Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4 Luar Jawa dan Bali yang digelar secara virtual di Ruang Vidcon Kantor Bupati, Jumat (1/10/2021).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam rakor tersebut
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menyampaikan keberatan atas diusulkannya perpanjangan kembali Penetapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kukar.
Sekda Sunggono menyampaikan fakta bahwa terjadi penurunan kasus aktif di Kukar secara signifikan. Namun data yang masuk ke Kementerian Kesehatan masih cukup tinggi. Karenanya dalam rakor tersebut Kukar masih akan diusulkan PPKM level IV.
Kasus aktif merupakan kasus warga terpapar virus corona (covid-19) yang tengah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing.
"Nanti akan saya diskusikan dengan Ibu Kadis Kesehatan, karena data-data itu menurut penjelasannya dari Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan dalam dua hari ke depan bisa kita klarifikasi. Kita keberatan dengan penetapan itu, karena tidak berkesesuaian dengan assessment yang mereka buat sendiri," ujarnya.
Dari data yang ada di Dinkes Kukar, jumlah pasien positif covid-19 untuk hari ini (1/10) sebanyak 8 orang. Sedangkan kemarin (30/9) tercatat sebanyak 3 orang. Dalam 3 hari belakangan ini jumlah kematian adalah zero.
Melihat tren positif tersebut, Sekda Sunggono berkeyakinan pada hari-hari kedepan kondisi Kukar akan terus membaik. Sekda Sunggono berharap sendi-sendi kehidupan yang sekian lama lumpuh akan dapat mulai menggeliat kembali, sehingga sektor usaha pun, akan dapat dibuka kembali, tegasnya.
Ditambahkan Sekda Sunggono, ratusan sekolah sudah menggelar uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) sejak pekan ini. Terdapat 125 sekolah SD dan SMP tingkat kecamatan di daerah Kukar yang akan melakukan simulasi pertemua tatap muka. Dijelaskannya bahwa Pemkab Kukar akan melakukan asesmen bersama Tim Pengawas Sekolah untuk menentukan kelayakan sekolah menggelar PTM.