Diskominfo Kukar menggelar Uji Konsekuensi 3 OPD yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Event tersebut dilaksanakan hari Kamis (1/12/22) di Hotel Harris Samarinda.

Uji Konsekuensi tersebut menghadirkan 3 orang penguji dari unsur akademisi Universitas Mulawarman yang diwakili Silviana Purwanti, unsur Pemerintah diwakili Prahum Ahli Muda Diskominfo Provinsi Kaltim Andi Abdul Razak, dan unsur masyarakat yang diwakili Direktur Pokja 30 Buyung Marajo. Sidang Uji Konsekuensi tersebut juga dihadiri Komisioner Informasi Provinsi Kaltim Indra Zakaria.

Pengusul Uji Konsekuensi tersebut dari Dinas Sosial yang wakili Sekretaris Dinsos Kukar Yuliandris, BPBD Kukar oleh Arianto Panji Sasmito dan Diskominfo Kukar oleh Zainul Effendi Joesoef.

Dari 15 usulan yang diajukan Dinsos Kukar disetujui 13 usulan pengecualian informasi. Dari BPBD Kukar mengajukkan 4 usulan dan disetujui 3 usulan. Sedangkan dari 3 usulan yang diajukan Dinas Kominfo Kukar, semuanya tidak bisa dikecualikan.

Direktur LSM Pokja 30 Buyung Marajo menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi yang digelar Diskominfo Kukar tahun 2022 tersebut adalah yang terbaik. Disampaikkkannya bahwa proses pengecualian informasi menghadirkan suasana akademik yang konstruktif dan mencerdaskan.

"Pihak penguji, pemohon, dan supervisor menyampaikan argumentasi yang logis dengan mengajukan dasar hukum dan realitas konkrit dalam pelaksanaan di lapangan, serta proyeksi ke depan. Ini harus kami apresiasi sebagai Uji Konsekuensi yang mencerdaskan semua pihak," katanya.

Uji Konsekuensi merupakan mekanisme yang ditempuh Badan Publik untuk mengecualikan informasi dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, rahasia negara, dan menghindarkan dari persaingan usaha tidak sehat yang diatur UU Keterbukaan Informasi Publik. Uji Konsekuensi yang digelar Diskominfo Kukar tersebut merupakan yang ke 3 kalinya digelar sejak tahun 2020. (Jay)

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar Pameran Gerakan Menuju

Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022. Pameran tersebut berlangsung di Lobby Hall Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada hari Kamis (01/12/22). Pameran tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pameran dengan Tema “Recover Together, Recover Stronger” merupakan rangkaian acara Seminar Nasional Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022. Pameran Smart City 2022 tersebut diikuti Diskominfo Kukar bersama 6 Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota di Indonesia yang masuk dalam program Quickwins 2022.

Plt. Kepala Bappeda Kukar Vanesa Vilna didampingi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Saiful Bahri menjelaskan materi pameran Smart City yg ditampilkan booth Kukar diantaranya adalah aplikasi BECIK dan RBPK adalah yang digagas Bappeda Kukar.

Dijelaskannya bahwa aplikasi BECIK merupakan aplikasi yang dibangun untuk menyediakan sistem pendataan yang terintegrasi dalam pendekatan jenjang tanggung jawab pejabat struktural pada masing masing - masing perangkat daerah yang dapat dintegrasikan berdasarkan kewilayahan. Disampaikannya bahwa aplikasi BECIK dibangun berdasarkan Perpres No.39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah pada Bappeda Kukar Saiful Bahri

menjelaskan bahwa aplikasi Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBKP) adalah aplikasi pengentasan kemiskinan dalam satu data agar tepat sasaran.

Dijelaskannya bahw aplikasi tersebut dibangun dari realitas OPD dan swasta yang menetapkan pemberian bantuan lebih berdasarkan ketetapan mereka sendiri tanpa melalui data yang dikeluarkan Kemenko PMK yakni P3KE.

“Padahal P3KE berfungsi sebagai basis data dalam perumusan program dan pensasaran terkait pelaksanaan program. Namun dalam implementasinya kami tetap menggunakan data P3KE dan kami pastikan kembali validitasnya di lapangan dalam penetapan sasaran karena harus diverifikasi. Hasilnya tidak sesuai dengan data yang ada dengan kondisi yang ada," ungkapnya.

Dijelaskannya situasi tersebut yang melatarbelakangi desain aplikasi Rumah Besar Penanggulang Kemiskinan Kukar.

Sementara itu Plt Kabid E-Goverment Diskominfo Kukar Tantri Saptadewi mengatakan pada pameran tersebut booth Diskominfo Kukar menampilkan 6 pilar dimensi yang dicanangkan Master Plant Smart City yakni untuk pilar Smart Goverment ditampilkan aplikasi Becik , Untuk Smart Living ditampilkan aplikasi Sistem informasi Rumah Layak Huni (Si Runi) dari dinas Perkim , untuk Smart Ekonomi aplikasi Bang Mus ke Bulan dari Dinas Perkebunan, Untuk Smart Environment adalah Smart Bio Village dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Smart Branding dari Dinas Pariwisata mengusung Kukar Asia Wonder, dan KIDUNG dari DP3A mengusung aplikasi perlindungan kepada anak dan perempuan.

Dalam event tersebut Kemenenterian Kominfo RI memberikan penghargaan kepada Kabupaten Kukar atas keikut sertaan dalam pameran tersebut. Penghargaan sebagai pesseeta pameran diberikan oleh Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Semuel Abrijani Pangerapan dan diterima Plt. Kabid E-Government Kominfo Kukar Tantri Saptadewi. (Tim Diskominfo)

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar Seminar Nasional dan Pameran Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022. Event tersebut digelar selama 2 hari di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat mulai hari ini, Rabu (30/11/22).

Seminar dan Pameran tersebut diikuti Kementerian Kominfo RI, Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, Bandung, Jambi, Purwakarta, Cimahi, dan Semarang. Event tersebut menghadirkan narasumber Direktur Layanan Aplikasi Informatika (LAIP) Kemenkominfo RI Bambang Dwi Anggoro, Chief Al dan Innovation Nodeflux Adi Guna Mahendra, Sup Solution Dhidik Triwibiwo, Founder dan CEO Mall Sampah Adi Saifullah Putra.

Seminar tersebut membahas perkembangan Smart City di Indonesia saat ini dan mengidentifikasi permasalahan dan strategi percepatan serta keberhasilan Smart City dalam situasi luar biasa seperti pandemi dan lainnya.

Dalam paparannya Bambang Dwi Anggoro menyampaikan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan tekhnologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dikemukakannya terdapat 2 hal yang harus dipenuhi sebelum diimplementasikannya layanan SPBE dan Smart City tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia.

“Agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat benar-benar berjalan dengan baik serta dirasakan manfaatnya, perlu adanya persiapan sarana dan prasarana dalam implementasi layanan SPBE dan Smart City,” ujarnya.

Diharapkannya seminar yang diikuti Pemerintah Daerah di Indonesia tersebut bisa dimanfaatkan agar dapat melahirkan gagasan dan hal-hal baru dalam menerapkan layanan SPBE dan Smart City di Indonesia. (her)