Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Koordinasi hybrid dengan tema Penanggulangan Kemiskinan Bersama Dewan Masjid Indonesia dan Pelaku Usaha Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rakor tersebut digelar offline di ruang serba guna Kantor Bupati Kukar mulai pukul 14.00 – 18.00 wita di Jalan Wolter Monginsidi 1, Kelurahan Timbau di Tenggarong pada hari Selasa (21/6/22).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Sunggono dihadiri secara offline Bupati Kutai Kartanegara, para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala OPD, Pimpinan Perusahaan yg tergabung dalam Forum Komunikasi TJSP Kabupaten Kukar Muslim Gunawan, Tim Gugus GTKI, Camat Samboja dan Camat Muara Kaman. Sedangkan pihak yang hadir secara online melalui media zoom meeting adalah para Camat, Kades dan Lurah, serta BPD se Kukar. Dalam event tersebut menghadirkan 3 orang narasumber yakni M. Bysron, Iskandar, dan Fadli.
Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas Kukar Idaman yang dilaksanakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan Bappeda Kukar sebagai leading sektor.
Bupati Edi Damansyah menjelaskan jika penanggulangan kemiskinan dapat diatasi, maka banyak persoalan lain yang akan terselesaikan. Untuk itu perlu sinkronisasi data kemiskinan dari OPD. Selain itu juga mensinkronisasikan data dengan pihak perusahaan dalam implementasi program CSR agar tidak terjadi tumpang tindih.
Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa masjid memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan. Diharapkannya para pengurus masjid untuk menangani warga pra sejahtera di sekitar kawasan masjid.
“Dari sisi agama berdosa bila membiarkan ada masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal kita. Paling tidak tetangga sebelah rumah yang harus diperhatikan. Untuk itu masjid harus memiliki data masyarakat di sekitarnya, paling tidak 40 rumah baik itu disisi kiri, kanan, depan dan belakang masjid,” Ujar Bupati Kukar.
“Pendataan yang dilakukan Dewan Masjid Kukar untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi, pelatihan, hingga spiritual hingga orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau tidak ada skill untuk bekerja, maka dapat diberikan pelatihan,” jelas Bupati Kukar.
Bupati Kukar berharap data kemiskinan harus terus diperbarui dan terintegrasi dengan kementerian maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar. Hal ini dimaksudkan supaya para perusahaan bisa berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam event tersebut Ketua Dewan Masjid Indonesia untuk wilayah Kukar M. Bysron memaparkan aplikasi GIS berbasis web yang memiliki fitur pemetaan kemiskinan di wilayah yang dilengkapi dengan data. Disampaikannya dengan adanya fitur tersebut maka kemiskinan dapat dipetakan secara kewilayahan dengan lebih akurat dan dapat dirumuskan solusinya dengan lebih obyektif sesuai kebutuhan konkritnya.
