Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah kembali menerbitkan surat edaran (SE) yang memperpanjang lagi masa kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (ASN) dan Non ASN sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
"Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal (WFH) bagi ASN diperpanjang mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi serta penyesuaian lebih lanjut, demikian diatur dalam SE Nomor : B-1165/BKPSDM/065.11/06/2021,Tentang
evaluasi dan penyesuaian sistem bekerja
aparatur sipil negara (ASN) dan non aparatur sipil negara (NON ASN) .Dalam upaya pencegahan dan pengedalian lonjakan kasus corona virus disrase (COVID-19) gelombang kedua,Di lingkungan pemerintah kabupaten kutai kartanegara,yang ditandatangani Edi Damansyah di Tenggarong ,Jumat(25/06/2021)
Surat edaran ini menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara sebelumnya Nomor : B-1159/ DINKES/065.11/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang ,Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Lonjakan Kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan penyesuaian sistem bekerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non
Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan pemberlakukan sistem Bekerja Dari
Rumah (Work From Home) secara menyeluruh mulai tanggal 28 Juni 2021
sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi
serta penyesuaian lebih lanjut;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang dalam kondisi sehat tetap bekerja dikantor (Work From Office) dengan jam kerja sesuai dengan
ketentuan serta wajib menjadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan baik di
lingkungan keluarga, kantor dan masyarakat;
3. Selama bekerja dari rumah (WFH), ASN dan Non ASN dilarang bepergian
keluar rumah dan melakukan perjalanan (dinas/keluarga/ pribadi) ke luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya ke wilayah yang saat ini sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19 kecuali dalam keadaan
mendesak/emergency dan kepentingan tugas penting yang tidak bisa ditunda
dengan ijin Atasan Langsung dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
4. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rekapitulasi ASN (Pejabat Struktural dan
JFU/JFT) dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan (Dinas/Keluarga/Pribadi)
ke luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara tertulis kepada Sekretaris
Daerah melalui masing-masing Asisten yang membidangi Perangkat Daerah setiap
akhir bulan sebagai bahan laporan kepada Bupati
5. Pekerjaan yang mengharuskan dilakukan di kantor (Work From Office) wajib mendapatkan ijin Atasan Langsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta melakukan pendataan (membuat daftar hadir) yang diketahui atasan langsung masing-masing Perangkat Daerah guna keperluan tracing jika terjadi penularan COVID-19;
6. Selama bekerja dari rumah (Work From Home) bagi ASN dan Non ASN, Sebelumnya, masa bekerja dari rumah bagi ASN akan habis pada Rabu (13/5). Namun, setelah melakukan evaluasi terkait kondisi pandemi COVID-19 di dalam negeri, Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan work from home lebih lama.
6. Selama bekerja dari rumah (Work From Home) bagi ASN dan Non ASN, Wajib melaksanakan :
a. Membuat dan menyampaikan laporan kehadiran dan Laporan Kinerja Harian
kepada atasan langsung secara berjenjang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan selanjutnya akan direkapitulasi oleh petugas dari Sub Bagian Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
b. Mengikuti kegiatan Apel Pagi Virtual setiap hari senin sesuai dengan Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/86/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi. Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan apel pagi akan diatur dalam Surat Edaran tersendiri.
c. Melakukan pertemuan internal secara daring/virtual setelah kegiatan apel pagi
dan atau pada hari yang ditentukan bersama di masing-masing Perangkat Daerah dengan materi sebagai berikut :
1) Internalisasi Visi, Misi dan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN dan RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara serta Manajemen Perubahan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.
2) Penyampaian capaian dan evaluasi kinerja seminggu yang lalu serta rencana kerja seminggu kedepan.
3) Arahan Kepala Perangkat Daerah dan diskusi.
7. Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan
pekerjaan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan Penatausahaan Keuangan agar
dapat mengatur jumlah ASN dan Non ASN yang melaksanakan tugas dikantor
sesuai kebutuhan dan prioritas dengan tetap menerapkan dan memperketat protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak);
8. Untuk keperluan administrasi, koordinasi dan pengiriman berkas diupayakan berupa soft copy dengan memanfaatkan teknologi informasi sedangkan berkas berupa hard copy harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada petugas yangbersangkutan;
9. Pelaksanaan kegiatan berupa rapat, pertemuan dan pelaksanaan tugas kerja
diutamakan dilakukan secara daring/virtual. Jika mengharuskan adanya kegiatan rapat/pertemuan secara tatap muka maka WAJIB berpedoman pada Protokol Kesehatan yang ketat dan melakukan pengaturan ulang tata letak ruang kerja serta ruang pertemuan sehingga terdapat jarak yang cukup antar pegawai dan peserta rapat/pertemuan (jumlah peserta maksimal 25 orang atau 25% dari kapasitas ruangan) serta penyediaan makanan dan minuman selama pelaksanaan kegiatan disediakan dalam bentuk kotakan, tidak diijinkan menyediakan prasmanan, dan
diberikan kepada peserta setelah kegiatan berakhir.
10.ASN dan Non ASN tidak diperkenankan makan dan minum secara bersamaan, atau acara lainnya yang mengharuskan membuka masker ataupun menimbulkan kerumunan di kantor;
11.Pelaksanaan sistem bekerja WFH tidak boleh mengurangi kewajiban dalam pencapaian sasaran dan target kinerja masing-masing Perangkat Daerah;
12.Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan diberikan sanksi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13.Menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Asisten yang membidangi Perangkat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan para ASN dan Non ASN dalam melaksanakan WFH serta melakukan pembinaan dan pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran ketentuan WFH. Menyampaikan
laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
(Tim-Ikp)
