Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)
Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Kementerian Kominfo RI melakukan evaluasi tahap II pelaksanaan Smart City di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid antara Kementerian Kominfo RI di Jakarta dengan beberapa OPD pengampu pilar Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung secara onsite di ruang rapat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong pada hari Senin, 4 November 2024.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Kukar Ery Hariyono menjelaskan evaluasi tahap II tersebut bertujuan untuk mengukur capaian transformasi digital kota serta menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya Kabid Aptika Diskominfo Kukar Ery Hariyono menyampaikan progres pelaksanaan program Smart City Kukar. Beberapa capaian tersebut diantaranya adalah Smart Governance berupa Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI yang memperoleh predikat WTP, nilai LAKIP A (Sangat Baik) hingga B (Baik) dan inovasi pelayanan publik masuk TOP 45.
Untuk pilar Smart Branding adalah proses perizinan yang sepenuhnya secara daring yang berdampak positif terhadap peningkatan investasi. Untuk pilar Smart Society adalah capaian tingkat wajib belajar 9 tahun sebesar 76% hingga 100% dengan daya tampung pendidikan dasar yang memenuhi kisaran 76%-100%. Pilar Smart Economy adalah berkurangnya persentase penduduk miskin menjadi 0%-5%, dan IPM mencapai antara 70 hingga 80.
Capaian pilar Smart Living adalah penanganan stunting pada angka 17,6% dengan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 75%-99%. Ketersediaan akses air minum dan sanitasi layak mencapai angka 76%-100%. Sedangkan pilar Smart Environment adalah program pengurangan plastik dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi yang mulai berjalan.
Kabid Aptika Ery Hariono menjelaskan bahwa Diskominfo Kukar memperkuat keamanan data dengan menambah infrastruktur dan penerapan ISO 27001. “Sosialisasi dan pelatihan terkait keamanan informasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran di berbagai perangkat daerah. Digitalisasi surat-menyurat dilakukan untuk efisiensi dan keamanan administrasi melalui verifikasi digital, sehingga memastikan validitas dokumen,” ujarnya.
Disampaikannya bahwa implementasi program mencapai kisaran 75% dari rencana awal, meski masih memerlukan penyesuaian untuk mencapai target sepenuhnya. “Kami bertujuan memperkuat keterhubungan antar sistem diberbagai sektor, termasuk ekosistem dan infrastruktur digital,” pungkasnya.
