Kepala Dinkes Kukar, Martina Yulianti menyebutkan, pihaknya tidak akan mengambil kebijakan pembatasan yang dilaksanakan di Jawa - Bali tersebut. Satgas Covid-19 bakal lebih menguatkan ke perubahan prilaku masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan terlebih dahulu. Hal ini disampaikan dr Yuli Terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagaimana langkah yang diambil pemerintah di Jawa-Bali tersebut. 

"Aturannya (pembatasan) sebenarnya sudah ada, cuman tinggal mengembangkan menjaga implementasinya," kata Martina kepada awak media, Senin (11/1/2021).

Sejauh ini, kata Martina, penerapan Prokes belum terkawal dengan baik dan perlu diketatkan oleh Tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Satgas Covid-19 Kukar. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran Prokes di restoran hingga cafe yang ada di Tenggarong. 

Menurut presentase kepatuhan memakai masker di lokasi kerumunan oleh Satgas Covid-19 Nasional, ada lima lokasi dengan presentase tidak patuh memakai masker tertinggi. 

Yakni  Restoran/kedai sebesar 28,7 persen, rumah sebesar 23,3 persen, tempat olahraga publik sebesar 15,1 persen, jalan umum sebesar  14,3 persen, dan tempat wisata sebesar 10,4 persen. 

"Intinya apa yang sudah ada diperketat.

Percuma saja kita bikin pembatasan-pembatasan tapi kalau orang-orang tidak melaksanakan prokes karena kita tidak mengawal 'kan," ujarnya. 

Diketahui, PPKM dapat dilaksanakan jika memenuhi indikator-indikator tertentu. Mulai dari tingkat kematian daerah di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional,  tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, hingga tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Mari berdoa yang terbaik untuk seluruh korban dan keluarga juga kelancaran dan keselamatan seluruh tim rescue gabungan dalam upaya penyelamatan. Semoga keluarga yg ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.

#PrayForSJ182 #SriwijayaAir #SJ182

Sayembara Desain Landmark KotaTenggarong yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Kukar diperpanjang. Hal ini dijelaskan oleh panitia Sayembara Desain Landmark kota Tenggarong Gina Fikriana saat dihubungi, jumat (8/1/2021).

Dirinya menjelaskan bahwa semula pendaftaran sayembara dijadwalkan dari tanggal 30 Desember 2020 hingga tanggal 8 Januari 2021 namun timline tersebut diperpanjang. “Ada perpanjangan dari tanggal 8 – 15 Januari 2021,” ucap Gina Fikriana tanpa menjelaskan alas an perpanjangan masa sayembara. Waktu pendaftaran tersebut juga sekaligus pengumpulan desain yang diajukan oleh peserta.

Dirinya menambahkan untuk syarat pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia pelaksana sekaligus mengirim foto copy KTP dan nomor kontak person yang dapat dihubungi.

Adapun Sayembara Desain Landmark kota Tenggarong berhadiah total sebesar 30 juta rupiah kepada 3 pemenang terbaik, dengan rincian pemenang yang ditetapkan sebagai yang terbaik pertama mendapatkan 15 juta rupiah, terbaik kedua 10 juta rupiah dan terbaik ketiga 5 juta rupiah.

Info dan pendaftaran :
Sekretaris panitia sayembara Landmark kota Tenggarong bidang cipta karya Dinas PU Kukar.
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara.

Contact Person :
M. Bedo Ihsan : 081254566694.
Gina Fikriana : 082153733105.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, terus mendorong secara bertahap rencana pembentukan Kelompok Komunitas Programer yang dibina Kominfo Kukar.

Untuk mewujudkan itu, bertempat diruang rapat tim tehnis Kominfo, Bidang e-goverment melakukan rapat koordinasi membahas pembentukan komunitas programer yang dihadiri kabid e-gov Hendra Wardana, kasi Pengembangan Aplikasi e-gov Tantri Saptadewi, kasi Pengembangan ekosistem e-gov fedlandi, Kasi SDKP Hermawan dan kasi Pengelolaan opini publik Zainul Efendi beserta beberapa programer TIK kominfo Kukar. Rabu(6/01/2021)

Kepala Bidang e-gov menyampaikan, Kelompok Komunitas Programer adalah lembaga layanan publik yang di bentuk dan di kelola dari oleh programer diskominfo kukar dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

"Pada tahapan berikutnya setelah ada sentuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, maka Kelompok komunitas programer di arahkan untuk mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dewasa ini," jelasnya.

Salah satu misi pemkab Kukar yakni memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan, oleh karna itu Dinas Kominfo kukar dijabarkan dalam penjabaran konsep layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Kukar berbasis elektornik ( e-government ). Untuk mewujudkan hal itu tim programer TIK Dinas Kominfo Kukar telah melakukan upaya pengembangan dan perencanaan sebagai langakah terpadu dalam mewujudkan secara perlahan layanan berbasis TIK dimaksud.

"Dirinya meyakinkan bahwa tugas yang diemban oleh tim programer TIK Dinas Kominfo kukar yang ada akan sangat membantu efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik demi terwujudnya “ Kukar Smart City” , sebab memang menurut Hendra wardana bahwa program Smart City memang bertumpu pada pengembangan smart government. pungkasnya.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, tantangan dunia Pendidikan khusnya teman-teman yang berprofesi sebagai guru di masa pandemi Covid-19 sangatlah besar. Sampai hari ini, proses belajar mengajar tatap muka belum bisa dilaksanakan, sehingga dituntut para guru untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar di tengah Pandemi Covid-19.

Karena kondisi geografis dan luasan wilayah sehingga ada beberapa kondisi yang terjadi di Kukar, khususnya di zona hulu mahakam, sejumlah guru seringkali menyampaikan keluhan bahwa mereka tidak bisa mengoptimalkan proses belajar dalam jaringan (daring) karena kendala koneksi internet yang belum stabil di area mereka mengajar. “Saya berharap kendala seperti ini tidak membuat kita justru tidak berbuat, saya mengajak untuk tidak selalu mengeluh.

"Karena sampai hari ini belum ada hp yang dijual dengan sinyalnya," kata Edi sembari berseloroh yang disambut tawa hadirin seusai melantik para pejabat fungsional di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Rabu (6/1/2021). "Maksud saya jangan pasrah terhadap kondisi seperti itu, jangan hanya menyampaikan persoalan, teman-teman guru juga saya minta untuk mulailah melakukan kreativitas dan inovasi terkait bagaimana cara atau apa yg harus dilakukan agar anak-anak kita tetap bias belajar," terangnya lagi.

Seperti daerah lain, kata Edi, guru-guru dengan kreativitas dan semangat tinggi berusaha mendatangi murid-muridnya untuk belajar tatap muka meski dengan jumlah murid yang sangat terbatas lantaran terkendala hal yang sama untuk menggelar pembelajaran daring. Beberapa wilayah di Kukar, kata dia, juga sudah ada yang melakukan metode seperti itu.

Dia ingin agar para guru ini mengambil langkah-langkah sesuai situasi dan kondisi di lapangan. "Rakyat kita sedeng susah, kita semua susah sekarang, jadi memang membutuhkan pribadi dan individu yang memang punya komitmen kuat terhadap tugas dan fungsi kita masing," pungkasnya.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah telah menggelar rapat internal, bahas persoalan pembayaran kontraktor. Pemerintah dalam tujuan mendalami persoalan 1714 kontraktor yang tagihannya belum sempat terbayarkan pada tahun anggaran APBD-P 2021. Persoalan tersebut, kata Edi Damansyah, di antaranya karena situasi pandemi Covid-19, kemudian adanya refocusing anggaran, pekerjaan di lapangan, dan sejumlah faktor lainnya.

"Tapi memang ini jadi pelajaran. kemarin sudah rapat internal, bahwa ini akan diselesaikan," kata Edi.

Bupati paham betul, bahwa dalam pengerjaannya, para kontraktor tentunya ada yang meminjam modal dari perbankan. "Sesuai ketentuan berlaku, akan kita tunaikan. Mudahan 3-4 bulan ke depan bisa kita rampungkan," kata Edi. Untuk itu, Bupati Kukar mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini agar tidak terulang kembali. "Dalam pekerjaan itu ada uang muka, jadi tagihan itu per termin. tidak seperti ini, menumpuk di akhir," kata Bupati Kukar.

Edi menjelaskan, jika skema tagihan pengerjaan proyek dilakukan per termin, maka akan berdampak pada baiknya manajemen kas daerah. "Sehingga kontraktor juga bisa bekerja sesuai per termin. Pengelola keuangan juga saya minta berkomitmen. Berapa ribu paket memang kewalahan," ungkap Bupati Kukar Edi Damanysah.

Upah Minimum Kabupaten merupakan suatu keputusan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan tenaga kerja khususnya di kabupaten Kutai Kartanegara, terkait dengan kitu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara Hamly mengatakan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) secara prinsip tidak boleh lebih rendah dari pada Upah Minimum yang ditetapkan oleh pihak Provinsi atau lebih dikenal dengan (UMP).
Untuk tahun ini 2021 UMK kabupaten Kutai Kartanegara disepakati sebesar Rp3.178.673 sementara UMP Kalimantan Timur sebesar Rp2.981.378. Mengapa UMP Kaltim lebih rendah nilainya, Hamly menjawab, karena UMP Kaltim merupakan rata-rata UMK 10 kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan UU Cipta Kerja ayat (5) pasal 88C, yang tertulis Upah minimum kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
"10 kabupaten/kota kan beda-beda besaran UMK-nya. Tidak boleh kabupaten kota itu lebih rendah dari provinsi, maka UMP itu mengambil tengah-tengahnya istilahnya," kata Hamly kepada Awak media, Senin (4/12/2020). "Jadi tiga juta sekian itu sudah minimal di Kukar," imbuhnya.
Kemudian, ada yang namanya pekerja lintas provinsi. Semisal warga Samarinda ke Kukar, dia akan mengacu ke UMP Kaltim. Beda halnya jika memang pekerja Kukar yang bekerja di Kukar, maka mengacu ke UMK.
Jika mengacu pada PP 78, penetapan UMK itu berdasarkan tingginya inflasi. Semakin tinggi inflasi akan diiringi dengan kenaikan upah minimum ini.
Menurut Hamly, di era pandemi Covid-19 ini, inflasi Kukar justru minus. Jika mengacu ke PP 78, mestinya UMK bakal ikut turun. "Namun tidak mungkin turun, soalnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini tetap besarannya, maka disepakati sama dengan tahun 2020 lalu," pungkasnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara  membatalkan rencana yang telah dibuat sebelumnya terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka (KBM TM) pada semester Genap tahun ajaran 2020/2021. 

Pemberitahukan terkait pembatalan hal ini dilakukan Disdikbud Kukar lewat surat nomor P-1924/DPK/SET-1/421/12/2020 yang ditujukan kepada para kepala UPT di Kecamatan, satuan pendidikan PAUD, SD, SMP se kabupaten Kutai Kartanegara sebagai respon atas informasi dari Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kukar, bahwa pandemi Covid-19 di wilayah Kukar semakin masif dan belum terlihat adanya tanda-tanda penurunan angka sebaran orang yang dinyatakan terinveksi Covid-19. 

"Sejak tanggal 4 Januari 2021 dan seterusnya, seluruh satuan jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP di kbupaten Kutai Kartanegara agar menunda KBM TM di sekolah sampai ada pemberitahuan resmi dari Disdikbud Kukar," kata Plt Kepala Disdikbud Kukar, Ikhsanuddin Noor dalam surat tersebut. Dengan adanya surat edaran ini sekaligus membtalkan rencana KBM TM yang sedianya akan dilakukan pada Januari 2021. 

Lebih lanjut dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sembari menunggu pemberitahuan resmi selanjutnya terkait pelaksanaan KBM TM, sekolah dapat mempersiapkan sarana dan prasarana terkait pemenuhan protokol Kesehatan disekolah masing-masing.

Kemudian sekolah dapat menggelar rapat dengan orang tua siswa terkait penyampaian materi protokol Covid-19. Undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat tersebut dilampirkan bersama dengan surat persetujuan orang tua terkait KBM TM. 

Selain itu, membuat kesepakatan antara orang tua murid dan pihak sekolah terkait hal penting yang dianggap perlu disepakati bersama. Hal lain yang tidak kalah pentingnya disiapkan pihak sekola penyelenggara Pendidikan adalah rekomendasi dari puskesmas/Pusban diwilayah masing-masing serta membentuk Satgas Covid-19 di sekolah yang terdiri dari guru dan orang tua siswa. 

Terakhir, “sebagai bahan pertimbangan, Kepala sekolah mengajukan permohonan rencana KBM TB ke Disdikbud Kukar dengan melampirkan fotokopi kegiatan-kegiatan dimaksud diatas setelah disepakati dan ditandatangani bersama komite sekolah serta kepala UPT Layanan pendidikan Kecamatan masing-masing," tandasnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kutai Kartanegara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengatur lampu jembatan Kartanegara akan mematikan lampu tematik jembatan Kartanegara saat malam pergantian tahun 2020 ke 2021.
"Ya pada prinsipnya kami merespon surat Bapak Kapolres Kukar terkait pemadaman sementara lampu jembatan dimaksud, apalagi kan ini untuk menghindari penyebaran covid-19, untuk itu kami siap mematikan," kata Kepala ESDM Kukar Slamet Hadiraharjo kepada awak media Rabu (30/12/2020). siap menjalankan permohonan Polres Kukar terkait mematikan lampu Jembatan Kartanegara pada malam tahun baru.
Slamet mengungkapkan, lampu hias jembatan Kartanegara yang selama pertengahan Desember ini menjadi daya tarik wisatawan lokal dipastikan tidak akan dinyalakan sejak malam ini (Kamis, 31/12/20) hingga 3 Januari 2021 mendatang.
"Malam ini sampai tanggal 3 dimatikan, ya Kukar kan punya tagline “searah melawan virus corona” artinya satu komando lah, masa iya kita ingin membebaskan masyarakat kita dari covid-19 tapi masih melakukan kegiatan yg justru membuat penyebarannya makin meluas," ungkapnya.
Sebelumnya diketahui Polres Kukar bersurat meminta Pemkab untuk mematikan lampu tematik jembatan Kutai Kartanegara pada malam pergantian tahun, tepatnya pada 30 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021. Dalam surat tersebut Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting menyebutkan, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan pada tahun baru dan akhir pekan pada tanggal-tanggal yang ditentukan tadi. "Karena (lampu jembatan,red) itu memancing kerumunan, itu analisa kita," kata Irwan.