Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Rilis Pers Puspen Kemendagri RI

Editor Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

“Pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan akses antardaerah merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.” Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian saat menjadi pembicara dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), pada hari Rabu, 11 Juni 2025.

Mendagri RI menekankan pentingnya perubahan pola pikir para pemimpin dan pejabat publik terhadap penyediaan infrastruktur dasar. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan menjadi kunci utama dalam memperkuat perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mendagri RI Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pembangunan akses infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk menghindari tumpang tindih regulasi. Para Pemimpin dan Pejabat Publik harus memahami pentingnya penyediaan infrastruktur dasar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ditegaskan bahwa perumusan kebijakan infrastruktur tidak boleh mengabaikan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. “Kawasan perkotaan, pesisir, hingga daerah terpencil dan terisolasi, semuanya memiliki karakteristik dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda. Kita memiliki pulau-pulau dengan kebutuhan infrastruktur mereka sendiri, kemudian daerah terpencil di pegunungan, seperti di Papua, kawasan hutan, daerah terpencil, dan terisolasi. Mereka membutuhkan infrastruktur dasar,” katanya.

Mendagri RI menekankan pentingnya penggunaan basis data tunggal dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. “Data yang terintegrasi dan akurat menjadi dasar dalam menentukan jenis infrastruktur yang dibutuhkan, skala prioritas, kondisi eksisting, hingga proyeksi kebutuhan masa depan. Pemda memiliki kewenangan membuat Perda, maka selanjutnya diperlukan harmonisasi regulasi dari semua tingkatan,” tuturnya. 

“Kita mendorong adanya inovasi dan iklim kompetisi yang sehat antarwilayah. Kepala Daerah harus dapat menunjukkan kinerja terbaik karena mereka dipilih langsung oleh rakyat,” ungkapnya. Mendagri RI Tito mengajak para Kepala Daerah untuk terus belajar, baik melalui pertukaran praktik antarwilayah di Indonesia maupun dengan mengadopsi inovasi dari luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Mendagri menilai pentingnya praktik berbagi pengetahuan dan pengalaman antarwilayah sebagai bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan di daerah. “Saya senang jika melihat seorang Kepala Daerah pergi ke Kepala Daerah yang lain yang sukses dalam melakukan inovasi. Kami belajar dari negara-negara yang lebih maju, dari inovasi-inovasi seperti yang ditayangkan melalui media sosial atau media konvensional,” jelasnya. 

“Kami akan memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah yang berhasil dalam pembangunan infrastruktur, sekaligus membuka ruang evaluasi bagi daerah yang tertinggal. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas nasional secara menyeluruh,” pungkasnya. 

#pembangunaninfrastrukturdasar #aksesantardaerah #pertumbuhanekonomi #kesejahteraanmasyarakat #mendagriri #jicc #pemda #harmonisasikebijakan #pembangunanekonomi #kondisigeografisindonesia #wilayahterpencilterisolasi #datatunggalperencanaan #dataterintegrasi #inovasipembangunan #adopsiinovasi #konektivitaswilayah