Upah Minimum Kabupaten merupakan suatu keputusan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan tenaga kerja khususnya di kabupaten Kutai Kartanegara, terkait dengan kitu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara Hamly mengatakan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) secara prinsip tidak boleh lebih rendah dari pada Upah Minimum yang ditetapkan oleh pihak Provinsi atau lebih dikenal dengan (UMP).
Untuk tahun ini 2021 UMK kabupaten Kutai Kartanegara disepakati sebesar Rp3.178.673 sementara UMP Kalimantan Timur sebesar Rp2.981.378. Mengapa UMP Kaltim lebih rendah nilainya, Hamly menjawab, karena UMP Kaltim merupakan rata-rata UMK 10 kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan UU Cipta Kerja ayat (5) pasal 88C, yang tertulis Upah minimum kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
"10 kabupaten/kota kan beda-beda besaran UMK-nya. Tidak boleh kabupaten kota itu lebih rendah dari provinsi, maka UMP itu mengambil tengah-tengahnya istilahnya," kata Hamly kepada Awak media, Senin (4/12/2020). "Jadi tiga juta sekian itu sudah minimal di Kukar," imbuhnya.
Kemudian, ada yang namanya pekerja lintas provinsi. Semisal warga Samarinda ke Kukar, dia akan mengacu ke UMP Kaltim. Beda halnya jika memang pekerja Kukar yang bekerja di Kukar, maka mengacu ke UMK.
Jika mengacu pada PP 78, penetapan UMK itu berdasarkan tingginya inflasi. Semakin tinggi inflasi akan diiringi dengan kenaikan upah minimum ini.
Menurut Hamly, di era pandemi Covid-19 ini, inflasi Kukar justru minus. Jika mengacu ke PP 78, mestinya UMK bakal ikut turun. "Namun tidak mungkin turun, soalnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini tetap besarannya, maka disepakati sama dengan tahun 2020 lalu," pungkasnya.