kukar resmi dibentuk, acara yang dilehat di Pendopo Bupati Kukar, Tenggarong tersebut dirangkai dengan pelantikan Ahmad atau Daeng Lompo sebagai  Ketua DPC Putri Kukar, hadir dalam acara ini yakni Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Putri Kaltim, Dian Rosita.

Owner Panrita Lopi Beach yang dihubungi media ini mengatakan, jika sebenarnya Kukar punya segalanya. mulai dari hutan, sungai, maupun pantai.

“Kukar punya segalanya, kita hanya harus menggarapnya menjadi suatu lahan yang potensial, karena tanpa kita bertindak semua itu hanya akan menjadi sia-sia,” kata Daeng Lompo.

Menurut Daeng Lompo, potensi wisata di Kukar sangat potensial, maka tidak mungkin Kukar bisa menjadi surga wisata bagi dunia.   

“Akan kita sampaikan ke publik dan dunia, bahwa Kukar adalah surga wisata,” ujarnya.

Untuk mencapai kesana kata dia, tentu bukanlah hal yang udah oleh karenanya DPC Putri Kukar dibawah komandonya tentu harus bekerja keras untuk menyampaikan potensi destinasi wisata yang terdapat di bumi yang dikenal sebagai Kota Raja tersebut. Oleh karenanya dirinya berharap kedepan adanya kesinambungan Kerjasama antara Putri dengan pihak pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan sektor wisata, mengingat sector ini merupakan salah satu sector yang akan meberikan imbas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sektor Pariwisata merupakan salah satu sector ekonomi yang bisa memberikan kontribusi lebih kepada daerah, kita mengetahui bahwa Sektor ekonomi tidak terbaharukan seperti Migas lambat laun akan habis, oleh kerenannya kami sadar sebelum hal itu habis kami harus bergerak dalam memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah di Kukar khususnya dari sektor pariwisata,” terangnya. (*)

Kukar – Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (Putri) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dilantik di Pendopo Bupati Kukar, Tenggarong, pada Selasa, (17/11/2020) lalu.

Pembentukan Putri di Bumi Kutai Kartanegara ini dinilai sebagai bentuk Apresiasi bagi para pelaku taman rekreasi di Kukar.

Sejauh ini terdapat setidaknya 18 destinasi yang tergabung dalam Putri, yang kedepan akan terus ditambah dan dikembangkan.

Dalam acara tersebut tanpil sebagai Ketua Dewan perwakilan Cabang (DPC) Putri Kukar, Ahmad atau yang kerap disapa Daeng Lompo.

Owner Panrita Lopi Beach yang dihubungi media ini mengatakan, jika sebenarnya Kukar punya segalanya. mulai dari hutan, sungai, maupun pantai.

“Kukar punya segalanya, kita hanya harus menggarapnya menjadi suatu lahan yang potensial, karena tanpa kita bertindak semua itu hanya akan menjadi sia-sia,” kata Daeng Lompo.

Menurut Daeng Lompo, potensi wisata di Kukar sangat potensial, maka tidak mungkin Kukar bisa menjadi surga wisata bagi dunia.   

“Akan kita sampaikan ke publik dan dunia, bahwa Kukar adalah surga wisata,” ujarnya.

Untuk mencapai kesana kata dia, tentu bukanlah hal yang udah oleh karenanya DPC Putri Kukar dibawah komandonya tentu harus bekerja keras untuk menyampaikan potensi destinasi wisata yang terdapat di bumi yang dikenal sebagai Kota Raja tersebut. Oleh karenanya dirinya berharap kedepan adanya kesinambungan Kerjasama antara Putri dengan pihak pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan sektor wisata, mengingat sector ini merupakan salah satu sector yang akan meberikan imbas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sektor Pariwisata merupakan salah satu sector ekonomi yang bisa memberikan kontribusi lebih kepada daerah, kita mengetahui bahwa Sektor ekonomi tidak terbaharukan seperti Migas lambat laun akan habis, oleh kerenannya kami sadar sebelum hal itu habis kami harus bergerak dalam memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah di Kukar khususnya dari sektor pariwisata,” teranganya.

“Berikan kami kesempatan untuk bekerja, kami akan bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, dan Insnya Allah Kami akan buktikan kukar bisa menjadi surga wisata dunia,” pungkasnya. (*)