Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Risyal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan) dan Sephia Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Tenaga Enumerator Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara menjalani tes wawancara setelah lolos seleksi administrasi. Tes berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 11 dan 12 Februari 2025 dan diikuti 142 peserta. Proses wawancara berlangsung dalam 2 sesi. Sesi pagi berlangsung mulai pukul 09.00 hingga pukul 12.00 WITA, sedangkan sesi siang berlangsung pukul 13.00 – 16.00 WITA. Seleksi dilaksanakan di 2 lokasi, yakni ruang rapat lantai 3 Diskominfo untuk tim 1 dan ruang Command Centre untuk tim 2.

Baca juga: Pra Musrenbang Kecamatan Marangkayu Bahas Penyusunan RKPD 2026

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kukar Asdi mengatakan bahwa tes wawancara bertujuan untuk menilai kesiapan peserta dalam menjalankan tugas sebagai Enumerator atau pencacah lapangan. “Enumerator memiliki peran penting dalam pengumpulan data yang akurat dan valid untuk mendukung berbagai program dan kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, aspek seperti pemahaman terhadap metode pencacahan, ketelitian dalam mengumpulkan informasi, serta kemampuan berkomunikasi dengan responden menjadi fokus utama dalam seleksi ini,” ujarnya. 

Baca juga: RSUD A. M. Parikesit Peringati Isra Mi'Raj dan Khotmil Qur’an

Tes administrasi dan wawancara merupakan bagian dari upaya Diskominfo Kukar untuk merekrut tenaga Enumerator yang kompeten dan profesional. Dengan adanya Tenaga Enumerator diharapkan akan meningkatkan kelancaran dan kualitas data yang dikumpulkan dalam berbagai survei dan penelitian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

#enumerator #teswawancara

#diskominfokukar #bidangpersandian #surveistatistik

Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendy Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang memperingati Isra Mi’Raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan  Khotmil Qur’an. Peringatan Hari Besar Islam dengan tema “Membangun Core Value ASN Berakhlak Melalui Hikmah Isra Mi'Raj” ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai akhlak dalam tugas dan pelayanan aparatur sipil negara (ASN) di Kukar. Acara berlangsung di Gedung Elang Lantai 1 (Eks Ruang UGD Lama) RSUD AMP Tenggarong Seberang pada pada hari Senin, 10 Febuari 2025.

Baca juga: Musrenbang Kecamatan Marangkayu Bahas Penyusunan RKPD 2026

Hadir dalam acara tersebut Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Dafip Haryanto, Direktur RSUD AM. Parikesit dan jajaran Manajemen, Kepala Dinkes Kukar dan jajarannya, Tenaga Kesehatan serta seluruh staf RSUD AMP Tenggarong Seberang. 

Dalam sambutannya, Asisten III Dafip Haryanto menyampaikan bahwa kegiatan Isra’ Mi'raj dan khotmil Qur’an merupakan upaya memperkokoh keimanan dan ketakwaan. ”Kegiatan Khotmil Qur’an yang dirangkai dengan Peringatan Peristiwa Isra' Mi'raj ini sejatinya merupakan bagian dari upaya kita untuk memperkokoh iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” ujarnya.

”Peringatan ini merupakan upaya untuk memahami makna yang berkaitan dengan perjalanan spiritual Rasulullah SAW, terutama terkait perintah shalat lima waktu. Karena itu Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan ini dan berkeyakinan hadirnya dampak yang sangat baik dalam menunjang berbagai aktivitas kita, terutama sebagai ASN di lingkungan RSUD AM. Parikesit ini, dalam mengabdikan diri bagi bangsa, serta memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat.” Sebutnya.

Baca juga: Sekda Kukar Sunggono : “ASN Harus Patuh Pada Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran”

Acara diawali dengan pembacaan Surah Yasin dan dilanjutkan dengan bersholawat oleh Majelis Taklim Burdah Nurul Hikmah dan Wa Burdah Bayinatul Al Ilmi Tenggarong yang membawakan Shalawat Nabi dan diikuti para undangan hadir.  

Puncak acara peringatan diisi dengan tausiyah oleh K. H. Harun Al Rasyid yang menyampaikan tausyiah tentang keutaman membaca Al- Qur’an.  “Jangan malu untuk terus membaca Al-Qur’an karena setiap huruf, bukan ayat atau kalimat,  yang kita baca akan dilipatgandakan pahalanya,” ujarnya.

Beliau juga mengajak para peserta untuk lebih mendalami makna dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad S.A.W.  “Hikmah peristiwa Isra Mi'Raj mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengutamakan akhlak yang baik dalam setiap tindakan kita. Sholat merupakan hadiah dari perjanan yang jauh tersebut,” jelasnya.

Kegiatan Khotmil Qur’an dan Peringatan Isra Mi’Raj ini berjalan lancar dan penuh khidmat.  “Semoga melalui Khatmil Qur’an dan Peringatan Isra Mi’raj ini dapat semakin memperkuat semangat kita untuk terus berbuat baik dan memberikan manfaat bagi sesama. Semoga Allah Ta’ala membalas kebaikan hadirin sekalian dengan rahmat, ampunan, dan kehidupan yang baik hingga di alam akhirat nanti,” tuturnya. 

Baca juga: Sekda Kukar Pimpin Apel Penandatanganan Perjanjian Kinerja

#peringatanisra’mi’raj #khotmilqur’an #rsudamp

#sholawatnabi #majelistaklimburdahnurulhikmah 

#waburdahbayinatulalilmitenggarong

Penulis: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)  

Fotografer: Tim Kecamatan Marangkayu  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kecamatan Marangkayu menggelar Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Pra Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini dihadiri oleh Camat Marangkayu A. R. Ambo Dalle, Kasi Kesra Lili Herlina, Kasi PMD Aris Bintoro, para Kepala Desa dan staf di lingkungan Kecamatan Marangkayu. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Camat Marangkayu pada hari Senin, 10 Februari 2025.

Dalam rapat tersebut Camat Marangkayu, A. R. Ambo Dalle menekankan pentingnya proses pengusulan dan pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disusun. “Usulan lembaga eksekutif dan legislatif tercatat sebanyak 177 item. Usulan ini harus diperhatikan dan tidak boleh diubah begitu saja karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan perlu ada pengampu dari SKPD terkait,” ujarnya.

Camat A. R. Ambo Dalle juga mengingatkan pentingnya memperjelas alasan pengusulan terkait. “Jika ada usulan pembangunan jalan atau jembatan, harus ada penjelasan yang kuat tentang mengapa itu dibutuhkan, seperti terputusnya jalan atau jembatan tersebut. Alasan yang jelas dan kuat sangat dibutuhkan agar usulan kita bisa dipertahankan dan tidak tergeser,” tuturnya.

Lebih lanjut, Camat Marangkayu juga menyoroti potensi pemotongan anggaran yang bisa memengaruhi sejumlah proyek yang diusulkan. Oleh karena itu, seluruh tim teknis di tingkat desa diminta untuk bekerja keras dalam menyusun alasan yang kokoh agar usulan yang ada dapat dipertahankan dalam proses penganggaran. “Penting untuk memastikan bahwa usulan kita tidak mudah tergeser. Maka dari itu, semua pihak yang terlibat di desa harus mempersiapkan alasan yang sangat kuat. Ini adalah upaya kita agar bisa mengamankan dan mengoptimalkan setiap anggaran yang ada,” tegasnya.

Baca juga: Sekda Kukar Sunggono : “ASN Harus Patuh Pada Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran”

Camat Marangkayu juga menyarankan agar semua peserta Musrenbang memahami isi dari Kamus Usulan yang mencakup 177 item, serta siapa yang menjadi pengampunya. Dengan pemahaman yang matang, diharapkan usulan yang diajukan dapat diterima dan diproses dengan lancar.

Baca juga: Sekda Kukar Pimpin Apel Penandatanganan Perjanjian Kinerja

#musrenbang #kecamatanmarangkayu #rkpd2026

#optimalisasianggaran

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menyatakan pentingnya kepatuhan ASN dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Internal dan Penyerahan Intruksi Bupati tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh BPK-RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Daerah di Tenggarong pada hari Senin, 10 Februari 2025. Hadir dalam rapat tersebut seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutai Kartanegara (Kukar), 

Rapat tersebut membahas instruksi Bupati Kukar terkait tindak lanjut temuan BPK dan penyelesaiannya. Sekda Kukar menyampaikan bahwa tindak lanjut temuan BPK sejak tahun 2019 telah mencapai hasil yang baik. Sekda Kukar berharap capaian tersebut dapat terus meningkat pada tahun ini. 

aca juga: 

“Saya minta seluruh OPD untuk mengecek kembali perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani dan memastikan bahwa seluruh temuan sudah ditindaklanjuti dengan baik. Saya mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah melakukan rasionalisasi anggaran untuk meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu,” jelasnya.  

“Kepada seluruh ASN pada OPD, harus melaksanakan kepatuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Setiap anggaran yang diajukan harus sesuai dengan standar yang ada dan tidak ada kekeliruan dalam prosesnya. Jika ditemukan anggaran yang tidak sesuai, harus segera dilakukan perbaikan. Hal ini penting untuk memastikan agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang,” pesannya. 

Selain itu, Sekda Kukar juga meminta agar penanganan hasil temuan BPK dimasukkan sebagai salah satu ukuran kinerja bagi setiap Kepala OPD dalam perjanjian kinerja. Diingatkannya bahwa Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Rugi (TPDGR) akan membantu menyelesaikan masalah keuangan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat OPD. Temuan yang berhubungan dengan hutang atau piutang yang tidak dapat diselesaikan akan dibahas dan dicari solusi terbaik, dengan mempertimbangkan bukti baru sebagai dasar keputusan.

Baca juga: Rapat Paripurna ke-3 Peresmian Pengangkatan PAW DPRD Kukar 2024-2029

Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan Surat Pernyataan oleh setiap OPD untuk berkomitmen dalam menyelesaikan temuan BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretaris Daerah Sunggono mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa setiap anggaran sesuai dengan standar, serta menuntaskan temuan dalam waktu yang telah ditentukan agar tidak mengulang kesalahan yang sama di masa mendatang.

Baca juga: Sekda Kukar Pimpin Apel Penandatanganan Perjanjian Kinerja

#tindaklanjuttemuanbpkri #kepatuhanbelanjadaerah2024 #bupatikukar

#sekdakukar #perjanjiankinerja #tpdgr #akuntabilataskeuangandaerah

Penulis/Fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Kukar pada hari Senin, 10 Februari 2025. Apel  dihadiri seluruh Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setkab) Kukar. Dalam apel tersebut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh 12 Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Setkab Kukar. Dalam amanatnya, Sekda Kukar menyampaikan  dan pembahasan penyesuaian belanja daerah untuk mengantisipasi defisit anggaran di tahun 2025.

Baca juga: Pemkab Kutai Kartanegara Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi

Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan oleh 12 Kepala Bagian di lingkungan Setkab Kukar yakni Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Kesra, Kabag Kerjasama, Kabag Perekonomian, Kabag Pembangunan, Kabag Sumber Daya Alam, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Kabag Organisasi, Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Umum, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Kasubbag Protokol juga turut serta dalam penandatanganan tersebut.

Baca juga: Bappeda Kukar Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026

Dalam sambutannya Sekda Kukar menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah tengah melakukan penyesuaian anggaran belanja sebagai langkah antisipasi terhadap potensi defisit anggaran tahun 2025. “Rasionalisasi anggaran difokuskan pada pengeluaran perjalanan dinas, belanja pakaian, dan kendaraan. Namun, belanja untuk rumah ibadah serta infrastruktur strategis tetap dipertahankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda Kukar menegaskan bahwa belanja pegawai saat ini mencapai Rp. 2,4 triliun, dan ditambah Rp. 600 miliar untuk PPPK, sehingga menjadi Rp. 3 triliun. “Pengeluaran ini masih di bawah batas maksimal 30% dari total APBD sebesar Rp. 3,6 triliun. Namun, kita tetap harus mewaspadai defisit akibat faktor utang dan kebutuhan belanja lainnya,” tambahnya.

Baca juga: Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Enumerator Statistik Diskominfo Kukar TA 2025

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Sekda Kukar mengapresiasi pencapaian daerah Kukar yang berhasil menyelesaikan 91% temuan BPK sejak tahun 2019. Fakta ini menempatkan Kukar pada peringkat ke-4 nasional pada tahun 2024. Namun, Sekda Kukar mengingatkan bahwa masih ada temuan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan dan harus segera dituntaskan. 

Sekda Kukar menekankan pentingnya sinergi antarbidang dalam mengoptimalkan anggaran tanpa mengorbankan program prioritas. Ditegaskannya bahwa koordinasi yang kuat dan langkah strategis yang tepat akan terus diterapkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Baca juga: Polres Kukar Gelar Apel Operasi Keselamatan Mahakam 2025

#sekdakukar #apelpagi #perjanjiankinerja #rasionalisasianggaran

#bpk #sinergiantarbidang #stabilitaskeuangan #kukarberkinerja

Penulis/Fotografer: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diikuti seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Rakor yang digelar secara hibrid tersebut berlangsung di Jakarta dan secara online pada hari Senin, 10 Februari 2025.

Para Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti rakor tersebut di Ruang Rapat Asisten II Sekretariat Daerah Kantor Bupati Kukar di Tenggarong. Di Tenggarong, rakor diikuti Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kukar Haryo Martani, perwakilan Forkopimda Kukar, dan pimpinan OPD. 

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi April 2024 yang bertepatan dengan Lebaran, tercatat lebih rendah dibandingkan Maret 2024 serta lebih terkendali dibandingkan inflasi pada 3 tahun terakhir. Disampaikannya bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar (0,12%), sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi (-0,01%), berbeda dengan bulan sebelumnya yang justru menjadi penyumbang utama inflasi.  

Baca juga: Bappeda Kukar Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026

Selain itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, memastikan bahwa stok pangan utama dalam kondisi aman, termasuk beras, jagung, kedelai, cabai, daging, telur, gula, dan minyak goreng. Namun, beberapa komoditas seperti cabai merah besar, daging ayam, dan telur diprediksi mengalami kenaikan harga, sementara bawang merah tetap stabil, meski perlu diantisipasi lonjakan harga pasca-Lebaran.  

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan berkoordinasi dengan petani dan pelaku usaha untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar dan harga kebutuhan pokok terkendali. Selain itu, pemantauan harga akan terus dilakukan untuk menghindari lonjakan yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat.  

Dengan langkah ini diharapkan lebaran 2025 dapat berlangsung dengan stabilitas harga yang lebih terjaga, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang lebih terkendali.

Baca juga: Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Enumerator Statistik Diskominfo Kukar TA 2025

#sekjenmendariri #rakor #pengendalianinflasi #kabagperekonomian

#sekretariatdaerahkukar #bps #inflasi #deflasi #hargakebutuhanpokok

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Abdillah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretaris Daerah Kukar Sunggono membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kukar Tahun 2026. Forum Konsultasi dengan tema “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan” tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 1 Kantor Bappeda Kukar di Tenggarong pada hari Senin, 10 Februari 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perangkat Daerah Kukar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan Anggota DPRD Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung secara luring maupun daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Baca juga: Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Enumerator Statistik Diskominfo Kukar TA 2025

Dalam Sambutannya Sekda Kukar Sunggono mengungkapkan, "Prioritas pembangunan mencakup peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan, penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, konsisten, dan implementatif, penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan nilai-nilai tradisional dan warisan budaya melalui pendekatan pendidikan sejak dini," jabarnya.

Sekda Kukar mengingatkan kepada Kepala Perangkat Daerah agar tidak hanya mengikuti proses penyusunan RKPD secara formal, tetapi juga memastikan bahwa isi RKPD dapat mencerminkan harapan dan tujuan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sedang disusun. "Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD yang akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD 2026," tambahnya.

Baca juga: Polres Kukar Gelar Apel Operasi Keselamatan Mahakam 2025

Sekda Sunggono berharap kegiatan tersebut dapat memberikan warna dan dinamika yang positif dan mampu menyinergikan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Kukar.

#forumkonsultasipublik2026 #rkpd

#rpjmd #rpjpd

Penulis/Fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Flyer: Rinaldy Febby Pratama (Tenaga Ahli Konten Kreator)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merilis hasil seleksi administrasi Enumerator/Pencacah Lapangan untuk Bidang Statistik Diskominfo Kukar Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan dalam Pengumuman Nomor B-4/-/500.14.1/02/2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Diskominfo Solihin pada hari Sabtu, 8 Februari 2025.

Pengumuman ini disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pelamar yang terdapat pada tautan https://linktr.ee/DiskominfoStatistik. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran pengumuman dinyatakan telah lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi lebih lanjut. 

Baca juga: Polres Kukar Gelar Apel Operasi Keselamatan Mahakam 2025

Dalam Pengumuman tersebut disampaikan bahwa tes wawancara akan berlangsung di Kantor Diskominfo Kukar, Jalan Pahlawan No. 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong. Sesi pertama wawancara akan berlansung pada hari Selasa, 11 Februari 2025. Tes wawancara sesi kedua akan berlangsung pada hari Rabu, 12 Februari 2025. Untuk sesi pagi, tes wawancara akan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Sedangkan untuk sesi siang akan berlangsung pada pukul 13.00 hingga 16.00 WITA. Diharapkan peserta hadir 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan untuk melakukan registrasi ulang.

Peserta yang hadir wajib membawa dokumen kartu identitas diri (KTP) asli, serta mengenakan pakaian sesuai ketentuan, yaitu atasan kemeja putih dan celana atau rok berwarna hitam. Bagi peserta wanita yang mengenakan jilbab, diwajibkan menggunakan jilbab berwarna hitam. Selain itu, peserta harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan sebelum mengikuti tes wawancara.

Baca juga: Menkomdigi RI Hadiri AIAS di Paris

Dalam Pengumuman tersebut ditegaskan bahwa Peserta yang tidak hadir tepat waktu atau Peserta hadir namun tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan, akan dinyatakan gugur. Selama proses seleksi berlangsung, Peserta dilarang berkomunikasi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk apa pun di luar jadwal tes wawancara.

Link Pengumuman :  Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Tenaga Enumerator/Pencacah Lapangan Diskominfo Kukar 

#bidangstatistik #diskominfokukar #seleksienumeratorstatistik2025

#teswawancara #pengumumanhasilseleksiadministrasi

#kutaikartanegara #rekrutmendiskominfo #administrasilulus 

#teskompetensi #wawancarakerja

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan), Humas Polres Kukar

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Polres Kutai Kartanegara menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Mahakam 2025. Apel berlangsung di halaman Mako Polres Kukar di Tenggarong pada Senin, 10 Februari 2025. Apel tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas guna mewujudkan Asta Cita dalam keselamatan di jalan raya.

Apel dipimpin Wakapolres Kutai Kartanegara Kompol M. Aldy Harjasatya dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasyid, sejumlah pimpinan OPD, Danramil Loa Janan, perwakilan Satpol PP Kukar, Dishub, PT Jasa Raharja, Senkom, BPBD Kukar, serta para Kabag, Kasat, dan perwira Polres Kukar.

Baca juga : Menkomdigi RI Hadiri AIAS di Paris

Dalam amanatnya, Kompol M. Aldy Harjasatya menekankan bahwa apel tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan personel dan sarana pendukung agar operasi dapat berjalan optimal. "Kita tidak bisa berdiam diri dalam mengatasi permasalahan lalu lintas, perlu langkah strategis dan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)," ujarnya.

Wakapolres Kukar Kompol M. Aldy Harjasatya menyampaikan data terkait jumlah kecelakaan lalu lintas dalam Operasi Keselamatan tahun 2024. Disampaikannya bahwa berdasarkan data terjadi peningkatan kasus kecelakaan sebesar 118%, dari 11 kejadian di 2023 menjadi 24 kejadian di 2024. “Namun, jumlah korban meninggal justru mengalami penurunan 50%, dari 6 korban pada 2023 menjadi 3 korban pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam aspek keselamatan meskipun tantangan masih besar,” tuturnya. 

“Jumlah pelanggaran lalu lintas juga meningkat 28%, dari 4.937 kasus pada 2023 menjadi 6.305 kasus pada 2024. Jumlah tilang bahkan melonjak signifikan dari 42 tilang di 2023 menjadi 921 tilang di 2024. Sementara itu, teguran terhadap pelanggar juga mengalami kenaikan dari 4.895 menjadi 5.384 kasus,” jabarnya. 

Baca juga : Badan Pangan Nasional Dorong Kebijakan Strategis Tanggulangi SSP

Operasi Keselamatan Mahakam 2025 akan berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi tersebut berfokus pada tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap delapan jenis pelanggaran prioritas. Di antaranya adalah penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, melawan arus, hingga penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai standar.

Untuk mendukung kelancaran operasi, Kompol M. Aldy Harjasatya menginstruksikan kepada personel agar menjalankan tugas dengan disiplin, profesional, serta bertindak tegas namun humanis. Selain itu ditekankannya tentang pentingnya penggunaan media sosial secara bijak untuk mendukung sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat.

Sebagai tanda dimulainya operasi, dilakukan pula penyematan pita kepada perwakilan personel yang bertugas pada apel pagi itu. Apel diakhiri dengan pembacaan doa dan sesi foto bersama, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di Kutai Kartanegara.

Baca juga : DP3A Kukar Perkuat Upaya Penanganan Kasus Bullying

#operasikeselamatanmahakam2025 #polreskukar

#astacita #pelanggaranlalulintas #tilang

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Fotografer : Istimewa 

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Aksi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence Action Summit (AIAS) yang berlangsung di Paris, Prancis pada 10-11 Februari 2025. Konferensi ini adalah forum internasional yang diikuti lebih dari 100 negara, termasuk kepala negara, menteri, CEO perusahaan, dan pemimpin organisasi internasional.

Menkomdigi RI Meutya Hafid mengatakan, "AIAS bertujuan mendorong dialog dan tindakan nyata terkait perkembangan pengelolaan AI di tingkat global. Forum ini  merupakan kelanjutan dari AI Safety Summit yang diselenggarakan di Inggris pada November 2023 dan AI Seoul Summit (AISS) di Korea Selatan pada Mei 2024," ujarnya.

Baca juga : Badan Pangan Nasional Dorong Kebijakan Strategis Tanggulangi SSP

"Peluang untuk berperan dalam ekosistem AI global akan semakin terbuka jika Indonesia memiliki regulasi yang tepat dalam pengembangan teknologi ini. Kolaborasi antara Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang optimal terkait penggunaan dan pengembangan AI," jelasnya. 

"Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam regulasi dan pengembangan AI sangat penting, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan potensi teknologi AI yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sektor-sektor terkait," ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Kemkomdigi RI telah memulai Dialog Kebijakan AI untuk membahas tantangan dan potensi AI di berbagai sektor, seperti e-commerce, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga keberlanjutan. Sektor e-commerce Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 150 miliar pada 2030, perlu bersiap untuk mengadopsi AI agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

"Dengan pengaturan yang tepat, Menkomdigi RI yakin Indonesia akan menjadi pemain utama dalam ekosistem teknologi AI global. Sebagai negara yang aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti AIAS, Indonesia dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi ini berjalan selaras dengan kebutuhan dan tantangan global, termasuk dalam hal regulasi dan pemanfaatannya," jabarnya. 

Selain menghadiri AIAS, Menkomdigi RI juga diminta oleh UNESCO untuk mempresentasikan metodologi penilaian kesiapan atau readiness assessment method dalam acara sampingan yang akan diadakan pada 10 Februari 2025.

Sebelumnya, Presiden Prancis, Emmanuel Macron telah mengundang Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir langsung dalam AIAS yang merupakan pertemuan tingkat tinggi para kepala negara.

Kegiatan AIAS dimulai pada 6 Februari 2025, dengan perjamuan peserta di Elysee Palace dan acara High Level Segment di Grand Palais. Selama beberapa hari, beragam diskusi dan acara akan berlangsung, termasuk Science Day pada 6-7 Februari, Cultural Weekend pada 8-9 Februari, serta Diskusi Meja Bundar dan Jamuan Kepala Negara pada 10 Februari. Puncak acara akan ditutup dengan Leaders Plenary dan Penutupan pada 11 Februari.

#kemenkomdigiri

#pertemuantingkattinggiaksikecerdasanbuatan

#artificialintelligenceactionsummit

#aias

#artificialintelligence

#paris

#aisafetysummit2023

#aiseoulsummit2024

#unesco

##e-commerce

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media dan Peliputan )

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Direktur Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional Nita Yulianis pada Workshop GRASP 2030 menyatakan bahwa SSP sepanjang rantai pasok pangan menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan, meningkatnya emisi gas rumah kaca, dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Workshop dengan tema “Target-Measure-Act” di Jakarta tersebut berlangsung pada hari Kamis, 6 Februari 2025.

“Peran Pemerintah sangat penting dalam menyusun kebijakan yang tepat untuk menanggulangi masalah ini. Badan Pangan Nasional tengah mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang SSP untuk mengurangi pemborosan pangan yang masih tinggi di Indonesia,” ujarnya. 

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah peluncuran Peta Jalan Pengelolaan SSP oleh Bappenas pada 5 Juli 2024. Peta jalan ini menargetkan pengurangan SSP sebesar 75% pada tahun 2045, yang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Sejak 2022, Badan Pangan Nasional juga telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) di 15 provinsi untuk mencegah dan mengurangi SSP. “Penyelamatan pangan adalah langkah strategis yang menghubungkan penanganan kerawanan pangan dengan memanfaatkan pangan surplus untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,”jelasnya.

Direktur Kerawanan BPN menyampaikan 

apresiasi upaya Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) yang telah menyusun dan menyosialisasikan metode Target-Measure-Act (TMA) untuk membantu para signatories dalam mengukur dan mengurangi SSP secara efektif. "Upaya-upaya ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pangan di Indonesia, mengurangi pemborosan, serta mewujudkan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan," harapnya. 

Isu susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia semakin menjadi perhatian serius, mengingat dampak besar yang ditimbulkan pada ekonomi, gizi masyarakat, dan lingkungan.

#badanpangannasional

#rperpresssp

#bappenasri

#ibcsd

#tma

#ssp

#gerakanselamatkanpangan