Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pjs. Bupati Kutai Kartanegara Bambang Arwanto Beserta OPD terkait melaksanakan inspeksi di eks lobang tambang milik PT. Gerbang Daya Mandiri (GDM) di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut diawali dengan rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Desa Bangun Rejo pada hari Senin, 14 Oktober 2024.

Hadir dalam event tersebut Inspektur Daerah Kukar, pejabat dan staf DLHK Kukar, DPMPTSP Kukar, Diskominfo Kukar, Bagian Sumber Daya Alam Setda Kukar, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Bangun Rejo, PT. Gerbang Daya Mandiri, para tamu undangan,  Pejabat dan Staf Desa Bangun Rejo.

Pjs. Bupati Kutai Kartanegara Bambang Arwanto menjelaskan bahwa lobang tambang ini merupakan wewenang Pemerintah Pusat melalui pengawasan Inspektur Tambang, dan tidak dibawah kontrol dari Dinas ESDM. “Data yang ada saat ini terdapat 537 lobang tambang di Kalimantan Timur, dan yang terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kukar dengan jumlah sebanyak 263 lobang tambang. Saya berharap lobang tambang ini tetap diawasi,” ujarnya.

“Lobang tersebut terletak dibelakang perumahan warga dan dijadikan tempat bermain 6 orang anak, dan 4 orang selamat, 2 orang anak meninggal dunia. Ini merupakan korban yang ke 49. Keselamatan masyarakat itu penting, maka pengawasan harus ditingkatkan. Kita juga tidak ingin ada korban-korban selanjutnya,” tegasnya

Dijelaskannya bahwa tugas pemerintah daerah adalah melindungi masyarakatnya, semua tambang-tambang yang berizin wajib mengawasinya, membuat pagar pembatas, dan papan plang peringatan agar tidak menimbulkan kecelakaan lagi.

“Tetapi ada juga beberapa galian disini yang sudah ditutup lobangnya, bahkan sudah dimanfaatkan oleh Bumdes. Permasalahan adal pada tambang yang tidak memilki izin karena  tidak ada yang mengawasi. Dari hasil musyawarah dengan masyarakat dan pihak perusahaan, disepakati lobang tambang ini agar ditutup dengan bantuan dari swadaya masyarakat. Proses penutupan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 9 hari,” tuturnya.

Pjs. Bupati Kukar menyampaikan bahwa ada beberapa lahan bekas tambang di kawasan tersebut sudah dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk pertanian holtikultura dan perikanan darat. “Saya berpesan agar dilakukan pengawasan pada lobang eks tambang ilegal yang diluar jangkauan Pemerintah,” tegasnya.

Disampaikannya bahwa tugas dari Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi masyarakatnya dari kecelakaan tambang. Hal ini merupakan arahan Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik pada saat inspeksi tanggal 16 September 2024. Pj. Gubernur Kaltim berpesan, sesuai permintaan dari keluarga korban agar lobang tambang segera ditutup dalam waktu 15 hari.