Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bekerja sama lebih erat dengan Kepala Daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal di daerah. DPRD diminta tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penganggaran, tetapi juga aktif mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga : Air Terjun Pesona Perjiwa, Destinasi Wisata Alam di Tenggarong Seberang

Hal itu disampaikan Mendagri Tito dalam acara pelantikan pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Menurut Mendagri RI Tito, selama ini pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu diharapkan DPRD agar lebih kreatif dan mencari terobosan baru untuk menggali potensi lokal yang bisa menjadi sumber PAD, seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan layanan publik.

“Pendapatan utama daerah berasal dari transfer pusat dan PAD. Ini 2 hal yang harus jadi fokus DPRD juga, bukan cuma sisi belanjanya saja,” ujarnya. Mendagri Tito menyoroti bahwa banyak DPRD masih berfokus pada pembahasan anggaran belanja, sementara upaya menaikkan pendapatan belum maksimal. Ditekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola layaknya rumah tangga yang sehat, dengan memastikan pendapatan lebih besar dari belanja.

Baca Juga : Inspektorat Daerah Evaluasi AKIP Diskominfo Kukar Tahun 2025

Dalam paparannya Mendagri RI Tito mencontohkan Kabupaten Badung dan Gianyar di Bali sebagai daerah yang sudah mandiri secara fiskal. “Badung itu PAD-nya sangat besar, sampai anggarannya hampir Rp10 triliun. Bahkan bisa bantu provinsinya juga,” ujarnya.

Mendagri RI Tito juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran. “Belanja daerah harus diarahkan ke sektor riil seperti pangan, logistik, dan hiburan yang bisa mendongkrak ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Tidak boleh terjadi, belanjanya lebih banyak, target belanja lebih banyak dari target pendapatan. Itu namanya defisit, kalau defisit biasanya akan menggunakan sisa tahun lalu, SiLPA, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau utang,” tandasnya.

Di akhir sambutan, Mendagri RI Tito mengapresiasi pelantikan pengurus baru ADKASI dan berharap selama 5 tahun ke depan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.

#kemendagri #mendagri #dprdri #pemerintahdaerah #pemerintahpusat #apbd #kemandirianfiskal #ekonomidaerah #peningkatanpad