Kutai Kartanegara - www.kukarkab.go.id

23, Jun 22 1 week before

Pemkab Kukar Buka Pendaftaran Beasiswa Kukar Idaman Tahun 2022

Pemkab Kukar membuka pendaftaran beasiswa Kukar Idaman tahun 2022. Program Beasiswa Kukar Idaman sebagai bagian dari Program Dedikasi tersebut diperuntukkan kepada warga Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Identitas Anak (KIA).

Terdapat 7 jenis Beasiswa yang diberikan pada tahun 2022 ini. Pertama, beasiswa stimulan prestasi akademik pelajar tingkat SDLB/SMPLB/SMALB. Beasiswa ini diperuntukkan bagi siwa berkebutuhan khusus. Kedua, beasiswa stimulan prestasi santri (ibtidaiyah / diniyah, tsanawiyah, aliyah) yang diperuntukkan pada siswa pondok. Ketiga, beasiswa stimulan prestasi akademik tingkat SMA/MA/SMK. Keempat, beasiswa stimulan prestasi akademik untuk sarjana (S1). Kelima, beasiswa guru non PNS Strata Sarjana (S1). Keenam, beasiswa calon guru strata sarjana (S1), dan Ketujuh, beasiswa kerjasama tematik untuk mahasiswa (S1).

Informasi dan pendaftaran beasiswa dapat dilakukan ke https://beasiswa.kukarkab.go.id/# Pendaftar diwajibkan untuk memenuhi persyaratan umum dan persyaratan berkas dan mengisi formulir digital yang mewajibkan pemohon untuk mengisi data nama lengkap, No KTP/KIA, e-mail, dan mengisi 4 berkas surat pernyataan masing-masing bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sebelum mengisi data tersebut, pemohon diminta untuk memastikan e-mail yang digunakan adalah email aktif dan tidak salah ketik karena akan digunakan peserta untuk login dan mengirimkan update informasi beasiswa, pemberitahuan, proses lupa password dan komunikasi lain dari pihak beasiswa kepada peserta. Diinformasikan bahwa pemilihan beasiswa dan pengisian informasi lain yang diperlukan akan dilakukan setelah proses pendaftaran.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Kesra – Sekretariat Daerah di Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi No. 1 Kelurahan Timbau- Tenggarong atau menghubungi hotline informasi 0878-7981-9543 0857-8773-8455 0852-3185-8651 0813-5014-1295 0857-8727-3284 0813-4858-3854 0895-6041-84000

23, Jun 22 1 week before

ASN / THL Pemkab Kukar Ikuti Government Transformation Academy (GTA)

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Kementerian Kominfo RI menyelenggarakan BIMTEK GTA dan DLA dalam program Digital Talent Scholarship untuk ASN dan masyarakat. Dalam websitenya Kementerian Kominfo RI selalu mengupdate informasi program tersebut.

Pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara ditandai dengan diterbitkannya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo RI tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa bulan yang lalu.

Menindaklanjuti hal tersebut Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto mendorong para ASN dan THL di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengikuti bimtek Government Transformation Academy (GTA), DLA, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI. Dijelaskan oleh Kadis Kominfo Kukar untuk ASN dan THL pelaksanaan bimtek GTA dikoordinir oleh BKPSDM untuk seleksi awal dengan usulan peserta oleh tiap OPD.

Saat ini ada 3 tema bimtek GTA yang akan diselenggarakan secara luring (offline) pada tanggal 4 s.d. 8 Juli 2022, yaitu Junior Office Operator sebanyak 2 kelas, Junior Network Operator 1 kelas, dan Data Science Fundamental 1 kelas. Tiap kelas memiliki kuota 25 orang peserta.

Karena peserta yang mendaftar melebihi kuota, maka untuk kelas luring ini BKPSDM hanya mengundang 100 peserta yang lolos seleksi administrasi. Selebihnya dilaksanakan dalam kelas online. Disampaikan Kadis Kominfo bahwa untuk kelas offline harus menyesuaikan dengan jadwal dari Kominfo RI yang harus membagi jadwal dengan daerah-daerah lain.

Sedangkan dari Diskominfo Kukar mengusulkan 30 peserta dan baru 18 orang yang dipanggil untuk melakukan pendaftaran pada website digitalent.kominfo.go.id. Peserta dari Diskominfo termasuk yang terbanyak.

Diskominfo melalui Bidang E-Government melakukan pendampingan saat BKPSDM Kukar melakukan sosialisasi pendaftaran digitalent di Ruang CAT BKPSDM pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang lalu.

“Saat ini 7 orang ASN Bidang e-Government Kominfo Kukar sudah pernah mengikuti pelatihan GTA sejak 2021. Selain ASN, THL di Diskominfo juga mengikuti pelatihan GTA. Saat ini tercatat 5 THL yang mengikuti pelatihan online pada 4 tema yang berbeda, yaitu Junior Office Operator, Social Media Analyst, Digital Public Relations, dan Data Analyst. Diharapkan pelatihan GTA ini tidak hanya diikuti oleh THL di Diskominfo, tetapi juga THL di OPD lain,” harap Kadis Kominfo Kukar.

“Dengan memiliki sertifikat kompetensi melalui pelatihan GTA, dapat menjadi nilai tambah para THL. Sambil menunggu kebijakan pemerintah daerah terkait penghapusan tenaga honorer, lebih baik waktunya dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi,” harap Kadis Kominfo.

Dijelaskan oleh Kadis Kominfo Kukar bahwa peningkatan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting untuk mendukung program prioritas Kukar Idaman terkait digitalisasi pemerintahan. “Pelaksanaan bimtek GTA ini bebas biaya alias gratis. Semua ditanggung oleh Kementerian Kominfo,” jelasnya.

Kepala Diskominfo juga sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas Digital Leadership Academy (DLA) pada tema Digital Business yang diselenggarakan oleh Digital Talent Scholarship Kominfo yang bekerja sama dengan School of Public Policy and Management Tsinghua University. Untuk DLA pendaftaran diperpanjang hingga akhir Juni dan pelaksanaan pelatihan dijadwalkan di bulan September 2022. Sasaran Digital Leadership Academy adalah meningkatkan kapasitas pemimpin dalam menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi digital.

Selain GTA dan DLA, Digital Talent Scholarship juga membuka kelas untuk masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, pegiat UMKM dan tenaga profesional. Untuk informasi tema dan jadwal pelatihan dapat dilihat pada website Digital Talent Scholarship digitalent.kominfo.go.id atau dapat mengunjungi Helpdesk Digitalent di kantor Diskominfo.

Digital Talent Scholarship adalah program beasiswa pelatihan talenta digital yang doiselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan daya saing SDM di bidang teknologi Informasi untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan ekonomi digital Indonesia menuju Industri 4.0. Narasumber dalam bimtek tersebut dari pihak Kementerian Kominfo RI, Praktisi Profesional, dan akademisi.

23, Jun 22 1 week before

Bappeda Kutai Kartanegara Hadiri Rakor Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD 2023

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menghadiri Rapat Koordinasi RKPD Kabupaten / Kota Tahun 2023. Rakor yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur digelar di SwissBell Hotel Balikpapan pada 20 -24 Juni 2022. Rakor tersebut merupakan upaya implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 102 ayat 2.

Rakor dipimpin Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kaltim Rina Juliati dan didampingi seluruh Sub Koordinator Perencana di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan para pejabat dari Kabupaten / kota se Kalimantan Timur.

Dari Bappeda Kukar hadir Plt. Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna yang didampingi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Saiful Bahri, Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Hery Setywan, Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah Suriansyah, Sub Koordinator Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Ferdian Nur, dan Sub Koordinator Perencanaan Ekonomi Indah Fitriani.

Rina Juliati menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran karena dokumen RKPD akan menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS. Untuk itu pihak Bappeda Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur diminta untuk memastikan kembali seluruh program / kegiatan / sub kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Diharapkan agar rumusan kinerja telah terakomodir di dalam dokumen RKPD. Diingatkannya perlunya menghindari perubahan substantif pada tahap penganggaran yang sifatnya diluar perencanaan.

Plt. Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna dalam paparannya menjelaskan arah kebijakan Pembangunan Kutai Kartanegara dan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2023.

Dalam paparannya yang bertema Peningkatan Infrastruktur dan SDM yang Berkualitas Untuk Mendukung Tranformasi Ekonomi yang Inkulisif, Fokus dan Prioritas disampaikanya beberapa poin.

Pertama, penyediaan infrastruktur dasar dan kebijakan konektivitas wilayah yang berkualitas. Disampaikan bahwa Kabupaten Kukar memberikan prioritas pembangunan penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.

Kedua, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing. Prioritas pembangunan pada penataan menejemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah, penataan menejemen dan keungakan dan aset daerah, peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu, penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan, promosi dan penerapan perilaku hidup bersih sehat aman dan produktif dan peningkatan daya saing tenaga kerja, ketrampilan perempuan dan pemenuhan hak hak anak.

Ketiga, peningkatan nilai tambah potensi ekomoni terbarukan dan kualitas lingkungan hidup. Poin ini berfokus pada percepatan pembangunan desa sebagai basis pruduksi pangan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan peternakan dan kehutanan serta pemulihan daya dukung lingkungan.

Menanggapi paparan tersebut pihak Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memberikan masukan dan saran antara lain pada bidang sumber daya. Disampaikan bahwa beberapa kegiatan terdapat indikatornya belum terisi, dan disarankan agar Bappeda Kukar untuk berfokus pada pembangunan di sektor pariwisata, ekomoni kreatif. Selain itu disampaikan agar segera melengkapi data-data pendukung.

Output rakor tersebut adalah dihasilkannya Berita Acara Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Surat Gubernur Kaltim tentang hasil Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2023 yang menjadi dasar dalam penyempurnaan Ranperkada RKPD Kutai Kartanegara Tahun 2023.

22, Jun 22 1 week before

Dewan Masjid Luncurkan Aplikasi Atasi Kemiskinan Di Kukar

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Koordinasi hybrid dengan tema Penanggulangan Kemiskinan Bersama Dewan Masjid Indonesia dan Pelaku Usaha Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rakor tersebut digelar offline di ruang serba guna Kantor Bupati Kukar mulai pukul 14.00 – 18.00 wita di Jalan Wolter Monginsidi 1, Kelurahan Timbau di Tenggarong pada hari Selasa (21/6/22).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Sunggono dihadiri secara offline Bupati Kutai Kartanegara, para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala OPD, Pimpinan Perusahaan yg tergabung dalam Forum Komunikasi TJSP Kabupaten Kukar Muslim Gunawan, Tim Gugus GTKI, Camat Samboja dan Camat Muara Kaman. Sedangkan pihak yang hadir secara online melalui media zoom meeting adalah para Camat, Kades dan Lurah, serta BPD se Kukar. Dalam event tersebut menghadirkan 3 orang narasumber yakni M. Bysron, Iskandar, dan Fadli.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas Kukar Idaman yang dilaksanakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan Bappeda Kukar sebagai leading sektor.

Bupati Edi Damansyah menjelaskan jika penanggulangan kemiskinan dapat diatasi, maka banyak persoalan lain yang akan terselesaikan. Untuk itu perlu sinkronisasi data kemiskinan dari OPD. Selain itu juga mensinkronisasikan data dengan pihak perusahaan dalam implementasi program CSR agar tidak terjadi tumpang tindih.

Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa masjid memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan. Diharapkannya para pengurus masjid untuk menangani warga pra sejahtera di sekitar kawasan masjid.

“Dari sisi agama berdosa bila membiarkan ada masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal kita. Paling tidak tetangga sebelah rumah yang harus diperhatikan. Untuk itu masjid harus memiliki data masyarakat di sekitarnya, paling tidak 40 rumah baik itu disisi kiri, kanan, depan dan belakang masjid,” Ujar Bupati Kukar.

“Pendataan yang dilakukan Dewan Masjid Kukar untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi, pelatihan, hingga spiritual hingga orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau tidak ada skill untuk bekerja, maka dapat diberikan pelatihan,” jelas Bupati Kukar.

Bupati Kukar berharap data kemiskinan harus terus diperbarui dan terintegrasi dengan kementerian maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar. Hal ini dimaksudkan supaya para perusahaan bisa berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam event tersebut Ketua Dewan Masjid Indonesia untuk wilayah Kukar M. Bysron memaparkan aplikasi GIS berbasis web yang memiliki fitur pemetaan kemiskinan di wilayah yang dilengkapi dengan data. Disampaikannya dengan adanya fitur tersebut maka kemiskinan dapat dipetakan secara kewilayahan dengan lebih akurat dan dapat dirumuskan solusinya dengan lebih obyektif sesuai kebutuhan konkritnya.

22, Jun 22 1 week before

Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan SPBE, Diskominfo Kukar Gelar Rakor

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi membahas evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rakor tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar di Jalan Pahlawan No. 1 Bukit Biru, Tenggarong pada hari ini, Rabu (22/6/22).

Hadir dalam rakor tersebut Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto sebagai pemimpin rapat, Sekretaris Diskominfo Solihin, Plt. Kabid E Government Tantri Saptadewi, Kabip PLIP Surya Admaja, Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Ery Haryono, Kasi Persandian Sofyan Agus dan para Sub Koordinator dan staf Bidang E-Government.

Plt. Kabid E Government Tantri Saptadewi menyampaikan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2021 adalah 2,48 dan tertinggi di Provinsi Kaltim. Dengan angka 2,48 masuk predikat cukup. Maka diharapkan pada tahun 2022 ini bisa masuk kategori baik (2,6 – <3,5). Dijelaskannya bahwa ada 47 indikator yang terbagi di dalam 8 aspek dan 4 domain.

Dijelaskannya untuk domain kebijakan, perlu segera disahkan Peraturan Bupati tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang saat ini sedang proses harmonisasi dengan KemenkumHAM.

“Pada domain Tata Kelola dan domain Manajemen SPBE masih banyak pembenahan yang harus dilakukan, mengingat selama ini pelaksanaan SPBE masih belum terencana dan terdokumentasi dengan baik. Sedangkan pada Domain Layanan SPBE yang bobot penilaiannya sekitar 45 % dari keseluruhan indeks, Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berpredikat Baik di tahun 2021 yaitu 3,20 untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan 3,17 untuk Layanan Publik Berbasis Elektronik,” jelasnya.

“Itu merupakan capaian yang tinggi sehingga pihak Kementerian PAN RB RI tidak perlu melakukan evaluasi, namun cukup pemantauan saja. Kita akan berusaha keras untuk mendapat nilai maksimal,” ungkapnya.

Menanggapi paparan tersebut Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto berencana mengumpulkan seluruh OPD untuk membahas capaian dan untuk mengidentifikasi persoalan yang lebih detail dalam pelaksanaan SPBE di Kukar.

Diingatkan oleh Kadis Kominfo Kukar untuk mendokumentasikan setiap tindakan pekerjaan. “Hal itu penting dilakukan karena sebagai bukti bahwa kita bekerja. Untuk itu perlu dilengkapi dengan surat tugas sebagai bukti dukung dalam pelaksanaan pekerjaan dan penilaian . Ini juga sangat penting untuk mengisi e-kinerja dan menjadi ukuran dalam mendapatkan reward kinerja,” ujarnya.

Plt. Kabid E-Government menjelaskan bahwa telah disusun tahapan evaluasi pelaksanaan SPBE tahun 2022. “Tahap sosialisasi dan asistensi dilaksanakan pada bulan April dan Mei, penilaian mandiri untuk skema pemantauan dan evaluasi pada bulan Mei- Juli, penilaian interview untuk skema evaluasi pada bulan Agustus, dan penilaian visitasi jika diperlukan akan diumumkan kemudian,” pungkasnya.

21, Jun 22 1 week before

Government Transformation Academy (GTA)

Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara.

Tujuan pelatihan GTA bagi ASN adalah untuk meningkatkan kompetensi 20.000 ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

GTA dirancang mulai dari tingkat basic skill yang berkaitan dengan literasi digital, intermediate skill yang menekankan peningkatan kompetensi teknis, hingga advance skill yang menyasar ke para pengambil keputusan. Narasumber pelatihan GTA berasal dari Kementerian Kominfo RI, Praktisi Profesional, dan Akademisi.

Pelatihan GTA berlangsung secara daring (online) dan luring (offline) dengan durasi berbeda-beda sesuai dengan tema pelatihan. Pada pelatihan daring, peserta dapat mengatur sendiri waktu belajar secara mandiri dalam batas waktu pelatihan.

Pelatihan GTA berfokus pada tema-tema pelatihan yang banyak diminati dan dibutuhkan bagi ASN/TNI/POLRI, diantaranya Analis media sosial, digital public relations, office junior, video production for government campaign, pelatihan dasar TIK bagi media informasi, pelatihan dasar TIK bagi media informasi, junior network administrator, desainer grafis, komputer fundamental, data analytics, dan lain-lain.

Bagi Netizens yang berminat mengikuti pelatihan GTA sila click :

https://digitalent.kominfo.go.id/detail/akademi/148

21, Jun 22 1 week before

Diskominfo Kukar Gelar Bimtek Penyusunan Metadata Statistik Sektoral

Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Metadata Kegiatan, Variabel, dan Indikator Statistik Sektoral. Kegiatan Bimtek digelar 2 hari pada tanggal 21-22 Juni 2022 di Hotel Harris Samarinda pada hari ini, Selasa (21/6/22).

Bimtek penyusunanan Metadata Statistik Sektoral tersebut dibuka Kepala Bidang Statistik Asdi dan diikuti 3 orang Jabatan Fungsional Statistisi, 6 orang Pengolah Data, 1 orang Analis Data dan Informasi, dan 1 orang Tenaga Ahli Statistisi Kantor Diskominfo Kukar. Hadir sebagai narasumber Statistisi Ahli Muda Diskominfo Pemerintah Kota Samarinda Sofyan Agus.

Kabid Statistik Diskominfo Kukar Asdi menyampaikan tujuan bimtek adalah untuk memperoleh ketersediaan SDM yang kompeten yang dapat menjadi pembimbing/pengarah teknis bagi stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan metadata kegiatan, variabel, dan indikator statistik sektoral dalam pelaksanaan survei.

Statistisi Ahli Muda Diskominfo Pemerintah Kota Samarinda Sofyan Agus dalam paparanya menyampaikan bahwa terdapat 3 jenis metadata, yakni metadata statistik kegiatan, metadata statistik variabel, dan metadata statistik indikator berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Dijelaskannya bahwa salah satu teknik penyajian data adalah dengan melengkapinya dengan metadata. Metadata memungkinkan data dapat terbaca dengan jelas dan tidak ada lagi berbagai macam interpretasi yang timbul dari sebuah data yang ditampilkan. “Dengan metadata memungkinkan semua proses, indikator, dan variabel-variabel penyusunan data menjadi bagian yang tak terpisahkan dari data itu sendiri,” jelasnya.

Diharapkannya dengan bimtek metadata ini peserta pelatihan dapat melaksanakan praktek penginputan dan pengolahan data statistik lebih terintegrasi. Dengan demikian diharapkan tidak lagi terdapat perbedaan dan tumpang tindih data statistik. “Maka hanya ada satu referensi data yang menjadi pegangan untuk menentukan mutu data statistik dalam pengambilan kebijakan/keputusan yang tepat,” pungkasnya.

20, Jun 22 1 week before

Sosialisasikan TTE, Diskominfo Kukar Gelar Simulasi Sertifikat Elektronik

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi melaksanakan kegiatan Simulasi Sertifikat Elektronik kepada para pejabat struktural dan Sub Koordinator/Pejabat Fungsional Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari ini, Senin (20/6/22).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang menjadi instruksi Bupati Kutai Kartanegara kepada seluruh pejabat di Kukar pada event Ngapeh Hambat pada tanggal 13 Juni 2022 yang lalu. Dalam Ngapeh Hambat tersebut Bupati menekankan tentang pentingnya digitalisasi pelayanan publik agar publik dapat terlayani dengan baik, efektif dan efisien.

Simulasi yang digelar di ruang rapat Lantai 3 Kantor Diskominfo tersebut dipimpin oleh Sekretaris Diskominfo Solihin dan dihadiri para Kabid, pejabat struktural, dan subkoordinator / jabatan fungsional ahli muda di lingkungan Diskominfo Kukar.

Kabid Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Ery Haryono menyampaikan materi tentang simulasi sertifikat elektronik berkaitan dengan penerapan tanda tangan elektronik. Disampaikannya bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang manfaat TTE, kelebihan-kelebihannya, dan jaminan otentifikasi data.

“Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, kita juga telah menjalankan prinsip Keamanan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu terkait kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian”, ungkap Kabid TIK Ery Haryono. Dikemukakannya bahwa penerapan tanda tangan elektronik harus berproses bersama dengan Diarpus Kukar untuk tata naskah / dokumennya.

Event tersebut diwarnai dengan tanya jawab dan simulasi bagaimana proses membuat tanda tangan elektronik. Dalam diskusi tersebut juga dibahas tentang pentingnya template, aplikasi yang praktis, dan penomoran arsip secara digital dan penyimpanan dan pembuktian secara elektronik.

Dijelaskan oleh Kabid TIK Diskominfo bahwa hal itu sangat terkait dengan aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi umum yang dikelola oleh institusi kearsipan. Ditegaskan oleh Ery Haryono bahwa untuk dapat cepat meraih tujuan digitalisasi pelayanan publik saat ini adalah bagaimana para pejabat dapat memahami dan melakukan tandatangan elektronik.

Ditekankannya bahwa sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai manfaat TTE yakni memberikan jaminan otentikasi data, menunjukkan kepemilikan dokumen, dan integritas karena menjamin keutuhan data (bila pemilik melakukan perubahan data).

17, Jun 22 2 weeks before

ASN BAPPEDA Kukar Terpilih Ikuti Pelatihan MSDI Tahun 2022

ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih untuk mengikuti pelatihan Municipal Spatial Data Infrastructure (MSDI). Pelatihan tentang platform management informasi spatial yang diselenggarakan Bappenas RI tersebut dilaksanakan pada 30 Mei – 9 Juni 2022 di Hotel Grand Hyatt Jakarta dan Hotel Novotel Bogor.

Kukar adalah salah satu dari 7 kabupaten/ kota yang dipilih Bappenas RI untuk mengikuti pelatihan tersebut. Peserta yang lain dari Bappeda Kota Makassar, Malang, Palu, Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda. Selain pihak Pemda, peserta yang lain adalah Badan Informasi Geospasial, BAPPENAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Universitas Mulawarman (UNMUL), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Yayasan Lokahita.

Pelatihan MSDI tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian Perencanaan Pembangunanan Nasional (PPN / Bappenas) bekerjasama dengan City Planning Labs (CPL) Bank Dunia.

Pelatihan yang berlangsung selama 9 hari tersebut menghadirkan pemateri dari Bank Dunia (World Bank). Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan fasiltas modul materi dan penerjemah bahasa. Sebelum berangkat, para peserta diwajibkan melakukan tes antigen dan dipastikan dalam kondisi sehat.

Materi pelatihan MSDI terbagi menjadi 2 sesi, yakni Leadership Session “Towards Data Revolution.” Sesi ini untuk Pengambil Keputusan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen dalam implentasi MSDI. Materi yang dibahas adalah tentang pentingnya membangun ekosistem data dalam perencanaan pembangunan, manfaat implementasi infrastruktur data spasial, dan pentingnya pengelolaan data dalam memperkuat perencanaan kota (Evidence-based urban planning).

Sedangkan sesi MSDI Technical Deep Dive untuk pejabat teknis Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi dan stakeholder terkait. Kegiatannya berupa diksusi teknis implementasi Infrastruktur Data Spasial Perkotaan ( Municipal Spatial Data Infrastructure – MSDI ) dengan materi seperti Fondasi dan Peran MSDI, Roadmap MSDI dan Implementasi, Simpul Jaringan dan Urban Planning Tools dan Pengalaman Kota dalam implemtasi MSDI.

Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanganan Bencana BAPPENAS Sumedi Andono Mulyo dalam sambutannya menjelaskan bahwa persoalan kota semakin kompleks, saling berkaitan antar sektor, antar waktu ( intertemporal dynamic ), dengan dampak lintas lokasi. Dijelaskannya bahws persoalan kota semakin mengaburkan batas-batas administrative.

Dikemukakannya bahwa saat ini kesadaran akan pentingnya data digital, spasial, dan sistem informasi sudah tumbuh di banyak Pemerintah Daerah. Namun demikian pengembangannya masih terpisah-pisah dimasing masing daerah (fragmented), sehinggal belum bisa mendukung respon kebijakan yang komprerensif.

Di samping itu juga terdapat masalah dalam standarisasi, updating, dan maintenance. Diterangkannya, "Selama ini banyak salah pemahaman, seolah-olah kalau sudah membangun aplikasi dan sistem informasi maka dipandang sudah selesai/cukup dan sudah jadi smart city. Seharusnya terus dikembangkan ke arah smart utilization, smart planning, smart coordination, dan smart policy response," jelas Sumedi.

"Dari realitas tersebut pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan dan manajemen perkotaan," jelasnya.

Ditambahkannya bahwa MSDI sangat relevan untuk membangun ekosistem data dan informasi yang berorientasi pada pengembangan kapasitas di tingkat lokal secara berkelanjutan, yang bertumpu pada pilar-pilar kelembagaan, SDM, data yang akurat dan terstandarisasi, serta sistem yg memfasilitasi proses penyimpanan dan berbagi pengetahuan.

Sumedi berharap ke depan MSDI bisa menjadi media peningkatan kualitas peran masyarakat dalam forum penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan kolaborasi untuk kesiapsiagaan/mitigasi bencana. Disampaikannya bahwa MSDI dapat dimanfaatkan sebagai media kerjasama antar kota, khususnya yang bertetangga dan berbagi ekosistem (SDA, DAS) dan prasarana publik regional (TPA, PDAM, transportasi masal).

Plt. Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna menjelaskan bahwa peserta pelatihan ini dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu kategori Pengambil Keputusan yang merupakan pejabat senior setingkat Eselon II. Maka setiap institusi diwakili oleh 1 orang dan dari Kukar diwakilinya. Kategori kedua adalah Staf Teknis, yaitu Pejabat Teknis setingkat Eselon III. Untuk Kukar diikuti Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Saiful Bahri.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah Kukar Saiful Bahri menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan MSDI terdapat 4 pilar dalam pengelolaan dan pemeliharaan data geospasial. Pilar tersebut adalah Institutional Arrangements, People, Data, and Systems (IPDS).

Dikatakannya bahwa "Kerangka kerja IPDS diperlukan untuk mengimplementasikan MSDI secara efektif. Dijelaskannya bahwa

masing-masing pilar memiliki produk yang skalabel, gesit, dan dapat direplikasi dan

dapat digunakan untuk mengembangkan MSDI di kota mana pun di seluruh dunia," ujarnya.

Dalam release tentang MSDI, Bappenas RI menjelaskan tentang posisi sentrum data.

Dijelaskan bahwa data merupakan sebuah infrastruktur. Sangat penting membangun dan mengelola data geospasial secara efektif. Dengan demikian akan memungkinkan bagi kota untuk merumuskan rencana dan kebijakan dengan mengalokasikan sumberdaya yang terbatas secara efisien untuk warganya.

Dijelaskan dalam release Bappenas RI bahwa City Planning Labs (CPL) dari World Bank telah melakukan pendekatan ekosistem untuk mendukung pemerintah kota untuk mengembangkan dan

mengoperasionalkan Municipal Spatial Data Infrastructure (MSDI). MSDI adalah sebuah platform yang memungkinkan informasi geospasial dapat diatur, dibagikan, dan dimanfaatkan untuk mengatasi

banyak tantangan pembangunan berkelanjutan.