MUARA BADAK- Kecamatan Muara Badak merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang memiliki potensi perikanan luar biasa. Belum lama ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim mengajak sejumlah wartawan untuk berkunjung ke kolam penampungan "Benur Idaman" milik warga, Sabtu (10/10/2020).

Kepala Dinas Kominfo Kukar Bahteramsyah mengatakan, kemitraan ini dibangun agar konten berita dari rekan wartawan lebih optimal dengan mengedepankan kualitas menjalankan perannya dalam melakukan penyebarluasan informasi tentang potensi daerah yang ada di Kecamatan Muara Badak dan Kutai Kartanegara secara umum. 

“Kepercayaan publik itu dicapai lewat informasi dan komunikasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tujuannya, agar dapat membantu pemerintah daerah memperkenalkan potensi daerah yang ada,” kata Bahteramsyah.

Pria yang akrab disapa Bahteram ini mengungkapkan agar konten-konten berita yang disuguhkan lebih optimal dan mengedepankan kualitas sehingga kerja sama yang dilakukan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak, yakni pemerintah dan media massa, apalagi peran Kominfo sebagai corongnya informasi daerah.

Sementara itu, Mursalim dan Subhan bersaudara selaku pemilik usaha Benur Idaman yang bergerak pada penyediaan bibit benur udang windu dan bibit nener ikan bandeng mengatakan, Kecamatan Muara Badak adalah salah satu kecamatan di wilayah pesisir yang secara geografis berhadapan langsung dengan Selat Makassar.

Daerah ini merupakan salah satu pemasok utama sektor perikanan laut ke kota-kota besar di Kalimantan Timur, baik itu hasil perikanan tangkap ataupun hasil perikanan budidaya.

Lebih jauh ia mengutarakan terkait tahapan pengolahan tambak mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Penebaran Benur, Tahap Pemeliharaan dan Tahap Panen dan Pasca Panen.

Lebih lanjut Mursalim menerangkan bahwa mereka menerapkan konsep silvofishery atau yang saat ini dikenal dengan sistem organik yang lebih ramah lingkungan. Menurut Mursalim, Silvofishery adalah ekosistem hutan bakau mangrove untuk kegiatan budidaya perikanan tanpa mengganggu kelestarian dan fungsinya.

“Metode budidaya ini dilakukan pada area-area bekas tambak yang akan kembali ditanami mangrove. Lahan ini kemudian secara bersamaan dimanfaatkan untuk budidaya benur udang windu, dan bibit nener ikan bandeng,” ujar Mursalim.

Adapun fungsi mangrove itu sendiri, kata Muslim, adalah untuk menjaga stabilitas suhu dan pH serta kualitas oksigen dalam air; sebagai tempat berteduh; sebagai biofilter; sebagai sumber pakan; dan sebagai sumber unsur hara dari tanah, baik sebagai ion maupun sebagai bagian zat hara, di mana zat hara sendiri merupakan zat yang diserap oleh tanaman dalam bentuk gas dan cairan melalui daun dan akarnya.

“Melalui usaha ‘Benur Idaman’ ini juga kami bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan di mana kami bertugas menerima bantuan bibit dari pemerintah, lalu kami lakukan proses sebagaimana mestinya untuk selanjutnya diserahkan kepada petani tambak yang berhak menerimanya, jadi bantuan tidak langsung ke petani seperti selama ini, melainkan kita proses dulu melalui shelter yang ada agar bibit bantuannya berkualitas baik dan tidak gampang gagal panen,” bebernya.

Rencana ke depan, lanjut Mursalim, di lokasi yang dikelola seluas 10 Ha ini, akan dibangun sebuah sekolah alam yang berkonsep edu tourism agar anak anak petani tambak bisa bersekolah dan para ibu petani tambak juga mendapatkan pelatihan, seperti menjahit, agar bisa meningkatkan kualitas SDM dan menambah pendapatan ekonomi masyarakat setempat, khususnya di lokasi area kolam penampungan tersebut.

Mursalim berharap tambak Benur Idaman ke depannya akan dijadikan tempat pelaksanaan studi banding dan wisata edukasi, baik instansi pemerintahan, Perguruan Tinggi, kelompok budidaya udang, sekolah dan sebagainya.

Ia berharap kepada jurnalis agar membantu mempublikasikan  kepada dunia luar agar keberadaan pengelolaan kolam penampungan Benur Idaman di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar, lebih dikenal secara lebih luas. (*)

MUARA WIS- Kendati berada jauh di pelosok hulu Mahakam, Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dikenal di tanah air karena sederet prestasi yang disabetnya di tingkat nasional.

Bahkan, desa yang sebagian besar warganya tinggal di rumah apung ini kerap jadi pilot project atau tujuan studi banding rombongan pejabat dari daerah lain.

Keberadaan Desa Muara Enggelam yang menyimpan deretan prestasi bergengsi di kancah nasional ikut mengharumkan nama Kutai Kartanegara. 

Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) adalah salah satu Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang pantang mengeluh dengan segala keterbatasannya.

Warganya tidak disibukkan oleh berbagai persoalan kendati banyak masalah dengan keterbatasan infrastruktur yang belum memadai, salah satunya telah puluhan tahun tidak merasakan aliran listrik 24 jam serta tidak memiliki akses jalan darat.

Namun, semua permasalahan tersebut dapat dilalui oleh warga dengan semangat dan spirit untuk terus maju dengan kamandirian dan tentunya melalui aparatur desanya yang tidak kenal lelah untuk terus berjuang guna memenuhi kebutuhan Infrastruktur dasar untuk warganya.

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kukar, Ahmad Rianto mengungkapkan, dengan segala keterbatasannya, warga Desa Muara Enggelam sibuk dengan aktivitas bagaimana mangatasi permasalahannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Walau banyak kekurangan infrastruktur di Desa Muara Enggelam, namun warganya tidak pernah mengeluh bahkan tidak pernah protes apalagi sampai melakukan demo menuntut pembangunan infrastruktur di desanya,” ujarnya. Rabu, (8/7/2020).

Diketahui, Desa Muara Enggelam adalah salah satu desa pelosok yang terisolir dengan tanpa akses hubungan transportasi darat.

Desa yang terletak di tepian Danau Melintang di Muara Sungai Enggelam berada pada wilayah Kecamatan Muara Wis.

Rianto menjelaskan, karakteristik wilayah Desa Muara Enggalam berada di daerah genangan air sepanjang tahun bahkan tidak memiliki daratan.

Kemudian, awalnya semua warga bermukim di rumah dengan konstruksi rumah apung yang biasa disebut rumah rakit yang menggunakan kayu gelondongan sebagai landasan rumah apung atau rumah rakit.

“Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan tangkap perairan darat dan mengolah produk hasil olahan ikan asin,” tuturnya.

Kondisi permukiman berupa rumah rakit ini menyesuaikan aktivitas warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tangkap dan pengolahan hasil tangkapan nelayan.

Dengan kondisi alam pasang surut air sungai yang dipengaruhi pasang surut Sungai Mahakam dan Danau Melintang sehingga rumah rakit selalu mengikuti ketinggian air di Muara Sungai Enggelam.

Ia menambahkan, dalam perkembangan pembangunan desa, telah dibangun badan jalan konstruksi kayu ulin yang terbentang sepanjang dua sisi Sunga Enggelam kurang lebih 2 kilometer di permukiman alur Muara Sungai Enggelam.

Bahkan, perlahan beberapa warga sudah membangun rumah dengan konstruksi tongkat atau rumah panggung sesuai ketinggian kondisi pasang air sungai tertinggi.

“Namun karena tradisi yang sudah berlangsung lama, masih banyak warga yang tetap bermukim di rumah rakit,” ucapnya.

Rianto menerangkan, saat ini Desa Muara Enggelam sudah dialiri listrik selama 24 jam melalui pembangkit listrik tenaga surya komunal yang dikelola melalui BUMDes.

Dengan tersedianya penerangan selama 24 jam sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

“Yang menarik adalah Johar sebagai Kepala Desa yang menjadi panutan beserta semua komponen masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan,” tuturnya. (*)

MUARA ENGGELAM- Kebutuhan listrik bagi warga Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selama ini ditopang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

PLTS ini dikelola oleh BUMDes Bersinar Desaku. Selama 2 bulan masa pandemi, BUMDes Bersinar Desaku memberikan subsidi biaya listrik bagi warga selama 2 bulan.

Pemerintah Desa Muara Enggelam bersama BUMDes Bersinar Desaku di Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kukar memberikan subsidi listrik gratis selama dua bulan untuk bulan Juni dan Juli 2020 ini.

Listrik di Desa Muara Enggelam tersebut menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dikelola oleh BUMDes, serta pemerintah desa bersama BUMDes Bersinar Desaku memberikan subsidi kepada warga yang menggunakan listrik sebesar 300 watt, namun jika pelanggan menggunakan daya lebih, maka pelanggan hanya membayar untuk pemakaian di atas 300 watt tersebut.

Ketua BUMDes Bersinar Desaku Desa Muara Enggelam, Ramsyah mengungkapkan, subsidi tersebut dilakukan guna meringankan beban warga yang terdampak selama pandemi Virus Corona ( covid-19 ).

Hal tersebut dilakukan sesuai adanya peraturan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang meminta adanya subsidi pemakaian listrik untuk masyarakat selama pandemi covid-19.

“Makanya kita juga memberikan subsidi kepada pelanggan PLTS selama dua bulan,” ujarnya.

Ia menerangkan, Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pembayaran listrik PLTS tersebut tahun 2019 sebesar Rp 71 juta.

Dengan pendapatan tersebut, pada perubahan APBDes 2020 ini pihak pemerintah Desa bersama BUMDes Bersinar Desaku mengalokasikan anggaran sekitar Rp 13,6 Juta per bulan untuk mensubsidi pelanggan PLTS selama dua bulan.

“Jadi kalau dua bulan sekitar Rp 27 juta kita alokasikan untuk subsidi pemakaian listrik,” tuturnya. (*)

TENGGARONG- Prestasi bergengsi kembali ditorehkan Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di kancah nasional.

Desa yang berada jauh di pedalaman Kalimantan Timur ini baru menyabet Juara 3 dalam Lomba Rayakan Kemerdekaan yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Atas prestasinya ini, Desa Muara Enggelam yang mengusung tema Semangat Cinta Indonesia dari Pedalaman Kalimantan ini dalam lomba tersebut berhak atas hadiah berupa uang tunai senilai Rp 75 juta.

Prestasi bergengsi ini mengulang keberhasilan Desa Muara Enggelam setahun silam. Tahun lalu, Desa Muara Enggelam berada di urutan 7 dari 10 pemenang Festival Gapura Cinta Negeri yang diundang Presiden Jokowi ke Jakarta untuk menerima hadiah uang tunai Rp 50 juta.

Ketua BUMDes Bersinar Desaku, Ramsyah mengatakan, pada lomba Rayakan Kemerdekaan ini pihaknya harus membuat video dan mengunggahnya di YouTube. “Waktu itu kami dapat informasi dari grup WA Gapura Cinta Negeri terkait adanya lomba Rayakan Kemerdekaan, lalu kami bincang-bincang dengan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Muara Enggelam, informasi ditangkap lalu kami bergegas ikut lomba dan saya mendaftar atas nama Bersinar Desaku dari Kukar,” kata Ramsyah.

Ia mengunggah video tentang antusiasme warga Muara Enggelam jelang menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75. Video diunggah ke media sosial sejak 15 Agustus 2020. Video memperlihatkan aksi gotong-royong menghias kampung untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. “Finishingnya pada 17 Agustus, ketika warga Muara Enggelam ikut upacara peringatan Hari Kemerdekaan di atas perahu,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Desa Muara Enggelam memiliki keunikan sendiri. Desa ini berada di tengah-tengah kawasan perairan. Kebanyakan warga tinggal di rumah-rumah rakit. Jadi, maklum kalau pada peringatan Hari Kemerdekaan RI kemarin, mereka melaksanakan upacara bendera di atas perahu. 

Untuk kegiatan mendekorasi kampung, pihak BUMDes Bersinar Desaku telah menggelontorkan dana sekitar lebih Rp 8 juta.

“Dana ini lebih dialokasikan untuk dana sosial,” tutur Ramsyah. Semua warga ikut terlibat dalam persiapan Lomba Rayakan Kemerdekaan, termasuk murid SD dan SMP. Aparatur desa diikutkan dan termasuk dalam panitia inti kelompok Bersinar Desaku. Hingga kemudian, pemenang lomba diundang panitia untuk ikut video conference dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama pada 15 September 2020.  

“Alhamdulillah kami menang juara 3 dalam Lomba Rayakan Kemerdekaan, dapat hadiah uang tunai Rp 75 juta dipotong pajak, piagam penghargaan dalam proses pengiriman,” kata Ramsyah, Jumat (2/10/2020).

Rencananya, ia akan menggelar syukuran atas kemenangan kali ini, sekaligus menggabungkan dengan kemenangan sebelumnya, yakni Festival Gapura Cinta Negeri dan masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Dalam syukuran ini, kami bakal mengundang pejabat tinggi daerah untuk hadir,” kata Ramsyah.

Target ke depan, ia mencanangkan Muara Enggelam sebagai desa maju dan mandiri. Untuk mewujudkan itu, semua indikator harus dipenuhi, salah satunya menyiapkan sarana prasarana demi kemajuan desa.

“BUMDes sebagai sumber inspiratif, memberikan arahan ke Pemerintah Desa, mudah-mudahan bisa sinergi dalam pemenuhan homestay atau penginapan, sarana transportasi sungai disiapkan,” ujarnya. Pihaknya juga menyiapkan sarana olahraga futsal yang akan dibangunkan Pemda di 2021. (*)

Daftar Pemenang Lomba Rayakan Kemerdekaan

Juara 1 dan Juara Favorit : Perjuangan dan Harapan Menuju Indonesia Maju oleh Tim Super Marines I (Kota Surabaya, Jawa Timur)

Juara 2 : Terbang Tinggi untuk Indonesia oleh Fikri Ashsiddiqi (Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

Juara 3 : Semangat Cinta Indonesia dari Pedalaman Kalimantan oleh Bersinar Desaku (Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur)

Juara Harapan 1 : Dari Perempuan Raja Ampat untuk Indonesia oleh MORA (Raja Ampat, Papua Barat)

Juara Harapan 2 : Semangat Agustusan Kampung Tinjon Yogyakarta oleh Kontjo Lawas Project (Sleman, DIY)

Juara Harapan 3 : Kami Cinta Indonesia oleh SMP IL Kapten Fatuabaa (Belu, NTT)

MUARA ENGGELAM- Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi luar biasa yang sudah diakui di level nasional.

Potensi ini ditangkap dan coba diusung kelompok kreatif East Borneo Film yang memiliki homebase di Tenggarong.

Kali ini East Borneo Film akan membuat film yang mengusung potensi Desa Muara Enggelam yang unik dan eksotis.

Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Kukar siap mendukung komunitas kreatif untuk berkarya.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo Kukar Ahmad Rianto.

Dia menjelaskan, salah satu komunitas yang telah bersedia untuk didampingi adalah East Borneo Film.

"Mereka ingin menggali lebih dalam potensi Desa Muara Enggelam untuk dijadikan inspirasi membuat film," kata Ahmad Rianto, Sabtu (5/9/2020).

Komunitas kreatif East Borneo Film bukan baru kali ini ingin berkarya, salah satu produksinya yang dirilis 2018 lalu, berhasil menembus beberapa festival nasional maupun internasional.

Salah satunya adalah JAFF (Jogja Asian Film Festival), ditayangkan perdana di CGV Yogjakarta.

Salah satu pendiri East Borneo Film David Richard menjelaskan, komunitas yang ia bentuk bersama rekan-rekannya pada 2017 lalu merupakan rumah film maker di Kaltim, yang berpusat di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Judul film yang telah mereka produksi berjudul Ranam - Looking For Land.

Film tersebut diproduksi dengan harapan mampu menjadi inspirasi bagi yang menontonnya.

"Filmnya mengisahkan tentang cita-cita seorang anak. Tinggal di desanya terapung, yang punya cita-cita sebagai pemain bola," ungkap David.

Bahkan, anak tersebut sempat tidak mendapat restu orangtuanya. Karena cita-citanya dianggap tidak mungkin untuk diwujudkan.

"Dengan semangat yang gigih sampai akhirnya dia membuktikan dan berhasil menjadi pemain Mitra Kukar," kata David.

Dengan pengalaman yang dimiliki dan dukungan Kominfo Kukar, David optimistis, dapat menghasilkan karya yang berkualitas saat memproduksi film tentang Desa Muara Enggelam. (*)

MUARA WIS- Kecamatan Muara Wis merupakan kecamatan yang berada di kawasan hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kecamatan ini dikelilingi oleh perairan tawar, berupa sungai dan danau. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di kecamatan Muara Wis mengalami perkembangan pesat, dimana infrastruktur jalan sudah terbangun sehingga akses jalur darat menuju Muara Wis bisa ditembus dengan mudah dan cepat.

Muara Wis merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu data Kukar Dalam Angka 2019, jumlah penduduknya kurang lebih 9.139 jiwa.

Jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kukar, merupakan kecamatan berpenduduk paling sedikit dengan kepadatan sekitar 8 orang per kilometer.

Secara definitif Muara Wis resmi berpisah dari Kecamatan Kota Bangun pada tahun 1996 silam.

Dan mulai saat itu kawasan yang terdiri dari 7 desa dengan katagori 2 desa berada di kawasan dengan kontur dataran tinggi.

Yakni desa Lebak Cilong dan Desa Lebak Mantan yang masing-masing memiliki potensi sektor perkebunan.

Sementara 5 desa lainnya berada di sepanjang aliran sungai dan danau yakni Muawa Wis, Sebemban, Melintang, Muara Enggelam dan Enggalam.

Masing-masing desa ini merupakan pengasil ikan sungai dan danau baik itu perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya.

Muara Wis yang dulunya hanya dapat dikunjungi menggunakan transportasi air, kini dengan mudah dapat dijangkau menggunakan transportasi darat menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua.

Meskipun masih harus menyeberang menggunakan kapal fery di kecamatan Kota Bangun.

Begitu pesat pembanguan jika dibandingkan 5 tahun silam dengan kondisi saat ini, terutama dalam hal infrastruktur jalan, demikian dijelaskan Arianto Camat Muara Wis.

Dulu semua desa di Muara Wis saling terhubung melalui satu-satunya alat tranportasi sungai ataupun danau.

"Namun kini enam desa sudah bisa kami lalui menggunakan transportasi darat meski masih ada yang tanah namun saat musim kering semuanya sudah bisa dilalui kendaraan roda dua, sebagian diantaranya sudah bisa dilalui kendaraan roda empat kecuali Desa Muara Enggelam yang memang sebuah desa unik berada di atas air," ujar Arianto.

Warga Muara Wis, kata Arianto, sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Bupati Edi Damansyah.

Karena beliau beserta jajarannya dengan menggunakan sepeda motor trail masuk ke pelosok desa melihat langsung kondisi jalanan yang ada.

"Dengan begitu kami bahkan tak sempat berucap atau membuat usulan kepada beliau untuk peningkatan badan jalan, akan tetapi beliau sendiri di lokasi yang dikunjungi itu secara langsung memerintahkan jajarannya yang terkait jalan untuk mencatat dan melakukan pembangunan apakah itu pembuatan badan jalan, peningkatan kualitas jalan bahkan pembangunan jembatan-jembatan untuk kelancaran sektor transportasi di daerah kami," kata dia.

"Alhamdulillah, berkah infrastruktur jalan yang terbangun, kini hasil dari bumi Muara Wis, terutama sektor perikanan dan perkebunan sangat mudah dipasarkan bahkan para pembeli atau pedagang langsung datang bertemu dengan nelayan di daerah kami tanpa perantara sebagai mana tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Kondisi ini juga mendongkrak harga jual komoditas hasil bumi mengingat pembeli berani membeli dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya.

"Hal ini terjadi sebab biaya yang mereka keluarkan tidak besar untuk tiba di lokasi untuk langsung membeli dari tangan pertama," lanjutnya.

Lebih jauh, Arianto menuturkan terkait covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia hanya berdampak saat awal-awal pandemi itu menyebar.

Itupun karena masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan pendatang ataupun penduduk kami sendiri harus melalui pemeriksaan ketat untuk keluar masuk kawasan ini.

Akibatnya komoditas yang seharusnya bisa dipanen jadi terhambat, yang seharusnya bisa dijual tertahan penjualannya.

Hingga kini Muara Wis termasuk dalam salah satu kecamatan zona hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kecamatan ini memiliki tips tersendiri dalam melakukan edukasi kepada masyarakatnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Camat Muara Wis Arianto kepada tim Diskominfo Kukar mengatakan, pihaknya bersama seluruh Kepala Desa hingga RT berkomitmen untuk mempertahankan wilayahnya tetap berwarna hijau.

Sinergitas para kepala desa ini menjadi poin utama sehingga program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa berjalan.

"Kini sejak adanya relaksasi ataupun new normal sebagaimana arahan Pemerintah agar kita ketat dalam penerapan protokol kesehatan namun juga kita tetap produktif. Saat ini secara umum dapat kami katakan bahwa perekonomian masyarakat kami, Alhamdulillah tidak berdampak sama sekali," tuturnya.

Mengakhiri diskusi panjang lebarnya terkait infrastruktur di daerahnya, Arianto berharap semoga ke depan pemerintah membangun jaringan telekomunikasi lebih luas di daerahnya agar desa yang saat ini signalnya kadang naik kadang turun atau dengan kata lain belum stabil, nantinya juga bisa ikut menikmati jaringan internet.

Sehingga Bumdes yang sudah ada disetiap Desa yang sekaligus menghimpun produk ibu-ibu PKK dan UKM juga bisa memasarkan produknya secara online.

Sebagai penutup, camat muda dan penuh semangat ini berharap ada perencanaan pembangunan jembatan di Kecamatan Kota Bangun ke Kota Bangun Seberang.

Sehingga semakin memperlancar siapapun yang berniat mengunjungi kecamatan Muara Wis dan desa di atas air “Muara Enggelam” yang sudah terkenal se-Nusantara. (*)

TABANG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bergerak cepat dalam penanganan Jembatan Long Penjalin di Desa Umaq Dian, Kecamatan Tabang, yang amblas.

Pasalnya, jembatan tersebut menjadi akses satu-satunya bagi warga Tabang. Perusahaan sekitar sudah membangunkan jembatan darurat di kanan-kiri jembatan yang amblas.

Sedangkan Pemkab Kukar telah merencanakan pembangunan jembatan lewat APBD Perubahan dan targetnya tahun depan mulai dibangun.

Seperti diketahui, Pemkab Kukar menindaklanjuti penanganan terkait ambruknya jembatan Long Penjalin di Desa Umaq Dian, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat (7/8/2020) lalu.

Bahkan, Bupati Kukar Edi Damansyah bersama jajarannya telah melakukan tinjauan lapangan sebagai identifikasi awal terhadap kondisi jembatan runtuh Desa Umaq Dian.

Ia juga melakukan rapat awal dengan pihak perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Tabang sebagai tindak lanjut untuk penanganan sementara sebagai akses jalan darat satu-satunya bagi masyarakat Tabang.

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengungkapkan, dalam hal penanganan jembatan Long Penjalin tersebut, nantinya Pemerintah Daerah Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan studi dan perencanaannya.

Bahkan, perencanaannya lewat APBD Perubahan dan ditargetkan tahun 2021 baru akan mulai dibangun.

“Di perubahan nanti kita akan lakukan perencanaannya, tahun depannya baru dibangun,” tuturnya.

Saat dia meninjau ke lokasi jembatan tersebut, perusahaan membangunkan jembatan alternatif yang sifatnya darurat.

Perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH)  membantu pembangunan jembatan kayu di kanan dan kiri jembatan.

“Jadi perusahaan bantu pembangunan jembatan darurat dari kayu di kiri dan kanan jembatan. Kalau bangun jembatannya itu pakai APBD nanti,” tuturnya.

Lakukan Penanganan DaruratDiberitakan sebelumnya, Jembatan Penjalin di Kilometer 11 Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mendadak runtuh pada Jumat (7/8/2020) malam sekitar pukul 18.00 Wita.

Kejadian ini membuat kaget warga, sekaligus waswas.

Pasalnya, jembatan itu merupakan satu-satunya akses penghubung bagi warga menuju ke Kecamatan Tabang.

Dengan putusnya jembatan tersebut, diperkirakan warga akan kembali menggunakan jalur sungai untuk menuju ke Tabang hingga jembatan tersebut benar-benar diperbaiki kembali.

Mengetahui hal ini, Bupati Kukar Edi Damansyah segera bertindak cepat dan mengutus Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar untuk mengecek dan melakukan penanganan terkait jembatan tersebut.

Bahkan, dia langsung memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kukar untuk turun langsung ke lapangan dan mengambil langkah penanganan darurat.

“Sejak tadi pagi Kadis PU beserta tim telah menuju ke lapangan,” ujarnya, Sabtu (8/8/2020).

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Kabupaten Kukar, Ismed menginformasikan, Bupati Kukar Edi Damansyah akan meninjau langsung lokasi jembatan Penjalin kilometer 11 pada Minggu (9/8/2020) besok.

“Besok Minggu rencananya Bupati akan turun langsung meninjau lokasi tersebut,” ucapnya. (*)

TENGGARONG- Lewat platform digital e-Commerce, para pelaku UMKM di Kukar bisa memajukan usaha mereka.

Apalagi di tengah masa pandemi covid-19 seperti sekarang, berbagai sektor usaha mengalami kemandekan.

Sehingga pelaku UMKM bisa memanfaatkan e-Commerce untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) kembali menggelar  Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Bimtek kali ini mengusung tema  "Citzen Journalism (konten video positif) dan anti hoaks, serta Manfaatkan Plaform Digital Majukan Usaha UMKM (e-Commerce) di Gedung Balai Pertemuan Umum Kantor Camat Samboja, Sabtu (17/10/2020).

Menghadirkan narasumber Bahteramsyah (Kadis Kominfo), Ardhika Hadisaputra (PT Icon), Wahyudi, seorang penggiat dan pelaku e-Commerce, serta Awaluddin Jalil dan Fairus pembuat konten video.

Tujuan bimtek ini untuk pengembangan bisnis dalam rangka memajukan UMKM di era industri 4.0. Kegiatan yang dihadiri Camat Samboja Ahmad Nurkhalis, Emiliani yang mewakili KIM Samboja, dan beberapa Kelompok KIM dan komunitas pelaku UMKM se-Kecamatan Samboja.

Kepala Dinas Kominfo Kukar Bahteramsyah dalam pemaparannya mengatakan, KIM memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan zaman karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia.

Dengan KIM, masyarakat yang sadar informasi diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top down) atau antara masyarakat dan pemerintah (bottom up).

"KIM sebagai mitra informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas mereka,” katanya.

Bahteramsyah berharap dan mengajak peserta bimtek KIM agar memahami aturan main informasi dan transaksi elektronik (ITE). “Hati-hati menggunakan jari kita. Mari kita bareng-bareng menjadi pelopor penggunaan medsos yang bijak,” katanya di depan anggota KIM dan komunitas se-Kecamatan Samboja.

Sementara Wahyudi yang merupakan penggiat dan pelaku pemasaran digital  mengatakan, tentang era industri 4.0 dan seputar pelaksanaan program Smart City di Kukar agar peserta Bimtek KIM lebih semangat untuk beralih ke dunia digital dalam menjalankan usaha mereka.

“Dengan adanya pelaksanaan program Smart City di Kukar ini diharapkan produk-produk lokal dapat dikenal luas ke seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Ardhika Hadisaputra, Manager Pemasaran dari PT Icon, salah satu perusahaan penyedia solusi infrastruktur teknologi informasi (TI), memaparkan bidang TI bagaimana cara mendorong investasi infrastruktur demi memaksimalkan perkembangan bisnis digital agar pelaku UMKM bisa memanfaatkan secara maksimal dalam menawarkan produknya secara online.

Camat Samboja Ahmad Nurkhalis mengimbau peserta Bimtek agar menggunakan media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten positif. Sayangnya, beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif.

“Jika hal tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda. Menyadari hal tersebut, sudah banyak kelompok yang secara proaktif mengajak masyarakat agar lebih cerdas menggunakan media sosial untuk mengurangi penyebaran hoax,” tuturnya.

Ahmad Rianto, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik yang bertindak sebagai moderator menambahkan, harus ada upaya lintas sektoral untuk membanjiri internet dan media sosial dengan konten-konten yang positif.

“Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk penangkalan terhadap maraknya penyebaran konten negatif. Artinya, KIM harus didorong untuk memproduksi dan membagikan konten positif di akun yang mereka miliki,” bebernya.

Pembicara selanjutnya, Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik, Hermawan, S.Hut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bimtek KIM mengatakan, pelaksanaan Bimtek KIM yang digelar di Kecamatan Samboja merupakan yang ke-4 kalinya dari target 7 Bimtek KIM di tahun 2020.

Dari 4 kecamatan yang sudah melaksanakan Bimtek KIM di antaranya, Kecamatan Tenggarong, Sangsanga, Anggana, dan Samboja, menyusul berikutnya Tenggarong Seberang, Muara Badak dan Muara Muntai. Hermawan berharap semoga pelaksanaan Bimtek KIM ini bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. (*)

TENGGARONG- Pasa masa relaksasi kebiasaan baru (New Normal), kasus positif covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Bahkan, kasus covid-19 juga menyasar pada Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dua orang ASN di lingkungan Pemkab Kukar diketahui terkonfirmasi positif covid-19.

Sehingga Bupatii Kukar Edi Damansyah mengeluarkan edaran yang ditujukan buat seluruh ASN dan non ASN.

Pada Selasa (4/8/2020) kemarin, Bupati Kukar Edi Damansyah langsung mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: P-2040/BKPSDM/065.11/08/2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dan non ASN dalam adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Virus Corona ( covid-19 ) di Kukar.

Dalam edaran yang ditandatangani langsung Bupati Kukar Edi Damansyah itu, sebagaimana diketahui dalam masa relaksasi pembatasan sosial, telah terjadi peningkatan kasus covid-19 yang cukup signifikan di Kutai Kartanegara.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara nomor B-1600/ BKPSDM/065.11/05/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam edarannya, Edi Damansyah menegaskan, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penularan covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka kepada seluruh penyelenggara pemerintahan sebagaimana tersebut di atas agar segera menyusun penyesuaian sistem kerja, di antaranya melakukan pengaturan ulang (rekayasa) tata letak ruang kerja dan ruang pertemuan sehingga terdapat jarak antar meja pegawai.

Kemudian mengupayakan terjadinya pertukaran udara alami dalam tempat kerja serta mengurangi penggunaan pendingin ruangan.

“Melakukan pembatasan jumlah pegawai yang beraktivitas, disesuaikan dengan luas dan kapasitas ruangan kerja,” ucapnya dalam edaran tersebut.

Selain itu, Edi juga meminta adanya pengaturan jadwal dan waktu kerja pegawai secara bergantian dengan sistem shift. Shift I masuk pagi mulai pukul 07.30–12.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dan siang mulai pukul 12.00–16.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH)

Sedangkan untuk shift dua, pada pagi hari mulai pukul 07.30–12.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH) dan siang hari mulai pukul 12.00 – 16.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO)

“Pengaturan pegawai sesuai dengan jadwal dan waktu kerja tersebut diatur secara berjenjang oleh atasan langsung,” tulisnya pada edaran itu.

Sementara itu, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/ WFO) dengan sistem pelaporan kehadiran dilakukan secara manual yang dilaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh petugas dari Sub Bagian Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.

Lalu, ia juga meminta sistem kerja lebih mengutamakan pertemuan atau rapat melalui media virtual dan sarana komunikasi lainnya.

Namun, jika harus dilakukan pertemuan atau rapat dengan tatap muka, maka wajib membatasi dan mengurangi lamanya waktu rapat dengan jumlah peserta maksimal 30 persen dari kapasitas ruangan dengan tetap menggunakan masker, face shield, dan memastikan diterapkannya physical distancing (jaga jarak).

Bahkan, ia juga meminta tidak melakukan aktivitas makan dan minum dalam proses pertemuan atau rapat. Walaupun menyediakan konsumsi pertemuan atau rapat, harus disediakan dalam kemasan dan dibagikan pada saat selesai rapat.

“Menghindari aktivitas bersama yang mengharuskan membuka masker seperti makan dan minum,” tuturnya.

Edi juga menambahkan, para ASN juga mencatat data interaksi kontak dengan rekan kerja setiap hari yang dimasukkan dalam Laporan Kerja Harian untuk memudahkan kegiatan tracing kontak apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif dan bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang pelayanan, penyesuaian sistem kerja diatur oleh masing- masing Pimpinan Unit Kerja.

“Surat Edaran ini berlaku sejak 5 Agustus 2020 dan akan dilakukan peninjauan ulang yang disesuaikan dengan perkembangan kasus covid-19,” ucapnya dalam edaran tersebut. (*)