Pemkab Kukar menempati peringkat 12 Nasional dengan nilai 90 dengan predikat sangat memuaskan dalam Penghargaan Kearsipan Nasional yang diumumkan 20 April 2021 lalu.

Hal ini dianggap membanggakan lantara pada 2019 Kukar menempati peringkat 194 Nasional. Prestasi tersebut diungkapkan Wabup Kukar Rendi Solihin di Hari Kearsipan ke-50 tahun 2021, Selasa (18/5/2021).

Di hari yang sama disosialisasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Balai Sertifikasi Elektronik, sebagai salah satu wujud pelaksanaan misi pertama yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.

Bupati Kukar Edi Damansyah membuka secara resmi Tenggarong Creative Fest (Virtual Event) sekaligus meluncurkan Kukar Asia Wonders di Amfi Teater Taman Kota Raja Tenggarong (di bawah jembatan Kukar), Ahad (11/5/2021).

Di acara tersebut diviralkan bersama Branding Kukar Asia Wonders yang akan selalu menyertai semua event/festival, baik logo maupun jingle di mana semuanya dibuat dan diciptakan oleh para kreator Kutai Kartanegara.

Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Wakilnya Rendi Solihin meresmikan penggunaan Jembatan Kelurahan Teluk Dalam Muara Jawa yang diberi nama Jembatan Idaman. Jembatan tersebut sepanjang 80 meter dan lebar 7 meter masuk dalam klasifikasi kelas Jembatan B dengan rangka baja dengan beban layanan sekitar 50 ton.

Nilai anggarannya mencapai Rp 21.676,401,600. Peresmian ditandai penguntingan pita dan pelepasan burung merpati yang melambangkan kesetiaan Bupati Kukar dengan masyarakat serta pemecahan kendi yang menandakan terlepasnya daerah terisolasi selama 59 Tahun.

KPU Kukar menetapkan Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kukar. Penetapan tersebut dilakukan pada rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Kukar Purnomo, Sabtu (20/2/21), di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Kemudian pada Jumat (26/2/2021), keduanya resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar setelah diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Kaltim Isran Noor atas nama Mendagri Tito Karnavian, secara virtual di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kutai Kartanegara

Kukar berhasil meraih delapan panji, 24 trofi, dan 24 Piagam Penghargaan Keberhasilan Pembangunan Daerah pada Upacara HUT Ke-64 Kaltim tahun 2021, Sabtu (9/1/2021).

Panji keberhasilan pembangunan yang diperoleh meliputi Bidang Pembangunan Hortikultura, Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Bidang Tata Kelola Kearsipan, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kategori Kabupaten, Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kabupaten, Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Kategori Kabupaten.

Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik di daerah, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur datang di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara di kawasan Bukit Biru, Tenggarong pada hari ini, Jumat (24/12/21).

Tim Komisi Informasi Kalimantan Timur dipimpin oleh Komisioner KI Kaltim Muhammad Khaidir dan didampingi oleh 4 staf dari unsur Komisi Informasi dan Diskominfo Provinsi Kaltim. Kehadiran Tim Komisi Informasi Kaltim disambut oleh Sekretaris Dikominfo Kukar Solihin dan didampingi oleh Kepala Bidang PLIP Aji Mohd. Decki Ismail, Kasi POP Zainul Effendi Joesoef, Kasi PIP Hartono Kusbandi, dan staf M. Agri Winata.

Dalam pertemuan tersebut Komisioner KI Kaltim Muhammad Khaidir menyampaikan hasil assessment untuk Kabupaten Kukar dan menjelaskan point-point penilaian. Disampaikan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain perlu adanya aplikasi dan media sosial khusus terkait pemenuhan hak informasi publik, dan perlunya melengkapi beberapa SOP.

Sekretaris Kukar Solihin menyampaikan bahwa hasil Monev Kepatuhan Badan Publik sangat diperlukan untuk melihat tingkat kepatuhan Badan Publik di Kutai Kartanegara. Selain itu untuk mengetahui evaluasi implementasi UU KIP di Kukar dari pihak Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak penilai.

Disampaikan oleh Sekretaris Diskominfo bahwa evaluasi tersebut sangat penting untuk pembenahan kepatuhan Badan Publik oleh PPID Kabupaten, PPID Pelaksana pada OPD dan Badan Publik lainnya dalam melaksanakan UU KIP di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabid PLIP menyampaikan bahwa PPID Kabupaten telah melaksanakan upaya peningkatan SDM PPID Kabupaten dengan melaksanakan bimtek, pendampingan pada OPD dalam pengelolaan informasi publik dan aduan publik, serta telah 2 tahun melakukan sidang pengecualian informasi. Dijelaskan bahwa hingga saat ini PPID Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan uji konsekuensi pada OPD yang menjadi leading sector.

Disampaikan OPD yang menjadi leading sector yang telah melaksanakan uji konsekuensi adalah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD A.M. Parikesit Tenggarong Seberang (2020), Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2021). Pada tahun depan beberapa OPD yang menjadi leading sector akan dilakukan uji konsekuensi. Dijelaskan oleh Kabid PLIP bahwa hasil uji konsekuensi pada OPD yang menjadi leading sector berlaku untuk seluruh OPD dan Badan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kasi POP Zainul Effendi Joesoef menyampaikan pentingnya kategorisasi penilaian yang adil dalam assessment kepatuhan Badan Publik oleh Komisi Informasi. Kabupaten dan Kota memiliki karakteristik yang berbeda dalam luas wilayah, infrastruktur, dan SDM, sehingga perlu pemisahan kategori antara kabupaten/kota dalam pelaksanaan assessment. Selain itu perlu dilakukan evaluasi bersama tentang formulasi sosialisasi berkaitan dengan UU KIP dan tugas PPID yang lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah agar Badan Publik lebih mudah dalam memahami regulasi dan kewajibannya, sehingga kepatuhan Badan Publik dapat ditingkatkan.

Sekretaris Diskominfo Solihin menyampaikan perlunya kerjasama yang lebih erat antara Pemkab Kukar dengan Komisi Informasi Provinsi Kaltim agar pelaksanaan UU KIP dapat optimal. Disampaikan oleh Komisioner KI Kaltim bahwa perlunya pemisahan kategori kabupaten/kota dalam assessment merupakan persoalan nasional yang tidak dapat dijawab oleh KI PRovinsi. Apalagi dalam kaitannya dengan desa dimana desa merupakan unit yang otonom.

Diakhir pertemuan Komisioner KI Kaltim Muhammad Khaidir menyampaikan untuk dapat melaksanakan kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan UU KIP, diperlukan komitmen yang kuat oleh Kepala Daerah dan harus terus diawasi pelaksanaannya pada OPD dan Badan Publik di daerah.

Pemkab Kutai Kartanegara menghelat peringatan Hari Ibu ke 93 dan HUT Dharma Wanita Persatuan Kukar ke 22 di Gedung Pendopo Odah Etam Tenggarong pada pagi hari ini, Rabu (22/12/21). Hadir dalam kegiatan tersebut Seketaris Daerah Sunggono sebagai Pembina Darma Wanita Persatuan (DWP) Kutai Kartanegara, Penasihat DWP Kukar Ibu Maslianawati Edi Damansyah, Ketua perwakilan DWP Parkesit Candra Kirana, Staf Ahli DWP Kukar, Ketua Organisasi Wanita Kukar,Tokoh Masyatakat, Ketua DWP Up Kecamatan dan Up OPD seKukar, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah yang dibacakan Sekda Sunggono menyampaikan bahwa saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tantangan itu antara lain adalah menguatnya tuntutan pemberdayaan perempuan dalam pengarusutamaaan gender dan kedudukan perempuan sebagai istri seorang ASN serta sebagai ibu didalam unit rumah tangga.

Untuk itu kaum perempuan sebagai salah satu kekuatan potensial bangsa diharapkan menjadi motor penggerak dan motivator masyarakat. Ditekankan bahwa Dharma Wanita Persatuan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun keluarga Aparatur Sipil Negara yang sehat dan kuat serta memiliki ketahanan moral yang tangguh.

Dharma Wanita Persatuan diharapkan mampu mengembangkan karakter kepemimpinan, mengagas inisiatif, mengelola kegiatan, membangun jejaring, dan meningkatkan wawasan. Hal tersebut tidak hanya berada di atas kertas sebagai rancangan program dan kegiatan, namun harus dapat direalisasikan secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Sebagai satu-satunya organisasi istri Aparatur Sipil Negara yang berjenjang sejak tingkat pusat dan mengakar hingga ke tingkat Kecamatan, maka Dharma Wanita persatuan adalah simpul strategis dengan potensi luar biasa yang bisa memberikan inspirasi kepada lebih banyak perempuan untuk mengambil inisiatif dalam berbagai program Pemerintah yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat," tegas Bupati Kukar.

Sekda Sunggono berharap diusia ke 22 tahun, Dharma Wanita Persatuan Kukar semakin dimatangkan oleh waktu dan pengalaman untuk terus meningkatkan program kerja dan kegiatan sosialnya. Diharapkan anggota Dharma Wanita peka terhadap pembangunan daerah sehingga semakin dicintai masyarakat sebagai wadah berhimpunnya istri Aparatur Sipil Negara yang bermanfaat.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kukar,Yulaikah Sunggono dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya HUT DWP adalah untuk meningkatkan dan memperkokoh tali silaturahim antar pengurus DWP. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kukar mengajak seluruh pengurus DWP se kukar untuk tetap nertal dalam politik dan mengajak semua anggotanya untuk meningkatkan kreatifitas, keterampilan, dan berperan aktif menuju pembangunan serta meningkatkan kepedulian lingkungan dimasyarakat.

Diharapkannya Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kukar untuk terus mengembangkan kualitas diri dan selalu kritis dalam melihat isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat dan memberikan kontribusi menyelesaikan masalah bangsa. Ditekankannya kewajiban DWP untuk melaksanakan program prioritas yang telah di tetapkan bersama, yaitu pembinaan pendidikan keluarga dilingkungan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi produktif dan kreatif, menjadi wanita tangguh, berakhlak mulia,dan mandiri.

Diharapkan Dharma Wanita Persatuan disemua tingkat kepengurusan bisa ikut aktif dan nyata sebagai motivator lapangan dan memberikan advokasi kepada anggota dan masyarakat.

Ketua DWP Kukar juga berharap, di usia DWP ke 22 sudah cukup dewasa dalam mengambil keputusan menuju organisasi istri Aparatur Sipil Negara yang profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan bangsa. Diharapkan Pengurus DWP seKukar bisa lebih meningkatkan kemampuan agar bisa mengangkat perekonomian daerah.

Penasihat DWP Kukar Maslianawati Edi Damansyah dalam event tersebut menyampaikan ucapan selamat HUT DWP. Ditekankannya agar kegiatan peringatan HUT DWP tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, melainkan betul-betul dimanfaatkan sebagai momentum meningkatkan nilai ekonomi. Hal ini disampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan lomba merangkai empon empon dan membuat jajanan yang terbuat berbahan ubi

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah melantik kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(FTJSP) Kukar periode 2021 – 2024 hari ini, Senin (20/12/21) di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kukar di Jalan Wolter Monginsidi Timbau, Tenggarong. Pelantikan tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor : 439/SK-BUP/HK/2021.

SK Bupati Kukar tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program TJSP di Kabupaten Kukar sesuai dengan ketugasannya. Nantinya Forum TJSP akan bergerak dalam bidang sosial yang dinaungi oleh perwakilan berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Kukar. Forum tersebut siap untuk menyinergikan antara perusahaan dan pemkab kukar agar corporate social responsibility (CSR) / TJSP dapat tepat sasaran.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya mengatakan dengan terbentuknya FTJSP diharapkan dapat menyelaraskan rencana program, baik antar perusahaan pelaksana program maupun dengan perencanaan reguler daerah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun tumbang tindih binaan perusahaan.

Bupati Edi Damansyah mengatakan manfaat dari adanya FTJSP tersebut untuk mengkordinasikan semua penyaluran bantuan sosial dari perusahaan agar lebih tepat sasaran. "Forum itu akan membantu Pemkab Kukar dalam pendanaan terkait dengan pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan masyarakat, maupun kesejahteraan masyarakat di Kukar. FTJSP akan bergerak dalam bidang sosial”, Ujar Bupati Kukar.

Bupati Kukar menyampaikan dengan adanya FTJSP akan menciptakan hubungan serasi dan seimbang berbagai pihak. SK FTJSP tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program TJSP di Kukar. Diharapkan dengan kepengurusan ini dapat memperbaiki program yang sudah ada dan memberikan keterpaduan pada program-program CSR.

Bupati Edi Damansyah menekankan Forum TJSP harus mampu membangun sinergi antar perusahaan dan pengurus forum dapat meningkatkan kooordinasi dengan Pemkab Kukar untuk setiap programnya. Harus ada pertimbangan dengan melihat kondisi kebutuhan masyarakat dan skala prioritas dalam memberikan bantuan pada masyarakat.

Pengurus Forum TJSP yang dilantik dengan masa bakti 2021-2024 sebagai berikut : Ketua umum Agung Hasanudin (Manager CSR PT.Multi Sarana Avindo), Seketaris Umum : Muslim Gunawan (Superintendent CSR dan External PT Al Hasanie), Bendahara Umum : Eryuni Ramli Okol (Pemimpin Bidang Layanan dan Operasional PT.Bankaltimtara).

Struktur tersebut dibantu dengan 3 orang Ketua berdasarkan zoning.

Ketua Wilayah Hulu Ricardo Reynold Anderson (PT.Bara Tabang ) untuk kawasan Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai, dan Muara Wis. Ketua Wilayah Tengah Raden Muhammad Faizal (PT.Mahakam Sumber Jaya) untuk kawasan Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan. Ketua Wilayah Pesisir Sunari (PT. Lanna Harita Indonesia) untuk kawasan Kecamatan Marang Kayu, Muara Badak, Sanga Sanga, Anggana, Muara Jawa, dan Samboja.

Program pertanian berbasis kawasan merupakan program prioritas Pemkab Kukar sebagai langkah mengoptimalkan pertanian di Kutai Kartanegara.
.
Sebagai keseriusan kami dalam memerhatikan bidang pertanian beberapa bulan lalu Pemkab Kukar bersama beberapa perusahaan telah sepakat kerjasama untuk membantu para petani kita mulai dari penyediaan bibit unggul, pendampingan, bahkan sampai kepemasaran kita perhatikan sehingga petani kita tidak merugi akibat kendala yang dihadapi.
.
Tak lupa kami juga membagikan peralatan pertanian, bibit, obat-obatan pertanian kepada Gapoktan Bunga Jadi dan Gapoktan Panca Jaya untuk mendukung produktifitas petani kita.
.
Hasil panen yang luar biasa, semoga bisa terus berkelanjutan, saya ucapkan terimakasih kepada petani kita yang sampai hari ini masih menekuni bidang pertanian, sehat selalu.

H. Rendi Solihin

Dalam rangka memperingati Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan lomba memasak nasi goreng oleh kaum pria dan Fun Zumba serta doorprize di halaman Kantor Diskominfo pada hari ini, Jumat pagi (17/12/21). Turut hadir di lomba Kepala Dinas Diskominfo Davip Haryanto,Seketaris Diskominfo Solihin, Pengurus Darma Wanita Diskominfo,dan seluruh pejabat eselon 3 dan 4 serta staf Kantor Diskominfo Kukar.

Kegiatan diawali dengan fun zumba dengan instruktur terkenal di Kabupaten Kutai Kartanegara Juper. Keriangan ibu-ibu tergambar dalam gerakan-gerakan zumba dalam iringan musik yang ritmik. Sesudah berzumba, kegiatan dilanjutkan dengan lomba memasak nasi goreng.

Lomba masak nasi goreng oleh kaum pria ini diikuti 18 orang yang terbagi dalam 6 tim dengan durasi memasak selama 60 menit. Tim yang mengikuti lomba tersebut adalah kaum pria yang ada di Bidang Kantor Diskominfo Kukar. Pesertanya adalah Bidang PKP, Statistik, TIK, PLIP, Umum dan Kepegawaian, dan E-Govement.

Hasil lomba masak tersebut diberi nama yang unik oleh masing-masing tim. Tim PKP menamai nasi gorengnya dengan nama nasi goreng bunga telang, tim TIK dengan nasi goreng Non Blank Spot, tim E-Gov dengan nasi goreng Smart City, tim PLIP dengan nasi goreng Pelayanan Publik, Tim Umum dan Kepegawaian dengan nasi goreng Petai, dan tim Statistik dengan nasi goreng Ikan Asin.

Lomba memasak nasi goreng semakin heboh dengan iringan alunan musik. Dalam lomba tersebut tim juri memberikan kriteria meliputi rasa, kreatifitas, penampilan peserta, penyajian, kebersihan, dan kerapihan. Hasilnya adalah nasi goreng yang agak asin dan ada yang garamnya tidak terasa sama sekali. Sedangkan staf Diskominfo menyaksikan sambil bermain tik tok.

Juri dalam lomba tersebut adalah pengurus Dharma Wanita Persatuan yakni istri dari Kadis, Sekretaris, dan Kabid PLIP Diskominfo. Dari hasil penilaian juri, pemenang lomba memasak nasi goreng, juara 1 diraih Bidang E-Goverment (nasi goreng Smat City), juara 2 Bidang TIK (nasi goreng Non Blank Spot), juara 3 Bidang PLIP (nasi goreng terasi Pelayanan Publik), sedangkan juara harapan 1 Bidang PKP (nasi goreng Bunga Telang), juara harapan 2 Bidang Umum dan Kepegawaian (nasi goreng Petai), dan juara harapan 3 Bidang Statistik (nasi goreng Ikan Asin).

Kadis Diskominfo Dafip Haryanto dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ibu-Ibu Darma Wanita yang ke 22 tahun. Disampaikan tujuan mengadakan lomba masak dan fun zumba adalah untuk memperingati HUT DWP dan untuk meningkatkatkan silaturahim antar pengurus dan taf Diskominfo Kukar agar terjalin keakraban sebagai keluarga besar. Kadis Kominfo Kukar mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawati jajaran Diskominfo atas partisipasi memeriahkan HUT DWP.

Disampaikan Kadis Kominfo bahwa peran isteri dalam rumah tangga dapat memberikan dorongan dan kontribusi kepada suami agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat.

Diingatkan bahwa dibalik kesuksesan seorang pria terdapat wanita yang hebat. Ungkapan tersebut menyiratkan betapa pentingnya kehadiran seorang istri dalam menunjang karir suami dalam bekerja. Karir seorang suami akan berjalan sesuai harapan jika didukung oleh keluarga terutama istri dan anak-anak sebagai penyemangat dalam bekerja.

Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelurahan Panji Tenggarong menggelar pelatihan pembuatan olahan cabe. Kegiatan berlangsung di Balai Gapoktan di Jalan Anggana Kelurahan Panji, Tenggarong pada hari ini, Kamis (17/12/21). Kegiatan tersebut diikuti kaum ibu yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani Tenggarong serta dihadiri Persit Kodim 0906 Kukar.

Pelatihan pembuatan aneka olahan cabai ini dibuka secara resmi oleh Camat Tenggarong Arfan Boma dan dihadiri Ketua KWT Tenggarong Atih Hayati, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tenggarong Toik, dan perwakilan Polsek Kelurahan Panji dan Babinsa Kelurahan Panji.

Camat Tenggarong Arfan Boma dalam sambutannya mengatakan bahwa potensi cabai ini sangat riskan dirasakan oleh masyarakat. Pada saat petani panen cabai berlimpah, mereka bingung mau dikemanakan hasil panennya. Dari realitas tersebut kaum ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani tergugah untuk melakukan diversifikasi produk cabai.

Camat Tenggarong Arfan Boma menyampaikan bahwa tujuan bimtek pelatihan olahan cabai ini untuk meningkatkan kompetensi petani. Harapannya nantinya para petani tidak hanya menanam, namun hasil panen yang berlimpah tidak bisa dimanfaatkan.

Sementara itu Ketua KWT Kecamatan Tenggarong Atih Hayati menyampaikan bahwa produk hasil pertanian pada umumnya bersifat mudah rusak. Oleh karenanya diperlukan penanganan agar dapat bertahan lama. Produk olahan menjadi solusi agar produk tersebut menjadi lebih bermanfaat dan disukai konsumen.

Dikemukakannya bahwa cabai merupakan bahan dapur yang diperlukan dalam masakan yang harganya sangat fluktuatif. Harga cabai yang sangat fluktuatif terutama disaat pandemi seperti sekarang ini, dinilai sangat merugikan petani cabai.

Untuk itu perlu inovasi pengolahan cabai dalam bentuk serbuk abon cabai yang sangat membantu kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Selain rasanya yang enak, produk olahan ini sangat praktis dan bisa tahan lama asalkan disimpan dan dikemas dengan baik.

Ketua KWT Kecamatan Tenggarong Atih Hayati berharap kegiatan bimtek ini dapat meningkatkan ketrampilan dan sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi ibu-ibu anggota KWT Kecamatan Tenggarong

Pemerintah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara melakukan studi tiru Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah ke Pemkab Kutai Kartanegara hari ini, Rabu (15/12/21) di RUANG EKSEKUTIF DI LANTAI 2 Kantor Bupati Kukar di Tenggarong. Tim Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara dipimpin oleh Sekda Ernes Selpanus didampingi Asisten 3 Tan Irang, Kepala Inspektorat Fetriadi , Kepala Bappeda Kristian Radang ,Kepala BPKAD Dumber Bril ,Kabag Hukum Jimi ,Kabid Pajak 1,2 Dahlan dan Ester. DaRI Pemkab Kukar hadir Seketaris Daerah Sunggono didampingi Kepala BPKAD Sukotjo, Kepala Bapenda Totok Heru Subroto dan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Purnomo.

Sekda Pemkab Malinau Ernes Selpanus menyampaikan bahwa pilihan studi tiru karena Kabupaten Kukar dianggap cukup berhasil dalam peningkatan penerimaan pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah. “Kami ingin belajar banyak dari Kabupaten Kukar, terutama langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Pemkab Kukar dalam mengoptimalkan penerimaan, ujar Sekda Malinau.

Dikatakan oleh Sekda Malinau bahwa struktur PAD Pemkab Malinau didominasi dana transfer sebesar 84 %. Disampaikan bahwa Pemkab Malinau dalam meningkatkan pendapatan PAD adalah dengan mengoptimalkan dana transfer, mengoptimalkan dana-dana lain, dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Sekda Kukar Sunggono dalam sambutan menyampaikan sangat senang dengan dipilihnya Kabupaten Kukar sebagai tempat tujuan kaji tiru. Sekda Sunggono menyampaikan bahwa hal ini bukan berarti Pemkab Kukar lebih baik dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerahnya. Ditekankannya tentang pentingnya prinsip pertukaran informasi dan kaji tiru dengan daerah lain. Disampaikannya bahwa hal tersebut sangat diperlukan untuk menentukan langkah-langkah pengambilan kebijakan dan peningkatan penerimaan PAD.

“Kita memang perlu banyak belajar dan melihat secara langsung upaya-upaya daerah lain dalam pengelolaan PAD. Tujuannya agar sisi positif yang kita lihat dapat kita terapkan untuk perbaikan dan peningkatan penerimaan PAD di daerah masing-masing. Kami mempersilahkan kota lain untuk belajar bersama-sama dengan kami ,” ucap Sekda Sunggono

Sekda Sunggono menambahkan bahwa prinsip keberhasilan dalam kebijakan pengelolaan PAD adalah dukungan dari semua pihak dan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah. Selain itu adalah tindakan yang tegas dan kosisten dalam penerapannya. Disampaikannya bahwa Bapenda Kukar sampai saat ini masih terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan PAD.