Persatuan Squash Indonesia (PSI) Kutai Kartanegara menggelar Kejuaran Kabupaten (Kejurkab) selama tiga hari mulai hari ini, jumat 15 hingga 17 Oktober 2021.
Kejurkab yang diselenggarakan di lapangan squash Stadion Rondong Demang Tenggarong.

Pembukaan Kejurkab cabor Squash di Tenggarong ini dibuka ditandai dengan pemukulan bola oleh Ketua Umum Pengrov Persatuan Squash Indonesia Kalimantan Timur Seno Aji didampingi Ketua Koni Kukar Rahman dan Ketua Pengurus Cabang Squash Kukar Maizara Dewi Utomo.

Ketua Cabang Squash Kukar, Maizara Dewi Utomo menyampaikan Kejurkab kali ini diikuti 39 peserta yang merupakan atlet Kukar mulai dari usia anak-anak 8 tahun hingga di atas 19 tahun, dan ada satu kelas yang dibuka untuk persiapan kejurnas nanti.

Dikatakan oleh Ketua Cabang Squash Kukar bahwa Kejurkab kali ini adalah ajang seleksi Kabupaten dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur dan persiapan untuk menghadapi Kejuaraan Nasional.

Disampaikannya bahwa PSI Kukar telah mengundang Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Kaltim untuk melakukan pertandingan bersama. Maizara berharap dari Kejurkab dapat melihat dan menilai kualitas perkembangan atlet cabor squash Kukar dalam menghadapi Porprov 2022 kelak.

“Saya berpesan kepada pelatih bahwa kita tidak hanya mengejar poin, tapi harus ditekankan attitude atlet supaya bisa bertanding sportif, karena menang itu bonus,” ungkapnya.

Ketua KONI Kukar, Rahman menyampaikan bahwa Kejurkab Squash kali ini merupakan yang pertama di Kukar. Rahman menilai terselenggaranya Kejurkab ini membuktikan bahwa Ketua Squash Kukar yang terpilih memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas atlet squash Kukar.

Rahman menjelaskan bahwa di Kaltim hanya dua kabupaten/kota yang memiliki sarananya, yakni Balikpapan dan Kukar. Disampaikannya bahwa event kejurkab ini merupakan tahapan persiapan seleksi Pra Porprov dan seleksi Kejurnas di Jakarta nanti.

Rahman berharap cabor squash juga bisa tersosialisasi di 18 kecamatan di Kukar. Selain itu Rahman berpesan agar Pengurus Cabor Squash Kukar dapat menjaring bibit-bibit atlet squash usia dini untuk dilakukan pembinaan. Rahman berharap Kejurkab Squash kali ini akan menjadi agenda tahunan. "Dengan demikian Kukar akan mampu melahirkan atlet yang tangguh,”ujar Rahman.

Wakil Ketua DPR Kaltim / Ketua Umum Pengprov Squash Kaltim Seno Aji dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Ketua Koni Kukar, Ketua Cabang Squash Kukar yang sudah memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pendanaan sehingga Kejurkab ini dapat berjalan dengan baik.

Ketua Umum Pengprov Squash Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan bahwa Kejurkab Kukar Squash yang baru pertama kali digelar ini bisa diikuti oleh Pengurus Cabang Squash yang ada di Kaltim dan digelar tiap tahunnya. Harapannya adalah agar olahraga squash dapat terus berkembang dan sebagai event untuk menyaring para atlet yang akan diturunkan pada kejuaran Porpov dan Kejuaran Nasional.

Seno Aji berharap agar Kukar bisa meraih prestasi yang gemilang pada event Porprov 2022 di Berau nanti. Diharapnya juga PSI Kukar dapat mengirimkan atlet-atlet daerah ke kancah nasional dan nanti akan difasilitasi oleh Pengprov Squash Kaltim.

Seno Aji optimis di Kejurnas Squash yang akan diselenggarakan pada tanggal 6-10 November 2021 di Jakarta, prestasi sebagai juara umum dapat diraih. "Kita berharap atlet-atler Kukar dapat berlaga di Jakarta,” tutupnya

Safari sholat shubuh yang rutin digelar Bupati Kukar kembali bergulir. Kali ini di Masjid Jami Nurul Hikmah di Desa Danau Semayang hari ini Jumat (15/10/21). Hal yang istimewa dari kegiatan rutin tersebut adalah munculnya muadzin cilik bersuara merdu dan banyaknya jamaah sholat shubuh serta jama'ah perempuan jg terbanyak dibandingkan kegiatan safari shubuh di tempat lain.

Dalam kegiatan terebut Bupati Edi Damansyah menyampaikan rasa senang dan gembiranya karena banyaknya jamaah dalam sholat shubuh tersebut. Diharapkan oleh Bupati Kukar agar di Desa Semayang terbentuk masyarakat yang agamis agar mendapat ridho dan baroqah Allah Ta’ala.

Dalam safari shubuh tersebut Bupati Edi Damansyah berharap agar Kades dan BPD agar fokus dalam penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat seperti pengadaan air bersih yg masih belum maksimal. Diharapkan juga agar kegiatan keagamaan seperti hafidz Al-Qur'an, TPA, satu desa satu ustadz dapat diwujudkan.

Dalam kesempatan tersebut Kades Semayang menyampaikan prosal kegiatan pembangunan untuk kegiatan semenisasi jalan, tower/menara dan beberapa usulan pembangunan infrastruktur lainnya.

Camat Kenohan dalam sambutan nya menyampaikan bahwa dlm beberapa bulan setelah dilantik segera melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dng kebutuhan masyarakat Kenohan. Disampaikannya bahwa listrik dari PLN di Desa semayang sudah beroperasional 24 jam.

Menanggapi proposal dai Kades, Bupati Kukar berpesan kepada Sekretaris Daerah Sunggono dan OPD terkait agar dapat diprioritaskan agar dapat segera terwujud.
Disampaikan oleh Bupati Edi Damansyah bahwa potensi perikanan di Desa Semayang perlu didukung oleh semua pihak. Ditekankannya perlunya dibuat aturan tata niaga agar dapat melindungi petani dan nelayan dalam pemasarannya. Dicontohkannya bahwa eksport belut ke Singapura, perlu didukung oleh berbagai pihak sebagai potensi ekonomi masyarakat Desa Semayang.

Ditekankannya bahwa untuk meraih kondisi kesejahteraan yang lebih baik, para Kades dan masyarakat harus mengetahui tehnology digital (IT) yang sekarang ini menjadi kebutuhan penting unt dapat mengakses banyak hal. Hal itu juga bermanfaat untuk meningkatkan daya bersaing yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara akan meluncurkan kegiatan yang bertujuan untuk melawan kredit dari rentenir. Dinilainya hal ini sangat membebani perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah hari Kamis pagi (14/10/21) menghadiri perayaan Bank Kaltimtara ke-56 di Gedung Bankaltimtara Cabang Tenggarong bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.

“Selamat merayakan ulang tahun ke-56 Bank Kaltimtara. Tetap kompak, berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kukar. Tak hanya yang ada di kota, tapi sampai ke pedesaan karena jangkauan pelayanan Bank Kaltimtara sudah merambah jauh ke pesisir maupun pedalaman Kukar,” ucap Bupati Edi Damansyah.

“Bankaltimtara ini harus ikut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi warga Kukar. Itu salah satu fungsi perbankan milik Pemerintah Daerah. Di usia 56 tahun, tentu sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Jadi, teruslah memberikan semua hal terbaik untuk masyarakat Kukar,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bank Kaltimtara Cabang Tenggarong Amuniantoyo menyampaikan bahwa pihaknya menggelar sejumlah kegiatan dalam memeriahkan peringatan Hari Jadi Bankaltimtara ke-56 ini. Tentunya digelar secara sederhana mengingat masih dalam situasi pendemi.

“Hari ini Bank Kaltimtara bekerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas Kesehatan Kukar menggelar vaksin gratis. Sebanyak 2 ribu dosis diberikan kepada warga yang mengikuti vaksinasi di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang. Kami juga melakukan silaturahmi ke sejumlah sesepuh Bankaltimtara Cabang Tenggarong yang sudah purna tugas. Hal ini sebagai bentuk nyata apresiasi dan terima kasih kepada pegawai senior yang sudah usai mengabdi. Itu sekaligus penyemangat bagi generasi penerus untuk menjadikan Bank Kaltimtara semakin baik ke depan”, jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Bank Kaltimtara Cabang Tenggarong Amuniantoyo mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kukar yang terus bekerja sama dan berkontribusi positif. Diharapkannya hubungan baik ini bisa terus terjalin sehingga memberikan dampak positif untuk Kukar maupun Bank Kaltimtara.

Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung dari Pemerintah Pusat Kamis (14/10/21) pagi kemarin diserahkan di Markas Kodim 0906/Kukar. Bantuan tersebut dialokasikan untuk 2.500 pelaku UMKM di 15 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Masing-masing pelaku usaha mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 1,2 jutadengan tujuan sebagai tambahan modal usaha.

“Ini sebagai langkah pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Diharapkan bantuan ini mampu memperkuat modal pelaku UMKM, seperti PKL maupun pemilik warung. Penyerahan bantuan ini melalui petugas Kodim maupun Polres Kukar,” ujar Bupati Edi Damansyah yang turut menyerahkan secara simbolis BTPKLW itu, bersama Dandim Kukar Letkol Inf Charles Alling. Bupati Edi Damansyah berharap agar bantuan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Kami upayakan tidak ini saja. Nanti ada lagi bantuan serupa. Supaya para PKL maupun pemilik usaha warung, termasuk dalam kriteria kredit Kukar Idaman, bisa terbebas dari utang. Sebab informasi beredar, tidak sedikit PKL terlilit utang dengan rentenir atau lintah darat. Terjerat utang berbunga tinggi,” ucap Bupati.

Sedangkan Dandim 0906 Kukar Letkol Charles Alling mengatakan bahwa “Distribusi bantuan BTPKLW dilaksanakan secara serentak se-Nusantara. Khusus di Kukar, kegiatannya akan berlanjut di 15 wilayah kecamatan. Memang Kukar terdiri 18 kecamatan, tapi wilayah teritorial Kodim 0906 hanya 15 kecamatan, sebab 3 kecamatan yakni Anggana, Muara Badak dan Marangkayu merupakan kawasan teritorial Kodim Bontang,” jelas Dandim Letkol Charles Alling.
Dipastikan oleh Dandim bahwa penyaluran BTPKLW akan dipercepat sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Hal ini disebabkan nyaris semua sektor, terutama ekonomi masyarakat, dibuat lemah oleh pandemi Covid-19. Masyakat usaha kelas bawah semacam PKL dan pemilik warung adalah bagian masyarakat yang terdampak paling buruk dari pandemi ini.
Dandim Kukar mengatakan bahwa “Kukar termasuk beruntung karena paling banyak mendapat sasaran target di banding kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. Dalam verifikasi data, semuanya sudah lengkap. Jadi kami tinggal membagikan bantuan itu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Dandim.
Dandim Kukar berharap data yang ada akurat dan tidak ada tumpang tindih penerima bantuan antara yang diserahkan petugas Kodim 0906 maupun Polres Kukar. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Supaya tidak ada penerima dobel yang membuat tidak tepat sasaran. Semua ini untuk masyarakat Kukar,” tegas Dandim

Pandemi Covid-19 telah memprorak-porandakan sendi-sendi perekonomian di banyak negara termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak besar bagi kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai salah satu upaya mengatasinya, Pemerintah Pusat meluncurkan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW).

BTPKLW merupakan program dari Pemerintah Pusat. Pelaku UMKM selama ini terpuruk akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Dengan didistribusikannya bantuan ini diharapkan ke depan pelaku UMKM bisa bangkit kembali.

Sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) di seluruh Indonesia wajib mengubah kelembagaannya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dengan Badan Hukum Peraturan Daerah.

Dengan tujuan akan membentuk LPPL, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Paser yang semenjak tahun 2009 resmi menjadi LPPL. Sedangkan regulasi tentang siaran berdasarkan Perbup yang terbit pada tahun 2011 dan baru melakukan siaran pada tahun 2016.

Tim Diskominfo dipimpin Seketaris Diskominfo Kukar Solihin didampingi Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Darlan, dan Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik Hermawan. Tim kunjungan kerja Diskominfo Kukar disambut oleh Sekretaris Diskominfo Kabupaten Paser Muhammad Erwin beserta beberapa pejabat Struktural Diskominfo Paser diruang rapat Seketaris Diskominfo Paser pada hari Rabu (13/09/21).

Ketua Tim studi banding Diskominfo Kukar Solihin menyampaikan bahwa maksud kunjungan kerja ke LPPL di Kabupaten Paser untuk mengetahui lebih banyak mengenai proses pembentukan Badan Hukum dan Peraturan Daerah LPPL Di Kabupaten Paser.

Dijelaskan oleh Seketaris Diskominfo Paser Muhammad Erwin bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan syarat mutlak dan merupakan payung hukum dalam pembentukan sebuah LPPL dan untuk mengurus proses ijin penyelenggaraan penyiaran.

"Saat ini LPPL Paser yang terdiri dari Satu stasiun penyiaran, yaitu Radio Suara Daya Taka FM yang sudah mengantongi IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) yang tentunya merupakan legalitas untuk melakukan penyiaran sejak tahun 2016. Meski LPPL Paser sudah berdiri hampir 5 tahun, namun dalam perjalanannya selalu mengalami kendala, terutama kendala keuangan. Sebelum berstatus LPPL, pengawasan, pengelolaan dan pembiayaan operasionalnya dibawah Diskominfo Kabupaten Paser sendiri. Meski demikian, saat ini LPPL Paser mampu menjalankan operasional kelembagaannya dengan baik, “ ungkap Sekretaris Kabupaten Paser.

Ditambahkannya bahwa “Hasil pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pengawas (Dewas) LPPL Radio di Kabupaten Paser dilaksanakan melalui uji kepatutan dan kelayakan Fit and proper test oleh anggota DPRD Kabupaten Paser dengan masa jabatan 5 tahun. Hingga saat ini telah meloloskan 3 Dewas Pengawas LPPL. Sedangkan untuk jabatan Direktur Utama LPPL Paser, sementara ini masih dari Diskominfo Kabupaten Paser Sendiri,”jelas Sekretaris Kabupaten Paser.

Setelah melakukan diskusi dan sharing diruang rapat Seketaris Diskominfo Paser, Tim Diskominfo Kukar menyambangi Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL) Radio Pemerintah Kabupaten Paser. Kedatangan Tim Kukar disambut oleh Direktur utama LPPL Paser Endang, Kepala seksi Media Publik Rofi'I, dan para kru Radio Suara Daya Taka FM,

Kasi Media Publik Rofi'i yang membawahi LPPL paser dalam hal pengelolaan dan penyebaran informasi daerah mengatakan bahwa Diskominfo Paser memiliki pengelola media center di daerah. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama berbagai kebijakan pemerintah daerah baik bidang ekonomi, politik dan budaya.

"Kemajuan teknologi, mengakibatkan masyarakat terus menuntut kemudahan akan akses informasi baik dari pusat maupun daerah. untuk itu keberadaan Media center merupakan sarana yang paling tepat untuk mengelola penyebaran informasi kepada publik salah satunya keberadaan LPPL ini. Dengan demikian, pengelola media center harus memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga informasi yang disampaikan kepada publik mudah difahami dan bermanfaat buat mereka," tegas Rofi'i.

Direktur Endang, LPPL Paser menambahkan bahwa jam operasonal LPPL Paser sebelum pandemi mulai pukul 07.30. hingga 21.00 wita. Adanya pandemi covid-19 jam operasional hanya sampai pukul 16.00 WITA. Dalam operasionalnya LPPL Paser dijalankan 3 orang penyiar dan 1 operator studio

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Tenggarong Seberang hari ini Rabu (13/10/21) meluncurkan 2 aplikasi menejemen data dan keuangan. Kedua aplikasi tersebut adalah Sistem Manajemen Data Mutu, Budaya Keselamatan, dan Manajemen Risiko Terintegrasi (SiManDAu AKSi) dan aplikasi Penguatan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Rumah Sakit Menghadapi Pandemi (AKURASI MAPAN).

Tujuan aplikasi tersebut untuk mempermudah internal RSUD dalam memantau mutu dan mawas risiko. Salah satu tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan inovasi digital, dan menjadikan Parikesit sebagai pilihan terbaik.

“Reformasi birokrasi di RSUD AM Parikesit berjalan baik, konkritnya dengan diluncurkannya 2 aplikasi ini. Plt. Dirut RSUD A. M. Parikesit menyampaikan pada saya bahwa aplikasi ini tepat untuk diimplementasikan untuk perbaikan tata kelola keuangan dan manajemen resiko di RS Parikesit,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah.

Bupati Edi Damansyah berharap aplikasi ini dapat digunakan dan memberikan dampak yang baik dan mendukung perbaikan managerial.. Bupati Kukar berharap cakupan aplikasi ini bisa digunakan dalam skala yang lebih besar lagi. “Tidak menutup kemungkinan aplikasi itu bakal diadopsi ke manajemen pengelolaan keuangan Pemkab Kukar,” harap Bupati. Bupati berharap aplikasi ini nantinya dapat dilakukan interkoneksi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi pusat manajemen keuangan untuk pemerintahan di Kukar.

“Ada sektor pendapatan di sana, belanja daerah, pertanggungjawaban, jadi kalau sistem ini sudah terinterkoneksi nanti alangkah bagusnya,” tekan Bupati Edi Damansyah.

Dalam proses pemaparan tentang aplikasi tersebut, Bupati Edi Damansyah sangat konsen mencermati cara kerja aplikasi tersebut. Pasalnya, dua aplikasi ini terintegrasi dengan manajemen risiko atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Diungkapkannya, “SPIP ini belum berjalan secara menyeluruh di Kukar. Ini juga terus saya arahkan ke inspektur supaya sistem pengendalian internal ini bisa berjalan,” tegasnya.

Disampaikan Bupati Edi Damansyah, selama ini SPIP masih berjalan secara manual. Dengan video detail dua aplikasi baru ini, Bupati Kukar berpendapat sangat mungkin aplikasi tersebut diadopsi untuk beberapa OPD di Kukar.

“Kalau sistem pengendalian internal kita ini jalan di dalam kegiatan tahun berjalan, kita bisa melihat munculnya gejala-gejala yang dapat dengan cepat dilakukan pengendalian.. Itu yang harus kita bangun kedepan,” tutupnya.

Tim Penilai Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kaltim Bidang E-Government Tahun 2021 hari ini Rabu (13/10/21) melakukan visitasi awal ke Kantor Diskominfo Kutai Kartanegara. Hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal, Kepala Bidang dan para Kasi dan staf pada Bidang E-Government Provinsi Kalimantan Timur dan Akademisi Unmul Prof. Abdullah Karim. Dari Dinas Kominfo Kukar hadir Kepala Dinas Kominfo Kukar Dafip Haryanto, para Kabid dan Kasi serta Staf Diskominfo Kukar.

Penilaian ini merupakan tradisi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada peringatan ulang tahunnya memberikan penganugerahan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Kaltim berupa panji-panji Keberhasilan Pembangunan Kaltim

Kadis Kominfo Provinsi Kalitim Muhammad Faisal menyampaikan bahwa tujuan visitasi awal ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat pembangunan TIK di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam kegiatan tersebut pihak Dikominfo Kukar menampilkan video profil Diskominfo yang membahas tentang tupoksi dan menampilkan data-data pada tiap bidang.
Visitasi tersebut membahas beberapa item yang akan dinilai berkaitan dengan bidang e-government. Prof Abdullah Karim menyampaikan ada 3 item penilaian, yakni tentang e-government / digital government, smart city, dan keterbukaan informasi publik.

Prof. Abdullah Karim menanyakan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam implmenetasi e-government. Selain itu juga ditanyakan langkah yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Diskominfo dalam menyikapi digital devide dalam pembelajaran online bagi para guru dan murid. Selain itu adalah tentang keterbukaan informai publik. Dari pihak tim menilai mengharapkan jawaban verbal dan tertulis dari Diskominfo Kukar.

Diskusi hangat terjadi setelah para Kabid dan Kasi Di Dikominfo menyampaikan paparan dan penjelasan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menyampaikan identifikasi masalah dan strategi dan langkah teknis yang akan dilakukan di masa depan berkaitan dengan RPJMD dan visi-misi Kukar Idaman 2021-2026.

Bro Rendi Solihin ini sudah lama saya kenal. Bahkan sejak saya masih berkecimpung sebagai birokrat.

Saya meyakini anak muda yang satu ini punya potensi besar. Terutama untuk membangun ruang-ruang untuk pemberdayaan milenial di Kukar.

Tahun ini, ia merayakan ulang tahun ke-30. Perayaan tahun ini mungkin menjadi pembeda dibanding tahun sebelumnya. Karena di tengah perayaan ulang tahunnya, tetap harus menjalani agenda kedinasan sebagai kepala daerah

Saya mendoakan agar terus diberi kelancaran dan kemudahan dalam setiap menjalankan amanah yang ada.

Edi Damansyah

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) Provinsi Kaltim digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Grand Elty, Tenggarong pada hari ini, Selasa (12/10/2021). Kegiatan Sosialisasi Perda RZWP3K merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menata di wilayah pesisir untuk jangka waktu 20 tahun kedepan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyampaikan bahwa Sosialisasi Perda yang terakhir di Kaltim ini untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Pemkab dan masyarakat Kukar terkait Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Kalimantan Timur.

Disampaikannya bahwa Perda RZWP3K adalah rencana zonasi yang mirip RTRW jika di wilayah darat. Dijelaskannya bahwa jaraknya 0 sampai 12 mil merupakan kewenangan Provinsi Kaltim. “Namun Perda ini juga mengatur wilayah permukaan, kolom di dalam dan di dasar air. Regulasi 3 dimensi ini cukup rumit dalam proses perumusan Perda ini. Kadang-kadang diatasnya ada budidaya tetapi dibawahnya ada terumbu karang, kabel dan lain-lain, " paparnya. Dalam Sosialisasi Perda ini dijelaskan kegiatan apa yang diizinkan dan yang tidak diizinkan, serta yang “boleh dengan syarat” dalam 4 zona tersebut.

Plt. Asisten II Setkab Kukar Wiyono saat memberikan sambutan Bupati Kukar berharap Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari Provinsi Kaltim sudah mengakomodir semua peruntukan pemanfaatan ruang laut bagi pemerintah, baik itu pelabuhan, pertambangan, bandar udara, Jasa/perdagangan, industri pertahanan dan keamanan, serta masyarakat umum dan mengalokasikan pemanfaatan laut untuk kepentingan masyarakat umum dan nelayan seperti pariwisata, permukiman, perikanan budidaya, serta perikanan tangkap.

"Semoga dengan terbitnya Perda tersebut dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir, " harapnya.

Plt. Asisten II Wiyono bahwa secara faktual upaya pemanfaatan sumber daya wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil sudah mengarah kepola pemanfaatan yang eksploitatif dan destruktif. Hal itu karena para pelaku semata-mata hanya bertujuan memaksimalkan keuntungan (economic rent) melalui pengurasan sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mengindahkan aspek-aspek kelestarian beserta upaya konservasinya.

Ia menambahkan, untuk mengoptimalkan upaya pengembangan/eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, perlu dilakukan kegiatan perencanaan yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumber daya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologi setempat terhadap upaya eksploitasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan kesinambungan pembangunan kedepan dengan tetap menjaga keseimbangan dan keselarasan hubungan manusia dengan alam.

"Secara nasional kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil telah diatur melalui UU dan petunjuk pelaksanaannya, demikian halnya juga untuk setiap daerah yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, " paparnya.

Alhamdullilah, kita patut bersyukur kepada Allah SWT, karena kondisi penyebaran COVID-19 semakin membaik di Kutai Kartanegara. Berdasarkan matrik asesmen situasi dengan menggunakan indikator transmisi komunitas serta kapasitas respon yg di adaptasi oleh Kementrian Kesehatan dari PHSM ( Public Health and Social Measures ) dari WHO menunjukkan bahwa per tanggal 9 Oktober 2021, Kutai Kartanegara berada pada Asesmen Situasi Level 1..namun demikian, smoga hal ini tdk membuat kita lalai terhadap Protokol Kesehatan yaa…anjuran 5 M dan bahkan 6 M tetap dan tidak ada dikurangi intensitasnya…krn pandemi belum benar2 berakhir dan level situasi bisa saja naik jk kondisi berubah / penyebaran COVID-19 meningkat lagi. jadi..mari kita jaga bersama2, pertahan kan agar kondisi kita begini terus…dan yg penting lagi, yuk semua vaksin…bagi yg belum…dan bagi yg sudah, yuk ajak saudara2-teman-tetangga utk vaksin agar segera terwujud kekebalan kelompok di Kutai Kartanegara. Karena cakupan vaksinasi juga akan menentukan level PPKM yang ditetapkn oleh Pemerintah Pusat.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kukar.

Penandatanganan dilakukan Dirjen Binalavotas Kemenaker RI Budi Hartawan dan Bupati Kukar Edi Damansyah disaksikan Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Ida Fauziah. Kegiatan tersebut dilakanakan di Hotel Mercure Samarinda Provinsi Kalimantan Timur hari ini, Senin(11/09/2021) dalam acara Sosialisasi Pemagangan Luar Negeri di Hotel Mercure Samarinda.

Dalam sambutannya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Kalimantan Timur. “Kami berupaya mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) melalui pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah Kaltim,” tega Menaker.

Menaker Ida Fauziyah menyatakan dukungannya terhadap usulan Bupati Kukar. “Saya sangat mendukung rencana pembangunan UPTP BLK di Kukar. Terlebih, Pak Bupati tadi telah menyiapkan lahan seluas 26 hektar untuk pembangunan BLK tersebut. Saya berharap, keberadaan BLK dapat meningkatkan jumlah dan menambah keterampilan masyarakat di wilayah ini. Dengan keterampilan yang mumpuni, maka SDM Kukar akan siap memasuki pasar kerja dan bersaing di dunia industri”, tegas Menteri Ida Fauziah

Dirjen Kemnaker, Budi Hartawan dalam sambutannya mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan RI merespons positif rencana Pemkab Kukar terkait pendirian Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan dikelola langsung oleh Kemnaker di Kukar. Pengembangan BLK ini akan disesuaikan dengan potensi daerah sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Dirjen Binalavotas Budi Hartawan sangat mengapresiasi Bupati Edi Damansyah dalam mencari referensi pembangunan UPTP BLK di Kukar. Dikatakannya bahwa pembangunan UPTP BLK di Kukar sebagai solusi mendekatkan kebutuhan sumberaya manusia terampil dengan pihak perusahaan. Dirjen Binalavotas berharap BLK UPTP yang dibangun nantinya bisa terintegrasi dengan kejuruan untuk dapat menghasilkan para pencari kerja yang kompeten.

Sementara itu Bupati Kukar Edi Damansyah menjelaskan dalam membangun dan mengembangkan UPTP BLK ini, Pemkab Kukar sudah menyediakan lahan seluas 26 hektare di Kelurahan Loa Ipuh Darat. "Saya berharap nantinya masyarakat Provinsi Kalimantan Timur khususnya masyarakat di Kabupaten Kukar bisa belajar, berlatih di UPTP BLK tersebut,” harap Bupati Edi Damansyah.

Dikatakan Bupati Edi Damansyah bahwa Pemkab Kukar sebelumnya telah mengusulkan kepada Kemnaker dan memperoleh sambutan yang positif untuk lokasi pembangunan UPTP BLK tersebut. Untuk tahap pembangunan UPTP BLK selanjutnya, Pemkab Kukar menyerahkan sepenuhnya kepada Kemnaker RI. Bupati Edi Damansyah berharap “Tahun depan UPTP BLK itu sudah mulai dibangun dan beroperasi, tetapi itu tergantung dan sepenuhnya wewenang Kemnaker RI.”

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah beraudiensi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam kesempatan tersebut pihak Kementerian diwakili oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PEID) Harlina Sulistyorini yang didampingi Direktur Pelayanan Investasi Supriadi.

Dalam pertemuan ini Bupati Kukar didampingi Kapala Bappeda Wiyono, Kepala Dinas Transmigrasi Transmigrasi Adi dan Kabag Prokompim Ismed. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda Provinsi Kalimantan Timur pada hari, Senin (11/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tentang rencana peningkatan pendapatan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Kukar khususnya. Dirjen Harlina Sulistyorini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang ditawarkan untuk menuntaskan penanganan pendapatan ekonomi bagi masyarakat di Kukar.

Tahap pertama adalah pemetaan awal. Kedua, peta warga per kabupaten dan yang ketiga adalah penyusunan rencana anggaran dan menentukan PIC. Keempat adalah dengan melakukan konsolidasi data dan lapangan. Kelima, rencana aksi, keenam dengan melakukan Implementasi dan yang ketujuh adalah monitoring keberlanjutan.

Dirjen Harlina Sulistyorini mengingatkan , “Tahapan rencana aksi adalah wilayah Pemerintah Daerah karena Bupati yang tahu wilayah dan yang punya wilayah. Sehingga dalam road map, Bupati yang memberikan gambaran berdasarkan hasil konsolidasi data ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan maksud dan tujuan audiensi, yakni untuk sinkronisasi program daerah dengan program yang akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2022.

Dalam audiensi tersebut salah satu bahasan adalah peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan usaha ekonomi bagi masyarakat desa dan desa kawasan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu program kegiatan prioritas Kabupaten Kukar

Dalam kesempatan tersebut Bupati Edi Damansyah meminta bantuan agar berbagai potensi yang ada di Kukar tersebut bisa dipromosikan dan dipasarkan oleh pihak Kementerian sehingga dapat menarik minat investor datang ke Kukar. “Masuknya investasi ke Kukar akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.

Bupati Kukar Edi Damansyah memberi jaminan kemudahan kepada investor yang akan masuk ke Kukar. Disampaikan Bupati Edi Damansyah bahwa intinya investasi harus masuk dan Kementerian berperan dalam kanalisasi membuka peluang tersebut.