Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Kemenlu RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) menggelar forum bertajuk “Advancing the Law of the Sea: Addressing Climate Change and Marine Biodiversity Challenges” di Jakarta pada hari Jumat, 9 Mei 2025. Acara ini bertujuan memperkuat respons kebijakan hukum laut nasional terhadap perkembangan hukum internasional terkini, khususnya terkait perubahan iklim dan keanekaragaman hayati laut.

Baca Juga : Targetkan Sertifikasi 100 Aset per Tahun, Pemkab Kukar Perkuat Sinergi dengan BPN

Kegiatan tersebut berlangsung dalam 2 sesi panel. Panel pertama menghadirkan Presiden Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut/ International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dengan narasumber Y.M. Hakim Tomas H. Heidar dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno yang membahas Advisory Opinion ITLOS tentang perubahan iklim yang diterbitkan pada Mei 2024. Panel kedua menggali implementasi Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement) bersama akademisi dan perwakilan kementerian teknis.

Baca Juga : Bupati Kukar Resmikan 2 Posyandu di Sebulu Ilir

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menelaah dampak Advisory Opinion dan BBNJ Agreement terhadap kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Diskusi menyoroti interpretasi hukum terhadap pencemaran laut akibat perubahan iklim, serta penyesuaian hukum domestik dan kelembagaan dalam menyambut Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction atau yang dilebih dikenal BBNJ Agreement.

Sejumlah tokoh dari kalangan pembuat kebijakan, pakar hukum laut, akademisi, serta pemangku kepentingan lintas sektor turut hadir dalam kegiatan ini, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sekaligus memperkaya arah penyusunan hukum laut nasional yang adaptif dan berkelanjutan.

Kementerian Luar Negeri juga mengumumkan pencalonan dua akademisi terkemuka Prof. Eddy Pratomo sebagai calon hakim ITLOS periode 2026–2035 dan Prof. Hikmahanto Juwana sebagai calon anggota International Law Commission (ILC) untuk masa jabatan 2028–2032.

Pemilihan hakim ITLOS akan digelar pada Juni 2026 dalam pertemuan negara-negara anggota UNCLOS di New York, sedangkan pemilihan anggota ILC dijadwalkan pada November 2027 di Sidang Majelis Umum PBB. Pencalonan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung pengembangan hukum internasional serta memperkuat kontribusi terhadap perdamaian global sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

#lawofthesea #climateandoceans

#bbnjagreement #unclos1982

#marinebiodiversity #climatejusticeatsea

#hukumlautindonesia #indonesiamariti

#kebijakanlautnasional