Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kukar melaksanakan rapat koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kukar tahun 2024. Rakor tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 1 Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Kawasan Timbau Tenggarong pada hari Senin, 18 November 2024.

Hadir via zoom meeting narasumber pertama Tenaga Ahli Stunting Bappeda Provinsi Kaltim Ahmad Riadi yang menyampaikan materi review progress 8 aksi konvergensi hasil input dan upload data pada sistim web binabangda. Narasumber kedua adalah Tenaga Ahli Stunting Kabupaten Kukar Normi Huzaimah dengan materi pelaksanaan input aksi 2 pada website Binabangda yang memfasilitasi peserta yang hadir untuk pengisian pada aksi 2.3 dan  2.4 pada web Aksi Binabangda.

Hadir secara onsite dalam event tersebut Sekretaris Dinas P2KB Mastukah, beberapa OPD Kukar, Bappeda Kukar, Kemenag Kukar, Anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Kukar, Pejabat dan Staf Dinas PPKB Kukar, dan para tamu undangan. 

Sekretaris Dinas PPKB Mastukah yang membacakan sambutan Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kukar Arianto menyampaikan bahwa intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara masif, terukur, dan berkelanjutan. “Intervensi harus sampai ke kelompok terkecil di masyarakat, yakni keluarga baik di Desa ataupun di Kelurahan sebagai intervensi sensisitif dan intervensi spesifik,” ujarnya. 

Dijelaskannya bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dengan melakukan pemetaan dan kegiatan secara valid. “Melalui rakor ini diharapkan TPPS dapat segera melakukan pengawalan (tracking) program kegiatan dan pembiayaan daerah dan desa yang mendukung penurunan stunting dalam pelaporan form 2.3 untuk anggaran tahun rencana dan 2.4 untuk Anggaran Tahun Rencana pada website Binabangda,” jelasnya.

Tenaga Ahli Stunting Bappeda Provinsi Kaltim Ahmad Riadi dalam event tersebut menyampaikan, “Dari 10 Kabupaten di Kaltim, baru Kabupaten Kukar yang mereview penilaian kinerja penurunan stunting. Publikasi juga harus sampai ke tingkat Desa, dan dipastikan kembali bahwa aplikasi 7.5 dilakukan update publikasi baik dari segi berita, dokumentasi, dan berita acara agar memudahkan tim penilaian,” tegasnya.

Disampaikannya bahwa pada aplikasi 7.4 audit kasus stunting, “Progres Kabupaten/Kota di Kaltim dalam kategori sudah cukup bagus. Dalam kegiatan pengukuran intervensi serentak pada bulan Juni tahun 2024, Kabupaten Kukar mencapai hasil 99%.”