Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah telah menggelar rapat internal, bahas persoalan pembayaran kontraktor. Pemerintah dalam tujuan mendalami persoalan 1714 kontraktor yang tagihannya belum sempat terbayarkan pada tahun anggaran APBD-P 2021. Persoalan tersebut, kata Edi Damansyah, di antaranya karena situasi pandemi Covid-19, kemudian adanya refocusing anggaran, pekerjaan di lapangan, dan sejumlah faktor lainnya.

"Tapi memang ini jadi pelajaran. kemarin sudah rapat internal, bahwa ini akan diselesaikan," kata Edi.

Bupati paham betul, bahwa dalam pengerjaannya, para kontraktor tentunya ada yang meminjam modal dari perbankan. "Sesuai ketentuan berlaku, akan kita tunaikan. Mudahan 3-4 bulan ke depan bisa kita rampungkan," kata Edi. Untuk itu, Bupati Kukar mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini agar tidak terulang kembali. "Dalam pekerjaan itu ada uang muka, jadi tagihan itu per termin. tidak seperti ini, menumpuk di akhir," kata Bupati Kukar.

Edi menjelaskan, jika skema tagihan pengerjaan proyek dilakukan per termin, maka akan berdampak pada baiknya manajemen kas daerah. "Sehingga kontraktor juga bisa bekerja sesuai per termin. Pengelola keuangan juga saya minta berkomitmen. Berapa ribu paket memang kewalahan," ungkap Bupati Kukar Edi Damanysah.