Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di aula Lantai Tiga, Gedung D Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, pada siang hari ini, Kamis (25/11/21). Hadir sebagai narasumber kegiatan ini Kanit PPA Satreskrim Polres Kukar, LBH Kutai Kartanegara, akademisi dan praktisi hukum.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP2KA) Mike Hamsya Erita menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 35 orang peserta dari lima orang OPD terkait. Dijelaskannya bahwa 11 orang peserta dari UPT PPA, 19 aktivis PATBM Desa/Kelurahan, dan 12 orang dari pemerintah kecamatan.
Mike Hamsya Erita berharap agar sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada para stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan dan pendampingan. Dengan demikian para stakeholders dapat saling bersinergi, berkomitmen, bekerjasama dan berperan aktif, responsif, cepat dan tepat dalam menjalankan tugas yang sudah diamanahkan.
Mike Hamsya Erita menyampaikan bahwa outcome dari kegiatan ini adalah untuk menuai nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga perempuan dan anak bisa terlindungi terutama kekerasan dan TPPO.
Plt. Asisten II Setkab Kukar Wiyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa tindakan kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran, perdagangan manusia serta menghalangi kemampuan manusia untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
Disampaikannya munculnya berbagai kasus kekerasan pada perempuan dan anak menunjukkan gejala situasi dan kondisi yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kukar, berdasarkan data Simponi yang telah diolah DP3A Kukar dari berbagai sumber, diperoleh data bahwa sejak tahun 2017-2020 tercatat 155 kasus kekerasan pada perempuan dan 404 kasus kekerasan pada anak.
Plt. Asisten II Setkab Kukar Wiyono menyampaikan keberadaan lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin dibutuhkan untuk dapat mengantisipasi dan penanganan serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat kekerasan TPPO.
Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan peran dengan membangun jejaring segenap stakeholder yang ada, secara terintegrasi dan sinergis melalui kerjasama yang kolaboratif. Tujuannya adalah untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di daerah.
Diakhir sambutannya Plt. Asisten II Setkab Kukar Wiyono menyampaikan bahwa tujuan bersama adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang berperspektif gender khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
