Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)
Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan izin kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggelar rapat atau kegiatan di hotel dan restoran, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan. “Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung sektor perhotelan dan restoran yang sedang mengalami kesulitan, terutama akibat dampak ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Mendagri RI Tito saat menghadiri acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 di Hotel Borobudur, Jakarta pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Disampaikan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor yang memiliki rantai pasok dan menyerap banyak tenaga kerja.
Baca Juga : Mendagri Minta DPRD Lebih Aktif Tingkatkan Pendapatan Daerah
Menurut Mendagri RI Tito, sektor hospitality seperti hotel dan restoran sangat tergantung pada kegiatan Pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan Pemda di tempat-tempat tersebut justru bisa membantu menghidupkan kembali sektor yang terdampak, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). “Saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” ujarnya.
Ditegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap berjalan, tetapi jangan sampai mematikan industri yang juga mendukung ekonomi lokal. “Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai rantai pasoknya hilang,” tegas Mendagri RI.
Baca Juga : NFA Tegaskan Swasembada Pangan sebagai Kunci Hadapi Tantangan Global
Lebih lanjut disampaikan bahwa arahan ini juga sejalan dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar industri hospitality tetap didukung. Namun pihak Kemendagri RI memilih untuk tidak membuat aturan teknis dalam bentuk Permendagri, karena khawatir justru akan menyulitkan Pemda.
Sebagai gantinya, kebijakan ini diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah dengan pengawasan DPRD. “Saya lebih memilih diskresi daerah. Kalau diatur terlalu rinci, malah bisa mempersulit. Tapi tetap harus ada pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran,” pungkasnya.
#kemendagriri #mendagrititokarnavian #pemulihanekonomi #pemdaefisien #efisiensianggaran #pemerintahpusat #pemerintahdaerah #industrihospitality
