Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Budi Waryanto menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional di tengah gejolak perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan. Hal itu disampaikan dalam forum diskusi publik yang digelar oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI). Event tersebut berlangsung di Jakarta pada hari Rabu, 18 Juni 2025. 

Disampaikan bahwa NFA telah memetakan sejumlah tantangan dan peluang strategis dalam sektor pangan. “Dalam Asta Cita, Badan Pangan Nasional mendukung swasembada pangan untuk mendorong kemandirian bangsa. Tantangan seperti harga pangan yang beragam antarwilayah, khususnya di Papua, menjadi perhatian kami melalui indikator koefisien variasi," ungkapnya.

Disoroti juga dampak dari perubahan iklim yang kini semakin tidak terprediksi. “Musim kemarau yang masih diselingi hujan menyebabkan ketidakpastian masa tanam. Ini menjadi tantangan serius, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beragam,” ujarnya.

Selain itu, volatilitas inflasi pangan juga menjadi fokus perhatian NFA. Tidak seperti harga yang dikendalikan Pemerintah seperti BBM, harga pangan lebih rentan terhadap gejolak pasar. Oleh karena itu NFA menggencarkan upaya pengendalian inflasi pangan secara kolaboratif lintas sektor. 

Isu lain yang diangkat adalah masih minimnya pemanfaatan teknologi pascapanen. “Teknologi pembekuan ekstrem dapat memperpanjang usia simpan pangan hingga 6 bulan dengan kehilangan gizi yang minimal. “Kita harus mulai meninggalkan praktik membuang pangan karena lewat masa segar,” tambahnya.

Ditegaskan bahwa NFA juga aktif dalam gerakan pengurangan food loss and waste (FLW). Langkah yang dilakukanadalah dengan mendorong hadirnya regulasi seperti Perpres atau UU sebagai dasar hukum pengelolaan sisa dan susut pangan. "Pengurangan FLW bisa menurunkan emisi karbon hingga 4% dan menyelamatkan ratusan juta orang dari kekurangan gizi, seperti dilaporkan OECD-FAO," ujarnya.

Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menegaskan pentingnya dampak ekonomi dari swasembada pangan yang bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan. “Negara seperti India bisa memberi makan gratis kepada lebih dari 800 juta orang setiap bulan. Indonesia harus bisa lebih dari itu. Dengan produksi beras 3 juta ton saja, uang yang beredar mencapai Rp 36 triliun. Ini menunjukkan adanya multiplier effect yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi nasional,”ujarnya.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menegaskan bahwa keberhasilan swasembada harus dijaga keberlanjutannya. “Fokus kami adalah produksi dalam negeri. Presiden RI menekankan agar keberhasilan di semester pertama ini bisa dijaga hingga akhir tahun. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, baik El Nino maupun La Nina. Stok CPP adalah benteng terakhir ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

Dengan serangkaian strategi dan kolaborasi yang terus dikembangkan, NFA berharap dapat membawa Indonesia menuju ketahanan dan kemandirian pangan yang kokoh dan berkelanjutan.

#kemandirianpangan #ketahananpangannasional #badanpangannasional #inflasipangan #cadanganpangan #ekonomisirkular #pengendalianinflasi #lawankrisispangan #tkemandirianpangan #kemandirianbangsa #amanpangantangguhbangsa #ekonominasional

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bekerja sama lebih erat dengan Kepala Daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal di daerah. DPRD diminta tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penganggaran, tetapi juga aktif mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga : Air Terjun Pesona Perjiwa, Destinasi Wisata Alam di Tenggarong Seberang

Hal itu disampaikan Mendagri Tito dalam acara pelantikan pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Menurut Mendagri RI Tito, selama ini pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu diharapkan DPRD agar lebih kreatif dan mencari terobosan baru untuk menggali potensi lokal yang bisa menjadi sumber PAD, seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan layanan publik.

“Pendapatan utama daerah berasal dari transfer pusat dan PAD. Ini 2 hal yang harus jadi fokus DPRD juga, bukan cuma sisi belanjanya saja,” ujarnya. Mendagri Tito menyoroti bahwa banyak DPRD masih berfokus pada pembahasan anggaran belanja, sementara upaya menaikkan pendapatan belum maksimal. Ditekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola layaknya rumah tangga yang sehat, dengan memastikan pendapatan lebih besar dari belanja.

Baca Juga : Inspektorat Daerah Evaluasi AKIP Diskominfo Kukar Tahun 2025

Dalam paparannya Mendagri RI Tito mencontohkan Kabupaten Badung dan Gianyar di Bali sebagai daerah yang sudah mandiri secara fiskal. “Badung itu PAD-nya sangat besar, sampai anggarannya hampir Rp10 triliun. Bahkan bisa bantu provinsinya juga,” ujarnya.

Mendagri RI Tito juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran. “Belanja daerah harus diarahkan ke sektor riil seperti pangan, logistik, dan hiburan yang bisa mendongkrak ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Tidak boleh terjadi, belanjanya lebih banyak, target belanja lebih banyak dari target pendapatan. Itu namanya defisit, kalau defisit biasanya akan menggunakan sisa tahun lalu, SiLPA, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau utang,” tandasnya.

Di akhir sambutan, Mendagri RI Tito mengapresiasi pelantikan pengurus baru ADKASI dan berharap selama 5 tahun ke depan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.

#kemendagri #mendagri #dprdri #pemerintahdaerah #pemerintahpusat #apbd #kemandirianfiskal #ekonomidaerah #peningkatanpad

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Tim TA IKP Diskominfo Kukar

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Air Terjun Pesona Perjiwa yang berlokasi di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan destinasi wisata alam di Kabupaten Kutai Kartanegara. Destinasi wisata alam yang memikat tersebut berada di kawasan hutan kecil yang masih alami yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi. 

Air Terjun Pesona Perjiwa memiliki 2 titik kunjungan utama. Spot pertama di kawasan yg lebih tinggi menawarkan pemandangan air terjun yang bisa digunakan untuk mandi atau berenang. Di kawasan ini dilengkapi dengan kedai makanan untuk pengunjung. 

Pada spot kedua yang posisinya lebih rendah, menyuguhkan air terjun yang berasal dari aliran air terjun dari spot pertama. Di kawasan ini pengunjung dapat menikmati pengalaman wisata yang lebih lengkap. Terdapat penyewaan perahu, gazebo untuk bersantai, area camping, serta tempat makan dan minum yang memadai.

Air Terjun Pesona Perjiwa menawarkan keindahan alam yang asri dan menyegarkan, yang dapat menjadi destinasi ideal untuk berlibur bersama keluarga, kerabat, dan para sahabat. Ketersediaan fasilitas pada 2 spot utama menjadikan lokasi ini cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari rekreasi ringan hingga kegiatan camping di alam terbuka.

Harga tiket masuk ke kawasan wisata ini cukup terjangkau, yakni sebesar Rp15.000 per orang, dengan biaya parkir sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 tergantung jenis kendaraan. Dengan daya tarik yang dimiliki, diharapkan Air Terjun Pesona Perjiwa dapat terus berkembang sebagai ikon wisata alam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan  mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.

#wisatakukar #kutaikartanegara #pesonaperjiwa #wisataalamkukar #wisatatenggarongseberang #pariwisatadaerah #desaperjiwa #airterjunpesonaperjiwa

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar Tenggarong pada hari Jumat, 20 Juni 2025. 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan di Diskominfo Kukar telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah dilakukan evaluasi dan pembahasan terhadap akuntabilitas kinerja, dilakukan penandatangan berita acara yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Diskominfo Kukar Kukar Solihin, dan Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandatangani Rahmat dan Agus Budhi Raharjo.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan Diskominfo Kukar dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan dapat berkontribusi optimal dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah.

#evaluasiakip2025 #diskominfo #inspektoratdaerah #akuntabilitaskinerja #pemkabkukar #kinerjainstansipemerintah #akipdiskominfokukar

Penulis/Fotografer: Heriyanto

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) Kabupaten Kutai Kartanegar (Kukar) mengikuti Forum Badan Koordinasi Kehumasan(Bakohumas) se-Kaltim. Kegiatan yang  digelar oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur berlangsung di hotel Grand Senyiur Kota  Balikpapan pada hari Kamis, 19 Juni 2025. 

Kegiatan dengan tema “Kolaborasi Kehumasan dan Media dalam Mendukung Sosialisasi Program Gratispol” tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Dalam kegiatan tersebut narasumber memaparkan isi dan strategi komunikasi program Gratispol dan Jospol kepada para humas Pemerintah dari kabupaten/kota dan humas stakeholders di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 

Ketua panitia Forum Bakohumas Kaltim sekaligus Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarhumas dari seluruh instansi di Kaltim dalam mendukung penyebarluasan informasi program strategis Pemerintah, khususnya Program Gratispol dan Jospol. Forum ini menjadi langkah awal sebelum program Gratispol disosialisasikan secara luas ke masyarakat.”

“Kami ingin petugas humas di Kaltim tahu lebih dulu informasi Program Gratispol dan Jospol Pemprov Kaltim. Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi Pemerintah secara akurat dan membangun.Kami berharap sesama petugas humas bisa saling tahu program unggulannya, saling sinergi, dan menyampaikan narasi kebijakan dengan data yang benar,” ujarnya.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim M. Syirajuddin yang membuka acara berharap Forum Bakohumas dapat memperkuat konsolidasi kehumasan di Kaltim.

“Komunikasi antarhumas harus terus terjaga, silaturahmi jangan putus. Humas bukan sekadar corong institusi, tapi penjaga citra dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. Disoroti pentingnya peran humas dalam menyikapi derasnya arus informasi di era digital.

“Humas harus mampu meneruskan informasi dengan narasi yang benar, akurat, dan membangun. Ini penting untuk mendukung kebijakan strategis seperti Gratispol dan Jospol. Program Gratispol merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah,” tuturnya. 

Diharapkan program ini dapat berjalan dengan optimal dengan pemahaman dan teknik komunikasi yang baik oleh para petugas humas di Provinsi Kalimantan Timur. “Melalui Bakohumas inilah kami berharap humas bisa menjelaskan, bahkan menjawab kritik dengan elegan dan berdasarkan data,” pungkasnya.

#diskominfokukar #iskominfoprovinsikaltim #forumbakohumaskaltim #kotabalikpapan #programgratispol #programjospol #strategikomunikasi #sinergiantarhumas #kadiskominfokaltim #asisten1pemprovkaltim

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Sumber : Pemprov Kaltim

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menjalankan Program Gratispol (Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat Tanpa Biaya) dengan transparan dan akuntabel. Komitmen ini ditegaskan dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) di Kantor Diskominfo Kaltim pada hari Rabu, 17 Juni 2025.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dasmiah menjelaskan bahwa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2025–2030 ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim, sekaligus mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing dalam era kompetitif. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim telah bekerja sama dengan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim serta melakukan verifikasi awal terhadap calon penerima beasiswa.

Dijelaskan oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur bahwa Pemprov Kaltim mencegah tumpang tindih penerima. Ditegaskan pentingnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pelaporan data mahasiswa yang belum mendapat beasiswa. “Evaluasi bulanan serta pengawasan ketat dari BPKP dan Inspektorat Wilayah juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol program ini. Masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan jika ada pungutan liar selama proses program berlangsung,” tegasnya. 

“Jika ditemukan oknum yang meminta biaya, segera laporkan. Kami akan tindak tegas. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan baik untuk membangun SDM Kaltim yang unggul dan siap bersaing secara nasional,” tegasnya. 

#gratispoltanpapungli #sdmkaltimunggul #kaltimberdaulat #beasiswagratispol #pendidikanuntukrakyat #bpkp #inspektorat #dinaspendidikan #perguruantingginegerikaltim #calonpenerimabeasiswa #birokesrakaltim #warunginformasietamkaltim #wiekdiskominfokaltim

Penulis/Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kecamatan Marangkayu menggelar Rapat Persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Rapat berlangsung di Kantor Kecamatan Marangkayu pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Rapat dipimpin Camat Marangkayu A. R. Ambo Dalle dan dihadiri Sekretaris Camat Rahmatang, perwakilan dari Polsek Marangkayu, Kasi Kesra Lili Herlina, Kepala UPTD Pendidikan, perwakilan dari Puskesmas, PMI, serta Perwakilan Desa di lingkungan Kecamatan Marangkayu.

Baca Juga : Lestarikan Lingkungan Laut, Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Bentuk POKMASWAS

Dalam sambutannya, Camat Ambo Dalle menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kesediaan seluruh pihak untuk berkontribusi dalam perencanaan kegiatan tersebut. “Hari ini kita berkumpul untuk membahas dan pembentukan panitia persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan bersedia untuk berkontribusi dalam acara ini,” ujarnya.

Camat Marangkayu juga menegaskan bahwa Peringatan Hari Kemerdekaan RI merupakan momen yang sangat penting sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. “Mari kita bekerja sama untuk menyukseskan acara ini agar berkesan bagi masyarakat kita. Saya berharap acara yang akan digelar dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Marangkayu dan dapat berlangsung meriah dan bermakna bagi Kita semua,” ujarnya. 

Rapat ini menjadi langkah awal dalam penyusunan agenda dan pembentukan panitia pelaksana kegiatan Peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025 di Kecamatan Marangkayu. Camat Marangkayu berharap semangat kolaboratif yang ditunjukkan dalam pertemuan tersebut dapat menghasilkan rangkaian acara yang menggugah semangat nasionalisme dan mempererat kebersamaan masyarakat di Kecamatan Marangkayu.

#kukarkab #kecamatanmarangkayu #kemerdekaanritahun2025 #17agustus #polsekmarangkayu #puskesmasmarangkayu #marangkayu #desamarangkayu #rapatpersiapan #peringatanhut kemerdekaanrike-80 #camatmarangkayu #uptd pendidikanmarangkayu pmimarangkayu #partisipasimasyarakat #nasionalisme

Penulis/Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Marangkayu menggelar kegiatan Sosialisasi Pendataan Potensi dan Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka Nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di SMKN 1 Marangkayu pada hari Rabu, 18 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat data keanggotaan serta mendorong tertib administrasi di lingkungan Gerakan Pramuka.

Baca Juga : Kasi Kesra Kecamatan Marangkayu: “Anak adalah Generasi Penerus Bangsa yang Berpotensi Menjadi Individu yang Cerdas, Kreatif, dan Berakhlak Mulia”

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Marangkayu A. R. Ambo Dalle dan para Pembina Pramuka dari berbagai Gugus Depan serta anggota Pramuka dari Kecamatan Marangkayu. Dalam sambutannya Camat Ambo Dalle menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan Pramuka di wilayah Kecamatan Marangkayu. Disampaikannya tentang pentingnya pendataan yang valid dan terintegrasi untuk menunjang berbagai program pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Baca Juga : UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Marangkayu Susun Matrix Peran Hasil, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Aktivasi Aplikasi E-Kinerja dan SIMPEG

“Kegiatan ini sangat strategis karena menjadi landasan dalam memperkuat struktur dan legalitas keanggotaan Pramuka. Dengan adanya KTA Nasional, setiap anggota dapat lebih mudah diidentifikasi dan dilibatkan dalam kegiatan di tingkat daerah hingga nasional,” ujarnya.

“Sosialisasi ini menjadi momentum bagi para Pembina dan anggota Pramuka untuk memahami pentingnya administrasi digital dan keabsahan identitas kepramukaan yang terintegrasi secara nasional. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh anggota Pramuka di Marangkayu dapat terdata dengan baik dan memperoleh KTA Nasional, sehingga semakin memperkuat eksistensi Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh dan berdaya saing,” pungkasnya. 

#kecamatanmarangkayu #pramuka #smkn1marangkayu #ktanasional #kwartirranting marangkayu #sosialisasipendataanpotensi #ktapramukanasional #tertibadministrasipramuka #camatmarangkayu #gugusdepanmarangkayu #datavalidterintegrasi #administrasidigital

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Wamenhan RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto membuka kegiatan Entry Meeting Satgas Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan pada hari Selasa, 17 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan RI, perwakilan Kementerian Keuangan, serta pejabat Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Dalam arahannya Wamenhan RI Donny Ermawan menekankan bahwa penataan administrasi dan pemanfaatan BMN memiliki peran strategis dalam peningkatan kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI. “Saat ini, pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi semakin penting bagi Pemerintah, termasuk Kemhan dan TNI. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, khususnya dalam hal pelaporan keuangan,” ujarnya.

Disampaikan bahwa pengelolaan BMN tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif semata, tetapi mencerminkan komitmen untuk menjaga dan mengamankan aset negara. “Penatausahaan BMN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab besar dalam mencatat, melaporkan, dan mengamankan seluruh aset negara yang berada di lingkungan Kemhan RI dan TNI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Diharapkan seluruh unit organisasi di lingkungan Kemhan RI dan TNI dapat terus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan serta pelaksanaan administrasi pemanfaatan BMN secara tertib dan profesional.

#kementerianpertahanan #wamenhanri #kemhantni #bmn2025 #tertibadministrasi #akuntabilitasbmn #pengelolaanbmn #transparansikeuangan #entrymeetingkemhanri

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Kementerian PU

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) Dody Hanggodo menegaskan urgensi pembangunan infrastruktur sumber daya air sebagai upaya strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam webinar “Air untuk Negeri” yang digelar secara daring pada Senin, 16 Juni 2025. Webinar tersebut diikuti sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dan Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih.

Menteri PU RI Dody Hanggodo menyampaikan bahwa air merupakan fondasi utama dalam mendukung swasembada pangan. Ditekankan bahwa pembangunan infrastruktur air harus disiapkan secara matang untuk menjawab tantangan urbanisasi serta perubahan iklim. “Infrastruktur sumber daya air yang kokoh adalah kunci menghadapi masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian air dan lingkungan. “Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjaga air sebagai warisan yang harus dijaga dan dikelola secara bersama,” ungkapnya.

Sedangkan Dirjen SDA Lilik Retno menjelaskan bahwa pengelolaan air menjadi kunci dalam mencapai kedaulatan pangan. “Dalam konteks pembangunan, air adalah tulang punggung swasembada pangan. Maka pengelolaan air harus menjadi prioritas nasional,” tegasnya. Disampaikan tantangan besar seperti ketimpangan distribusi air, dampak perubahan iklim, hingga konflik antarsektor dalam pemanfaatannya.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Saat ini, Kementerian PUPR RI tengah mengoptimalkan 665.485 hektare lahan pertanian di 14 provinsi sebagai langkah awal penguatan irigasi nasional.

Dirjen SDA Lilik Retno menargetkan peningkatan sawah fungsional beririgasi menjadi 62,37% pada 2029, dengan layanan irigasi berbasis waduk sebesar 16,57% serta efisiensi air mencapai 0,43 USD/m³. “Untuk mencapai hal tersebut, sangat penting kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM). Tak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, petani, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci,” tegasnya.

Sekretaris Kemenko Infrastruktur Ayodhia Kalake berharap dari webinar tersebut menghasilkan langkah nyata menuju tata kelola air yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#ketahananpangannasional #infrastruktursumberdayaair #manajemenairterpadu #swadayapangan2045 #kementerianpuprri

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Fotografer : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Tahun 2025–2029. Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong, pada hari Rabu, 18 Juni 2025. Kegiatan termerupakan langkah awal untuk menyusun strategi pengembangan ketenagakerjaan yang terarah dan responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia kerja di Kabupaten Kukar.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi wujud kolaborasi dalam menciptakan sinergi antarinstansi guna menyusun dokumen RTKD yang komprehensif dan implementatif.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kukar Sunggono menegaskan pentingnya RTKD sebagai fondasi kebijakan ketenagakerjaan. “Untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kukar, diperlukan perencanaan yang matang dan berbasis data untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. RTKD hadir sebagai solusi strategis untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga: Diskominfo Kukar Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi GCIO di Yogyakarta.

Lebih lanjut Sekda Sunggono menegaskan bahwa dokumen RTKD jangan hanya menjadi formalitas yang berhenti di meja birokrasi. “Saya minta dokumen RTKD ini tidak hanya menjadi dokumen yang disimpan di meja Kepala Dinas, Bagian Program, atau juga mungkin di kantor pusat. Dokumen ini adalah komitmen dan pemicu serta pemacu kita bersama untuk memastikan RTKD ini efektif dalam mendorong terciptanya lapangan kerja yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kukar,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi wujud komitmen Pemkab Kukar untuk menyusun perencanaan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif, sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan ketenagakerjaan masa depan dan menciptakan ekosistem kerja yang berdaya saing tinggi.

#sekdakukar #rtkd2025-2029 #tenagakerjakukar #lapangankerjaproduktif #sosialisasirtkd #kukarbisa #pemerintahkukar #ketenagakerjaanberdaya #kukarsejahtera #pengangguranturun #perencanaanadaptifinklusif

Penulis/Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Masyarakat Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan. Pembentukan organisasi tersebut berlangsung di Kantor Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu pada hari Selasa, 17 Juni 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Marangkayu A.R. Ambo Dalle, Kepala Desa Sebuntal Herman, serta masyarakat Desa Sebuntal.

Camat Marangkayu A.R. Ambo Dalle dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembentukan POKMASWAS. “Membentuk sebuah organisasi itu mudah, namun yang sulit adalah mempertahankannya. Lingkungan laut Marangkayu, khususnya di kawasan perairan Desa Sebuntal, sangat kaya akan potensi yang harus kita jaga. Saya bersyukur dan bangga atas munculnya sekelompok pemuda yang ingin membantu Pemerintah dalam mengawasi kegiatan perikanan di lingkungan Kecamatan Marangkayu,” ujarnya. 

Disampaikan bahwa dalam berorganisasi, tantangan terkait pendanaan seringkali muncul, terutama di era efisiensi saat ini. Oleh karena itu, Camat Marangkayu Ambo Dalle berharap POKMASWAS dapat bersifat sukarela dan mandiri dalam mencari solusi untuk menjalankan programnya. "Kita memiliki tugas mulia sebagai penjaga lingkungan laut, namun kita juga harus memikirkan keberlanjutan organisasi ini," ungkapnya.

Meskipun menyadari akan adanya berbagai tantangan ke depan, Camat Ambo Dalle menyatakan keyakinannya terhadap semangat dan komitmen anggota POKMASWAS Desa Sebuntal. 

Diungkapkan rasa bangganya dengan pembentukan organisasi tersebut. “Ini adalah kali pertama pembentukan organisasi di Desa Sebuntal yang diprakarsai oleh inisiatif masyarakat sendiri. Semoga pembentukan POKMASWAS menjadi langkah awal yang kuat dalam upaya pelestarian sumber daya kelautan Desa Sebuntal secara berkelanjutan,” harapnya. 

#kecamatanmarangkayu #pokmaswas #desasebuntal #organisasimasyarakat #dinasperikanan #kukar_kab #kelompokmasyarakatpengawas #pengawaslingkunganlaut