Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Diskominfo Kukar hari Rabu (8/12/21) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Maksud kunjungan kerja tersebut adalah untuk melakukan koordinasi pengelolaan PPID di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Informasi Ramaon Dearnov Saragih, Komisioner Komisi Informasi Indra Zakaria dan Erni Wahyuni. Sedangkan dari Diskominfo Kukar hadir Kasi Pengelolaan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef, dan staf Bidang PLIP M. Ali Yusni, Suryadi, dan Irwan Fitriadi.
Dalam pertemuan tersebut Tim Diskominfo menyampaikan permintaan Surat Keputusan Komisi Informasi tentang penghentian 2 kasus sengketa informasi publik yang pernah dimediasi dan disidangkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim pada tahun 2020-2021. Tim Diskominfo Kukar juga memohon data dari kasus-kasus yang dimediasi/sengketa informasi dari Badan Publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir. Disampaikan oleh Kasi POP Diskominfo Kukar bahwa data itu penting untuk menjadi bahan analisis berkaitan dengan jenis dan subyek informasi yang dimohon oleh publik. Dengan demikian analisa tersebut dapat menjadi perhatian bagi PPID Kabupaten dan PPID Pelaksana pada OPD dan Badan Publik di Kukar untuk memperbaiki layanan informasi publik.
Dalam pertemuan tersebut Ketua KI Kaltim Ramaon Dearnov Saragih menyampaikan tentang pentingnya Pimpinan Daerah/Bupati/Walikota/Gubernur untuk menyatakan komitmen dan instruksi kepada OPD/ Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik dan aduan publik terkait kegiatan PPID. Ditekankankan oleh Ketua KI Kaltim tentang pentingnya perubahan mindset bagi ASN tentang keterbukaan informasi publik yang harus dilaksanakan seperti yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Komisioner KI Kaltim Indra Zakaria menyampaikan pentingnya OPD/Badan Publik untuk mempelajari dan memahami dan mengimplementasikan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan PPID di OPD/Badan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juga ditekankan tentang implementasi UU KIP di Desa sebagai unit yang otonom.
Berkaitan dengan pelaksanaan PPID di Kukar, Tim Diskominfo menanyakan tentang hasil assesment pelaksanaan PPID di Kabupaten Kukar. Dijawab oleh Komisioner KI Kaltim Erni Wahyuni bahwa hal ini masih dalam proses dan akan diumumkan pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltim pada hari Senin, 13 Desember 2021 di Hotel Bumi Senyiur.
Pertemuan itu menyepakati tentang pentingnya kerjasama antara KI Kaltim dan Diskominfo Kukar dalam assesment tahunan sebelum penilaian tingkat keterbukaan informasi publik yang menjadi agenda tahunan Pemprov Kaltim. Disampaikan juga oleh Tim Diskominfo Kukar tentang pentingnya kerjasama sosialisasi PPID pada OPD dan Badan Publik dalam materi pesan yang sederhana dalam bentuk buku saku dan barang cetakan. Disepakati pentingnya melaksanakan sosialisasi bersama di kecamatan dan desa / Badan Publik di Kukar antara KI Kaltim dan Diskominfo Kukar.
