Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Forum Konsultasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tema Penyediaan InfrastrukturDasar, Konektivitas, dan Pengembangan SDM. Kegiatan tersebut berlangsung di Kopiral di kawasan Timbau Tenggarong, pada Selasa malam (16/2/22). 

Forum Konsultasi Publik tersebut dibuka Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dan diikuti kurang lebih 170  orang yang hadir secara daring dan luring. Unsur yang hadir dalam kegiatan tersebut dari DPRD Kukar, Seketaris Daerah, Unsur Forkopimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Pers, dan Asosiasi Kewirausahaan. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kaltim dan Bappenas RI.

Wabup Kukar Rendi Solihin dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Daerah siap dalam menyambut Ibukota Negara Baru (IKN) yang sebagian wilayahnya ada Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemkab Kukar menyampaikan  dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk  keberadaan IKN di Kukar dan menjadi mitra pembangunan IKN. Diharapkannya keterlibatan peran pihak swasta sebagai mitra pembangunan infrastruktur, nantinya tidak hanya pada kawasan IKN semata, namun beriringan dengan daerah sekitar untuk pemerataan pembangunan daerah. 

“Dengan demikian pembangunan suatu negara akan lebih menekankan pada pembangunan kewilayahan dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai pendorong kegiatan perekonomian daerah yang lebih tangguh, melalui penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing.  Untuk itu kesiapan kualitas sumber daya manusia, terutama pada fasilitas dan kualitas tenaga kerja harus disiapkan secara gradual, terarah dan berkesinambungan dalam menunjang pembangunan SDM di Kukar. Oleh karena itu dorongan yang harus  dilakukan adalah dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan angkatan kerja yang seiring dengan potensi ekonomi yang dikembangkan,” ujar Wabup Kukar.

Wabup Rendi Sholihin menekankan bahwa Kabupaten Kukar harus berbenah diri,  apalagi  sudah ditetapkan sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru. “Maka berbagai  sektor harus disiapkan dengan matang. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di daerah. Berbagai sektor mulai sekarang harus dipersiapkan, salah satunya pada bidang ketenagakerjaan," tegasnya.

Disampaikan Wabup Rendi Solihin bahwa penguatan dan pengembangan sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan yang diikuti sektor sekunder seperti industri pengolahan, harus dapat diprogram selaras dengan lembaga-lembaga pendidikan formal maupun nonformal untuk penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

“Kabupaten Kukar memiliki kekuatan pada sektor pertambangan dan penggalian yang sangat rentan dengan dinamika perekonomian Global yang tidak selalu berjalan positif.  Sektor ekonomi merupakan strategi dalam proses pembangunan yang akan tercapai dalam jangka panjang. Target kita bukan hanya masalah pergeseran struktur ekonomi, namun bagaimana kita meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam pengembangan sumber daya manusia,” pungkas Wabup Rendi Solihin.

Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sukses melakukan ekspor lidi nipah ke India, Desember tahun lalu. Ekspor tersebut merupakan pengiriman perdana lidi nipah asal Kaltim ke luar negeri.

Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Mura Jawa yang merupakan mantan Lurah Muara Kembang Muhamad Ramli saat ditemui hari Senin (14/2/22) di kantornya mengatakan bahwa lidi nipah yang dihasilkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) Sinar Nilam dari  Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa berhasil menembus pasar ekspor internasional ke India. Ekspor perdana sebanyak 1 kontainer bernilai US$ 408.000.

Pada tahun 2022 ini mereka akan kembali mengirim lidi Nipah ke India dan Pakistan. Muhamad Ramli mengemukakan, peluang ekspor lidi nipah masih sangat besar. Disampaikannya permintaan kebututuhan lidi dari negara lain masih cukup besar. “Sekarang ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Muara Kembang punya penghasilan tambahan,” ujarnya.

Muhamad Ramli  mengatakan ekspor lidi dari pohon nipah dan kelapa sawit ke India tersebut diharap menjadi langkah awal memacu ekonomi daerah Kelurahan Muara Kembang. Masyarakat perajin menjual lidi nipah yang sudah dikeringkan ke Kelompok UKM Sinar Nilam . Kemudian kelompok UKM  mengumpulkan dan disetor ke eksportir yang sudah melakukan perjanjian kerja sama.

Pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi Jabatan Tinggi Pratama (JTP) adalah bagian dari  penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang modern, berintegritas dan melayani sebagai wujud amanat reformasi birokrasi.  Pemerintah Kabupaten Kukar secara konsisten melaksanakan amanat peraturan dan perundang-undangan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui pelaksanaan seleksi terbuka. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah siang tadi, Jumat (11/2/22) di Gedung Serba Guna Kompleks Kantor Bupati Kukar dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Kinerja ASN dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan BKPSDM Kukar.

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa seleksi terbuka JTP dilaksanakan untuk memunculkan sosok pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri. Hal itu merupakan salah satu upaya strategis  untuk menjalankan visi-misi Kukar Idaman (Inovatif, Berdaya Saing, dan Mandiri) yang menjadi program Bupati dan Wakil Bupati Kukar. 

"Hal yang sangat mendasar dan kita belum berhasil melakukannya adalah mengubah  pola pikir dan budaya kerja. Itu memang sulit, karenanya saya berharap materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat terus terpatri di pikiran kita semua. Kita akan melakukan perubahan secara totalitas berkaitan dengan pola pikir dan budaya kerja. Kita tahu bersama, perubahan itu memang sulit,  dan belum bisa mencapai hasil maksimal dalam awal melakukannya," ungkap Bupati Kukar. 

Disampaikan Bupati Edi Damansyah bahwa proses seleksi terbuka JTP akan memberikan kesempatan kepada kandidat yang memiliki talenta terbaik untuk menjadi calon-calon pimpinan terbaik, dan pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kinerja OPD.

Dijelaskannya bahwa pelaksanaan Seleksi Terbuka JTP melibatkan berbagai mitra lembaga, selain Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai penyelenggara.  Terdapat  Panitia Seleksi dari unsur akademisi, praktisi pengembangan SDM dan unsur birokrasi. Secara keseluruhan semua proses seleksi terbuka harus mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal tersebut untuk menjamin semua tahapan dilaksanakan sesuai peraturan dan standar yang telah ditetapkan.

Bupati Edi Damansyah berharap, "Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita  diberikan hidayah, tetap semangat,  jangan kendur. Kita akan melakukan perubahan- perubahan. Walaupun itu sulit, tapi kita bisa !" pungkasnya.

Guna mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional,  BKPSDM Kukar menggelar Sosialisasi Kinerja Aparatur Sipil Negara. Kegiatan bertempat di Gedung Serbaguna Kompleks Kantor Bupati Kukar pagi tadi hingga pukul 11 siang,  Jumat(11/2/22). 

Kegiatan yang berlangsung luring dan daring tersebut menampilkan pembicara / nara sumber Komisioner Bidang Pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Komisi Aparatur Sipil Negara dari Bappenas RI Dr. Rudianto Sumarwono. Sekda Kukar Sunggono bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah, Seketaris Daerah Sunggono, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat, Kepala BKPSDM Rahmadi, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural ataupun fungsional baik yang hadir offline ataupun online.  

Dalam kegiatan tersebut Komisioner ASN Rudianto Sumarwono menyajikan paparan panjangnya berkaitan dengan format perampingan birokrasi yang sedang terjadi dan berbagai kelebihan-kelebihannya dan perbandingannya dengan format negara lain di sekitar Indonesia. Disampaikan tentang pentingnya Pemda berorientasi pada penyelesaian masalah aktual dan upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD. Disampaikannya contoh Kabupaten Banyuwangi yang telah revolusioner mengubah dirinya dari Kabupaten termiskin di Jawa Timur, menjadi kabupaten surplus dan menjadi acuan kabupaten / kota di Indonesia. 

Dalam sambutannya Bupati Edi Damansyah memberikan apresiasi dan terima kasih Dr. Rudianto Sumarwono yang telah berkenan hadir menyampaikan pencerahan kepada ASN baik di kalangan jajaran Pejabat Tinggi Pratama, Koordinator dan Sub Koordinator di Kukar. Bupati Kukar berharap kehadiran Komisioner ASN bisa memberikan pencerahan kepada banyak pihak sehingga bisa melaksanakan tugas untuk mewujudkan RPJMD melalui Renstra organisasi perangkat daerah bisa tercapai.

Bupati Edi Damansyah menyampaikan  visi Kukar Idaman adalah mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Disampaikannya bahwa ukuran sejahtera tidak terlalu banyak variabel dan sangat simpel, yaitu kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan kesehatan pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. 

"Bahagia batasannya adalah kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong, berlandaskan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ukuran - ukurannya juga sangat jelas.  Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 5 misi yang kami sebut menjadi fokus jadi yang pertama sini kita ingin fokus memantapkan demokrasi yang bersih, efektif, dan efisien". ujar Bupati.

Bupati menjelaskan 5 misi Kukar Idaman yakni, pertama,  memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani. Kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya. Ketiga, memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Keempat,  meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah. Kelima, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.   

Dijelaskannya bahwa 5 fokus yang sudah ditetapkan dalam misi Kukar Idaman tersebut juga sudah diturunkan ke dalam rencana strategis organisasi perangkat daerah. 

Dalam proses perampingan organisasi  dan penyetaraan jabatan di dalam birokrasi Pemerintah Daerah, Bupati Kukar Edi Damansyah memahami betapa sulitnya ASN Kukar menjalani perubahan yang ada saat ini. Dihadapan seluruh  pejabat yang hadir secara offline dan online diyakinkannya, "Perubahan itu sulit, tapi bisa !

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Pembinaan Statistik Sektoral.  Kegiaatan tersebut dimulai hari ini Kamis (10/2/22) dan berlangsung selama 2 hari bertempat di Ruang Rapat BPS Provinsi Kaltim. 

Hadir dalam kegiatan tersebut BPS Kabupaten Kutai Timur, BPS Kutai Barat, BPS Berau,  Diskominfo Bidang Statistik  Kutai Kartanegara, Diskominfo Kutai Timur, Diskominfo Kutai Barat,  Diskominfo Mahakam Ulu, dan Baplitbang Berau, Baplitbang Mahakam Ulu, Baplitbang Penajam Paser Utara. Dalam acara tersebut Diskominfo Kutai Kartanegara diwakili oleh Dewi Mayasari, Sudarman , Dahlansyah ,dan Ardiansyah.

Kepala BPS Provinsi Kaltim Nur Wahid menyampaikan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan pembinaan tersebut adalah  untuk meningkatkan pemahaman unsur pejabat teknis yang mengelola data dan informasi di  dalam Implementasi Forum Data/ Focus Group Discusion (FGD). 

Ditekankannya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data dan Badan Pusat Statistik sebagai Pembina dan penyedia official statistics harus dapat memberikan data yang betul-betul memotret fakta di lapangan secara objektif dan akurat dengan metodologi yang sudah baku.  

Hal tersebut  harus sesuai dengan standard internasional untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jika tidak sesuai standard, maka menjadi warning untuk segera melakukan perbaikan agar tujuan pembangunan dapat tercapai karena perlu disadari bahwa betapa sulit dan mahalnya pengumpulan data.

Kepala BPS Provinsi Kaltim Nur Wahid mengatakan bahwa dalam Program Satu Data Indonesia terdapat 3 peran, pertama  BPS sebagai Pembina Data, kemudian Bappeda sebagai Pengelola Data, terakhir  Dinas Kominfo sebagai Wali Data dan keempat  OPD sebagai Produsen Data. 

"Setiap produsen data minimal menghasilkan satu data yang memiliki  kontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama OPD. Oleh karena itu peran Bappeda dan Kominfo tidak bisa dipisahkan," tegasnya.

Sehubungan belum terpenuhinya jumlah pelamar pada formasi jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 02/Pansel-JPTP/Kab.Kukar/2/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini diumumkan bahwa waktu pendaftaran secara online yang semula berakhir pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 diperpanjang sampai dengan hariJumat tanggal 11 Februari 2022 Jam 16.00 Wita khusus untuk jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,sehingga jadwal pelaksanaan seleksi terbuka menjadi:

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen. Pol. Drs. Imam Sugianto M.Si., membuka Pendidikan Pembentukan(Diktuk) Bintara Polri gelombang satu tahun 2022 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kaltim di lapangan upacara SPN Desa Jonggon Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari ini,  Selasa (8/2/22).

Kapolda Kaltim Irjen Pol.Drs Imam Sugianto dalam sambutan mengucapkan selamat kepada calon Bintara Polri yang dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri serentak di Sekolah Polisi ini

“Keberhasilan ini tidak lepas dari perjuangan saudara yang disertai doa dan dukungan orang tua dan keluarga. Oleh karena itu, wujudkan rasa syukur melalui komitmen untuk melaksanakan pendidikan dengan penuh semangat, kesungguhan dan Integritas,” 

“Tingkat kepercayaan rakyat terhadap Polisi harus tinggi. Karenanya harus dipersiapkan SDM Polri agar lebih unggul, kompetitif, kreatif, dan inovatif, dan pendidikan adalah aspek penting dalam pembangunan SDM Polri, ” jelas Kapolda Kaltim. 

Bupati Kukar saat menghadiri acara tersebut mengatakan bahwa pembangunan sekolah polisi negara ( SPN) sudah rampung pembangunannya dan dimulainya pendidikan di tahun 2022. Pembangunan SPN  ini hasil dari gotong royong antara pemerintah kabupaten / kota dan provinsi  Kaltim 

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan dengan keberadaannya SPN akan memberikan dampak dorongan ekonomi bagi masyarakat lokal  khususnya Desa Margahayu Kabupaten Kukar.

"Saat ini sudah ada kerjasama dengan Kepala Desa Margahayu. Kemarin sudah ada laporan dari Kepala Desa Margahayu kepada saya, bahwa  pakaian siswa SPN semua dikerjakan oleh PKK Desa Margahayu. Begitu juga kebutuhan sayur mayur dan daging untuk kebutuhan calon bintara ini. Keberadaan SPN di Desa Jonggon  memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat setempat," ujar Bupati Kukar.

Bupati Kukar berharap kawasan desa jonggon ini nantinya bisa menjadi kawasan pengembangan baru untuk pertumbuhan ekonomi karena dari sini untuk ke titik nol dari Ibu Kota Negara Baru(IKN) itu kurang lebih 80 kilo meter.  Dengan demikian Desa Jonggon bisa menjadi kawasan baru untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kawasan baru di Kabupaten Kukar.

Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesra Ahmad Taufik Hidayat bersama Rektor Unikarta Ince Raden melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Rehab Gedung Kampus UNIKARTA. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rektorat Unikarta, di Jalan Gunung Kombeng, Tenggarong pada hari ini, Senin (6/2/22). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kukar Abdul Rashid, Sekretaris DPRD Kukar M. Ridha Darmawan, Rektor Unikarta Ince Raden, Asisten 1 Bidang Pembangunan dan Kesra Ahmad Taufik Hidayat, dan para pejabat kampus Unikarta. 

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dalam sambutan yang dibacakan Asisten 1 Bidang Pembangunan dan Kesra Ahmad Taufik Hidayat menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, terdapat tiga fungsi utama dari institusi pendidikan. Salah satunya adalah mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian institusi Pendidikan akan mampu mencetak calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang produktif, kompetitif, inovatif, visioner berdaya saing melalui pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi

Bupati berharap agar kalangan akademisi untuk terus berinovasi dan responsif terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Diharapkan kalangan akademisi dapat menyinergikan semua potensi yang dimiliki kampus dengan teman dan saudara yang sama-sama menginginkan kemajuan dan kebaikan bagi terciptanya sistem pendidikan yang berkualitas. 

Ketua DPRD Kukar Abdul Rashid menyampaikan bahwa pengembangan kampus tidak menutup kemungkinan untuk  melibatkan pihak swasta yang ada di Kutai Kartanegara  sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab untuk upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara Rektor Unikarta Ince Raden dalam sambutannya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Kukar dan  DPRD Kukar yang memiliki perhatian khusus untuk pengembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. “Kehadiran Pemerintah Daerah dan DPRD tentunya memiliki nilai lebih. Saya percaya bahwa sumber daya manusia yang ada dapat memberikan kontribusi bagi daerah untuk bersama-sama bersinergi satu dengan yang lain agar dunia pendidikan bisa terjaga,” pungkasnya.

Seketaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Solihin resmi menutup kegiatan workshop statistik sektoral dan pembekalan statistisi dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 2 - 5 Februari tahun 2022 di Hotel Harris Samarinda Kaltim, dan ditutup pada hari ini, Sabtu (5/2/22).

Dihari terakhir workshop menghadirkan narasumber Analis SDM Aparatur Ahli Madya dari BPS Provinsi Kaltim Ardiansysh yang menyampaikan materi tentang petunjuk teknis pengangkatan dan pengajuan angka kredit fungsional statistisi.

Ardiansyah menjelaskan definisi jabatan fungsional statistisi, yakni PNS yang mempunyai ruang lingkup kerja, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik. Kegiatan statistik merupakan kegiatan penyediaan data, analisis, dan pengembangan informasi statistik.

Dijelaskannya tentang tingkatan statistisi. Jabatan Fungsional Statistisi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan statistik. Statistisi Terampil adalah Statistisi dengan kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang statistik.

Sedangkan Statistisi Ahli adalah Statistisi dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang statistik.

Seketaris Diskominfo Kukar Solihin mengatakan, Kominfo Kukar telah memiliki kewenangan sebagai Wali Data statistik sektoral dan bekerjasama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) daerah. Kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Peningkatan Peran Diskominfo sebagai Wali Data memang menjadi hal yang utama, dan salah satu nya yang akan terus kami tingkatkan mulai SDM pengelola statistik sektoral agar data yang di hasilkan berkualitas. Langkah yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualifikasi dengan memberikan pelatihan kepada pengelola statistik sektoral baik untuk Wali Data maupun Wali Data Pendukung dan Produsen Data,” ucapnya. 

Kegiatan penutupan Workshop tersebut dihadiri Plt.Kepala BPS Provinsi Kaltim Nur Wahid, Kepala BPS Kabupaten Kukar Sri Sis Sugianto, Staf Ahli Madya , Edi Waryono Wembri Suska, Marinda Dama Prianto

Prakom Ahli Madya Gandi Wilyanto, dan Prakom Madya Khairul Anwar.

Workhshop Statistik Sektoral untuk peningkatan mutu statistik  daerah yang terintegrasi  dan pembekalan statistisi hari ini memasuki hari kedua. Workshop dan pembekalan tersebut digelar mulai 2-5 Februari 2022 di Hotel Harris Samarinda.  

PPTK kegiatan tersebut Sudarman mengatakan bahwa kegiatan workshop dan pembekalan tersebut untuk mengetahui peran penting data statistik dalam perencanaan pembangunan yang terarah. Diharapkan data-data statistik sektoral yang diproduksi Diskominfo Kabupaten Kukar tahun 2022 dapat  divalidasi dan disampaikan kepada stakeholders. 

Sementara  Ir.Achmad Zaini selaku narasumber mengatakan bahwa data statistik sektoral merupakan dasar pengambilan kebijakan dan menyusun perencanaan di berbagai bidang pembangunan. Melalui data-data statistik yang tersaji secara lengkap akan diperoleh gambaran representative mengenai sejauh mana kemajuan pembangunan di daerah.

Disampaikannya bahwa data statistik merupakan kompilasi data sektoral yang berasal dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD. Karenanya data dan informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai perubahan yang terjadi di setiap sektor kehidupan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan, ataupun evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Ditekankannya bahwa Peran Diskominfo menjadi sangat penting karena fungsinya sebagai wali data dalam Program Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab terhadap kualitas statistik sektoral yang dihasilkan instansi produsen data statistik sektoral. 

“Sebagaimana kita pahami, kebutuhan data statistik mutlak diperlukan dalam penyusunan suatu rencana kegiatan termasuk program pembangunan. Tanpa sajian data yang akurat pelaksanaan pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan, dan bahkan menghadapi berbagai hambatan yang serius,” tuturnya.

Selain menggencarkan vaksinasi Covid-19 untuk para pelajar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) juga menggalakkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster bagi masyarakat.

Seperti yang dilaksanakan Dinkes Kukar di Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Kamis (03/02/22) mulai pukul 8 - 13 wita. Dinkes Kukar melibatkan para petugas Puskesmas Rapak Mahang untuk pelaksanaan vaksinasi booster jenis Pfizer.

Menurut Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kukar Supriyadi, kegiatan vaksinasi booster jenis Pfizer ini digelar selama 2 hari mulai hari ini hingga Jumat (04/02/2022) besok.

"Sasaran kita adalah ASN yang ada di Sekretariat Daerah. Namun tidak menutup kemungkinan OPD di sekitar sini atau masyarakat lainnya bisa kita vaksin," katanya.

Untuk kegiatan vaksinasi selama 2 hari ini, lanjut Supriyadi, Dinkes Kukar menyiapkan 950 dosis vaksin Covid-19 jenis Pfizer. "Untuk hari ini kita siapkan 600 dosis, sedangkan sisanya 350 dosis untuk besok," jelasnya.

Meski menyiapkan vaksinasi untuk booster, tambahnya, Dinkes Kukar juga melayani para pegawai atau masyarakat yang belum pernah vaksin dosis pertama atau kedua untuk divaksin.

Untuk mendapatkan vaksin booster jenis Pfizer ini, persyaratannya pun sangat mudah. Selain telah berusia 18 tahun ke atas, warga tersebut telah mendapatkan vaksinasi primer dosis 1 dan 2 jenis Sinovac atau Astra Zeneca minimal 6 bulan lalu.

Peserta vaksinasi cukup datang ke Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar dengan membawa fotokopi KTP atau Kartu Keluarga. Peserta vaksinasi baik ASN ataupun warga terlebih dahulu mengisi formulir di meja pendaftaran, kemudian dilakukan screening dengan menjalani pemeriksaan tensi darah dan saturasi oksigen, kemudian dilayani untuk mendapatkan vaksinasi booster jenis Pfizer jika dinyatakan layak oleh petugas screening. Setelah itu dilakukan pengukuran berat badan, pengukuran gula darah, dan lingkar perut.

Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara menggelar Workshop Statistik  Sektoral dan Pembekalan Statistisi dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi. Wokshop  diikuti 10 orang pejabat dan staf Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kukar selama 4 hari mulai tanggal 2 hingga 5 Februari  2022.

Workshop dan pembekalan tersebut dibuka Kepala Dinas Kominfo Kukar Dafip Haryanto di Hotel Harris Samarinda siang tadi, Kamis (2/2/22). Dalam sambutannya Kepala Dinas Kominfo Kukar Dafip Haryanto mengatakan bahwa di tahun 2021 antara BPS dan Diskominfo Kukar sudah terjalin kerja sama.  

"Melalui workshop ini agar saya berharap  peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang statistik lebih maju. Dalam kaitannya dengan Program Satu Data Indonesia, posisi Diskominfo sebagai wali data tentunya harus  diikuti dengan peningkatan kemampuan SDM untuk dapat melaksanakan pekerjaan.  Saya berterima kasih kepada BPS Provinsi Kaltim yang sudah membantu pelaksanaan workshop dan pembekalan ini," ujar Kadis Kominfo Kukar.

Diharapkannya workshop berikutnya bisa  melibatkan semua bidang yang ada di Diskominfo Kukar. Dijelaskannya bahwa pekerjaan di Diskominfo saling terkait dan lintas bidang. Perlu keterlibatan bidang lain misalnya penggunaan aplikasi untuk memfasilitasi statistik sektoral di aplikasi open data.

Plt. Kepala BPS Kaltim Ir. Nurwahid mengatakan, "Adanya tata kelola data dalam pemerintahan, bertujuan untuk dapat menciptakan data yang akurat, terupdate, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan atau  interoperabilitas."

Data-data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. "Dengan Satu Data Indonesia (SDI) dapat menganalisa lebih lanjut. Kunci sukses implementasi SDI adalah dengan menjalankan kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder tingkat Pemerintah Pusat dan juga Daerah.  Selain itu perlu juga adanya pengawalan implementasi yang ketat pada tingkat nasional oleh pemerintah dan juga masyarakat," ungkapnya.

Ditegaskannya bahwa SDI merupakan kebijakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data. "Satu Data Statistik Sektoral memberikan panduan kepada pengelola data dari masing-masing SKPD dalam melaksanakan tugasnya mengiput data sektoral masing-masing di aplikasi yang disiapkan."

"Keberhasilan pembangunan daerah memiliki indikator antara lain kondisi data statistik sektoral yang merupakan acuan pengambilan kebijakan dalam pembangunan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Plt. Kepala BPS Kaltim Ir. Nurwahid meminta agar peserta workshop dan pembekalan menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan narasumber dengan baik untuk mewujudkan Satu Data Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Workshop dan pembekalan tersebut  menghadirkan narasumber diantaranya Plt. Kepala BPS Provinsi Kaltim Ir.Nurwahid,  Ir.Achmad Zainul, M.S., Wembri Suska, SST, M.Si., Dr Yusniar Juliana, Ir. Sri Sis Sugiyanto, Gandi Wilyanto, S.ST, Khairil Anwar, M.Si., Marinda Dama Prianto, S.Si., dan Ardiansyah, SH, MM.