Pemkab Kukar Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

05 Mei 2025

Diskominfo

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual . Rakornas yang membahas langkah kongkrit pengendalian inflasi di Daerah tahun 2025 tersebut berlangsung secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Kartanegara pada hari Senin, 5 Mei 2025. Hadir dalam event tersebut Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Haryo Martani, beberapa perwakilan OPD Kukar, dan tamu undangan.

Rapat virtual ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI Tomsi Tohir yang didampingi oleh perwakilan Deputi 2 Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan Deputi 2 Kantor Staf Presiden (KSP). Rakor ini juga diikuti oleh perwakilan dari Badan Pangan Nasional, Kejaksaan, TNI, Polri, serta seluruh Gubernur, Wali Kota, Bupati, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari seluruh Indonesia.

Dalam Rakornas tersebut dibahas perkembangan terkini terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang mencakup sejumlah komoditas strategis. Komoditas seperti makanan dan minuman, tembakau, tabung gas LPG, beras, cabai merah, tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan putih, cabai rawit, jagung, minyak goreng, dan gula pasir menjadi sorotan utama karena fluktuasi harganya yang mempengaruhi tingkat inflasi daerah.

"Tercatat tarif listrik pada April 2025 mengalami inflasi sebesar 26,99%, dengan kontribusi terhadap inflasi umum sebesar 0,97%. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik pascabayar yang kembali ke tarif normal. Dari total inflasi bulan April sebesar 1,17%, hampir seluruhnya disumbang oleh kenaikan tarif listrik," ujarnya. Selain itu, emas perhiasan juga mengalami lonjakan inflasi yang signifikan sebesar 10,52%, menjadi inflasi tertinggi selama 20 bulan terakhir sejak tahun 2023.

Dipaparkan bahwa secara nasional, pada April 2025 terdapat 145 kabupaten/kota yang mengalami inflasi dan hanya 5 yang mengalami deflasi. Di wilayah Kalimantan, inflasi tertinggi tercatat di Kota Banjarmasin, disusul oleh Tanjung dan Pontianak. Sementara itu, deflasi terjadi di Kabupaten Nunukan.

Ditegaskannya bahwa "Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama lintas wilayah guna menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung petani lokal agar memperoleh harga jual yang lebih baik bagi komoditas mereka," tegasnya.

Menindaklanjuti arahan Kemendagri RI, terdapat 6 poin instruksi penting bagi Pemerintah Daerah. Pertama, melakukan kajian pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Kedua, menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan. Ketiga, menginternalisasikan program dan kegiatan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah. Keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kelima, mengintegrasikan rencana aksi daerah dalam forum lintas dinas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Keenam, melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi kepada Menteri Dalam Negeri.

Dengan pelaksanaan instruksi tersebut, Pemkab Kukar berkomitmen untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#inflasinasional

#inflasiindonesia

#kemendagri

#pemkabkukar

#diskominfokukar

#kukarkab_official