Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)
Sumber : Rilis Puspen Kemendagri RI
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Sekretaris Jenderal (sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan instruksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta pada hari Senin, 14 Juli 2025.
Baca Juga : Mendagri Dorong Pemda, TP PKK, dan Posyandu Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat kunci dari kementerian dan lembaga strategis, antara lain Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Statistik Distribusi BPS Pudji Ismartini, serta perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Kementerian PKP, dan Badan Pangan Nasional.
Disampaikan dalam pemaparan tren kenaikan harga berbagai komoditas pangan seperti termasuk bawang merah, cabai rawit, beras, telur, dan daging ayam ras. Berdasarkan data mingguan bulan Juli, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah meningkat dari 251 menjadi 260 wilayah. "Ini jelas menunjukkan bahwa pengendalian belum optimal," ujarnya.
Sekjen Kemendagri RI Tomsi juga mengungkapkan keprihatinan atas lonjakan harga telur ayam ras, terutama di wilayah Indonesia Timur. "Harga 1 butir telur mencapai Rp3.000. Kalau satu kilo ada 19 butir, artinya bisa mencapai Rp57.000. Ini sangat memberatkan masyarakat," tegasnya.
Meski demikian Sekjen Kemendagri RI Tomsi mengapresiasi stabilitas harga bawang putih yang dinilai cukup terkendali selama 1 tahun terakhir. Namun Sekjen Tomsi meminta harga tersebut masih harus diturunkan agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam evaluasinya, Sekjen Kemendagri RI Tomsi menyampaikan pada 99 daerah menunjukkan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional. Beberapa kota seperti Sukabumi, Yogyakarta, dan Tegal tercatat mengalami tekanan inflasi tertinggi. Sebaliknya, Pangkal Pinang, Jambi, Pontianak, dan Gorontalo berhasil menjaga kestabilan harga.
Sekjen Kemendagri RI Tomsi menekankan pentingnya peran kualitas sumber daya manusia di daerah dalam pengelolaan inflasi. “Kalau daerah-daerah tetangganya mampu menjaga harga tetap stabil, tapi dia tidak, berarti ada masalah di SDM-nya,” ungkapnya.
Disampaikan bahwa Kemendagri RI mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kebijakan nyata, seperti menggelar operasi pasar murah, memperkuat koordinasi antarwilayah, hingga memanfaatkan APBD untuk subsidi transportasi distribusi bahan pokok. “Jika suatu daerah sering terdampak harga cabai atau bawang, harus ada aksi nyata. Inilah tugas seorang pejabat yang benar-benar bertanggung jawab,” tegasnya.
Diingatkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa diserahkan pada rutinitas birokrasi semata. Diperlukan strategi yang terstruktur, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan kondisi pasar. “Cek betul apakah dinas-dinas di bawah kepala daerah melaksanakan perannya atau tidak,” tutupnya.
#pengendalianinflasi #kemendagri #evaluasipemda #stabilitashargapangan #inflasidaerah #aksinyatapemda#koordinasiinflasi #kinerjapemda #strategiinflasi #panganuntukrakyat
