TENGGARONG- Peristiwa kebakaran yang melanda permukiman Dusun Nangka Bonah, Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (1/8/2020), masih menyisakan duka mendalam bagi warga yang menjadi korban kebakaran.

Sebanyak 13 KK atau 56 jiwa telah kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran tersebut.

Pemkab Kukar menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran untuk meringankan beban mereka.

Wakil Bupati Kukar H Chairil Anwar didampingi Camat Muara Kaman H Surya Agus serta Kepala Badan Kesbangpol Rinda Desianti menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran di Dusun Nangka Bonah, Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (4/8/2020).

Diketahui, kebakaran di permukiman warga di Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu (1/8/2020) lalu, mengakibatkan para korban kebakaran kehilangan tempat tinggal mereka.

Kepala Desa Tunjungan, Samsudin menjelaskan, kebakaran terjadi pada tengah malam di RT 6, akibat kebakaran tersebut sebanyak 5 rumah hangus, kemudian 2 bangunan sarang walet dan 2 rumah rusak berat.

“Serta mengakibatkan 56 jiwa dalam 13 KK kehilangan tempat tinggal dan 2 orang terluka,” ujarnya.

Sementara itu, pada proses penyerahan bantuan itu, Wakil Bupati Kukar, Chairil Anwar berharap, warga yang terkena musibah agar bisa sabar dalam menghadapi cobaan tersebut dan bisa mengambil hikmah atas kejadian kebakaran.

Kemudian rejeki yang diberikan oleh Allah SWT di balik kejadian ini lebih banyak lagi.

“Saya juga berharap bantuan yang diberikan bisa memberi manfaat bagi warga yang terkena musibah,” ucapnya. (*)

TENGGARONG - Kabar menggembirakan Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki 12 desa dengan kategori desa maju yang tersebar di 7 kecamatan.

Dikatakan Desa Maju, karena 12 desa ini telah memenuhi indek ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan

Seperti diketahui, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan salah satu daerah administratif terluas yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Tidak heran, jika Kukar memiliki banyak desa di dalam wilayahnya.

Diketahui, di Kabupaten Kukar terdapat sekitar 193 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Namun, terkait status desa itu sendiri juga beragam.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar, Dafip Haryanto melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Surya Admaja menginformasikan, di DPMD Kukar tercatat sebanyak 12 desa yang sudah ditetapkan sebagai desa mandiri, dan desa tersebut tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Kukar.

“Sudah ada 12 desa mandiri di Kukar, dia tersebar di 7 kecamatan,” ujarnya.

Dia mengemukakan, 12 desa mandiri tersebut yakni berada di kecamatan Loa Kulu sebanyak 2 desa, yakni di Loa Kulu Kota dan Rempanga.

Sementara di kecamatan Loa Janan terdapat sebanyak 3 desa, yakni di Loa Duri Ulu, Loa Duri Ilir dan Batuah.

“Kalau di Kecamatan Anggana ada 1 desa, yaitu di Sungai Meriam,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Surya, di Kecamatan Kota Bangun juga terdapat satu desa yakni di Kota Bangun Ulu.

Sementara di Kecamatan Muara Kaman terdapat 2 desa yaitu di Panca Jaya dan Bunga Jadi.

Lalu, di Kecamatan Tenggarong Seberang terdapat 2 desa juga, di antaranya Desa Manunggal Jaya dan Bangun Rejo.

“Sedangkan di Kecamatan Marangkayu ada satu desa juga, yaitu Desa Sebuntal,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk mencapai status desa mandiri, desa tersebut harus melalui benerapa penilaian, di antaranya indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan lingkungan.

“Indeks itulah yang menentukan status desa tersebut berada di kategori desa apa,” ucapnya.

Diketahui, selain 12 desa berstatus desa mandiri, di Kabupaten Kukar juga memiliki sebanyak 21 desa tertinggal, 113 desa berkembang dan 47 desa maju. (*)

 MUARA BADAK- Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditetapkan sebagai Desa Wisata Budaya.

Desa ini diharapkan bisa mendulang pendapatan daerah bagi wilayah Kukar.

Pemkab sendiri berencana untuk membangun akses jalan tembus dari Sungai Bawang ke Bandara APT Pranoto Samarinda. Pencanangan desa wisata ini dihadiri langsung Bupati Kukar Edi Damansyah pada Rabu (8/7/2020).

Ia sekaligus menghadiri syukuran pesta panen raya di Desa Budaya Sungai Bawang.

Selain mengembangkan seni dan budaya khas Dayak di desa tersebut untuk wisata, Pemkab Kukar telah melakukan perencanaan peningkatan infrastruktur dengan berencana akan menembuskan akses jalan dari Bandara APT Pranoto Samarinda ke Desa Sungai Bawang yang jaraknya sangat berdekatan.

"Ini sedang kami koordinasikan dan kita komunikasikan ke pihak otoritas bandara untuk meminta izin agar ada jalan poros yang kita bangun dari Sungai Bawang ke bandara. Jadi kita siapkan fasilitasnya,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah saat bertemu warga Desa Sungai Bawang di acara syukuran pesta panen dan pencanangan Desa Wisata Budaya di Desa Sungai Bawang, Rabu (8/7/2020).

Edi Damansyah menjelaskan, jika nanti ke depan persiapan di Desa Sungai Bawang, seperti jualan atau stan UMKM sudah berdiri serta fasilitas penunjangnya juga sudah tersedia seperti jalan tembus dari bandara ke Desa Sungai Bawang, Edi akan mengadakan bus untuk melayani wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Budaya Sungai Bawang.

“Gagasan awalnya itu kita ingin menyambut kalau ada pesawat yang delay penerbangannya, sehingga daripada penumpangnya lama nunggu di airport, kita bisa bawa mereka ke sini,” ucapnya.

Maka itu, Edi Damansyah juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Bawang agar perencanaan tersebut dapat terwujud. “Ini kita sedang siapkan perencanaannya,” ujarnya. (*)

TENGGARONG - Masa pandemi covid-19 berkepanjangan tentu mempengaruhi semua sendi kehidupan. Kondisi ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat.

Pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

Bahkan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) hingga saat ini masih terus berlangsung.

Beberapa desa di Kukar masih ada yang belum menyalurkan, sehingga proses penyaluran BLT DD hingga saat ini masih terus dilakukan.

Setelah melakukan safari subuh di Masjid Al Wahab Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Bupati Kukar Edi Damansyah menyerahkan BLT DD kepada masyarakat di Kantor Desa Genting Tanah, Minggu (2/8/2020) pagi.

Kali ini Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakil Bupati Kukar H Chairil Anwar dalam rangka silaturahmi, sekaligus menyerahkan BLT DD Tahap III di Desa Genting Tanah kepada warga yang berhak menerima bantuan tunai Rp 600 ribu per kepala keluarga.

Edi Damansyah mengungkapkan, dana bantuan tunai tersebut dari pemerintah daerah yang dianggarkan melalui Dana Desa untuk warga tidak mampu dan terdampak covid-19.

“Ini untuk warga terdampak pandemi Corona,” ujarnya.

Edi mengingatkan warga untuk selalu mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, mengonsumsi makanan bergizi dan vitamin pendukung, menggunakan masker, menjaga jarak di keramaian serta menjalankan pola hidup sehat lainnya.

“Saya berharap agar bantuan tunai ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok sehari-hari," ujarnya. (*)

TENGGARONG- Pulau Kumala yang berada di Tenggarong menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Selama pandemi covid-19, objek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata ini ditutup sementara.

Namun kabar gembira menghampiri karena Pulau Kumala bakal dibuka kembali untuk masyarakat.

Hal itu tak terlepas dari surat edaran Bupati Kukar Nomor : P-2074/DINKES/SKRT/6/2020 tentang penyelanggaraan tatanan normal baru produktif dan aman pada masa pandemi Virus Corona ( covid-19 ) pada sektor pariwisata, salon, spa, serta resepsi pernikahan di Kabupaten Kukar.

Bahkan, jauh hari sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan, pihak Dispar telah mempersiapkan segala sesuatunya yang disesuaikan dengan protokol kesehatan di lokasi-lokasi obyek wisata.

Sebelum benar-benar membuka obyek wisata, Dispar Kukar terlebih dahulu menggelar simulasi yang dilaksanakan di Pulau Kumala, pada Rabu (1/7/2020).

Simulasi pembukaan Pulau Kumala meliputi antrean tiket, masuk hingga keluar pulau, termasuk aktivitas di Pulau Kumala.

"Untuk sementara ini kita ada dua opsi terkait pemeriksaan kesehatan pengunjung, apakah dilakukan di area parkir, atau saat pengunjung sudah berada di sisi pulau, kita masih perhitungan hal ini," ucap Kepala Dispar Kukar, Thauhid Afrilian Noor melalui Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, Ridha, Kamis (2/7/2020).

Selain itu, guna meminimalisir kontak langsung antara petugas dengan pengunjung, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bankaltimtara terkait dengan pembayaran non tunai atau menggunakan E-Money untuk pembelian tiket masuk.

"Untuk tahap pertama ini kita fokuskan pada pembelian tiket masuk dulu, selanjutnya kita terapkan ke pelaku usaha di Pulau Kumala," ujarnya.

"Kita sudah koordinasi dengan Bankaltimtara, karena mereka sudah punya izin dari Bank Indonesia (BI)," katanya.

Pulau Kumala menjadi target awal pihaknya untuk dibuka lebih dahulu, sebelum membuka obyek wisata lainnya, seperti Planetarium dan Waduk Panji Sukarame.

Bahkan, rencananya pada pekan kedua Juli 2020, Pulau Kumala sudah dibuka kembali untuk masyarakat.

"Ya, target kami Juli minggu kedua, rencananya Pulau Kumala dulu yang dibuka," tuturnya.

Pihaknya juga sudah menggelar pertemuan dengan pelaku usaha di Pulau Kumala untuk membahas perubahan dalam pelayanan ke pengunjung berdasarkan protokol kesehatan.

"Mereka (pelaku usaha) memang berharap agar segera dibuka kembali, dan kita telah sampaikan ini merupakan kebijakan daerah, pariwisata merupakan sektor terakhir yang dibuka pada relaksasi menuju new normal," ujarnya.

"Dan, protokol kesehatan tidak hanya buat petugas saja, tapi mereka (pelaku usaha) juga, termasuk pengunjung harus patuh. Jangan sampai karena satu dua orang bisa membahayakan semua," ucapnya. (*)

TENGGARONG SEBERANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tanah dan Bangunan Pemkab Kukar dengan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kaltim, disaksikan Gubernur Kaltim Isran Noor, pada acara peresmian Samsat Payment Point Bankaltimtara di Kantor Cabang Pembantu Bankaltimtara Palaran Jalan Ampera Kota Samarinda, awal September.

Usai acara, Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas dua hektare bekas lahan UPT Dinas Pertanian yang berada di kawasan L2 Kecamatan Tenggarong Seberang, untuk digunakan sebagai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Terpadu.

Sunggono berharap, Samsat di Tenggarong Seberang dapat menjadi salah satu potensi pendapatan daerah dari sektor pajak.

Dia juga mengatakan, Tenggarong Seberang memiliki potensi yang besar untuk sektor pajak kendaraan terlebih lagi banyaknya volume kendaraan yang ada di wilayah tersebut.

"Keberadaan Samsat ini pun nantinya bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan," ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Kaltim Hj Ismiati dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin. (*)

MUARA BADAK- Kecamatan Muara Badak merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang memiliki potensi perikanan luar biasa. Belum lama ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim mengajak sejumlah wartawan untuk berkunjung ke kolam penampungan "Benur Idaman" milik warga, Sabtu (10/10/2020).

Kepala Dinas Kominfo Kukar Bahteramsyah mengatakan, kemitraan ini dibangun agar konten berita dari rekan wartawan lebih optimal dengan mengedepankan kualitas menjalankan perannya dalam melakukan penyebarluasan informasi tentang potensi daerah yang ada di Kecamatan Muara Badak dan Kutai Kartanegara secara umum. 

“Kepercayaan publik itu dicapai lewat informasi dan komunikasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tujuannya, agar dapat membantu pemerintah daerah memperkenalkan potensi daerah yang ada,” kata Bahteramsyah.

Pria yang akrab disapa Bahteram ini mengungkapkan agar konten-konten berita yang disuguhkan lebih optimal dan mengedepankan kualitas sehingga kerja sama yang dilakukan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak, yakni pemerintah dan media massa, apalagi peran Kominfo sebagai corongnya informasi daerah.

Sementara itu, Mursalim dan Subhan bersaudara selaku pemilik usaha Benur Idaman yang bergerak pada penyediaan bibit benur udang windu dan bibit nener ikan bandeng mengatakan, Kecamatan Muara Badak adalah salah satu kecamatan di wilayah pesisir yang secara geografis berhadapan langsung dengan Selat Makassar.

Daerah ini merupakan salah satu pemasok utama sektor perikanan laut ke kota-kota besar di Kalimantan Timur, baik itu hasil perikanan tangkap ataupun hasil perikanan budidaya.

Lebih jauh ia mengutarakan terkait tahapan pengolahan tambak mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Penebaran Benur, Tahap Pemeliharaan dan Tahap Panen dan Pasca Panen.

Lebih lanjut Mursalim menerangkan bahwa mereka menerapkan konsep silvofishery atau yang saat ini dikenal dengan sistem organik yang lebih ramah lingkungan. Menurut Mursalim, Silvofishery adalah ekosistem hutan bakau mangrove untuk kegiatan budidaya perikanan tanpa mengganggu kelestarian dan fungsinya.

“Metode budidaya ini dilakukan pada area-area bekas tambak yang akan kembali ditanami mangrove. Lahan ini kemudian secara bersamaan dimanfaatkan untuk budidaya benur udang windu, dan bibit nener ikan bandeng,” ujar Mursalim.

Adapun fungsi mangrove itu sendiri, kata Muslim, adalah untuk menjaga stabilitas suhu dan pH serta kualitas oksigen dalam air; sebagai tempat berteduh; sebagai biofilter; sebagai sumber pakan; dan sebagai sumber unsur hara dari tanah, baik sebagai ion maupun sebagai bagian zat hara, di mana zat hara sendiri merupakan zat yang diserap oleh tanaman dalam bentuk gas dan cairan melalui daun dan akarnya.

“Melalui usaha ‘Benur Idaman’ ini juga kami bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan di mana kami bertugas menerima bantuan bibit dari pemerintah, lalu kami lakukan proses sebagaimana mestinya untuk selanjutnya diserahkan kepada petani tambak yang berhak menerimanya, jadi bantuan tidak langsung ke petani seperti selama ini, melainkan kita proses dulu melalui shelter yang ada agar bibit bantuannya berkualitas baik dan tidak gampang gagal panen,” bebernya.

Rencana ke depan, lanjut Mursalim, di lokasi yang dikelola seluas 10 Ha ini, akan dibangun sebuah sekolah alam yang berkonsep edu tourism agar anak anak petani tambak bisa bersekolah dan para ibu petani tambak juga mendapatkan pelatihan, seperti menjahit, agar bisa meningkatkan kualitas SDM dan menambah pendapatan ekonomi masyarakat setempat, khususnya di lokasi area kolam penampungan tersebut.

Mursalim berharap tambak Benur Idaman ke depannya akan dijadikan tempat pelaksanaan studi banding dan wisata edukasi, baik instansi pemerintahan, Perguruan Tinggi, kelompok budidaya udang, sekolah dan sebagainya.

Ia berharap kepada jurnalis agar membantu mempublikasikan  kepada dunia luar agar keberadaan pengelolaan kolam penampungan Benur Idaman di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar, lebih dikenal secara lebih luas. (*)

MUARA WIS- Kendati berada jauh di pelosok hulu Mahakam, Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dikenal di tanah air karena sederet prestasi yang disabetnya di tingkat nasional.

Bahkan, desa yang sebagian besar warganya tinggal di rumah apung ini kerap jadi pilot project atau tujuan studi banding rombongan pejabat dari daerah lain.

Keberadaan Desa Muara Enggelam yang menyimpan deretan prestasi bergengsi di kancah nasional ikut mengharumkan nama Kutai Kartanegara. 

Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) adalah salah satu Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang pantang mengeluh dengan segala keterbatasannya.

Warganya tidak disibukkan oleh berbagai persoalan kendati banyak masalah dengan keterbatasan infrastruktur yang belum memadai, salah satunya telah puluhan tahun tidak merasakan aliran listrik 24 jam serta tidak memiliki akses jalan darat.

Namun, semua permasalahan tersebut dapat dilalui oleh warga dengan semangat dan spirit untuk terus maju dengan kamandirian dan tentunya melalui aparatur desanya yang tidak kenal lelah untuk terus berjuang guna memenuhi kebutuhan Infrastruktur dasar untuk warganya.

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kukar, Ahmad Rianto mengungkapkan, dengan segala keterbatasannya, warga Desa Muara Enggelam sibuk dengan aktivitas bagaimana mangatasi permasalahannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Walau banyak kekurangan infrastruktur di Desa Muara Enggelam, namun warganya tidak pernah mengeluh bahkan tidak pernah protes apalagi sampai melakukan demo menuntut pembangunan infrastruktur di desanya,” ujarnya. Rabu, (8/7/2020).

Diketahui, Desa Muara Enggelam adalah salah satu desa pelosok yang terisolir dengan tanpa akses hubungan transportasi darat.

Desa yang terletak di tepian Danau Melintang di Muara Sungai Enggelam berada pada wilayah Kecamatan Muara Wis.

Rianto menjelaskan, karakteristik wilayah Desa Muara Enggalam berada di daerah genangan air sepanjang tahun bahkan tidak memiliki daratan.

Kemudian, awalnya semua warga bermukim di rumah dengan konstruksi rumah apung yang biasa disebut rumah rakit yang menggunakan kayu gelondongan sebagai landasan rumah apung atau rumah rakit.

“Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan tangkap perairan darat dan mengolah produk hasil olahan ikan asin,” tuturnya.

Kondisi permukiman berupa rumah rakit ini menyesuaikan aktivitas warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tangkap dan pengolahan hasil tangkapan nelayan.

Dengan kondisi alam pasang surut air sungai yang dipengaruhi pasang surut Sungai Mahakam dan Danau Melintang sehingga rumah rakit selalu mengikuti ketinggian air di Muara Sungai Enggelam.

Ia menambahkan, dalam perkembangan pembangunan desa, telah dibangun badan jalan konstruksi kayu ulin yang terbentang sepanjang dua sisi Sunga Enggelam kurang lebih 2 kilometer di permukiman alur Muara Sungai Enggelam.

Bahkan, perlahan beberapa warga sudah membangun rumah dengan konstruksi tongkat atau rumah panggung sesuai ketinggian kondisi pasang air sungai tertinggi.

“Namun karena tradisi yang sudah berlangsung lama, masih banyak warga yang tetap bermukim di rumah rakit,” ucapnya.

Rianto menerangkan, saat ini Desa Muara Enggelam sudah dialiri listrik selama 24 jam melalui pembangkit listrik tenaga surya komunal yang dikelola melalui BUMDes.

Dengan tersedianya penerangan selama 24 jam sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

“Yang menarik adalah Johar sebagai Kepala Desa yang menjadi panutan beserta semua komponen masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan,” tuturnya. (*)

MUARA ENGGELAM- Kebutuhan listrik bagi warga Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selama ini ditopang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

PLTS ini dikelola oleh BUMDes Bersinar Desaku. Selama 2 bulan masa pandemi, BUMDes Bersinar Desaku memberikan subsidi biaya listrik bagi warga selama 2 bulan.

Pemerintah Desa Muara Enggelam bersama BUMDes Bersinar Desaku di Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kukar memberikan subsidi listrik gratis selama dua bulan untuk bulan Juni dan Juli 2020 ini.

Listrik di Desa Muara Enggelam tersebut menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dikelola oleh BUMDes, serta pemerintah desa bersama BUMDes Bersinar Desaku memberikan subsidi kepada warga yang menggunakan listrik sebesar 300 watt, namun jika pelanggan menggunakan daya lebih, maka pelanggan hanya membayar untuk pemakaian di atas 300 watt tersebut.

Ketua BUMDes Bersinar Desaku Desa Muara Enggelam, Ramsyah mengungkapkan, subsidi tersebut dilakukan guna meringankan beban warga yang terdampak selama pandemi Virus Corona ( covid-19 ).

Hal tersebut dilakukan sesuai adanya peraturan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang meminta adanya subsidi pemakaian listrik untuk masyarakat selama pandemi covid-19.

“Makanya kita juga memberikan subsidi kepada pelanggan PLTS selama dua bulan,” ujarnya.

Ia menerangkan, Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pembayaran listrik PLTS tersebut tahun 2019 sebesar Rp 71 juta.

Dengan pendapatan tersebut, pada perubahan APBDes 2020 ini pihak pemerintah Desa bersama BUMDes Bersinar Desaku mengalokasikan anggaran sekitar Rp 13,6 Juta per bulan untuk mensubsidi pelanggan PLTS selama dua bulan.

“Jadi kalau dua bulan sekitar Rp 27 juta kita alokasikan untuk subsidi pemakaian listrik,” tuturnya. (*)