Penulis: Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)
Sumber: Rilis Pers Kemendagri RI
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya air sebagai kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum di Jakarta International Convention Center (JICC), hari Kamis, 12 Juni 2025.
Acara ini dihadiri Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Arief Wisnu Cahyono, President The Malaysian Water Association Mohamad Hairi Bin Basri, serta Chairman Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Malaysia Abdul Kadir Bin Mohd. Din.
Baca Juga : RSUD A. M. Parikesit Sukses Operasi Tumor Otak dengan Teknologi Neuro Navigasi
Dalam sambutannya Wamendagri RI Bima menyatakan bahwa air adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Oleh karena itu pengelolaan air dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. “Air adalah basic needs yang paling dekat dengan kebutuhan warga. Karena itu harus menjadi atensi prioritas utama kita,” ujarnya.
Wamendagri RI Bima mengakui bahwa pengelolaan air bukanlah pekerjaan mudah. Tantangan yang dihadapi PDAM di berbagai daerah cukup besar, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan. “Kami tahu tidak mudah mengurusi air, tidak mudah mengelola PDAM, karena ini adalah tentang investasi jangka panjang terkait kebutuhan dasar,” katanya.
Baca Juga : Distribusi Air Bersih Terganggu di Tenggarong, Ini Wilayah Terdampak
Ditambahkan bahwa Pemerintah saat ini sedang mendorong program-program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Menurutnya, keberanian untuk berinvestasi dalam jangka panjang sangat diperlukan demi mendukung pembangunan nasional. “Presiden Prabowo dengan gagasan-gagasan besarnya semua adalah tentang investasi jangka panjang terkait kebutuhan dasar,” ucapnya.
Beberapa program nasional yang disebutkan Wamendagri RI Bima antara lain ketahanan pangan, irigasi, dan Koperasi Desa Merah Putih. "Pengelolaan air bersih juga harus diperlakukan dengan prioritas yang sama. Namun, tantangan lainnya adalah ketimpangan ketersediaan air baku di berbagai wilayah serta belum tertatanya regulasi dan kelembagaan pengelolaan air," tuturnya.
Sebagai solusi, Wamendagri RI Bima mengusulkan pendekatan aglomerasi seperti yang telah diterapkan dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini dilakukan melalui kerja sama lintas daerah dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan pihak ketiga. Hal ini juga bisa diterapkan dalam sektor air bersih.
Di akhir sambutannya, Wamendagri RI Bima menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri RI saat ini tengah menata kelembagaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih optimal dalam pembinaan dan pengawasan. "Kami membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk Perpamsi dan Kepala Daerah. Hari ini anggarannya besar, tapi dalam jangka panjang nanti kita akan jadi pemenang,” pungkasnya.
#kemendagri #wamendagri #bimaaryasugiarto #airbersih #pengelolaanairbersih #pdam #prioritaspembangunan #investasijangkapanjang
