Penulis/fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kukar dr. Waode Nuraida. menyampaikan rasa syukurnya atas antusiasme peserta yang hadir dalam edukasi kelas ibu hamil, Multiple Micronutrient Supplement (MMS) yang membahas pentingnya suplemen multivitamin yang diformulasikan khusus untuk ibu hamil guna menjamin kecukupan gizi ibu dan janinnya. Selain itu adalah edukasi tentang stop buang air besar sembarangan. 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Sehat Ibu Hamil yang serentak di laksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut  diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinkes Kukar) bersama Puskesmas Mangkurawang. Kegiatan ini  diikuti 26 orang ibu hamil dan berlangsung di Aula Pertemuan Kelurahan Loa Tebu pada hari Rabu, 25 Juni 2025. 

Baca juga: Kepala Subbag TU Puskesmas Mangkurawang Bdn. Ni Made Dwi Feriani: “Diperlukan Kolaborasi Lintas Sektor Untuk Dukung Kesehatan Ibu Hamil”

Plt. Kabid Kesmas Dinkes Kukar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut serentak dilaksanakan pada 32 puskesmas di 20 kecamatan, dengan 13 lokus prioritas. Terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, Kabid Kesmas Dinkes Kukar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan keberhasilan program kesehatan ibu dan anak.

“Kepedulian pada satu kehamilan berarti menyelamatkan lebih dari 1 nyawa. Karena itu, pemeriksaan kehamilan kini direkomendasikan minimal 6 kali selama masa kehamilan. Perlu Kami informasikan bahwa semua layanan tersebut termasuk USG dan laboratorium telah tersedia secara gratis di puskesmas,” jelasnya. 

Disampaikannya bahwa mulai tahun 2025, dalam pemeriksaan kesehatan, para ibu hamil cukup menunjukkan KTP atau KK, maka warga bisa mendapat layanan kesehatan gratis selama berdomisili minimal 6 bulan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dijelaskan lebih lanjut bahwa program ini juga memberikan dukungan aktivasi BPJS bagi ibu hamil yang menunggak, dengan syarat pelunasan tetap menjadi tanggung jawab pribadi.

Diharapkan ibu hamil bisa menjalani kehamilan dengan sehat dan melahirkan generasi yang tangguh serta berkualitas. “Kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari RT, lurah, PKK, hingga tokoh masyaraka, diharapkan untuk aktif terlibat dalam mendampingi para ibu hamil di lingkungan masing-masing. Kehamilan bukan sesuatu yang perlu disembunyikan, justru perlu dipantau secara rutin demi keselamatan ibu dan bayi,” tegasnya. 

Baca juga: Gerakan Sehat Ibu Hamil Digelar di Loa Tebu, Lurah Berharap Ibu Hamil dan Calon Ibu Rutin Periksa Kehamilan di Faskes Terdekat

“Saya mengingatkan pentingnya vaksinasi TT dan mendorong ibu hamil agar tak malu memeriksakan kehamilannya, berapapun jumlah anak yang dimiliki. Diharapkan gerakan ini dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kukar serta menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan tangguh,” harapnya.

Baca juga: Besok Dinkes Kukar Gelar Gerakan Serentak Bumil Sehat Kukar 2025, Dukung Ibu Hamil Lebih Sehat dan Bahagia

#gerakanbumilsehat #kesehatanibuankukarkita #periksakehamilansekarang #dinkeskukar #loaTebu  #puskesmasmangkurawang #generasisehatdimulaidariibu #bungasehat #puskesmaskukarkuat #pemeriksaanbumil #sehatbersama #ayocekkehamilan #germas

Penulis/fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Gerakan Sehat Ibu Hamil Serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan di Aula Pertemuan Kelurahan Loa Tebu pada hari Rabu, 25 Juni 2025. Kegiatan tersebut  diikuti 26 orang ibu hamil  dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu hamil sejak awal kehamilan. 

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinkes Kukar) bersama Puskesmas Mangkurawang sebagai bagian dari pelaksanakan program  nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). GERMAS dalah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. 

Lurah Loa Tebu Rahimmudin mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Sehat Ibu Hamil Serentak yang digelar di wilayahnya. Ditekankan bahwa kegiatan seperti ini perlu digiatkan untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil dan calon ibu agar rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas kesehatan terdekat. 

Diingatkan bahwa meskipun seluruh prosedur penanganan medis telah dijalankan secara optimal dalam kasus kematian ibu sebelumnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. “Saya berharap kegiatan serupa dapat meminimalkan risiko kejadian serupa di masa depan dan mengajak RT, LPM, PKK, serta karang taruna untuk berkolaborasi mendukung gerakan ini. Kesadaran dan partisipasi aktif dari ibu hamil sendiri menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” tuturnya.

Seorang ibu hamil warga Kelurahan Loa Tebu menyampaikan harapannya terkait kegiatan tersebut. "Sebagai ibu hamil, saya berharap mendapatkan lebih banyak pendampingan, pengertian, dan dukungan dari suami, keluarga, maupun lingkungan sekitar," ujarnya. Diharapkannya bayi yang dikandungnya dapat lahir dalam keadaan sehat walafiat. "Saya berharap para bumil yang hadir disini senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran hingga proses persalinan nanti," harapnya. 

#gerakansehatibuhamilserentak #kutaikartanegara #kelurahanloatebu #ibuhamil #jagakesehatanibuhamil #dinkeskukar #puskesmassmangkurawang #germas #budayahidupsehat #lurahloatebu #faskes #rt #lpm #pkk #karangtaruna #dukungankeluarga #dukunganlingkungan

Penulis/fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinkes Kukar) bersama Puskesmas Mangkurawang menyelenggarakan Gerakan Sehat Ibu Hamil Serentak. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang merupakan program nasional. GERMAS adalah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Kelurahan Loa Tebu pada hari Rabu, 25 Juni 2025 dan diikuti 26 orang ibu hamil. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu hamil sejak awal kehamilan. Kegiatan ini juga merupakan langkah strategis untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kelurahan Loa Tebu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kukar dr. Waode Nuraida, Perwakilan Puskesmas Mangukurawang, Perwakilan Pusban, Puskesos, perwakilan dari TP PKK Loa Tebu, Lurah Loa Tebu beserta jajaran. Turut hadir para Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para kader dari 7 Posyandu Balita dan 2 Posyandu Lansia, serta puluhan ibu hamil peserta kegiatan. Selain itu, tampak pula petugas Puskesmas Mangkurawang dan Puskesmas Pembantu Loa Tebu yang mendukung penuh jalannya acara.

Kepala Subbag Tata Usaha Puskesmas Mangkurawang Bdn. Ni Made Dwi Feriani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesehatan ibu hamil. Diungkapkan bahwa Kelurahan Loa Tebu dipilih sebagai lokasi pembukaan karena cakupan wilayahnya yang luas dan tingginya risiko kehamilan. Disampaikan terjadi 2 kasus kematian ibu hamil yang tercatat pada tahun 2024. 

Baca juga: Wamenko Polkam RI: “Kepala Daerah Harus Pahami Geopolitik, Hukum, dan HAM”

Dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan percepatan dari pertemuan ke-4 dari kelas ibu hamil tahun ini. Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan dampak nyata untuk menurunkan angka kematian ibu di wilayah kerja Puskesmas Mangkurawang.

“Pendampingan terhadap ibu hamil tidak bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan semata. Diperlukan peran serta keluarga dan lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan penuh kepada para ibu selama masa kehamilan hingga persalinan,” jelasnya.

#gerakansehatibuhamilserentak #puskesmasmangkurawang #gerakanmasyarakathidupsehat #gerakannasionalgermas #pedulikesehatanibuhamil #dinaskesehatankukar #budayahidupsehat #kelurahanloatebu #angkakematianibudananak #yankesdinkeskukar #pusbanloatebu #puskesos #tppkkloatebu #babinsa #bhabinkamtibmas #kaderposyandu #posyandubalita #posyandulansia #kolaborasilintassektor #kelasibuhamil #perankeluarga #peranlingkungan

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Kemendagri RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta memahami geopolitik nasional serta menerapkan kebijakan yang berpijak pada hukum dan hak asasi manusia (HAM), guna menyelaraskan langkah dengan visi-misi Presiden. Penekanan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang berlangsung pada hari Selasa, 24 Juni 2025 di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menurut Wamenko Polkam Lodewijk, pemahaman terhadap arah kebijakan Pemerintah Pusat akan memperkuat sinergi dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. “Ini harus in line. Dengan demikian capaian bisa bersinergi,” ujarnya. Disampaikan bahwa pembentukan 9 desk dan 1 satuan tugas oleh Kemenko Polkam RI bertujuan untuk mendukung stabilitas nasional. Desk yang dibentuk adalah Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba.

Selain itu, adalah Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring, dan Desk Koordinasi Keamanan Siber dan Perlindungan Data. Adapun satuan tugas yang dibentuk adalah Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme.

Diharapkan para Kepala Daerah dapat mendorong peningkatan investasi daerah guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Kita berharap investasi di daerah bisa ditingkatkan secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam setiap kebijakan daerah. “Mulai dari pembuatan keputusan hingga penyusunan peraturan, dan dalam mengambil keputusan, semua Kepala Daerah harus berperspektif HAM,” tegasnya. Ditambahkan bahwa PresidenRI Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap isu HAM yang tercermin dari pembentukan Kementerian HAM secara terpisah dalam Kabinet Merah Putih. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap HAM di Indonesia. 

#sinergipusatdaerah #kebijakanberbasisham #geopolitiknasional #kepaladaerahberkualitas #pembangunanberdimensiham #retretkepaladaerah2025

#prinsiphamdalamkebijakan

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar On Desk Survey dan Interview Manajamen Aset TIK. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu, 25 Juni 2025. 

Hadir dalam event tersebut Narsum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Digitama Yogyakarta Nanang Ruswianto, Staf Digitama Yogyakarta Mifta Hudin Amin, PTK BPKAD Kukar Yoga Jati Negara, ASN, PPPK, dan Tenaga Ahli Bidang Aptika dan Umtalpeg Diskominfo Kukar.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2499/Disbun-Provinsi-Kaltim-Dorong-Petani-Kakao-Naik-Kelas-Lewat-Sekolah-Lapang 

Narsum dari Digitama Yogyakarta Nanang Ruswianto dalam pemaparannya menyampaikan bahwa manajemen aset TIK merupakan fondasi penting dalam pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Daerah. Disampaikan bahwa komponen utama dalam IT Asset Management mencakup pelatihan kompetensi, dokumentasi, audit, dan review berkala, serta peningkatan berkelanjutan. 

“Jika sistem manajemen aset telah dibangun secara menyeluruh dan terstruktur, maka potensi permasalahan audit akan sangat kecil. Kunci utamanya adalah mendesain proses TIK agar dapat berjalan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ditegaskannya bahwa aset TIK tidak hanya terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup seluruh elemen teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem informasi pemerintah. Dijelaskannya bahwa strategi pengelolaan aset TIK perlu direncanakan secara matang, dimulai dari identifikasi kebutuhan, proses permintaan yang terdokumentasi, verifikasi terhadap spesifikasi dan dokumen saat menerima aset dari vendor, hingga pengelolaan selama masa pakai, termasuk pencatatan pemanfaatan serta proses penghapusan aset secara aman jika sudah tidak digunakan.

“Pengelolaan aset TIK juga harus berlandaskan pada regulasi dan kerangka hukum yang mendukung Transformasi Digital Nasional. Di antaranya adalah UU No. 59 Tahun 2024, PP No. 27 Tahun 2014 yang diperbarui dengan PP No. 28 Tahun 2020, serta Perpres No. 95 Tahun 2018 pasal 50 ayat 2 yang mengatur 4 proses penting dalam manajemen aset TIK, yakni perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan,” jelasnya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset TIK memiliki irisan proses yang perlu diintegrasikan. Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Kukar No. 3 Tahun 2019 yang mengatur 11 proses pengelolaan BMD.

Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak harus mendapatkan clearance dari OPD Pengelola TIK (rekomendasi) serta sesuai dengan Peta Rencana SPBE. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 pasal 50 ayat 4, PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 terkait tingkat maturitas manajemen aset TIK (dengan target minimal >2), serta Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pasal 38.

Diakhir rapat ditekankan pentingnya proses akhir dari manajemen aset, yakni penghapusan. “Proses ini dilakukan untuk memastikan pembukuan dan laporan aset tetap bersih dan akurat dengan menghapus aset yang sudah tidak berada dalam penguasaan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. 

Dari kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas Diskominfo Kukar dalam mengelola aset TIK secara profesional dan berstandar nasional, seiring dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital,” pungkasnya.

#spbediskominkokukar #indeksspbe #tik #aptika #digitamayogyakarta #transformasidigitalnasional #it #asettik #pemkabkukar #diskominfokukar #kukarkab_official

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Sumber: Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengimbau para Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari Senin, 24 Juni 2025.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Kopdeskel Merah Putih dirancang sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan sekaligus perpanjangan tangan Pemerintah di desa dalam penyaluran berbagai bantuan. Koperasi ini diharapkan mampu mengelola penyaluran bantuan Pemerintah, melaksanakan operasi pasar, serta menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, pupuk, gas, dan alat pertanian maupun perikanan.

Struktur Satgas Kopdeskel sudah terbentuk mulai dari pusat hingga daerah, dengan Menko Pangan sebagai Ketua Nasional, Gubernur di tingkat provinsi, dan Bupati/Wali Kota di tingkat kabupaten/kota. "Kebijakan harus matang, karena setiap keputusan punya dampak langsung pada rakyat," tegasnya. 

Menurutnya Kopdeskel Merah Putih bukan program bagi-bagi anggaran, melainkan didasarkan pada kegiatan usaha riil. “Setelah usaha terbentuk, barulah diberikan dukungan berupa pinjaman perbankan. Kalau pinjaman harus dibayar karena bukan hibah, tapi berbasis pada kegiatan ekonomi yang jelas,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menambahkan bahwa Pemerintah Daerah juga bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Alsintan untuk memperkuat kewirausahaan dan pertanian daerah. Skema ini menawarkan bunga rendah sekitar 6 persen dan dukungan bagi pengadaan alat dan mesin pertanian.

Dengan sinergi antar lembaga dan kesiapan daerah, Kopdeskel Merah Putih diharapkan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

#kopdeskelmerahputih #ekonomikerakyatan #panganuntukrakyat #koperasidesa #kur #alsintan #zulkiflihasan #ipdnjatinangor #sumedang2025

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bekal menghadapi tantangan nyata saat bertugas di lapangan.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan acara Launching, Sosialisasi, dan Afirmasi Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025 bagi Praja Utama Angkatan XXXII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari Senin, 23 Juni 2025.

Baca Juga : Besok Dinkes Kukar Gelar Gerakan Serentak Bumil Sehat Kukar 2025, Dukung Ibu Hamil Lebih Sehat dan Bahagia

Dalam sambutannya, Wamendagri RI Bima menyampaikan bahwa sertifikasi ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah awal penting untuk mengukur kesiapan para Praja sebelum masuk dunia kerja. Ia menegaskan bahwa para lulusan IPDN harus mampu menunjukkan dua hal utama di hadapan atasan dan masyarakat, yakni kompetensi dan karakter.

Menurutnya, penguasaan materi teknis pemerintahan memang penting, namun belum cukup. Tantangan sebenarnya justru muncul saat di lapangan dan harus mengambil keputusan yang kompleks. "Materi hanya dasar, tapi bagaimana mengembangkannya di lapangan, itu yang menentukan," katanya.

Sebagai contoh, Wamendagri RI Bima menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Walikota Bogor. Ia menghadapi tantangan besar dalam menangani kemacetan di kawasan Jembatan Otista, yang kala itu membuat Bogor masuk daftar kota termacet di dunia. Mengatasi masalah tersebut butuh perpaduan antara pemahaman teknis, sosial, dan koordinasi lintas sektor.

Ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan—mulai dari pembangunan, ekonomi masyarakat, keuangan daerah, hingga komunikasi politik dengan DPRD dan Forkopimda. “Kemampuan memahami teks itu penting, tapi kemampuan menerapkannya dqlam konteks lapangan jauh lebih krusial,” ujarnya.

Wamendagri RI Bima berharap para Praja mampu menjadikan sertifikasi ini sebagai batu loncatan untuk menjadi ASN yang profesional dan siap melayani masyarakat. Dikemukakan bahwa tantangan yang akan dihadapi tidak mudah, tapi bisa ditaklukkan dengan integritas dan kecakapan.

“Saya doakan uji sertifikasi kompetensi ini menjadi awal dari perjalanan Anda semua untuk menjadi pelayan warga terbaik,” tutupnya.

#kemendagri #wamendagri #asn #sertifikasikompetensiasn #aparatursipilnegara #pengabdiankepadamasyarakat #pelayananmasyarakat #ipdnjatinangor

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Infografis: Dinas Kesehatan Kukar

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinkes Kukar) akan menyelenggarakan kegiatan Gerakan Bumil Sehat Serentak Tahun 2025 pada Rabu, 25 Juni 2025, bertempat di Aula Pertemuan Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, mulai pukul 08.00 WITA. Kegiatan ini akan dilaksanakan serentak di 32 puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan, dengan 13 di antaranya merupakan lokus prioritas. Gerakan ini bertujuan untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting pada balita. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye nasional yang digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tema “Mari Dukung Ibu Hamil Lebih Sehat dan Bahagia.”

Kegiatan Gerakan Bumil Sehat yang akan dilaksanakan di Loa Tebu akan diikuti oleh berbagai elemen lintas sektor, meliputi tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, organisasi pemerintah, serta masyarakat umum. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup pemeriksaan kehamilan sesuai Standar Pelayanan 10T, edukasi kesehatan melalui talkshow, deklarasi komitmen dari para ibu hamil, serta pemberian apresiasi kepada peserta yang telah menjalani pemeriksaan kehamilan sesuai standar. Para peserta juga akan diajak membawa bekal sehat dan secara serentak mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sebagai simbol dukungan terhadap upaya menjaga kesehatan ibu dan janin.

Gerakan ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Dalam regulasi tersebut ditegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, di antaranya melalui pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama masa kehamilan, termasuk 2 kali pemeriksaan USG oleh dokter.

Plt. Kepala Dinkes Kukar Ns. Kusnandar menjelaskan bahwa pemeriksaan kehamilan mengacu pada standar pelayanan 10T yang mencakup berbagai aspek penting seperti pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, lingkar lengan atas untuk mendeteksi kekurangan energi kronis, serta pengukuran tinggi rahim guna memantau pertumbuhan janin. “Pemeriksaan juga meliputi deteksi letak dan denyut jantung janin, pemberian imunisasi Tetanus Toxoid, distribusi Tablet Tambah Darah minimal 90 hari, pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin dan hepatitis B, konseling kesehatan, hingga pemberian pengobatan jika ditemukan gangguan kesehatan yang membahayakan ibu maupun janin,” ujarnya. 

Disampaikan bahwa data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan dari 37,1 persen pada tahun 2013 menjadi 48,9 persen pada tahun 2018. “Hal ini menjadi salah satu faktor risiko utama terhadap tingginya AKI dan stunting pada anak. Oleh karena itu, edukasi gizi seimbang dan pemantauan berat badan ibu hamil juga menjadi bagian integral dalam kegiatan ini, guna mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan,” jelasnya. 

Disampaikan bahwa gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye digital dengan mengunggah konten kreatif bertema #BumilSehat di media sosial dalam bentuk konten berupa foto, video, puisi, atau ucapan dukungan untuk para ibu hamil, dengan menyertakan tagar #22kamisayangibu dan #aksigermas, serta menandai akun resmi Kementerian Kesehatan (@kemenkes_ri) dan Direktorat Promosi Kesehatan (@dit.promkes).

Plt. Kepala Dinkes Kukar Ns. Kusnandar berharap kegiatan tersebut dapat mendorong kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lintas sektor dalam mendukung ibu hamil agar lebih sehat dan bahagia. “Kita semua berharap ke depan kita mampu menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, serta prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Kurtanegara.”

#gerakanbumilsehat2025 #dukungibusehatbahagia #22kamisayangibu #aksigermas #germas #kutairawatbumil #kukarsehatsejahtera #dinkeskukar #puskesmas #gerakanserentak #turunkanangkakematianibu #turunkanangkakematianbayi #turunkanprevalensistunting

Penulis: Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Kemkomdigi RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan media yang menjunjung tinggi pluralisme, kesetaraan gender, serta keselamatan jurnalis perempuan dalam forum internasional di Paris, Prancis.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya, saat mewakili Indonesia dalam Sidang Biro ke-69 Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication (IPDC) yang diselenggarakan UNESCO pada Kamis, 19 Juni 2025 lalu.

Baca Juga : Disbun Provinsi Kaltim Dorong Petani Kakao Naik Kelas Lewat Sekolah Lapang

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi menyoroti kepedulian Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid terhadap isu-isu gender, khususnya menyangkut perlindungan jurnalis perempuan. “Menkomdigi RI Meutya Hafid adalah mantan jurnalis perempuan yang sangat peduli pada isu-isu gender terutama keselamatan dan perlindungan jurnalis perempuan,” ujarnya.

Lebih lanjut Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi menjelaskan bahwa Indonesia turut memperkuat komitmen tersebut melalui posisi strategis sebagai Wakil Ketua IPDC Regional IV Asia-Pasifik periode 2023–2027. Posisi ini memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan komunikasi dan informasi di kawasan, dalam kerangka UNESCO.

Sebagai Wakil Ketua, Indonesia berkontribusi dalam mengevaluasi dan meninjau puluhan proposal proyek sektor informasi dan media yang diajukan untuk pendanaan dari IPDC UNESCO. “Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan mengevaluasi 89 proposal proyek yang sudah dilaporkan ke Sekretariat IPDC pada 18 Mei 2025, ditambah 1 proposal susulan dari Mauritius,” jelasnya.

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi menekankan bahwa fokus utama evaluasi Indonesia adalah memastikan proyek-proyek yang terpilih selaras dengan prinsip kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis, termasuk mereka yang berasal dari komunitas adat dan kelompok rentan lainnya. “Indonesia perlu menyampaikan pandangan kritis atas proposal pembangunan media yang akan memperoleh pendanaan IPDC tahun 2025,” ujarnya.

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi berpendapat kehadiran aktif Indonesia dalam IPDC UNESCO merupakan wujud nyata dari kepemimpinan global di sektor komunikasi. “Ini mencerminkan komitmen kuat untuk memperjuangkan media yang inklusif, menjamin keselamatan jurnalis perempuan, dan memastikan suara negara berkembang turut menentukan arah kebijakan global,” pungkasnya.

#kemkomdigiri #komdigiri #ipdcunesco #dirjenkmpkemkomdigi #menkomdigi #mediapluralisme #kesetaraangender #keselamatanjurnalisperempuan #perlindunganjurnasilperempuan #kepemimpinanglobal #mediainklusif

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Sumber: Pemprov Kaltim

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) laksanakan peningkatkan kapasitas petani kakao dengan menggelar kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani Komoditas Kakao. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur yang berlangsung selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2025.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat keterampilan petani dalam menerapkan teknik budidaya kakao yang berkelanjutan dan produktif. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Muhammad Fahrozi, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Bidang Pengembangan Komoditi, yang mewakili Plt. Kepala Disbun Kaltim. “Pelatihan ini kami laksanakan agar pemahaman petani terkait budidaya kakao semakin mendalam dan benar, sehingga dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan,” ujarnya pada Senin, 23 Juni 2025.

Pelatihan dilakukan langsung di kebun dengan pendekatan praktik lapangan. Para peserta diperkenalkan pada konsep tanaman sehat, pentingnya pengamatan rutin, serta cara alami mengendalikan hama dengan memanfaatkan musuh alami. Fahrozi juga menekankan potensi besar pengembangan kakao di Kutai Timur yang memiliki luas lahan sekitar 1.161 hektare dengan produksi 765 ton per tahun. 

Meski demikian, tantangan masih dihadapi petani seperti harga pupuk yang tinggi, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan belum optimalnya teknik budidaya. “Teknologi tepat guna harus diperluas agar petani siap menghadapi tantangan tersebut. Sejak 2010, kami telah menyalurkan bantuan pengembangan kakao di Busang seluas 445 hektare,” jelasnya.

#petanikakaonaikkelas #sekolahlapangdisbun #kakaokaltim #disbunkaltim #kakao

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: PANRB RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI resmi menjalin sinergi untuk mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Kantor Kemnaker RI di Jakarta pada hari Senin, 23 Juni 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya konkret Pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendekatan pendidikan berbasis keterampilan. Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menyatakan, “Ini bukan hanya tentang penggunaan fasilitas, tapi soal pemberdayaan masyarakat lewat pendidikan yang aplikatif dan menjawab kebutuhan lapangan kerja. Ini lebih dari sekadar program, ini investasi sosial jangka panjang untuk Indonesia yang lebih setara,” tutup Yassierli.

Sementara itu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menambahkan bahwa implementasi awal Sekolah Rakyat telah berjalan di 100 lokasi dengan melibatkan sekitar 10.000 siswa. “Arahan Presiden RI jelas, yakni untuk akselerasi dan integrasi. Sekolah Rakyat bukan semata ruang kelas, tapi ruang pembentukan karakter dan keterampilan,” tegasnya.

“Kami tidak ingin lulusan Sekolah Rakyat hanya dapat ijazah. Mereka harus punya skill, bisa langsung kerja atau buka usaha. Itulah kenapa kita libatkan Kemnaker RI secara aktif,” ujarnya.

“Sekolah Rakyat diinisiasi sebagai solusi pendidikan berbasis gotong royong untuk masyarakat miskin ekstrem, dengan penekanan pada karakter, keterampilan, dan kesiapan kerja. Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan tidak hanya menjadi program sosial, tetapi investasi jangka panjang bagi terciptanya masyarakat yang lebih produktif dan mandiri,” tuturnya. 

Sebanyak 41 BLK milik Kemnaker RI telah disiapkan sebagai lokasi pelaksanaan tahap awal. Jumlah tersebut akan diperluas melalui kerja sama dengan UPTD dan dinas ketenagakerjaan daerah. Terdapat 2 agenda utama turut disusun, yakni penilaian kelayakan fasilitas oleh Kementerian PUPR dan penyusunan kurikulum berbasis keterampilan oleh Kemnaker RI dan Kemensos RI.

#sinergikemnakerkemensos #sekolahrakyat #blkuuntukbangsa #pendidikanberbasisketerampilan #transformasipendidikan #kolaborasilintaskementerian #sdmberkualitas #pendidikanberbasisgotongroyong #pendidikanuntukmasyarakatmiskin #pendidikankarakter #balailatihankerja #blk #kurikulumberbasisketerampilan #pendidikanatasikemiskinan #pemerataanpendidikan

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memperkuat kebijakan penanganan kerawanan pangan. Hal itu diwujudkan dengan penyusunan Direktori Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) tingkat desa dan kecamatan. Langkah ini menjadi tonggak penting untuk mendapatkan data akurat guna mendukung pengambilan kebijakan pangan dan gizi nasional yang lebih tajam dan terukur.

Hal tersebut disampaikan Direktur Kewaspadaan Pangan NFA Nita Yulianis saat membuka diskusi finalisasi di Depok, pada hari Jumat, 20 Juni 2025. Disampaikan bahwa direktori yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencapai 80 persen dan kini memasuki tahap reviu dan finalisasi bersama. “Reviu ini akan menghasilkan 38 buku direktori PoU tingkat kecamatan dan desa dan dijadwalkan akan dirilis pada Juli 2025,” ujarnya.

Data PoU Indonesia tahun 2024 tercatat 8,27%, membaik dari tahun sebelumnya sebesar 8,53%. Angka ini menjadi indikator penting untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi di berbagai wilayah Indonesia. Ditekankan bahwa upaya NFA tidak berhenti pada penyusunan data. 

Disampaikan bahwa kegiatan kewaspadaan pangan dilakukan melalui 3 program prioritas, termasuk penguatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP). Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan pangan melibatkan 17 provinsi dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi sisa pangan.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Ahmad Avenzora menyampaikan apresiasi dan inisiatif penyusunan data PoU hingga ke tingkat desa. “Ini merupakan inovasi penting. Sebelumnya PoU hanya disusun hingga tingkat kabupaten/kota. Kami mendukung agar data 2025 bisa disiapkan lebih awal dan dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Sejak tahun 2018, data PoU Indonesia telah memiliki metode standar global. Dengan demikiandata PoU Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara lain dan memperkuat posisi Indonesia dalam kebijakan pangan global.

Dengan adanya Buku Direktori Angka PoU Kecamatan dan Desa 2024, NFA berharap kebijakan pangan nasional dapat lebih akurat, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

#badanpangannasional #nationalfoodagency #nfa #direktoryprevalenceofundernourishment #pou #poukecamatandesa #kebijakanpangan #gizinasional #direkturkewaspadaanpangannfa #badanpusatstatistik #bps #reviupou #kewaspadaanpangan #sistemperingatandinikerawananpangandangizi #skpg #gerakanselamatkanpangan #gsp #ketahananpangan #datauntukaksi #direktoripou2024 #panganuntuksemua #cegahkerawananpangan #panganberkelanjutan #indonesiasehat #giziuntukbangsa #transformasipangan #aksipanganlokal